Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus dari skripsi ini adalah pengadaan ruang laktasi sebagai media pemenuhan hak perempuan dan anak, terutama bagi ibu bekerja yang masih dalam masa menyusui. Metode penelitian dari skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode deskriptif normatif. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan ruang laktasi di gedung perkantoran di Jakarta bagi ibu bekerja yang masih dalam masa menyusui. Skripsi ini menunjukkan bahwa beberapa hal harus diperbaiki dalam rangka mewujudkan pengadaan ruang laktasi. Sosialisasi dan partisipasi dari semua golongan diperlukan untuk mewujudkan hak ibu bekerja yang masih dalam masa menyusui dan hak anak sebagai bentuk dukungan kepada enam bulan program ASI eksklusif.

---

The focus of this thesis is about the procurement of lactation room as a fulfillment medium of women’s and children’s rights, especially for breastfeeding women worker. The research method of this thesis is descriptive normative legal research. The purpose of this thesis is to analyze laws and regulations that govern about the existence of lactation room for working mothers in office buildings in Jakarta. This thesis suggests that some areas have to be fixed in order to realize the procurement of lactation room. Socialization and participation from all sections are needed to embody the rights of breastfeeding working mothers and children as a support to six months of exclusive breastfeeding program."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan ketentuan hak asuh anak di bawah umur yang terjadi akibat perceraian di Indonesia dan di Malaysia, terutama dikhususkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk di Indonesia dan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 untuk di Malaysia. Salah satu akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah pengaturan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan dari anak yang seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu pengaturan yang jelas diperlukan untuk mengatur mengenai persoalan ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undangundang (Statuta Approach) dan pendekatan komparatif yakni menggunakan kajian ilmu normatf berdasarkan hukum di Indonesia dan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan lebih tegas.

---

This thesis explains the comparison regarding custody rights for underage child due to divorce in Indonesia and Malaysia, specified into Law No. 16 of 2019 Concerning The Change of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage for Indonesia and Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 for Malaysia. One of the consequence of divorce is the regulation of child custody and maintenance of the child that frequently causes dispute between parents. Therefore, detailed regulation is needed to regulate this matter. This research was based on the statute approach and comparative method which used normative study based on the law in Indonesia and Malaysia. The result of the research suggests that the regulation regarding custody rights for underage child in Indonesia needs to be improved to such an extent that the execution could be done more effectively."

"Perceraian yang merupakan salah satu penyebab dari putusnya suatu hubungan perkawinan ini berdampak kepada masing-masing pihak yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan khususnya dalam kondisi ekonomi. Dari berbagai banyak kasus perceraian yang ada, istri lebih sering sekali mengalami kesulitan dalam kondisi ekonomi, yang mana sebelumnya selama terikat dalam hubungan perkawinan diberikan nafkah oleh suami. Maka dari itu untuk mencengah terjadinya ada salah satu pihak yang mengalami kesusahan pasca perceraian diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tunjangan pasca perceraian. Dalam skripsi ini membahan mengenai pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan membandingkan pengaturan tersebut dengan pengaturan tunjangan pasca perceraian yang ada di Malaysia. Dalam menulis skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mengutamakan penggunaan bahan pustaka berupa norma-norma hukum tertulis dalam membandingkan pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan penelitian, mengenai tunjangan pasca perceraian di Indonesia masih diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku secara tidak menyeluruh dan sama rata untuk Warga Negara Indonesia, maka diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk mengubah dan melengkapi khususnya tunjangan pasca perceraian agar dapat diberlakukan dengan jelas dan sama rata.

---

Divorce, one of the many causes of the end of a marital relationship, brings an impact towards the parties bound in the marital relationship, specifically in the economic conditions.Of the many divorce cases present, the wife in the relationship more often experiences economic hardships, due to the fact that their livelihood during the marriage was provided by the husband. Hence, to prevent condition whereas one of the former spouses being burdened because of divorce, it is necesarry to have defined law regarding spousal maintance after divorce. This thesis discusses the law of spousal maintance in Indonesia and compares it with the law of spousal maintance in Malaysia. This thesis is weritten using the normative juridical research approach tha prioritizes the use of library materials in the form of written legal norms in comparing post-divorce alimony arrangements in Indonesia and Malaysia. Based on research, post-divorce alimony agreement in Indonesia is still not chomprehensively and unequally regulated in several regulations that apply for Indonesian citizens. An action from the government as the holder of authority is needed to change and complete the post-divorce alimony agreement regulation so that they can be applied clearly and equally for everyone.

