Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat beberapa kreditor yang memiliki hak mendahulu dalam kepailitan Batavia Air. Akan tetapi terdapat inkonsistensi dalam perundangundangan di Indonesia sehingga mengaburkan kedudukan dari hak mendahulu.Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai hak mendahulu yang dimiliki oleh negara melalui utang pajak, pekerja/buruh melalui utang pajak, dan utang terhadap kreditor separatis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, pokok permasalahan lainnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai urutan kreditor dalam kepailitan Batavia Air.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan utang pajak, utang terhadap kreditor separatis, dan utang upah terhadap pekerja/buruh dalam suatu kepailitan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga untuk mengetahui bagaimana urutan kreditor dalam kepailitan Batavia Air. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundangundangan dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dan data primer berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Hak Tanggungan diketahui bahwa utang terhadap kreditor separatis harus didahulukan pelunasannya dibandingkan dengan utang pajak dan utang upah terhadap pekerja/buruh dan diantara utang pajak dan utang upah, utang upah harus didahulukan karena adanya asas-asas dalam ketenagakerjaan dan juga asas dalam menarik pajak.

---

There are precedent creditors in Batavia Air Bankruptcy. However, there is inconsistency in regulations making the regulation about the precedent right seems unclear. What discussed within this thesis is the “right to precede” based on Indonesia regulation owned by State through taxation, worker/labour through the woker/labour’s wage, and separated creditor. Next is about the sequence of creditors in Batavia Air Bankruptcy. The aim of this thesis is to reveal the position of each creditor in bankruptcy based on Indonesia regulation and this thesis also aims to reveal the sequence of creditors in Batavia Air Bankruptcy.

The research method used in this thesis is juridical normative which this research is vary depending to the regulation research and library research. This thesis is using secondary data and primary data which means the data collected by doing interview. Based on the research of Indonesian Civil Code, Taxation Act, Bankruptcy Act, Laboring Act, and Mortgage Act, this thesis reveals that, the debt to the separated creditor should be paid before the state’s or the worker/labour’s, and the debt to the labour/worker’s should be paid before to the state’s since there are some existing principles both in the law of labour/worker and in taxation."

"ABSTRAKPenjatuhan pernyataan pailit terhadap maskapai penerbangan Batavia Airsangat memukul dunia bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah mitra darimaskapai penerbangan itu sendiri yaitu Travel Agent. Travel Agent bertugasmemasarkan jasa penerbangan dari maskapai. Dalam melaksanakan pemasaransekaligus penjualan tiket tersebut, Travel Agent terlebih dahulu harusmenyerahkan sejumlah deposit untuk dapat menerbitkan tiket (issued). PailitnyaBatavia Air menyebabkan seluruh kekayaan maskapai tersebut berada dibawahKurator. Termasuk didalamnya adalah deposit yang telah diserahkan oleh pihakTravel Agent. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalahmetode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untukmenemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrinhukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukandengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa memang terdapat ketimpangan dalam perjanjian yang dibuatantara travel agent dengan pihak maskapai selain tidak terpenuhinya asas- asasyang ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan bentuk isi dariperjanjian keagenan tersebut sehingga tidak dapat memberikan perlindunganterhadap Travel Agent.

---

ABSTRACTThe overthrow of statements in bankruptcy against Batavia Airlines hitthe business world in Indonesia especially the Travel Agent as partner in chargeof marketing the flight service. In carrying out its task, the travel agent mustsubmit a deposit in order to booked and issued the ticket to their customer. Thebankruptcy led to the company’s assets are in the authorities of the curator.Including all the deposits of Travel Agent. Referring to the agreement theycreated it are not setting about the returning of deposit in case the agreementended prematurely. This led to the Travel Agent cannot withdraw their depositsback. The method that has been used in this research is juridical-normative to findthe rule of law, principles of law, and legal doctrines to answer the problemencountered, which is done by examining the references or secondary data. Thefinal result of this research indicate that there was inequality in the agreementmade between the travel agent and the airline."

"Setelah diputus pailit maka pengurusan dan pemberesan atas harta debitor pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta tersebut untuk membayar utang debitor pailit secara proporsional. Untuk melindungi kreditor maka UUKPKPU menentukan bahwa tindakan debitor pailit yang merugikan budel pailit atau kreditor dapat dibatalkan, yaitu melalui gugatan actio pauliana. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah pertimbangan-pertimbangan kurator dalam melakukan gugatan actio pauliana dan pelaksanaan putusan atas perkara actio pauliana yang memenangkan pihak kurator. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan.

