Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.

---

This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires.

Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential."

"ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk meneliti sejauh mana sebuah lembaga pengelola zakat telah menerapkan prinsip Islamic good governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat. Penilaian penerapan prinsip Islamic good governance ini dilakukan dengan mengompilasikan beberapa pedoman tata kelola yang ada yaitu Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institution AAOIFI; serta Zakat Core Principles oleh Irfan Syauqi Beik dkk. Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini dilakukan dengan mekanisme wawancara kepada pihak-pihak berkepentingan dan berbagai sumber lainnya. Bedasarkan hasil wawancara serta perolehan data sekunder lainnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing lembaga pengelola zakat yaitu LAZ Dompet Dhuafa maupun BAZNAS secara umum telah menerapkan prinsip Islamic Good Governance dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki untuk diterapkan kedepannya.

---

ABSTRACT

The primary objective of this study was to examine the extent to which an institution of zakat has been applying the principles of Islamic good governance in carrying out the zakat management activities. The assessment conducted by compiling some guidelines for governance that exists are General Code of Good Governance for Sharia Business by KNKG; Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions by AAOIFI; and Zakat Core Principles by Irfan Syauqi Beik et al. To obtain a comprehensive result, the study was carried out with the mechanism of interview to the parties concerned and other sources. Based on the results of the interview and other secondary data acquisition, the result of this study indicate that each LAZ Dompet Dhuafa and BAZNAS in general has implemented the principles of Islamic good governance in carrying out zakat management activities but still needs to do an improvement on some particular things."

"Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi dana zakat yang sangat besar. Namun potensi yang sangat besar tersebut belum bisa direalisasikan sepenuhnya, bahkan masih berada di kisaran satu persen dari potensinya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang muzakki untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat BAZ atau Lembaga Amil Zakat LAZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam variabel, yaitu religiusitas, pengetahuan, pendapatan, kualitas layanan, kredibilitas, dan pengaruh sosial, hanya variabel kredibilitas yang mempengaruhi intensi/minat untuk membayar zakat di BAZ atau LAZ. Selain itu, minat mempengaruhi perilaku membayar zakat di BAZ atau LAZ. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kredibilitas BAZ dan LAZ agar semakin banyak masyarakat yang membayarkan zakatnya melalui mereka, sehingga realisasi pengumpulan dana zakat bisa mendekati potensinya.

---

Indonesia as the largest Muslim country in the world has an enormous potential of zakat funds. But this enormous potential can not be fully realized, even still in the range of one percent of its potential. This study aims to examine the factors that affect a person muzakki to pay zakat in the Amil Zakat Boards BAZ or Amil Zakat Institutions LAZ. The method used in this research is Structural Equation Modeling SEM.

The results showed that of the six variables, namely religiosity, knowledge, income, service quality, credibility, and social influence, only credibility variable affect the intention to pay zakat in BAZ or LAZ. In addition, intention influences the behavior of paying zakat in BAZ or LAZ. This study shows the importance of increasing the credibility of BAZ and LAZ so that more people pay zakat through them, so that the realization of zakat fund collection could be close to its potential."

"Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tak sesuai dengan azas keseimbangan. Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek keseimbangan dalam tanggungjawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keharmonisan dalam hubungan aghniya-masakin (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan, antara lain melalui zakat, infak sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, dan sebagainya. Tesis ini menaruh perhatian pada masalah pengelolaan dana zakat.Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan paradigma sosial, yaitu pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayagunaan umat, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menelusuri hubungan sebab-akibat sebagaimana berlaku dalam penelitian "fakta sosial' dan juga pemahaman mendalam (verstehen dalam istilah Weber). Metodologi ini lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.Persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang panting melihat cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendali Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggungjawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial. Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ternyata terdapat empat model organisasi pengelola zakat, yaitu model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan model tradisional.Dalam hal penghimpunan dana zakat, sejumlah badan dan lembaga amil zakat yang menganut model birokrasi, model organisasi bisnis, dan model organisasi kemasyarakatan, telah mampu mengerahkan dana zakat dalam jumlah besar, dari ratusan juta rupiah hingga belasan miliar rupiah pertahun. Mereka mampu berbuat begitu karena mereka menerapkan prinsip dan proses manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat ditangani dengan perencanaan matang serta didukung suprastruktur dan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, lembaga amil dengan model tradisional hanya mampu membuat kinerja konstan, dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan berarti. Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan fakir-miskin dan Para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi.Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan akan dapat ditingkatkan dan program pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

