Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai biaya manfaat pada usaha integrasi kelapa sawitdan sapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaanyang terjadi pada biaya produksi perkebunan dan pengelompokkan biaya produksisapi, serta manfaat bersih yang terjadi pada program integrasi peternakan sapi diperkebunan kelapa sawit di PT. XYZ.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usaha PT. XYZ dalammengintegrasikan perkebunan kelapa sawit miliknya dengan sapi mendatangkanmanfaat, dari penghematan biaya perkebunan serta pemeliharaan sapi.

---

ABSTRACTThis study is discussing about the cost benefit of cattle integration in palmoil plantation. This study aims to identify and analysis the difference that occur inproduction cost of plantation and grouping plantation cost, and also to calculatenet benefit that occur in integration program of PT. XYZ company.The results of this study indicate that efforts to integrate cattle in the PT.XYZ palm oil plantations bring great benefits from cost savings and raising cattle."

"Suatu organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk membentuk strategi bisnis, menunjang kegiatan operasional, serta meningkatkan nilai bisnis dan mencapai tata kelola yang baik. Semakin pentingnya peranan teknologi informasi bagi organisasi, maka dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi (IT Governance). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka kerja (framework) untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat dan sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab. Salah satu framework yang dapat digunakan adalah Control Objective for Information and Related Technology (COBIT).Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di PT XYZ yang merupakan bagian dari KKKS dibawah pengawasan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS). Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap tata kelola TI di PT XYZ menggunakan COBIT 5 framework untuk menilai pencapaian kapabilitas proses di perusahaan.Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk menilai 36 proses terpilih dari lima domain yaitu EDM, APO, BAI, DSS, MEA. Untuk rata-rata pencapaian tingkat kapabilitas proses saat ini untuk seluruh domain yaitu 2,81. Pencapaian tersebut masih termasuk dalam batasan level 2 yaitu "managed".Secara umum dari setiap proses telah terdokumentasi dan terkontrol dengan cukup baik, review dari setiap proses juga telah dilakukan. Dengan demikian, dari pencapaian tersebut juga harus diperhatikan penyediaan SDM TI yang cukup agar kegiatan operasional serta inisiatif lain yang datang dari pusat dapat terlaksana dengan baik.

---

An organization relies heavily on information technology (IT) to create business strategies, support operations, as well as increase business value and achieve good governance. The importance of the role of information technology for organizations, it takes an information technology governance (IT Governance). Therefore, we need a framework to measure that information technology has been managed appropriately and use information technology resources responsibly. One framework that can be used is the Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT).

In this regard, the author conducted research at PT XYZ that is part of the PSC under the supervision of Special Task Force For Upstream Oil & Gas Business Activities Republic Of Indonesia. The study was conducted by analyzing the IT governance at PT XYZ using COBIT 5 framework for assessing the achievement of process capability level in the company.

In collecting the data, this study using interviews and observations to assess the 36 elected process from five domains, namely EDM, APO, BAI, DSS, MEA. For the average achievement level of the current process capability for the entire domain is 2.81. The achievement is still included in the limit level 2 is "managed".

In general, it means of any process has been documented and controlled pretty well, reviews of each process has also been carried out. Thus, from these achievements should also be noted the provision of IT human resources are sufficient for operational activities as well as other initiatives that come from the parent company can be done well."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan serta pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola TI pada PT XYZ. Analisa juga dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada PT XYZ terkait gap yang terdapat pada hasil penilaian tata kelola TI dengan target perusahaan. Metodologi yang digunakan untuk pengukuran tingkat kapabilitas adalah kerangka kerja COBIT 5.Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas PT XYZ saat ini yaitu 2,00 yang berarti berada pada level 2 (managed process), yang mana telah sesuai dengan target jangka pendek perusahaan. Kesimpulan adalah tata kelola TI pada PT XYZ telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh perusahaan namun belum dapat mencapai target jangka panjang perusahaan yaitu tingkat kapabilitas yang berada pada level 3.

---

This thesis aims to analysis how the implementation and achievement capability level of IT Governance at PT XYZ. Analysis was also conducted to give recommendations to the PT XYZ related gap that found in IT governance assessment results with the target company. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework.

The results indicate that the level of capability XYZ is 2.00, which means at the level 2 (managed process), which has been in accordance with the company's short-term target. The conclusion is IT governance at PT XYZ has been implemented quite well by the company but has not been able to achieve the company's long-term target is the level of capability that is at level 3."

