Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perpolitikan Mesir berada di bawah rezim militer selama 57 tahun, kondisi ini sangat mempengaruhi perpolitikan Mesir hari ini. Tulisan ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Saya berargumen dominasi kekuatan militer masih bertahan di Mesir sampai hari ini dan hal tersebut mempengaruhi proses demokrasi. Teori kudeta Militer digunakan untuk menjelaskan bertahannya rezim Militer di Mesir. Tulisan ini menjelaskan bahwa perpolitikan Mesir sangat didominasi oleh rezim militer pada tahun 1954-2011.

---

Egyptian politics were under the military regime for 57 years, this condition greatly affects the politics of Egypt today. This paper using the methods of literature. I argue that the dominance of the Egyptian military regime in Egypt still survive to this day and affect the process of democratization. The theory is used to explain the military coup military regime survival in Egypt. This paper describes the dominance of the ruling Egyptian military regime in 1954-2011."

"Tesis ini ingin menelaah mengapa transisi demokrasi di Indonesia berhasil sedangkan di Mesir gagal padahal kedua negara ini memiliki kesamaan fitur politik dan pengalaman sejarah. Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, teori transisi demokrasi, Islam dan negara serta Islam dan demokrasi. Tesis ini menemukan bahwa terdapat peran yang berbeda yang dimainkan oleh aktor politk Islam di Indonesia dan Mesir. Di Indonesia aktor politik Islam memiliki inisiatif dan terlibat langsung dalam proses pembangunan tatanan politik demokratis. Selain itu aktor politik Islam juga memiliki konsensus bersama dengan aktor politik lain dalam penyelesaian konflik ketika terjadi perselisihan politis antar aktor. Di Mesir aktor politik Islam tidak memiliki inisiaf dan inisiatif pembangunan tatanan demokratis datang dari militer. Selain itu di Mesir juga tidak ada civilian consensus yang terbangun oleh sesama aktor politik pro-perubahan.

---

This thesis wants to examine why the democratic transition in Indonesia was successful while in Egypt it failed even though these two countries have a number of similarities in political features and historical experiences. In this effort, the author uses qualitative research methods, the theory of democratic transition, Islam and the state and Islam and democracy. This thesis finds that there are different roles played by Islamic political actors in Indonesia and Egypt. In Indonesia, Islamic political actors have the initiative and are directly involved in the process of building a democratic political order. In addition, Islamic political actors also have a consensus with other political actors in resolving conflicts when there is a political dispute between actors. In Egypt, Islamic political actors do not have the initiative and the initiative to build a democratic order comes from the military. In addition, in Egypt, there is no civilian consensus that has been built by fellow pro-change political actors."

"Skripsi ini membahas tentang unsur al-ma’ani dalam pidato presiden Husni Mubarak pada revolusi Mesir, yaitu pidato tanggal 1 Februari 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan kajian struktur yang bersifat deskripsi analitik. Teori yang digunakan adalah teori pidato dan ilmu al-ma’ani. Hasil analisis menunjukkan bahwa unsur al-ma’ani yang dominan dalam pidato Mubarak ini adalah unsur al-khabar thalabi dengan tujuan faidah al-khabar dan unsur al-ithnab. Hal ini menunjukkan bahwa pidato Mubarak ini bersifat penjelasan dan penegasan terhadap kondisi kirisis Mesir yang disampaikan Mubarak dalam pidatonya saat itu.

---

This research observes the element of al-ma’ani in President Husni Mubarak’s speech, which happened on February 1st, 2011, on Egypt revolution. The method used in this research is qualitative method, by using analytical-description structural study. The theories used in this research are speech theory and alma’ani.

The analytical result shows that the most dominating al-ma’ani elements in the speech are al-khabar thalabi element, with purpose of faidah al-khabar, and al-ithnab element. This result shows that Mubarak’s speech is categorized as explanation and consolidation of the crisis surrounded Egypt at that time."

