Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan penggunaan sistem pembayaraninternasional sebagai sarana pencucian uang yang disebut Trade-Based MoneyLaundering oleh rezim anti-pencucian uang internasional dan nasional, disertaidengan perkembangan dan strategi penanganannya oleh bank melalui Anti-MoneyLaundering Compliance. Anti-Money Laundering Compliance sebagai bagian daristrategi pencegahan (prevention strategy) untuk mencegah dan memberantaspencucian uang, dan kewajibannya untuk terus dikembangkan sehingga bank yangpatuh terhadap aturan tersebut mampu mencegah digunakan sebagai sarana pencucianuang. Analisis dengan menjabarkan tingkat kecukupan kebijakan (level of adequacy)yang mengatur pencegahan modus baru pencucian uang dan menjelaskan strategiyang dapat digunakan mencegah Trade-Based Money Laundering saat ini. Metodependekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisanskripsi ini. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menganalisis pentingnyamelaksanakan anti-money laundering compliance sebagai upaya bank mencegah danmembantu pemberantasan pencucian uang demi menjaga integritas sistem keuangan.Bank tidak perlu menanti peraturan perundang-undangan yang khusus membahasTrade-Based Money Laundering karena peraturan yang ada saat ini telahmencerminakan pencegahan dan pemberantasan yang sejalan dengan cita-cita rezim.

---

ABSTRACTThis thesis is to discuss the use of international payment system called moneylaundering through Trade called Trade-Based Money Laundering acknowledge byanti-money laundering regime internationally and nationally, along with thedevelopment and treatment strategies by banks through the Anti-Money LaunderingCompliance. Anti-Money Laundering Compliance as part of a prevention strategy )toprevent and combat money laundering, and its obligation to continue to be developedso that banks are able to adhere to the rules used as a means of preventing moneylaundering. Analysis of the adequacy of the policy outlining the level that set the newmode of prevention of money laundering and describes strategies that can be used toprevent Trade-Based Money Laundering today. Qualitative method was used tocollect the materials in this thesis. In the end, this paper seeks to analyze theimportance of implementing anti-money laundering compliance in an effort toprevent banks and help combat money laundering in order to maintain the integrity ofthe financial system. Banks do not have to wait for legislation that specificallyaddresses the Trade-Based Money Laundering because existing regulations havemencerminakan prevention and eradication in line with the ideals of the regime."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan skema Peer to Peer Lending. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengaturan penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk Peer to Peer Lending, skema transaksi Peer to Peer Lending, serta perbandingan pengaturan tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk mencegah terjadinya pencucian uang pada Platform Peer to Peer Lending di Indonesia, Inggris dan China. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami bagaimana pengaturan penerapan Prinsip Pengguna Jasa dalam Peer to Peer Lending yang ada dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam rangka mencegah Peer to Peer Lending dijadikan sarana pencucian uang serta untuk menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diamanatkan dalam POJK No. 12/POJK.01/2017. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan pengenai Prinsip Mengenal Pengguna Jasa untuk Peer to Peer Lending dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 belum mampu mengakomodir penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa secara elektronik dan belum dapat menerapkan program anti pencucian uang.

---

This thesis discusses about the implementation of Know Your Customer Principle in borrowing and borrowing system based on information technology with Peer to Peer Lending scheme. In this thesis will be discussed about the implementation of the Principles of Knowing Service Users for Peer to Peer Lending, Peer to Peer Lending transaction scheme, as well as the role of rules on Know Your Customer Principles to prevent money laundering on the Peer to Peer Lending Platform in Indonesia, England, and China. The purpose of writing this thesis is to understand how the implementation of the Principles of Service Users in Peer to Peer Lending in POJK No. 77 POJK.01 2016 in order to prevent Peer to Peer Lending from being used as a money laundering and to implement anti money laundering and terrorism financing programs mandated in POJK No. 12 POJK.01 2017. This research is in the form of juridical normative research using descriptive comparative research type. The result of this study is that the regulation concerning the Know Your Customer Principle for Peer to Peer Lending in POJK No. 77 POJK.01 2016 has not been able to accommodate the implementation of Know Your Customer Principles electronically and has not been able to implement anti money laundering programs."