---

Analysis on the Model of Zakah Fund Management in Indonesia: A Study on Zakah Fund Raising Agents and Institutions Theoretically, poverty is a phenomenon brought about by practices of economic policy that deviates the principle of equilibrium. Islam regards the economic discipline (the use of productive resources by taking into accounts of cost efficiency and most advantages of social utility) as part of equilibrium in the social responsibility. Economic function as part of social responsibility is urgently demanded by Islam in order to achieve a harmonious equilibrium in the relation-ship between the haves and the haves-not. In Islam, many social responsibility mechanisms can be performed among others through zakah, infak, sedekah, wakaf jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, and so forth.

This thesis pays attention to the problems of zakah fund management. In accordance with the problem brought up in the research of this thesis that relates to the social paradigm (the utility of zakah fund for ummah empowerment), this research used qualitative methodology, tracing the cause-effect relationship as validated in the research on "social fact" and deep comprehension (versetehen as Weber saying). This methodology puts heavier stresses on the depth aspect, in addition to the breadth aspect.

The zakah problem hides a huge economic potential, so it is considered import-ant to view how it is utilized, based on its social function for the community interest that affects the haves and the haves-not communities. As we know that not only does Islam motivate every individual to work, compete and achieve smartly, but it also aggresses greediness, covetousness and exaggerate ownership of asset. If all the mechanisms of social responsibility is really carried out, the Islamic community can be the one with high level of prosperity, and free from any kinds of social deviation.

In this research, it was found that there are four models of zakah fund raising agents or institutions, namely the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model and the traditional model.

In the case of zakah fund collection, a number of zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model can mobilize zakah fund in a huge account, from hundreds million rupiah up to teens billions rupiah. They are able to do so now that they apply the principles and the processes of professional management. The zakah is tackled in Islamic shariah, with fine planning and supported further by sufficient infrastructures and supra-structures. Meanwhile, the zakah fund raising institutions with the traditional model can only make a constant performance, year after year they do not undertake a significant development.

In the case of zakah fund utility, the zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model and the business organization model, usually prepare with planned distribution and empowerment programs so that the utility of the zakah fund can be performed in a directed manner. This is partly caused by their management excellence that is marked by the arrangement of priority scale in the use of the fund on the basis of the haves-not needs. Besides, they also apply the values of accountability and transparency in the finance management, and be open to audit by the public accountants. All it is detailed in the neat procedure and system.

That what is still a general weakness in the zakah fund raising organizations is the weak effort in inter-institutional network development (strategic alliance), as well as coordination, integration and synergism. If these aspects of management are mended, the mobilization of zakah fund will presumably be able to be increased and the empowerment programs for the community (ummah) can be performed in a broader scale."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkonstruksi model akuntabilitas pengelolaan Dana E-Zakat di Lazismu untuk dana zakat yang dihimpun secara online melalui Tokopedia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studikasus. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara terhadap 7 (tujuh) responden, yaitu 2 (dua) responden dari Lazismu, 2 (dua) responden dari Tokopedia, dan 3 responden adalah muzaki. Pada penelitian ini menggunakan teori“the limit of accountability” dari Messner (2009) dan Decision Usefulness Theory dari Hibbit (2003). Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas belum memadai karena pertanggungjawaban pelaporan dana e-zakat hanya dilakukan berupa gambar tanpapenjelasan lebih lanjut; (2) belum ada regulasi yang mengatur mengenai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas e-zakat; (3) pelaporan dana e-zakat seharusnya menampilkan informasi terkait asnaf dan total dana dalam periode; (4) akuntabilitas dana e-zakat tidak semata mata ditujukan kepada muzaki saja tetapi lebih luas kepadapemangku kepentingan; (5) akuntabilitas dan transparansi menumbuhkan citra positif dan memicu loyalitas muzaki atau bahkan calon muzaki untuk membayar zakat ke Lazismu melalui Tokopedia. Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa teori limitasi akuntabilitas berupa narrative capacity, dan mediated selves masih terbatas aplikasinya. Namun alasan exposed selves sangat jelas terlihatmengingat bahwa belum ada regulasi yang mengatur mengenai bentukpertanggungjawaban ini sehingga membuat terjadinya keterbatasan untuk mengklaim sesuatu di luar kewajiban yang seharusnya. Opaque selves juga menjadi alasan bahwa Tokopedia belum menampilkan data diri setiap Muzaki atas e-zakat yang dibayarkan dikarenakan customer privacy dari Tokopedia. Sedangkan dari sisi Decision UsefulnessTheory, Tokopedia telah memenuhi kebutuhan menurut kriteria penerima yang dibutuhkan dalam hal ini adalah Muzaki, tetapi Tokopedia belum bertindak transparan terkait dengan distribusi dana secara detail kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