"ABSTRAKTesis ini membahas isu akuntansi yang terjadi dalam penerapan PSAK berbasis IFRS pada industri hulu migas, dengan studi kasus pada PT. ABC, meliputi permasalahan penerapan PSAK atas penggunaan mata uang fungsional, kerjasama unitisasi, indikasi penurunan nilai pada sumur migas, piutang usaha, provisi asset retirement obligation, dan kegiatan eksplorasi migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya perbaikan dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan di masa mendatang agar sesuai dengan ketentuan PSAK terkait, dengan didukung perbaikan pada pedoman akuntansi perusahaan dan usulan penyelesaian atas permasalahan akuntansi yang menjadi penghambat bagi penyusunan laporan keuangan perusahaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the accounting issues that occur in the application of IFRS-based PSAK specific to the upstream oil and gas industry, with a case studies on PT. ABC, includes problems applying PSAK for the use of functional currency, unitization cooperation, impairment on oil and gas wells, accounts receivable, provision of asset retirement obligation, and oil and gas exploration activities. This research is a qualitative research with descriptive design. The results suggest that there is need for improvement in the preparation and disclosure of financial statements in the future to comply with relevant PSAK, supported by improvements in the company's accounting guidelines and the proposed settlement of the accounting issues that become a barrier for the preparation of financial statements."

"Skripsi ini membahas tentang peranan dan hubungan Akuntansi Manajemen Lingkungan / Environmental Management Accounting (EMA) dalam sistem manajemen manufaktur, dengan menelaah penerapan, pemahaman dan manfaatnya pada industri rokok di PT Djarum, Kudus, Indonesia. Dasar penerapan EMA adalah integrasi peningkatan produktivitas, kualitas dan kepedulian lingkungan yang didukung kelengkapan informasi data fisik dan moneter dalam penetapan alokasi biaya sesuai kaidah akuntansi terhadap kegiatan ekonomi lingkungan. Fakta di lapangan dan diskusi dengan staf perusahaan disinkronisasikan dengan teori EMA untuk digunakan sebagai dasar dalam mengarahkan analisis EMA yang mudah dipahami secara umum, dan diterapkan di perusahaan sesuai dengan arah dan kebutuhan masing-masing organisasi. Analisis EMA yang disusun dalam skripsi ini diharapkan dapat memberi arahan untuk mempermudah pemahaman dan penerapannya di industri manufaktur di Indonesia sehingga mampu bersaing di pasar global demi keberlangsungan bisnis lestari (business continuity and sustainability in global market).

---

This thesis aims to explain about the role of Environmental Management Accounting (EMA) and its relationship with manufacturing management system by analyzing the implementation, comprehension, and the benefits of EMA in the tobacco industry, specifically at PT Djarum, Kudus, Indonesia. Basic implementation of EMA is the integration of productivity, quality, and environmental concern supported by the completeness of physical and monetary data information for determination of cost driver allocation based on accounting principle toward environmental-economic activities. The facts and discussions with company?s staffs are synchronized with EMA theory to develop a basis for analysis of EMA that can be understood generally, to be implemented in all types of manufacturing industry regardless their needs. The analysis of EMA in this thesis may give a better understanding about its implementation in manufacturing industries in Indonesia so that they will be able to compete globally, especially in terms of business continuity and sustainability in global market."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengendalian internal atas pengeluaran kas di PT. XYZ. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dengan berbagai layanan keuangan. Evaluasi atas aktivitas pengendalian internal terkait pemisahan tugas ditemukan bahwa satu dari empat pemisahan tugasnya, yaitu pemisahan tanggung jawab dan operasional telah dijalankan dengan baik karena adanya kesesuaian antara praktik dan standar yang yang dijalankan perusahaan. Untuk dokumen dan catatan serta pengendalian fisik atas aset dan catatan, beberapa praktik pengendaliannya telah dijalankan namun tidak ditemukan adanya standar atau prosedur terkait pengendalian ini. Pada pengoperasian kas kecil, PT. XYZ telah menjalankan sistem imprest fund, namun tidak ditemukan adanya standar atau prosedur yang dapat mendukung praktik penetapan kas kecil ini. Terkait pembayaran dana kas kecil, PT. XYZ telah menjalankan praktik yang sesuai dengan standarnya. Untuk reimbursement, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan standar perusahaan. Dari hasil evaluasi, PT. XYZ masih memerlukan Standard Operating Procedure (SOP) terkait dokumen dan catatan serta pengendalian fisik atas aset dan catatannya yang dapat mendukung kinerja karyawan. Pengoperasian kas kecil juga telah dijalankan praktiknya, namun PT. XYZ memerlukan standar atau prosedur yang jelas terkait penetapan kas kecil dan disarankan untuk memperbaiki SOP terkait reimbursement agar alurnya lebih efektif dan efisien untuk diikuti oleh karyawan PT. XYZ.