"ABSTRAKMenurut Laporan Financial Action Task Force yang diterbitkan pada tahun 2008,?trade-based money laundering is defined as the process of disguising theproceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in anattempt to legitimise their illicit origins or finance their activities.?(diterjemahkan penulis sebagai berikut: ?perdagangan yang berbasis pencucianuang didefinisikan sebagai proses menyamarkan hasil tindak pidana dan bergeraknilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasiharta asal mereka yang illegal atau untuk membiayai aktifitas mereka.?) Tujuandari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan peraturanperundangan di Indonesia di bidang pencucian uang (money laundering) terkaitperdagangan yang berbasis pencucian uang (trade based money laundering) sertauntuk mengetahui prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucianuang (trade based money laundering) di Indonesia. Hasil dari penelitianmenunjukkan bahwa belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengaturmengenai perdagangan yang berbasis pencucian uang (trade based moneylaundering) di Indonesia, terdapat celah atau kelemahan pada hukum formil yangdiatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

ABSTRACTAccording to Financial Action Task Force?s Report in 2008, ?trade-based moneylaundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and movingvalue through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicitorigins or finance their activities.? The purpose of this research is to identify andanalyze the indonesian money laundering regulations regarding trade-related moneylaundering and to understand the prospect of trade based money laundering preventionin Indonesia. This research is a normative research. This research shows that there is nospecific regulations regarding trade based money laundering in Indonesia, there is someloop hole in procedural law according to Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang."

"Berdasarkan Rekomendasi FATF Nomor 8, perusahaan penyelenggara dompet elektronik termasuk salah satu penyedia jasa keuangan yang harus menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (PBI APU dan PPT). PBI APU dan PPT merupakan aturan yang secara spesifik dikeluarkan Bank Indonesia untuk mengatur terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Dompet Elektronik sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Adapun persyaratan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh perusahaan penyelenggara dompet elektronik mencakup tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur tertulis, proses manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia; dan sistem pengendalian internal. Penerapan PBI APU dan PPT dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan. Yaitu tahap persiapan, tahap eksekusi dan tahap evaluasi.

---

Based on FATF Recommendation No. 8, the electronic wallet company organizers is part of the financial institution that have to implement anti-money laundering and terrorism financing programs. This is clearly regulated in Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Act, Law Number 9 Year 2013 Concerning the Prevention and Eradication of Terrorism Financing and Bank Indonesia Regulation Number 19/10/PBI/2017 regarding Implementation of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing for the Provider of Payment System Services Other Than Banks and Organizers of Money Changer Business (PBI APU and PPT). PBI APU and PPT are rules specifically issued by Bank Indonesia to regulate in relation to anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs which should be applied by Electronic Wallet Company Organizer as payment service provider. The requirements that must be possessed and performed by electronic wallet company organizer include the duties and responsibilities of the Board of Directors and active supervision of the Board of Commissioners, written policies and procedures, risk management processes, human resource management; and internal control systems. Application of PBI APU and PPT can be done through 3 (three) stages. Which are the preparation stage, execution stage and evaluation phase."

"Fenomena underpricing terjadi pada hampir di seluruh pasar modal di dunia, termasuk Indonesia, namun dengan tingkat yang bervariasi. Skripsi ini membahas tentang analisis fenomena underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia, dan bertujuan untuk membuktikan fenomena underpricing yang terjadi pada perusahaan yang melakukan IPO pada periode 1998 - 2010 sekaligus mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan regresi berganda dalam perhitungannya dan variabel yang diteliti adalah umur perusahaan, ukuran perusahaan, proporsi penawaran perdana, jenis industri, return on asset, financial leverage, earning per share, reputasi auditor, reputasi underwriter dan tujuan penggunaan dana investasi.Hasil pengujian membuktikan bahwa dari variabel-variabel yang digunakan, hanya reputasi auditor dan ukuran perusahaan yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat underpricing, dengan arah hubungan negatif untuk ukuran perusahaan dan positif untuk reputasi auditor. Secara bersama-sama seluruh variabel berpengaruh terhadap underpricing.