"Hubungan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia-Mesir telah terjalin cukup lama, bahkan Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia, sekaligus memperjuangkannya untuk mendapatkan pengakuan dari negara anggota Liga Arab. Objek penelitian tesis ini lebih fokus kepada kerjasama lembaga non pemerintah antar Negara Indonesia-Mesir. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Institute for Peace and Democracy (IPD) di Bali-Indonesia dengan al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) di Kairo-Mesir. Pembahasan dalam penelitian ini bertumpu pada dua pertanyaan utama yaitu bagaimana peran Indonesia dalam proses konsolidasi demokrasi di Mesir dan bagaimana peran aktor/lembaga non pemerintah IPD dan ACPSS dalam memberikan edukasi dan implementasinya pada demokrasi di Mesir. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori transnasionalisme dan diplomasi sebagai kacamata dalam melihat fenomena di atas, yang diperkuat dengan aplikasi teori soft power dan multi-track diplomacy dalam proses konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menemukan fakta terkait signifikansi peran serta aktor non pemerintah dalam menopang hubungan kerjasama kedua negara. Kerjasama antara IPD dan ACPSS khususnya di bidang demokrasi terwujud dikarenakan adanya kebutuhan Mesir untuk memperbaiki sistem demokrasi yang ada di Mesir dan keluar dari masa transisi menuju konsolidasi demokrasi sehingga Mesir melakukan sharing informasi kepada Indonesia yang dianggap sudah lebih dahulu mencapai konsolidasi demokrasi. Cita-cita Mesir ini mampu ditangkap dan diterjemahkan oleh IPD sehingga antara ACPSS dan IPD melakukan berbagai kegiatan guna mewujudkannya. Tujuan pembahasan tesis ini untuk memberikan informasi baru terkait hubungan diplomasi dan kerjasama antar kedua negara, khususnya terkait proses konsolidasi demokrasi di Mesir yang melibatkan aktor lembaga non pemerintah.

---

Bilateral relation between Indonesia and Egypt has existed quite a long time; even Egypt was the first country to recognize the sovereignty and independence of Indonesia, as well as to strife to acquire the recognition from the member of Arab League nations.

The research object of this thesis is focused on the cooperation between non-governmental organizations of the two nations Indonesia-Egypt. This is proofed by the cooperation between the Institute for Peace and Democracy (IPD), located in Bali-Indonesia, with the al-Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) located in Cairo-Egypt. The discussion on this research based on two main questions: how was Indonesia's role in the process of democratic consolidation in Egypt and how was the role of the actors non-governmental institutions, IPD and ACPSS, in providing education and implementation of democracy in Egypt.

To answer these questions, the researcher employ the theory of transnationalism and diplomacy as the point of view in viewing the mentioned phenomenon, reinforced with the application of the theory of soft power and multi-track diplomacy in the process of democratic consolidation. This study found the facts related to the significance of the role of non-governmental actors in supporting the cooperative relationship between the two nations.

The cooperation between IPD and ACPSS especially in democracy was materialized due to the need for Egypt to improve the democratic system and to come out of the transition period towards the consolidation of democracy so that the Egypt shared the information to Indonesia which is considered to have first reached the consolidation of democracy. The ideals of Egypt was captured and translated by IPD, so that ACPSS and IPD could perform various activities in order to make it happen.

The purpose of the discussion of this thesis is to provide new information related to the diplomatic relations and cooperation between the two nations, particularly related to the process of democratic consolidation in Egypt involving non-governmental actors."

"ABSTRAKKudeta militer Mesir yang terjadi pada pemerintahan Presiden Mursi pada 3 Juli 2013 cukup menyita perhatian masyarakat dunia. Mesir yang baru saja lepas dari pemerintahan diktator Husni Mubarak dan menyelenggarakan pemilu demokratis pertamanya, langsung mengalami peristiwa kudeta oleh militernya sendiri setahun kemudian. Muhammad Mursi, presiden terpilih dari partai Ikhwanul Muslimin, baru setahun menjabat sebagai presiden. Partai Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya sangat kuat, saat ini menjadi buronan di Mesir. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, memicu terjadinya kudeta ini. Faktor terbesar adalah kemunduran ekonomi Mesir dan keresahan masyarakat atas Mursi yang mengambil kebijakan-kebijakan semi-diktator. Pengaruh militer yang kuat di Mesir juga menjadi faktor yang membuat kudeta ini dapat terjadi. Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya intervensi Amerika Serikat yang memiliki beberapa kepentingan di Mesir dan Timur Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang sejarah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kudeta ini.