 

"

"Salah satu hal penting dalam kehidupan manusia yang tidak luput dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah transportasi. Pada tahun 2019, skuter listrik muncul sebagai sebuah moda transportasi baru di Indonesia. Meski demikian, penggunaan skuter listrik ternyata menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan di beberapa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan kecelakaan lalu lintas. Sayangnya, peraturan yang telah ada belum memadai dalam mengatur operasional skuter listrik. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang pengaturan skuter listrik di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Singapura dan Eropa. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang pemenuhan hak-hak konsumen terkait operasional skuter listrik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hingga tulisan ini dibuat belum ada regulasi khusus yang mengatur operasional skuter listrik di Indonesia. Hal ini berujung pada belum terpenuhinya hak-hak konsumen, yang di antaranya meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

Transportation has become one of the most important things in human life. In 2019, electric scooter (e-scooter) emerged as a new mode of transportation in Indonesia. However, the use of e-scooter has caused some negative impacts, such as damaging several pedestrian bridges and causing traffic accidents. Unfortunately, existing regulations are inadequate in terms of regulating e-scooter operations. Through normative legal research, this thesis discusses the applicable laws and regulations regarding e-scooter operations in Indonesia in comparison to the ones applied in Singapore and Europe. Furthermore, this thesis analyses the fulfillment of consumer rights regarding the matter according to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The result of this research shows that consumer rights have not been fulfilled due to the lack of adequate regulation. "

"Tesis ini membahas tentang pemenuhan kebutuhan dan hak waria lanjut usia. Penelitian ini mengambil studi kasus di Rumah Singgah Waria Anak Raja Jakarta. Fokus penelitian ini adalah deskripsi tentang pemenuhan kebutuhan dan hak waria lanjut usia. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan mengunakan wawancara mendalam bagi informan pemerintah dan Focus group discussion waria lanjut usia untuk mendapatkan informasi bagi waria lanjut usianya, Hasil dari penelitian ini didapat data bahwa pemenuhan kebutuhan dan hak waria lanjut usia belum sesuai dengan amanat undang- undang baik undang-undang lanjut usia, hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial, pemenuhan tersebut masih belum merata dan masih terbatas.

---

This thesis discusses about the fulfillment of the needs and rights of elderly transgender. This research is a case study at Shelter Home Anak Raja Jakarta. The focus of this study is a description about the fulfilment of the needs and rights of elderly transgender. This is a qualitative research method using in-depth interview for government informant and focus group discussions to get further information from the elderly transgender. The results from this study is that the fulfillment of the needs and rights of elderly transgender has not been in accordance with the mandate of the law both laws for the elderly human rights and social welfare. The fulfillment is still uneven and limited."

"Indonesia sebagai negara bukan anggota dari Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi) sering kali disalahkan atas ketidakmampuannya dalam pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak. Posisi hukum suatu negara terhadap suatu konvensi merupakan landasan dari terbentuknya kewajiban negara tersebut atas ketentuan yang terdapat didalamnya. Adanya keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi hak asasi manusia lainnya menyebabkan ketidakpastian atas standarisasi pemenuhan hak pendidikan anak berdasarkan statusnya sebagai pencari suaka maupun pengungsi. Maka, berdasarkan masalah ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan metode penelitian hukum normatif kualitatif melalui studi kepustakaan. Selanjutnya penemuan atas penelitian bahwa dalam hal kewajiban negara bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi terhadap hak pendidikan anak, terdapat 2 kewajiban yaitu penerimaan berdasarkan non-refoulement dan penghormatan atas hak asasi manusia yang keduanya merupakan bagian dari hukum adat internasional. Sebagaimana hasil penelitian, seharusnya komunitas internasional membantu secara aktif upaya pemenuhan hak pendidikan pencari suaka anak dan pengungsi anak melalui kontribusi nyata baik secara langsung maupun tidak langsung dan bukannya menuntut pemenuhan hak tersebut secara sepihak kepada negara-negara bukan pihak, yang dalam hal ini salah satunya adalah Indonesia.

---

Indonesia as a non-party to the 1951 Convention on the Status of Refugees (the Refugee Convention) is often blamed for its inability to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees. The legal position of a country towards a convention is the basis for the formation of the country's obligations for the provisions contained therein. The existence of Indonesia's participation in another human rights conventions causes uncertainty over the standardization of the fulfillment of children's education rights based on their status as asylum seekers or refugees. Therefore, based on this problem, the researcher conducts research based on qualitative normative legal research methods through literature study. Furthermore, the findings from the research show that in terms of the obligations of a country that is not a party to the Refugee Convention towards  children's education rights, there are 2 obligations, namely acceptance based on non-refoulement and respect for human rights, both of which are parts of international customary law. As the research results, the international community should actively assist efforts to fulfill the educational rights of child asylum seekers and child refugees through real contributions, either directly or indirectly, instead of demanding the fulfillment of these rights unilaterally to non-parties, which in this case is Indonesia."