---

Underpricing phenomenon occurs in almost all the world's capital markets, including Indonesia, but with varying levels of underpricing. This research discuss about analysis phenomenon of underpricing that occurs in companies that do in initial public offering in indonesia stock exchange and the aims are to prove the phenomenon of underpricing that occurs in companies that do an IPO on 1998 - 2010 at once study factors that affecting underpricing. Researchers used multiple regression in its calculation and variable which studied are company age, company size, the proportion of offers, type of industry, return on asset, financial leverage, earning per share, auditor reputation, underwriter reputation, and the intended use of investment funds.

Result of this study prove that from all variable used, only auditor reputation and company size that significantly affect the level undepricing, with a negative relationship for company size and positive relationship for auditor reputation. Taken together, all variables affect the level of underpricing."

"Survei yang dilakukan World Economic Forum pada 2017 menyebutkan bahwa inefisiensi birokrasi menjadi penghambat dalam mendukung kemudahan berusaha. Di Indonesia, delayering birokrasi merupakan strategi untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dengan cara menghapus posisi manajemen tingkat menengah dan digantikan dengan jabatan fungsional. Studi ini menyoroti tingkat kesiapan individu dalam menghadapi penyederhanaan birokrasi dengan mengevaluasi pengaruh persepsi dukungan organisasi, budaya belajar, komitmen kepada organisasi dan kepercayaan kepada pimpinan terhadap kesiapan individu untuk berubah. Peran mediasi komitmen organisasi dan kepercayaan terhadap pimpinan organisasi akan melengkapi analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan merumuskan strategi perubahan pada organisasi sektor publik. Penelitian dengan metode kuantitatif dilakukan kepada lebih dari 200 responden pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan manajemen tingkat menengah di Kementerian Keuangan dan berpotensi terdampak atas inisiatif delayering. Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa persepsi dukungan organisasi, budaya belajar dan kepercayaan terhadap pimpinan organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kesiapan individu untuk berubah.

---

A survey conducted by the World Economic Forum in 2017 stated that bureaucratic inefficiency is an obstacle in supporting the ease of doing business. In Indonesia, delayering the bureaucratic structure is the strategy to increase the speed decision-making. This initiative resulted in the abolition of middle-level management positions and replacement with specialist positions. This study highlights the level of individual readiness in dealing with bureaucratic simplification by evaluating the effect of perceived organizational support, learning culture, organizational commitment, and trust in management on individual readiness to change. The mediating role of organizational commitment and trust in management will complete the analysis in this research. This study aims to assist management in identifying and formulating change strategies in public sector institutions. Quantitative research has been used in this study which administered questionnaires to more than 200 civil servants who served in middle-level management positions at the Ministry of Finance and potentially have to experience delayering. The findings reveal that perceptions of organizational support, learning culture, and trust in organizational leaders positively affect individual readiness to change. "

"“Customer Due Diligence” (CDD) adalah salah satu komponen terpenting dalam rezim anti-pencucian uang (APU). Dari berbagai tipologi pencucian uang, “trade-based money laundering” (TBML) merupakan praktik pencucian uang terbesar. Mengingat risiko unik yang ditimbulkan TBML, mungkin diperlukan standar CDD khusus untuk melawan TBML, sebagaimana terlihat dari praktik Singapura. Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Bagaimana CDD diatur di Indonesia dan Singapura? (2) Bagaimana implementasi CDD Indonesia dibandingkan dengan Singapura dalam hal TBML? Skripsi ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif melalui analisis qualitatif terhadap sumber hukum primer dan sekunder, serta metode komparatif untuk membandingkan rezim hukum Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki langkah-langkah CDD yang serupa. Namun, Indonesia tidak memiliki persyaratan screening yang dimiliki Singapura, begitu pula persyaratan CDD spesifik dalam trade finance. Oleh karena itu, skripsi ini mengusulkan sebagai berikut: (1) Penilaian risiko berkala untuk menangani risiko TBML terhadap nasabah bank, produk dan layanan, dan pengendalian bank terhadap red flag TBML; (2) Menerbitkan peraturan yang mencakup standar CDD untuk transaksi terkait perdagangan yang setidaknya mencakup: CDD dokumen perdagangan, sanctions screening, dan red flag TBML; (3) Bank harus memiliki akses ke data perdagangan terkait demi menjalankan CDD, terutama dalam hal sanctions screening.