---

This study aims to explore and construct an accountability model for the management of E-Zakat Funds in Lazismu for zakat funds collected online through Tokopedia. The research uses a qualitative approach with a case study design. The research instrument used to collect data was interviews with 7 (seven) respondents, namely 2 (two) respondents from Lazismu, 2 (two) respondents from Tokopedia, and 3 (three) respondents were muzaki. This study uses the theory of “the limit of accountability” from Messner (2009) and Decision Usefulness Theory from Hibbit (2003). The research findings show that (1) accountability is not sufficient because the accountability for reporting e-zakat funds is only carried out in the form of images without further explanation; (2) there is no regulation that regulates the form of accountability for e-zakat; (3) reporting of e-zakat funds should display information related to asnaf and total funds in the period; (4) accountability of ezakat funds is not solely aimed at muzakki but more broadly to stakeholders; (5) accountability and transparency foster a positive image and trigger the loyalty of muzaki or even prospective muzaki to pay zakat to Lazismu through Tokopedia. From the findings above, it can be concluded that the theory of limitation of accountability is in the form of narrative capacity and mediated selves. However, the reason for exposed selves is very clear considering that there is no regulation that regulates this form of liability, thus creating limitations in claiming something beyond the supposed obligation. Opaque selves are also the reason that Tokopedia has not displayed the personal data of each Muzaki for the e-zakat paid due to Tokopedia’s customer privacy. Meanwhile, in terms of Decision Usefulness Theory, Tokopedia has fulfilled the needs according to the recipient criteria needed in this case, Muzaki, but Tokopedia has not acted transparently regarding the distribution of funds in detail to the public and other stakeholders"

