Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme right issue dan secara khusus merujuk pada proses right issue yang dilakukan oleh Bank Mayapada. Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisa 3 (tiga) pembahasan utama, yaitu (i) peraturan perundang-undangan mengenai stand by buyer dalam proses right issue, (ii) akta kesanggupan stand by buyer, dan (iii) kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses right issue, khususnya kewenangan dalam menghadapi mundurnya stand by buyer. Analisa dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan stand by buyer di Indonesia serta masih minimnya peran OJK dalam proses right issue tersebut. Oleh karena itu peraturan mengenai right issue maupun kewenangan OJK di dalamnya perlu diperjelas guna menciptakan iklim pasar modal yang sehat.

---

This study focuses on right issue process evidence from right issue conducted by Mayapada Bank. Therefore, this study will further elaborate on 3 (three) main issues which are (i) the regulations governing on stand by buyer - in particular the right issue process, (ii) the breaches against statement letter of the stand by buyer, and (iii) the authorities of Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) herein. The analysis shows that the regulations do not promptly govern on the right issue process: so that it creates rechtsvacuum and the detailed authority of Indonesia Financial Services Authority. Thus, the vivid regulations and authorities will be required to establish a decent capital market circumstances."

"Skripsi ini membahas mengenai aturan dan bentuk pengawasan oleh OJK terhadappenerapa implementasi prinsip know your customer oleh penyedia jasa keuangan dipasar modal. Secara khusus skripsi ini menjelaskan aturan serta pengawasan prinsiptersebut ditinjau dari ketentuan internasional, juga membandingkannya dengannegara lain seperti Australia, Singapura, dan Malaysia. Berdasarkan penelitianyuridis normatif, ditarik kesimpulan bahwa jika dibandingkan dengan negara lain,aturan dan pengawasan mengenai prinsip know your customer oleh OJK masihmemerlukan peningkatan terlebih dalam sisi transparansi penanganan pelanggaranyang dilakukan penyedia jasa keuangan, pemberian sanksi dari OJK, sertakerjasama antar Lembaga internasional atas pengawasan dan investigasi apabiladibutuhkan. Untuk itu perlunya keterbukaan mengenai sanksi pelanggaran prinsipknow your customer yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan gunamembangkitkan kesadaran masyarakat

---

This thesis discusses the rules and forms of supervision by the OJK onimplementing the principle of knowing your customers by financial serviceproviders in the capital market. In particular, this thesis explains the rules andsupervision of these principles in terms of international provisions and comparesthem with other countries such as Australia, Singapore, and Malaysia. Based onnormative juridical research, it is concluded that compared to other countries, the rules and supervision regarding the principle of knowing your customer by the OJKstill requires many improvements, especially in terms of transparency of handlingcarried out by financial service providers, imposing sanctions from OJK, andimproving the cooperation between international institutions. Thus, there is a needfor transparency regarding the rules regarding the principle of knowing yourcustomer, which is carried out by financial service providers to raise publicawareness."

"ABSTRAKPerbedaan yang mendasari antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah ialah metode financial screening yang terdapat dalam pasar modal syariah. Metode financial screening yang ada pada pasar modal syariah menimbulkan permasalahan. Terdapat pembatasan utang berbasis bunga sebesar 45% dan pendapatan non-halal sebesar 10%. Penelitian ini membahas dasar hukum pihak OJK dan DSN-MUI memberikan batasan tersebut dan penerapan financial screening pada instrumen saham syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mempelajari literatur yang ada serta melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini. Pemberian batasan tersebut diperbolehkan karena sifat dari harta berbeda dengan makanan, sedangkan jika ada harta halal dan haram maka kedua harta tersebut dapat dipisahkan karena pada makanan tidak bisa dilakukan pemisahan. Oleh karena itu selagi unsur haram tidak lebih dominan dari pada unsur halalnya dan unsur haram tersebut tidak dimanfaatkan guna kepentingan perusahaan, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Pada akhirnya tentu pengurangan secara bertahap terhadap persentase dalam financial screening pada sektor keuangan ini patut di lakukan, sehingga pasar modal syariah tidak memerlukan lagi batasan financial screening agar dapat mengikuti ketentuan syariah secara menyeluruh