---

One of the most important component of any anti-money laundering (AML) regime is “Customer Due Diligence” (CDD). Among the many money laundering typologies, “trade-based money laundering” (TBML) is regarded as the most pervasive of money laundering typologies. Considering the unique risks which TBML poses, a dedicated CDD standards to combat TBML may be required, as shown by Singapore’s practice. This research will try to answer the following questions: (1) How is CDD regulated in Indonesia and Singapore? (2) How does Indonesia’s implementation of CDD compare to Singapore’s when it comes to TBML? This thesis adopts juridical-normative approach through qualitative analysis of primary and secondary legal sources, as well as comparative method to compare Indonesia and Singapore’s legal regime. This research found that Indonesia and Singapore have similar CDD measures. However, Indonesia lacks the screening requirements that Singapore has, and specific CDD requirements in trade finance. Therefore, this thesis propose the following: (1) Periodic risk assessment addressing TBML risks regarding the bank’s customers, products and services, and the bank’s controls against TBML red flags; (2) Issue a regulation covering CDD standards for trade related transactions which should cover at the minimum: due diligence of trade documents, sanctions screening, and TBML red flags; (3) Banks should have access to relevant trade related data to perform the CDD measures, especially in regard to sanctions screening."

"Money laundering is a crime which categorises as an a economic ciminal law, some as of illegal logging crime. Financial losses and damages of Indonesian state and nation caused by the illegal logging were gigantic in size...."

"Pencegahan penyalahgunaan Teknologi Finansial atau Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme memerlukan pendekatan pencegahan kejahatan multi-agen untuk mendapatkan solusi yang lebih komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana aktor yang terlibat dalam penerapan rezim internasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), khususnya Komite TPPU sebagai badan koordinasi nasional untuk mengantisipasi kedua jenis kejahatan tersebut, berupaya untuk menerapkan kebijakan APUPPT bagi industri Fintech. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang data primernya didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur dengan PPATK, Dittipideksus Bareskrim Polri, Espay, dan NCB-INTERPOL Indonesia. Teori yang digunakan adalah space-transition theory, rational choice theory, teori pencegahan kejahatan multi-agen dan teori kemitraan. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mencapai kerja sama yang maksimal dalam mencegah penyalahgunaan Fintech sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu menggunakan prinsip kemitraan. Konsep kemitraan pada penelitian ini ditekankan pada hubungan kerja sama publik-swasta yang terbangun antara Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) dengan regulator.

---

Preventing the abuse of Financial Technology (Fintech) as a media of money laundering and terrorism financing needs an approach of multi-agent crime prevention for a more comprehensive solution. The purpose of this research is to analyze the efforts of the actors involved in the implementation of the Anti Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML-CFT) international regime, particularly the National Coordination Committee of Prevention and Eradication of the Criminal Act of Money Laundering as the national coordination body to anticipate these two criminal acts, in implementing a policy on AML-CFT for Fintech industries. This research is conducted in qualitative approach with primary data gathered from unstructured interview(s) with Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC/PPATK); Directorate of Financial Crime, Criminal Investigation Department of Indonesian National Police; Espay; and NCB-INTERPOL Indonesia. The theories used in this research are space-transtition theory, rational choice theory, multi-agency crime prevention theory, and theory of partnership. The outcome of this research suggests that a principle of partnership is needed to achieve a full cooperation in preventing the abuse of Fintech as a media of money laundering and terrorism financing by all the actors involved. The concept of partnership in this research is emphasized on public-private cooperation between Indonesian Association of Fintech (Aftech) and regulators."