Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 22 Juni 2009, Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act FSPTCA (Section 907(a)(1)(A)), yang melarang penjualan rokok dengan zat perasa tertentu, termasuk rokok kretek dan rokok beraroma buah-buahan kecuali menthol, dengan tujuan untuk menurunkan tingkat perokok muda di AS. Indonesia merupakan Negara produsen dan pengekspor rokok kretek ke AS. Larangan penjualan rokok kretek ini menyebabkan larangan impor sejak tahun 2009 sampai sekarang. Rokok kretek Indonesia tidak dapat masuk ke pasar rokok AS, sehingga terjadi hambatan perdagangan dan menghilangkan persaingan. Badan Penyelesaian Sengketa dalam WTO baik Panel dan Appellate mendapati AS telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2.1, 2.9.2 dan 2.12 dari Technical Barrier to Trade Agreement. TBT Agreement mengatur tentang bagaimana Negara dapat mengeluarkan peraturan berupa regulasi teknis yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar WTO, yaitu prinsip non-diskriminasi, prinsip perdagangan adil dan persaingan adil. Apabila ditinjau dari peraturan persaingan usaha di Indonesia, tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, tetapi FSPTCA memberikan dampak anti persaingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan beberapa perjanjian WTO dan laporan Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan narasumber lain.

---

Tobacco Control Act (Section 907(a)(1)(A)), which put a restriction on sales of cigarettes with certain flavors, including clove and aromatic fruits except menthol, with the objective to reduce smoking on children and youth in the US. Indonesia is a producer and an exporter of clove cigarettes to the US. This restriction on sales had caused an import ban since 2009 up to now. The issuance of FSPTCA had blocked market access of Indonesia’s clove cigarette into the US cigarette market, such that there exist a barrier to trade and elimination of competition. The Dispute Settlement Body on WTO, Panel and Appellate, found that US had acted inconsistently with Article 2.1, 2.9.2 and 2.12 of the Technical Barrier to Trade Agreement. TBT Agreement set rules on how Members State can issue law or regulation in the form of technical regulation that should abide the WTO principles such as principle of non-discrimination, principle of fair trade and principle of fair competition. From Indonesian’ competition law, there is no violation of competition law but FSPTCA had an anticompetitive impact. This paper is using a normative juridical method by utilizing agreements of the WTO and reports by the Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, Law No. 5 of 1999 on Restriction of Monopoly Behavior and Unhealthy Competition, and other sources."

"Perdagangan internasional merupakan salah satu system kejasama antar Negara dalam aspek ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terciptanya perdagangan internasional yang efisien dan dapat menguntungkan bagi setiap Negara yang tergabung dalam kegiatan kerjasama antar Negara ini. Salah satunya yaitu dengan membuat sebuah forum internasional sebagai satu-satunya institusi resmi yang menangani semua yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dunia. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai cara penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional dibawah organisasi perdagangan dunia dengan mengangkat kasus rokok kretek yang terjadi pada tahun 2010 antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi dan menganalisis dalam hal langkah-langkah dalam proses penyelesaian sengekta rokok kretek yang melalui serangkaian tahap beracara yang sudah diatur didalam Dispute Settlement Understanding WTO. Hasil analisis membawa pada penyelesaian akhir yaitu dengan dikeluarkannya Memorandum of Understanding yang telah disepakati oleh kedua Negara.

---

International trade is one system of cooperation between countries in economic aspects. Various efforts have been made by the government to create the efficient of international trade and can be beneficial for any State incorporated in such activities. One of which is to create an international forum as the only official institution that can handles in world trade activity aspects. This research elaborate on how to resolve disputes in international trade under the world trade organization by took clove cigarette case that occurred in 2010 between Indonesia and the United States as the example. This research uses normative approach to elaborate and analyze in terms of steps in the process of clove cigarette resolution through a series of stages that have been arranged in Dispute Settlement Understanding WTO. The results of the analysis lead to the final resolution, the issuance of a Memorandum of Understanding agreed upon by both parties countries."

"Skripsi ini membahas mengenai Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 yang dikeluarkan oleh European Union (EU). Pemberlakuan regulasi mengenai Renewable Energy Directive II dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara pengekspor Crude Palm Oil (CPO) karena penggunaan CPO akan pelan-pelan dikurangi hingga 2030 untuk mencapai tujuan dari Renewable Energy Directive II. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai apakah Delegated Regulation Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non-discrimination atau tidak dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kebijakan RED II. Pelarangan penggunaan CPO disebabkan karena kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang mengakibatkan deforestasi dan tidak berkelanjutan serta berisiko tinggi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normative karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan terkait Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II terhadap prinsip non-discrimination serta pengaruhnya terhadap kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non- discrimination dan Indonesia dapat menggugat ke Dispute Settlement Body WTO. Skripsi ini menyarankan jika terjadi sengketa antara Indonesia dan EU langkah- langkah yang dapat diambil oleh pihak yang bersengketa harus sesuai dengan mekanisme DSU.