---

ABSTRACTThe difference between the conventional capital market and the Islamic capital market is the financial screening method found in the Islamic capital market. The financial screening method that exists in the Islamic capital market creates some problems. There is an interest-based debt limit of 45% and a non-halal income of 10%. This study discusses about legal basis from OJK and DSN-MUI to impose this limit and the implementation of financial screening on Islamic stock instruments. This study uses a normative research method, namely studying the existing literature and conducting interviews with those who are competent in this problem. The limitation is allowed because the nature of assets is different from food, whereas if there are halal and haram assets then the two assets can be separated. After all, food cannot be separated. While the haram element is not more dominant than halal element, and the haram element is not used for the benefit of the company, it is still allowed. In the end, a gradual reduction in the percentage of financial screening in the financial sector is worth to do, so that the Islamic capital market does not need a financial screening limitation to fully comply with sharia regulations."

"The purpose of this research was examining financial reporting timeliness (annual report)that go public at Indonesia Stock Exchange. Indicator of characteristic information at capitalmarket is most actually information which timeliness. Timeliness constitutes main problem sothere is trend for public’s firms to mistiming deep to pass on financial statements to BAPEPAM.The effect this research is subject to be analized discipline or compliance zoom thatgets bearing with financial reporting and to find empiric prove hits factors that regard corporatefinance reporting timeliness that go public at Indonesia Stock Exchange. Samples in thisresearch are 198 firms that go public at Indonesia Stock Exchange in year 2003 untill 2005.This research used binary logistic’s regression by use of program SPSS 13. To determine andchooses best fit model in hypothesis testing was done by estimation by use of two scenario.Result of this research : (1) Size, age and insider ownership impact of corporate finance reportingtimeliness. (2) Debt to equity ratio, profitability and outsider ownership did not impactof corporate finance reporting timeliness."

"Tuntutan perkembangan global, perubahan kondisi makro Indonesia, dan dinamika internal menyebabkan Departemen Keuangan melaksanakan reformasi birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya. Pada proses reformasi birokrasi dilakukan penerjemahan visi ke dalam peta strategi lalu disusun ke dalam Key Performance Indicators (KPI), dan digunakan Balanced Scorecard (BSC) sebagai sistem pengukuran kinerja yang baru. Tesis ini membahas tentang evaluasi tahap penyusunan BSC dan peta strategi tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, serta meneliti tingkat pemahaman dan kesiapan pegawai dalam penerapan BSC. Hasil penelitian memperlihatkan hasil evaluasi terhadap peta strategi dan hasil identifikasi tentang faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menunjang proses selanjutnya.

---

The demand of global growth, the changing of Indonesian macroeconomic condition, and internal dynamic condition forced Ministry of Finance to implement bureaucratic reform to enhance performance. In this process, the translation of vision into strategy map is done and arranged into Key Performance Indicator (KPI) and Balanced Scorecard (BSC) is used as a new performance measurement system. This thesis analyzes the process of constructing BSC and strategy map of Capital Market and Financial Institution theme, and to identify the level of awareness and employee acceptance in implementation of BSC. The study shows the result of strategy map and identification process of factors that can be used to facilitate further process."

"Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang membahas mengenai praktek perdagangan orang dalam di pasar modal Indonesia. Perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, yang didasarkan pada pelanggaran terhadap asas keterbukaan atau adanya informasi material yang belum dipublikasikan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hingga saat ini, belum ada kasus perdagangan orang dalam yang masuk ke dalam proses peradilan dikarenakan adanyaberbagai kendala. Hal ini menimbulkan usaha melegalkan perdagangan orang dalam. Sebagai antisipasi terhadap usaha melegalkan perdagangan orang dalam, diperlukan cara menangani perdagangan orang dalam yang efektif, misalnya dengan menerapkan misappropriation theory.