"ABSTRAKStudi ini bertujuan mengidentifikasi dampak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi ini juga menguji pengaruh tidak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui reputasi perusaahan (corporate reputation). Kinerja keuangan yang tinggi terjadi ketika reputasi perusahaan tinggi. Sebaliknya, kinerja keuangan yang rendah terjadi karena reputasi perusahaan rendah. Berdasarkan teori kepatuhan syariah (sharia compliance theory) dan teori pensinyalan (signalling theory), zakat merupakan aktivitas yang memberikan informasi yang baik kepada publik sehingga meningkatkan reputasi dan partisipasi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menguji peran moderasi regulasi zakat sebagai pengurang pajak (tax deductions) terhadap hubungan zakat dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi seperti meneliti dampak langsung zakat terhadap kinerja keuangan perusahaan, menganalisis pengaruh zakat terhadap kinerja keuangan melalui reputasi perusahaan, menganalisis perusahaan-perusahaan di berbagai negara yang memiliki karakteristik regulasi yang beragam, meneliti peran moderasi regulasi zakat sebagai pengurang pajak terhadap hubungan antara zakat dan kinerja keuangan, dan menggunakan ukuran kinerja keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan studi terdahulu, yaitu menggunakan ukuran kinerja akuntansi, kinerja pasar, dan kinerja keuangan yang berkesinambungan (going concern of financial performance). Sampel awal penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Qatar, dan Pakistan yang terdaftar di Thompson Reuters periode 2007-2018. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis lintas negara (cross country) dan memperhatikan regulasi zakat sebagai pengurang pajak. Dikarenakan jumlah sampel dan observasi di Indonesia, Qatar, Sudan, dan Pakistan sedikit, maka penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan di Malaysia, Kuwait, dan Saudi Arabia. Jumlah observasi akhir di penelitian ini berjumlah 709 observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja akuntansi yang diprosikan menggunakan ROE (Return on Equity) dan ROA (Return on Asset) dan kinerja pasar yang diproksikan menggunakan EGC (Earning Going Concern) dan PBV (Price Book Value). Perihal dampak regulasi zakat sebagai pengurang pajak, hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan (wajib zakat) tidak memperhatikan faktor regulasi baik sebagai pengurang penghasilan kena pajak maupun regulasi yang hanya mengenakan zakat atau pajak. Untuk itu, hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa tingkat pembayaran zakat tidak berbeda signifikan antara negara yang menggunakan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan regulasi yang hanya mengenakan zakat atau pajak. Berdasarkan konfirmasi melalui wawancara, informan menegaskan bahwa regulasi tersebut belum diterapkan secara optimal oleh lembaga zakat. Perihal mediasi, hasil penelitian menunjukan bahwa hasil penelitian tidak memberikan bukti empiris bahwa zakat berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui reputasi perusahaan. Fakta ini memberikan interpretasi bahwa para pemangku kepentingan mengapresiasi zakat sebagai aktivitas ekonomi sehingga dipersepsikan sebagai reputasi kinerja keuangan bukan reputasi filantropi.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the impact of zakat on financial performance. In addition, this study also analyzes the impact of zakat on financial performance via corporate reputation. It argues that high financial performace resulted from high corporate reputation. Conversely, low financial performance resulted from low corporate reputation. Based on sharia compliance theory and signalling theory, zakat is corporate activity which provides goods information and higher reputation and shareholder participation for increasing firms financial performance. This research also analyzes the moderation role of zakat regulation which stated that zakat as tax deduction toward the relationship between the zakat and financial performance. This study provides several contributions which are, analyzing the effect of zakat toward financial performance, analyzing the impact of zakat on financial performances via corporate reputation, analyzing the corporations in some countries which have different regulations, analyzing the effect of zakat as tax deduction regulation toward the relationship between zakat and financial performance, and using comprehensive financial performance measurement which are accounting, market, and going concern of financial performance measurement. The initial sample of study are companies in Indonesia, Kuwait, Saudi Arabia, Sudan, Malaysia, Qatar, dan Pakistan and listed in Thompson Reuters for the observation period 2007-2018. Different with previous studies, this study at cross country level and look carefully at zakat as tax deduction. Due to the small number of samples and observations in Indonesia, Qatar, Sudan and Pakistan, this research focuses on companies in Malaysia, Kuwait and Saudi Arabia. The final number of observations in this study is 709 observations. The results showed that zakat has a significant positive effect on accounting performance which is proxied using ROE (Return on Equity) and ROA (Return on Asset) and market performance which is proxied using EGC (Earning Going Concern) and PBV (Price Book Value). Regarding the impact of zakat regulation as a tax deduction, the results of the study show that companies as zakat payer does not pay attention to regulatory factors either zakat as a deduction from taxable income or regulation which only imposes zakat or tax. For this reason, the result provides the conclusion that zakat does not differ significantly between countries which regulation zakat as a deduction from taxable income and regulation which only imposes zakat or tax. Based on interviews, the informan stated that the regulation has not been implemented optimally by the zakat institutions. Regarding mediation, the results of the study show that the results of the study do not provide empirical evidence that zakat influences financial performance through the company's reputation. This fact shows that stakeholders interpretate that stakeholders appreciate zakat as an economic activity so that it is perceived as a reputation for financial performance rather than philanthropic reputation."