"Penegakan hak-hak tersangka merupakan hal yang penting dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana untuk menciptakan keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Selain hak-hak tersangka, pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang tidak mampu juga memberikan akses kepada keadilan. Hak-hak tersangka dan bantuan hukum diberikan tidak hanya pada tersangka yang merupakan warga negara Indonesia tetapi juga kepada tersangka yang merupakan warga negara asing. Dalam hal ini, penulis akan melakukan studi terhadap tersangka berkebangsaan Korea Selatan untuk meneliti pemenuhan hak-hak yang didapatkan oleh tersangka WNA. Sebagai perbandingan, penulis juga akan membandingkan hak-hak tersangka dan bantuan hukum di Indonesia dengan Korea Selatan. Penulis juga akan melakukan studi terhadap tersangka asing di Korea Selatan untuk melihat pemenuhan hak-hak tersangka dan bantuan hukum di Korea Selatan. Melalui penelitian ini, penulis akan mengungkapkan berbagai hakhak tersangka termasuk tersangka asing, bantuan hukum dan pentingnya peranan advokat dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

---

The enforcement of suspect's rights is an important thing in the due process of law, especially to create justice and equality before the law. Besides, legal aid for suspect also creates access to justice. The rights of suspect and legal aid could be given not only for citizen but also for foreigner suspect. In this case, author will conduct case-study on the foreign suspect of South Korean. As a comparison, author will also compare the rights of suspect and legal aid in Indonesia to South Korea. The author will also conduct case-study on foreigner suspect in South Korea to look at the enforcement of suspect's rights and legal aid in South Korea. Through this analysis, author will elaborate rights of suspect including foreigner suspect's rights, legal aid, and the important role of a lawyer to enforce the rights of suspect."

"Penelitian ini membahas implementasi hak moral dalam hukum hak cipta, dengan fokus pada studi perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. Hak moral, yang mencakup hak atribusi dan integritas, sangat penting untuk menjaga martabat dan integritas pencipta serta ciptaannya. Indonesia dan Korea Selatan telah membangun kerangka hukum untuk melindungi hak cipta, namun menghadapi tantangan yang berbeda dalam penegakannya, terutama di era digital. Penelitian ini mengungkap perbedaan dalam ketentuan hak moral, praktik penegakan hukum, dan persepsi budaya di kedua negara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk meningkatkan sistem hukum agar lebih melindungi hak moral. Temuan ini menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta sekaligus mendorong keseimbangan antara inovasi dan hak kekayaan intelektual.

---

This research examines the implementation of moral rights in copyright law, focusing on a comparative study between Indonesia and South Korea. Moral rights, encompassing the right of attribution and integrity, are critical for maintaining the dignity and integrity of authors and their creations. Indonesia and South Korea have established legal frameworks to protect copyright, yet face distinct challenges in enforcement, particularly in the digital age. This study highlights differences in moral rights provisions, enforcement practices, and cultural perceptions in both countries. Using a normative legal research method, the research identifies gaps and opportunities for improving legal systems to better safeguard moral rights. The findings offer policy recommendations to enhance copyright protection while fostering a balance between innovation and intellectual property rights. "

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Belanda. Setiap pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan tidak jarang mendapat masalah dan perselisihan yang besar dalam hidupnya. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka jalan keluar yang seringkali diambil oleh kedua pasangan adalah perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah mengenai hak asuh anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan. Perebutan hak asuh anak tersebut tidak jarang berakhir dengan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, membuat penulis merasa perlu untuk dilakukan perbandingan hukum dengan negara yang lebih baik pengaturan terkait hak asuh anak di bawah umur yaitu Belanda. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada data sekunder seperti hukum positif tertulis dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

---

This thesis discuss the comparison of child custody regulation due to a divorce in Indonesia and Netherlands. Every couple who has committed themselves to a marriage often has problems and major dispute in their life. If a dispute can't be resolved, then the solution that is often taken by both couple is a divorce. Dissolution of a marriage due to a divorce raises a variety of problems, one of which is child custody in marriage. This often ends to another dispute within the divorce in court. Therefore, detailed and clear regulation regarding child custody due to a divorce is necessary. Still unclear regulation in Indonesia regarding child custody due to a divorce, makes the author feel needed to do a legal comparison with a better country regulation regarding child custody due to a divorce namely Netherlands. The method used in this research by the author is normative juridical by emphasized on secondary data such as positive written law and comparison of the laws between Indonesia and Netherlands."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ekspor minyak sawit terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Malaysia dari tahun 1990 hingga 2021. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak ekspor minyak sawit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Studi ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber otoritatif seperti Trademap, CEIC, Bank Dunia, dan IMF, dan melakukan analisis multi-regresi. Variabel yang dipertimbangkan dalam analisis adalah Produk Domestik Bruto, Ekspor Minyak Sawit, Total Ekspor, dan Nilai Tukar. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari keempat variabel tersebut. Secara khusus, depresiasi nilai tukar berdampak positif terhadap Produk Domestik Bruto kedua negara.

---

The objective of this research is to examine the effects of palm oil exports on the economic growth of Indonesia and Malaysia from 1990 to 2021. The analytical technique employed in this study is Ordinary Least Square (OLS). The findings of this research indicate that the impact of palm oil exports on Malaysia's Gross Domestic Product (GDP) is greater compared to Indonesia. This study utilized secondary data obtained from authoritative sources such as Trademap, CEIC, World Bank, and IMF, and conducted a multi-regression analysis. The variables considered in the analysis were Gross Domestic Product, Palm Oil Export, Total Export, and Exchange Rate. The results of the analysis demonstrated a significant influence of all four variables mentioned. Notably, the depreciation of the exchange rate had a positive effect on the Gross Domestic Product of both countries."