---

After pleading of bankruptcy by court, then the management and settlement on the estate of debitor done by curator of bankruptcy under the supervision of a supervisory judge with the main purpose is to use the sale proceeds to pay the debts of debitor proportionally. To protect creditors then the Indonesia's Bankruptcy Law determine the act of debitor which adverse the creditor that can be undone through an actio pauliana lawsuit. Based on those issues then the problems that will be examined in this thesis are the curator of bankruptcy's consideration in the actio pauliana lawsuit and the execution of an actio pauliana’s verdict that won by the curator of bankruptcy. The writing methodology that used in this thesis is literature study."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.

---

This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties."

"Skripsi ini membahas tentang sistem pengelolaan air waterleiding pada masa kolonial awal abad 20 di Batavia. Bertujuan untuk mengetahui alur produksi, distribusi, dan konsumsi air bersih beserta dampak sosial dan ekonomi sistem tersebut pada tatanan sosial masyarakat Batavia. Penelitian ini menggunakan pendekatan arkeologi industri yang mengutamakan hubungan keruangan antar data. Hasil penelitian menjelaskan cara kerja sistem waterleiding. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa sistem waterleiding memberikan nilai ekonomi pada air serta memunculkan kelas-kelas sosial di Batavia.

---

This undergraduate thesis discusses waterleiding systems in the colonial era in the early 20th century Batavia. Aims to determine the flow of production, distribution, and consumption of clean water as well as the social and economic impact of the system on the social order Batavia society. This study uses the approach that prioritizes industrial archeology spatial relations between data. The results of the study explains how the system works waterleiding. This study also gives the result that the system waterleiding economic value on water and raise the social classes in Batavia."

"Artikel ini menyelidiki peran penting pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam menyediakan air bersih untuk wilayah Batavia antara tahun 1918 hingga 1930. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, penelitian ini menganalisis langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah kolonial dalam memperbaiki infrastruktur air di Batavia dan upaya mereka dalam mengatasi masalah ketersediaan air bersih. Analisis meliputi kebijakan, proyek konstruksi, dan peran institusi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air. Artikel ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang dampak kolonialisme terhadap infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah jajahan Belanda, serta implikasinya terhadap masyarakat Batavia. Sumber yang digunakan mencakup surat kabar sezaman, majalah/laporan sezaman seperti Publicaties der Gemeente Batavia dan Verslag van Toestand der Gemeente Batavia, serta catatan rapat Gemeente Batavia, buku, dan artikel tentang pengelolaan air bersih di wilayah Batavia dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Penelitian menemukan bahwa pembangunan perpipaan untuk Batavia tidak berlangsung cepat dan melibatkan berbagai diskusi, akuisisi, serta menghadapi hambatan dalam peremajaan pipa akibat kerusakan dan tunggakan pembayaran biaya air bersih oleh masyarakat.

---

This article investigates the important role of the Dutch colonial government in providing clean water for the Batavia region between 1918 and 1930. Using a historical approach, this research analyzes the concrete steps taken by the colonial government in improving water infrastructure in Batavia and their efforts in overcoming the problem of availability. clean water. The analysis includes policies, construction projects, and the role of government institutions in water resources management. This article also aims to provide insight into the impact of colonialism on infrastructure and public services in the Dutch colony, as well as its implications for the people of Batavia. Sources used include contemporary newspapers, contemporary magazines/reports such as Publicaties der Gemeente Batavia and Verslag van Toestand der Gemeente Batavia, as well as Gemeente Batavia meeting notes, books and articles about clean water management in the Batavia region from the National Library of the Republic of Indonesia. Research found that the construction of pipes for Batavia did not proceed quickly and involved various discussions, acquisitions, and faced obstacles in renovating pipes due to damage and arrears in paying clean water fees by the community."