---

This report aims to evaluate internal control activities on cash disbursement at PT. XYZ. PT. XYZ is a company engaged in insurance with various financial services. The evaluation of internal control activities related to the separation of duties found that one of the four separate tasks, namely the separation of responsibilities and operations has been carried out well because of the compatibility between the practices and standards that the company operates. For documents and records as well as physical control of assets and records, some of the control practices have been implemented but no standards or procedures related to this control have been found. In the operation of petty cash, PT. XYZ has implemented an imprest fund system, but no standards or procedures have been found that can support the practice of establishing petty cash. Regarding the payment of petty cash funds, PT. XYZ has carried out practices that are in accordance with its standards. For reimbursement, it was found that there was a discrepancy between company practices and standards. From the results of the evaluation, PT. XYZ still needs a Standard Operating Procedure (SOP) related to documents and records and physical control of assets and records that can support employee performance. The practice of petty cash has also been carried out in practice, but PT. XYZ requires clear standards or procedures related to petty cash assignments and is advised to improve SOPs related to reimbursement so that the flow is more effective and efficient for PT. XYZ."

"Laporan ini bertujuan untuk membahas mengenai proses penyelesaian dan analisis terhadap pokok sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang berhubungan dengan penyerahan yang dipungut sendiri pada PT. XYZ, sebuah perusahaan kelapa sawit terintegrasi. Sengketa pajak dimulai dari adanya selisih perhitungan antara pihak PT. XYZ dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait Lebih Bayar yang diajukan oleh PT. XYZ atas PPN Masa Desember 2013. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa status PPN atas PT. XYZ adalah Kurang Bayar karena dianggap peningkatan kuantitas dalam kurun waktu satu tahun tidak wajar sehingga perlu dilakukan koreksi atas penyerahan sepanjang tahun dengan menggunakan Analisis Kewajaran Produksi Kelapa Sawit. Atas perbedaan perhitungan PPN ini, PT. XYZ telah memberikan penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak, sejak Januari 2015 hingga mengajukan proses keberatan pada April 2015 dan banding pada Juli 2016. Hasil banding menetapkan bahwa koreksi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak tepat sehingga Pengadilan Pajak memutuskan untuk tetap mempertahakan pendapat PT. XYZ atas PPN Lebih Bayar. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ telah melakukan prosedur penyelesaian sengketa pajak sesuai dengan SE-10/PJ.7/2008, 202/PMK.03/2015, dan UU Nomor 14 Tahun 2002. Hasil analisis juga menyimpulkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak maupun Peneliti Keberatan harus didasarkan pada dokumen dan data penyerahan yang secara aktual terjadi di lapangan. Perhitungan pajak tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan analisis kewajaran berdasarkan standard perkebunan kelapa sawit sebagaimana diterbitkan dalam buku Teknologi Budidaya Kelapa Sawit tanpa mempertimbangkan kondisi perusahaan. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pihak Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pengawas dan peneliti pajak, dapat menghitung penyerahan dengan menggunakan bukti yang valid dan menghindari pendapat yang bersifat asumtif.

---

This report explains the Value-Added Tax dispute resolution related to self-collected VAT of PT. XYZ, an integrated palm oil company. Tax dispute starts from the different argument between the PT. XYZ and the Directorate General of Taxation due to tax overpayment status on PT. XYZ rsquo;s VAT return period December 2013. However, the Directorate General of Taxation considers the status of VAT over PT. XYZ is underpaid because they thought significant increase within one year is suspicious, so it is necessary to make correction towards sales throughout the year by using Fairness Analysis on Palm Oil Production. The result of the analysis in this report show that sales should not calculated using fairness analysis, but using the actual data occurs in field, especially in the palm oil industry such as daily data production and sales of Fresh Fruit Bunches and sales of processed product of Fresh Fruit Brunches, which are Crude Palm Oil and Palm Kernel, each day because the price may vary every day so it can not be calculated using the annualized approach. Therefore, it is expected that in the future, the Directorate General of Taxation can calculate the whole sales by using valid evidence and avoid the unreliable assumption."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelaporan segmen operasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), faktor-faktor dari karakteristik perusahaan yang mempengaruhi, dan dampaknya terhadap biaya modal ekuitas. Penelitian ini menganalisis tingkat pelaporan segmen operasi pada tahun 2010 dan 2011 dari sampel 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan informasi segmen perusahaan di BEI pada tahun 2010 dan 2011 bernilai 65% dari total pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK 5. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan adanya pengungkapan informasi segmen yang lebih luas dari perusahaan yang besar, diaudit oleh KAP Big-4, memiliki tingkat kepemilikan publik yang tinggi, serta tingkat leverage dan likuiditas yang tinggi. Akan tetapi, penelitian ini belum dapat membuktikan adanya pengaruh yang signifikan pengungkapan informasi segmen terhadap biaya modal ekuitas.