---

This is a literature research which focusing in insider trading issue in Indonesian capital market. Insider trading is securities trading which is done by insider, based on a violation to the principle of disclosure or the existence of material non public information. Since Law No. 8 of 1995 on the Capital Market was regulated until now, there is no insider trading case brought to the court because of a lot of obstacles. The obstacles in practice make efforts from some people to legalize insider trading. As the anticipation against efforts to legalize insider trading, effective ways to handle insider trading cases are needed, for example with the implementation of misappropriation theory."

"Aktivitas pasar keuangan syariah di Indonesia saat ini cukup berkembang tercermin dari tingginya permintaan pasar terhadap instrumen keuangan syariah. JII, SIMA, dan SBIS merupakan instrumen syariah yang mewakili pasar saham syariah dan pasar uang syariah, di mana dalam perdagangannya dimungkinkan rentan terhadap risiko pasar tercermin dari volume perdagangan ketiga instrumen yang cenderung meningkat namun imbalan yang diterima investor tidak stabil atau cukup berfluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besar kerugian perdagangan portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS, akibat adanya risiko pasar selama periode Januari 2005 sampai Maret 2015 dan meramalkan besar kerugian di masa yang akan datang periode April 2015 sampai Desember 2017. Metode analisis yang digunakan adalah metode VaR (Value at Risk) dengan teknik variance covariance dan metode forecasting dengan teknik dekomposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai risiko portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya volatilitas tingkat imbalan ketiga instrumen di beberapa periode tertentu sepanjang Januari 2005 - Maret 2015. VaR tertinggi terjadi di tahun 2007 di mana otoritas mengambil kebijakan antisipasi terhadap kemungkinan kerugian yang lebih besar di tahun 2008, yaitu sebesar 7,77% - 14,12% atau sekitar Rp 178 miliar - Rp 323 miliar. Di samping itu, ditemukan bahwa hubungan JII dengan SIMA dan SBIS berkorelasi negatif di sebagian besar waktu, sedangkan hubungan SIMA dengan SBIS berkorelasi positif. Hal tersebut disebabkan karena tingkat imbalan JII, SIMA, dan SBIS dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Hasil lainnya adalah pada periode 2016 - 2017, VaR portofolio diprediksi lebih rendah dari waktu sebelumnya, salah satunya disebabkan karena persepsi publik yang positif terhadap pasar keuangan syariah.

---

Islamic financial market activity in Indonesia is well developed which is indicated by the high demand for Sharia financial instruments. JII stocks, SIMA and SBIS are several examples of sharia financial instruments which represent sharia stock market and money market. Like traditional stock market and money market, trading sharia financial instruments is also vulnerable to market risks. These risks are reflected by low return gained by investors despite high trading volume from JII stocks, SIMA and SBIS instruments.

The purpose of this study is to measure trading losses of JII stocks, SIMA and SBIS due to market risks during January 2005 to March 2015 and predict future losses that may happen from April 2015 to December 2017. VaR (Value at Risk) method, variance covariance technique and forecasting decomposition model are used for this purpose.

The result showed that risk value of JII stocks, SIMA and SBIS were really sensitive to domestic macro economic condition. It was proved by high volatility rate of return of those three instruments at certain periods from January 2005 - March 2015. Highest VaR was 7.77% - 14.12% or around IDR 178 billion - 323 billion which was happened in 2007 due to policies made by authorities to anticipate greater losses in 2008. In addition to that, there was a correlation between JII, SIMA and SBIS. JII was negatively correlated with SIMA and SBIS for most of the time while SIMA has positive correlation with SBIS. Finally, VaR from period 2016 - 2017 is predicted to be lower compared to previous period due to positive reaction from public to sharia financial market."