---

This thesis discusses the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 by the European Union (EU). The enforcement of regulations regarding Renewable Energy Directive II can cause losses for exporting countries of Crude Palm Oil (CPO) because the use of CPO will slowly be reduced until 2030 to achieve the objectives of Renewable Energy Directive II. This thesis specifically discusses whether Delegated Regulation Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination or not and what legal efforts Indonesia can make towards RED II policies. The ban on the use of CPO is because oil palm is considered a plant that causes deforestation and is unsustainable and high risk. This thesis is compiled using normative juridical method because this study examines the rules related to Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II on the principle of non- discrimination and its influence on the trade policy of crude palm oil (CPO) in Indonesia. Data collection in this study uses secondary data. This thesis concludes that the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination and Indonesia can sue the WTO Dispute Settlement Body This thesis suggests that if there is a dispute between Indonesia and the EU the steps that can be taken by the parties to the dispute must be in accordance with the DSU mechanism."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"ABSTRAKPenelitian ini mengacu pada studi kasus sengketa impor hortikultura, hewan, danproduk hewan antara Amerika Serikat dan Indonesia di WTO. Sengketa iniberawal dari sikap keberatan AS terhadap kebijakan prosedur impor Indonesiayang didasari oleh perangkat hukum Indonesia berupa Undang-undang danPeraturan Menteri. Atas dasar acuan itu berimplikasi pada penerapan prosedurimpor yang baru dan dianggap oleh AS sebagai rezim perizinan impor tidaklangsung atau Non-Automatic Import Licensing menyalahi ketentuan-ketentuanWTO. AS telah mengajukan permohonan kosultasi dengan Indonesia ke WTOdan telah dilangsungkan konsultasi tersebut dimana tidak dapat diraih kesepakatanbersama terkait Sengketa Impor Hortkultura, Hewan dan Produk Hewan. Olehkarena itu AS mengajukan permohonan pembentukan Panel dan hingga saat inikasus tersebut masih dalam proses Panel. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa pada dasarnya setiap negara baik AS maupun Indonesia memilikikepentingan nasional masing-masing yang diperjuangkan. Kepentingan nasionalAS ini sangat terlihat ketika AS berusaha menyimpulkan suatu ketentuan yangbersifat spesifik untuk dikorelasikan ke ketentuan yang bersifat umum. Melaluipenelitian ini penulis mencoba untuk menganalisa permasalahan dan menemukanupaya yang dapat diambil oleh pemerintah guna menghadapi tuntutan AS tersebut

---

ABSTRACTThe research‘s objective based on its case of study The Dispute of Importation ofHorticulture, Animal, and Animal Product Between United States and Indonesiain WTO. These research shows the explanation of Indonesia‘s interest and stepsthat might be used by the government in facing US complaint whose questioningIndonesia‘s transparency and by making an accusation related to the practice nonautomaticimport licese regime based on its law and regulations.US complaintderive from United States of Trade Representative that Indonesia weren‘ttransparent in practicing the import regulation. By implemeting those regulation,Indonesia have made a fallacies against the provision of WTO.As the conclussionof this research that naturally both US and Indonesia has it own national interestwhich suppose to be fight for.As in these case, US claimed that this barrier isagainst their national interest and they feel legitimate to propose it to WTO whichnow is in Panel Process. US national interest is clearly described when the USbegan to generate a specific provision in order to find its corelation as beingstrated in general provission.By doing this research, the author try to analyze theissues and finding the proper step that might be use by the government."

"Impor dan ekspor merupakan kegiatan memasukkan dan mengeluarkan barang melalui daerah pabean dengan melintasi batas-batas antar negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan atas kegiatan ekspor dan impor tersebut, atau biasa disebut dengan kegiatan lalu lintas barang, atau kegiatan kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam rangka melindungi kepentingan dan keamanan nasional negara, Pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait kegiatan ini, salah satunya peraturan mengenai pembatasan impor. Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang mana dalam salah satu ketentuannya mengatur mengenai pembatasan impor barang yang dilakukan oleh Penumpang Sarana Pengangkut. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 telah spesifik menjabarkan mengenai pembatasan barang yang dibawa Penumpang dan kewajiban Penumpang untuk memenuhi kewajiban pabeannya, namun dalam penerapannya masih ditemukan beberapa penyimpangan. Atas timbulnya penyimpangan-penyimpangan tersebut, efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dipertanyakan. Terkait dengan efektivitas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 dan pencegahan serta penindakan penyulundupan, Pejabat Bea dan Cukai harus memastikan kegiatan kepabeanan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

Imports and exports are activities to bring goods into and out of the customs territory by crossing the borders between countries. The Directorate General of Customs and Excise is the authorized party responsible for carrying out the service and supervision for the export and import activities, or commonly referred to as Customs Activities. Customs means all activities pertaining to the supervision of incoming and outgoing traffic goods into or from the customs territory, also the collection of import and export duties. In order to establish a firm national legal system that serves the the national interests and security of the country, the Government establish several regulations related to this activity, which one of the regulation is regarding restrictions on imports. The Minister of Finance has issued Regulation Number 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transport Facilities, which in one of the provisions regulates the limitation on the import goods carried by Passengers of Transport Facilities. Although the Minister of Finance Regulation Number 203/PMK.04/2017 has specifically outlined the restrictions on imported goods carried by Passengers and the obligations for Passengers to fulfill their customs duties, there are still some deviations on the implementation. For the emergence of these deviations, the effectiveness and the application of the Regulation Number 203/PMK.04/2017 is questionable. Regarding to this concern and to prevent smuggling, Customs and Excise Officers must ensure that customs activities are carried out in accordance to regulations by performing out their service and supervision functions as regulated."