"ABSTRAKDebitor dan kreditor merupakan pihak-pihak yang terdapat dalam hukum kepaililitan. Permohonan pernyataan pailit merupakan upaya penyelesaian pelunasan utang kreditur yang tidak dapat dibayar oleh debitor. Dalam hal penyelesaian utang pajak, yang mempunyai kedudukan istimewa baik dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan maupun kepailitan. Negara dalam hal ini mempunyai hak penyelesaian utang pajak tersebut sebagai kreditur preferen. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hak mendahului negara sebagai kreditur preferen dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana penerapan hak mendahului tersebut pada putusan hakim dalam perkara kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan.Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mempunyai peranan yang signifikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Dalam kepailitan potensi kehilangan pendapatan negara melalui penyelesaian utang pajak besar karena dalam kepailitan dikenal dengan kreditur konkuren yang mempunyai hak atas pelunasan piutang berdasarkan pembagian secara proporsional oleh kurator. Hakim dalam perkara kepailitan harus mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan, baik kepada debitor maupun kreditor sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap harta pailit tidak dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang tegas dalam penyelesaian piutang pajak negara, namun dibalik kepentingan negara tersebut tidak dapat diabaikan hak-hak dari kreditor lainnya yang harus dipenuhi, sehingga asas keadilian dan keseimbangan menjadi asas yang sangat penting dalam penyelesaian perkara kepalitan.

---

ABSTRACTDebtors and creditors are parties contained in bankruptcy law. Petition for a declaration of bankruptcy is the efforts to resolve the creditors debt settlement that can not be paid by the debtor. In the case of tax debt settlement, which has a special position in both the legislation in the field of taxation and bankruptcy. A country has the right in this case the tax debt settlement as a preferred creditor. The problem in this paper is how the arrangements of country?s preceded rights as a preferred creditor in the legislation and how the application of these precede rights to the judge's ruling in the case of bankruptcy. The method used in this study is a normative method referring to legislation and library research. Tax is one of national income has a significant role in the state budget to finance state activities. In bankruptcy, the potential loss of state revenue through tax debt settlement because the bankruptcy is known as concurrent creditors who have the right to settlement of accounts receivable based apportionment by the curator. The judge in the bankruptcy case should prioritize the principles of fairness and balance, both debtors and creditors so that execution against the bankruptcy estate is not done arbitrarily. Therefore we need tight regulation in the settlement of state tax receivables, but behind the interests of the country can not ignore the rights of other creditors that must be met, so that the justice and balance principle become a very important principle in the bankruptcy settlement"

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Kreditor Buruh yang ada dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait kedudukan buruh sebagai Kreditor dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero, serta eksekusi hak buruh tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dengan mengacu kepada peraturan dan putusan yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, sehingga akan berfokus kepada norma-norma hukum yang berlaku dan termuat dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia serta melihat penerapannya di masyarakat sebagai dasar dalam menganalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku sebagai landasan hukum kepailitan di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan buruh dalam hal mengalami kepailitan. Namun, dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya upah dan hak-hak buruh lainnya didahulukan pembayarannya. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Ketentuan yang sejalan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, eksekusi hak buruh PT Kertas Leces Persero sendiri telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pemberesan harta pailit, yang mana di dalamnya juga terdapat eksekusi hak buruh. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat proses kepailitan sejatinya berjalan sesuai dengan hukum acara kepailitan yang berasaskan cepat dan sederhana.

---

This thesis discusses the legal protection for Labor Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero based on the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. The main issues that will be discussed in this thesis are related to the position of the laborers as Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero, as well as the execution of the labor rights as stated in the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 by referring to the existing regulations and decree in Indonesia. Thesis that conducted is normative juridical thesis with a qualitative analysis method, which will focus on the legal norms that apply and are stated in regulations in Indonesia, and observe the implementation in society as a basis to analyze. The result of this thesis shows that basically, Law Number 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which applies as a legal basis for bankruptcy in Indonesia does not clearly regulate the position of laborers in terms of bankruptcy. However, Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 year 2003 regarding Manpower explains that wages and other labor rights take precedence in payment. This is emphasized by the issuance of the Decree of Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013. Similar regulation is also contained in Law Number 6 year 2023 regarding the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 year 2022 regarding Job Creation into Law. Furthermore, the execution of labor rights of PT Kertas Leces Persero itself has been running properly in accordance with prevailing regulations but has not been maximized due to several obstacles encountered in the process of bankruptcy assets settlement, including the execution of labor rights. This condition is very unfornate considering that the bankruptcy process supposedly runs in accordance with the bankruptcy procedural law which is based on speed and simplicity."