---

The purpose of this study is to analyze the level of operating segment disclosure for firms listed in Indonesia Stock Exchange (BEI), the factors of firm`s characteristic that can influence their disclosure level, and the implication of segment disclosure to firm`s cost of equity capital. This study analyzes firm`s segment disclosure in year 2010 and 2011 from 100 sample of manufacturing firms that listed in BEI. The results show that the average level of segment disclosure in sample firms in 2010 and 2011 was 65% from total mandatory disclosures based on PSAK 5. This study also finds that there are greater segment disclosures from larger firms, as well as firms audited by Big-4 Audit firm, firms that have more public sharesholders, highly leverage and highly liquidity. However, this study cannot find the evidence that segment disclosures can significantly influence BEI-firm`s cost of equity capital."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kesesuaian operasional dan akuntansi perusahaan asuransi syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 dan No.53/DSN-MUI/III/2006 dan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT DEF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan asuransi syariah terhadap pedoman dan peraturan yang ada. Analisis kesesuaian ini adalah hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 dengan beberapa batasan, sehingga hasil penelitian juga terbatas. Salah satunya adalah tidak ada analisis terkait akad mudharabah musytarakah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan akuntansi Unit Usaha Syariah PT DEF, sebagian besar sudah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai dan harus diperbaiki. Terkait operasionalnya terdapat satu kebijakan yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait akad tabarru?, dimana entitas dalam akad tidak menyatakan kondisi di saat tidak ada pembagian surplus underwriting dana tabarru?. Sedangkan dalam perlakuan akuntansinya, adanya penggabungan dana tabungan dengan akad mudharabah dan akad mudharabah musytarakah dalam satu akun yaitu dana syirkah temporer mudharabah, belum sesuai dengan PSAK 108.

---

This thesis discusses the suitability analysis and accounting operations of Islamic insurance company based DSN MUI Decrees related to Islamic insurance, the MUI DSN Decrees No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 and No.53/DSN-MUI/III/2006 and then PSAK 108. This research is a qualitative descriptive design with a case study on Islamic Business Unit PT DEF. This study aims to determine adherence to the Islamic insurance company guidelines and regulations. The suitability analysis is only based on DSN MUI Decrees and PSAK 108 with some restrictions, so that the results of the study are also limited. One is not related analysis mudharabah musytarakah. Results of this study indicate that the operations and accounting Sharia PT DEF, most of it in accordance with the terms set forth in the provisions, although there are still some who do not fit and had to be repaired. Related operations, there is one policy that is not in accordance with the relevant DSN MUI Decree related contract tabarru', in which each entity in the contract does not state the conditions when there is no distribution of surplus funds underwriting tabarru'. While the accounting treatment, the merging funds and savings with mudharabah mudharabah musytarakah funds in an account that is temporary syirkah mudharabah, not in accordance with PSAK 108."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan Pembiayaan Musyarakah pada transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., salah satu bank syariah yang baru-baru ini meluncurkan produk pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI terkait musyarakah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pembiayaan Rekening Koran Syariah dengan akad Musyarakah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam akad musyarakah tersebut, antara lain penerapan dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan nilai proyeksi, bukan nilai realisasi. Selain itu, prinsip distribusi bagi hasil usaha juga tidak sesuai karena bank menggunakan prinsip Revenue Sharing, bukan prinsip Net Revenue Sharing maupun prinsip Profit Sharing.

---

This study is aimed to explain application of Musyarakah Financing for Sharia Clearing Account Financing (PRKS) transaction at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., one of Sharia Banks which recently launched that financing product. This study is also aimed to analyze the compliance of this financing application with regulations in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI Related with Musyarakah and PSAK 106 of Musyarakah Accounting. The method used in this study is documentation and interview method.

The result of this study indicates that the application of Sharia Clearing Account Financing using Musyarakah agreement has mostly complied with the regulations in Indonesia. But, there are some things that don't meet the compliance in that Musyarakah agreement, including application of profit-sharing consideration basis which uses projection value, not uses realization value. As well, profit-sharing distribution principle doesn't comply with the regulations because the principle used by bank is Revenue-Sharing principle, neither Net Revenue-Sharing principle nor Profit-Sharing Principle."