"Tesis ini membahas mengenai kesesuaian peraturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor dalam hukum nasional di Indonesia dengan ketentuan dalam Persetujuan SPS, peraturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor yang ideal bagi Indonesia, serta membahas mengenai cara menyikapi ketimpangan suplai dan deman daging dan sapi di Indonesia yang tidak melanggar ketentuan dalam Persetujuan SPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer melalui wawancara di Kementerian Pertanian Indonesia sebagai salah satu metode pengumpulan data. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor dalam hukum nasional di Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan SPS walaupun peraturan teknis perlu direvisi agar tercipta harmonisasi regulasi domestik dengan Persetujuan SPS.

---

This thesis discuss about harmonization of regulations on FMD free requirements of import beef and cattle in Indonesia based on SPS Agreement An ideal regulation on FMD free requirements of Import Beef and Cattle For Indonesia as well as discuss about how to overcome the imbalance of supply and demand of beef and cattle in Indonesia that does not violate the provisions in SPS Agreement. This research uses normative methods supported by primary data through interviews in the Ministry of Agriculture of Indonesia as data collection method. The result shows that generally, the regulations on FMD free requirements of import beef and cattle in Indonesia has been harmonized with the provisions of SPS Agreement although the technical regulations still need to be revised in order to create harmonization between domestic regulations and SPS Agreement."

"Dewasa ini, fasilitasi perdagangan merupakan elemen penting dalam proses ekspor-impor suatu negara. Fasilitasi perdagangan pertama kali dibahas dalam Singapore Ministerial Conference tahun 1996 dan kemudian dikategorikan sebagai salah satu Singapore Issues. Akan tetapi, negosiasi terhadap fasilitasi perdagangan antara negara-negara WTO sempat mengalami deadlock dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada 22 Februari 2017, Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mulai diberlakukan bagi negara-negara anggota WTO. Dimulainya penerapan single window system di Indonesia, atau yang lebih dikenal sebagai Indonesia National Single Window INSW pada tahun 2008 menandai bahwa Indonesia menjalankan komitmen dalam negosiasi fasilitasi perdagangan WTO. Hal yang menarik adalah dalam hal ini Indonesia sudah mulai menerapkan kebijakan single window system sebelum kesepakatan terhadap Perjanjian Fasilitasi Perdagangan dicapai. Penerapan sistem ini dinilai penting oleh Indonesia demi menunjang proses ekspor-impor yang lebih efektif dan efisien, sebab seringkali proses tersebut memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar. Namun demikian, sebagai negara berkembang Indonesia membutuhkan dukungan baik secara kebijakan maupun pendanaan untuk dapat membangun sistem ini. Tulisan ini kemudian melihat bagaimana keterlibatan atau pengaruh WTO dan Bank Dunia dalam pengembangan sistem INSW. Dalam hal ini, pengaruh WTO lebih ditekankan pada penetapan aturan perdagangan yang berkaitan dengan fasilitasi perdagangan. Kemudian, keterlibatan Bank Dunia adalah dari sisi pendanaan dan pengawasan melalui program Development Policy Loan DPL yang mendukung policy reform, khususnya dalam kebijakan pengembangan sistem INSW. Cognitive authority yang dibangun oleh keduanya menunjukkan terdapat strong institutional belief untuk mewujudkan terciptanya perekonomian negara-negara di dunia yang lebih terbuka.

---

Nowadays, trade facilitation is a prominent element in a country rsquo s export import process. Trade facilitation was first discussed at the Singapore Ministerial Conference in 1996 and subsequently categorized as one the ldquo Singapore Issues. However, the negotiations on trade facilitation had been deadlocked and took considerable time to reach the conclusion. On February 22, 2017, the Trade Facilitation Agreement was finally applied to all of the WTO member countries. The commencement of the implementation of single window system in Indonesia, or Indonesia National Single Window INSW in 2008, indicates that Indonesia is committed to WTO trade facilitation negotiations. Indonesia has implemented this system even long before the Trade Facilitation Agreement is reached, which is considered unique as Indonesia is categorized as a developing country. Implementation of this system is considered crucial for Indonesia in order to promote the efficiency and effectivity of trade process, because sometimes this process takes a lot of time and costly indeed. Nevertheless, as a developing country Indonesia needs both policy support and funding to build this system. This paper explains the involvement of WTO and The World Bank in developing INSW system. In this case, the involvement of WTO is more emphasized on setting trade rules, especially relating to trade facilitation. The World Banks involvement is more on funding and monitoring through Development Policy Loan DPL program that promotes policy reform, particularly in the development of INSW system. Their cognitive authority shows there is strong institutional belief to stimulate more liberalized world."