"Perkembangan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari good corporate governance ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan para pemangku kepentingan. Tulisan ini membahas mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah penipuan seperti yang terdapat dalam kasus window dressing PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana window dressing yang dilakukan oleh eks direksi perusahaan adalah penipuan dilihat dari tindakan menyajikan informasi yang misleading. Walaupun sudah dilakukan upaya oleh RUPS dan Dewan Komisaris untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menolak laporan keuangan dan menurunkan kedua eks direksi yang melakukan tindak pidana, hal tersebut tetap memberikan dampak negatif berupa capital loss, kehilangan kepercayaan, dan dampak psikis yang traumatik kepada para pemegang saham. Seharusnya, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan dengan komitmen antar pengurus perusahaan dengan adanya pengawasan yang baik oleh seluruh pihak yang bersangkutan

---

The development of the principles of transparency and accountability as part of good corporate governance is aimed at preventing actions that can harm the company and its stakeholders. This paper discusses the implementation of transparency and accountability in preventing fraud such as in the window dressing case of PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. This research is normative juridical research conducted by literature study. The results of this study indicate that the window dressing crime committed by former directors of the company is fraud, seen from the act of presenting misleading information. Even though efforts have been made by the GMS and the Board of Commissioners to prevent the occurrence of criminal acts by refusing financial statements and removing the two former directors who committed criminal acts, this still has a negative impact in the form of capital loss, loss of trust, and traumatic psychological effects on shareholders. Supposedly, the principles of transparency and accountability must be implemented with a commitment between company management with good supervision by all parties concerned."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat berdasarkan data tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode pengukuran kinerja prima yang dikeluarkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dalam Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 mencakup lima komponen pengukuran yakni 1) Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, 2) Kinerja Manajemen, 3) Kinerja keuangan, 4) Kinerja pemberdayaan ekonomi, dan 5) Kinerja legitimasi sosial.Kemudian membandingkan kinerja kedua lembaga ini dengan menggunakan uji U atau Mann whitney U Test untuk melihat signifikansi perbedaannya. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja BAZDA dan kinerja LAZ di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat. Kinerja Badan Amil zakat Daerah lebih baik dibandingkan dengan kinerja Lembaga Amil Zakat, terutama kinerja keuangan dan kinerja legitimasi sosial.

---

This study aims to measure the performance of the Regional Amil Zakat (BAZDA) and the Institute of Amil Zakat (LAZ) in West Sumatra province in managing zakat funds based on data in 2010. The method used is the primary Performance measurement methods issued by Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) in Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 includes five measurement components namely 1) Performance of Shariah compliance, legality and institutional, 2) Performance Management, 3) Financial performance, 4) Performance of economic empowerment, and 5) Performance of Social legitimacy. Than compare the performance of these two institutions by using the U test or the Mann Whitney U test to see the significance of the difference.

Based on test results reveal any significant difference between Performance BAZDA and performance LAZ in West Sumatra province in managing zakat funds. Performance of Regional Amil Zakat is better than the performance of Amil Zakat Institutions, particularly the financial performance and the performance of social legitimacy."

"ABSTRAKSimulasi potensi zakat perlu dilakukan untuk menentukan apakah zkat memiliki pengaruh terhadap pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan atau tidak. alasannya adalah Indonesia saat ini masih mengalami permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan, terlebih lagi pada tahun 2015, ketimpangan di Indonesia mengalami ketimpangan yang paling tinggi dari lima tahun sebelumnya yakni 0,42. Penelitian ini akan menghitung potensi zakat berdasarkan PDB Sektoral dan DPK se-Indonesia serta mensimulasikan potensi zakat tersebut dengan model Social Accounting Matrix (SAM). Hasilnya adalah potensi zakat Indonesia 2010 sampai 2015 berkisar 2,5%-2,7% dari PDB Sektoral serta pemberlakuan kebijakan distribusi zakat, efektif dalam mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan pada sektor Rumah Tangga Indonesia yang terbukti angka ketimpangan distribusi pendapatan mendekati angka 0

---

ABSTRACTZakah Potential Simulation need to be done to determine whether zakah has an impact on the reduction of income distribution imbalance or not. The reason is that Indonesia is still having problems related to disparity of income distribution, mainly in 2015, Indonesia has the highest imbalance which was 0.42 compared to the last five years. This researched conducted will calculate zakah potential based on Gross Domestic Product by the Sectoral and Third Party Funds in Indonesia also simulating that zakat potential using Sosial Accounting Matrix (SAM) model. The result of this research is the zakah potential in Indonesia from 2015 is around 2,5% 2,7% from GDP Sectoral also imposing zakah distribution polic, effectively overcoming the problem of disparity of income distribution in domestic sector of Indonesia that is proven the number of disparity of income distribution is almost zero."