---

ABSTRACTEgypt rsquo s military coup d rsquo etat which was happened to President Mursi rsquo s government in 3rd of July 2013 immediately gained world rsquo s attention. Just released from dictator Husni Mubarak rsquo s regime for a year and held its first democratic election, Egypt suffered a coup d rsquo etat by its own military force. Muhammad Mursi, Egypt rsquo s first elected President from Islamic Brotherhood party, sat in his office for just one year. The party itself which was very strong, now become fugitives. Both internal and external factors are considered responsible for this coup d rsquo etat. The biggest factors are economic falls and public anxiety for Mursi decisions which was considered semi dictatorship. The military force rsquo s strong influence in Egypt also played a big role which made this coup d rsquo etat happened. Besides that, there is a possibility of intervention from United States of America whose interests are existed in Egypt and Middle East countries. This study is a qualitative research with literature study method. The purpose of this study is to explain historical backgrounds and factors which influenced the coup d rsquo etat."

"Skripsi ini membahas mengenai kepentingan nasional yang ingin didapatkan Amerika Serikat dalam Intervensi Militer NATO ke Libya pada tahun 2011. Dalam intervensi tersebut, semula Amerika memegang pimpinan akan tetapi kemudian mengalihkannya kepada NATO. Meskipun kepemimpinan tersebut beralih kepada NATO, Amerika tetap mempunyai peranan yang penting dalam intervensi yang terjadi. Dengan mengikutsertakan negara-negara lain melalui upaya multilateralisme, Amerika bisa mencapai kepentingannya sambil mengurangi beban yang dia tanggung.

---

This research discusses about the national interest whom US want get in NATO military intervention in Libya 2011. In intervention, in the first US lead operation but later transfer his command to NATO. Although the leadership position change to NATO, US still have the important role in intervention. With allowing other countries through multilateralism effort, US can achieve his interest while decrease the burden sharing."

"Belanda mulai menaruh perhatian di wilayah Papua Barat selama dan setelah Perang Dunia II, atas desakan Amerika Serikat, karena letaknya yang strategis dan untuk menjamin kepentingan AS dan sekutunya di Pasifik Selatan. Dengan kondisi seperti ini, maka tesis ini bermaksud mengungkapkan "causal factor" Belanda dan Sekutunya setuju Papua Barat di integrasikan ke dalam wilayah RI pada tahun 1962. Tulisan ini merupakan kajian sejarah diplomasi, dimana peran aktor sangat penting. Selain itu, unsur penawaran dan pengambilan keputusan dalam situasi konflik sangat menentukan. Karena itu, dalam pengungkapan maksud tesis ini digunakan Teori Permainan (Game Theory) dengan model Permainan jumlah Nilai Nol (Zero-sum Games), yaitu ketika dua pihak berusaha ke arah tujuan yang sama dan yang satu berhasil dan yang lain kalah. Teori ini terbukti benar, karena dalam proses negosiasi dengan Belanda, Indonesia berhasil memperoleh Papua Barat. Masalah Papua Barat telah menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda sejak tahun 1950. Ketika Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani-yang mengakhiri konflik antara Republik Indonesia (RI) dan Belanda, status politik Papua tetap di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Seperti keputusan KMB, bahwa masalah Papua akan dibicarakan lagi setahun kemudian, ternyata dalam perkembangannya, ±13 tahun, Papua merupakan sumber konflik diplomatik antara Indonesia - Belanda. Konflik ini menjadi rumit dan berlarut-larut, karena baik Belanda maupun Indonesia mempunyai agenda penyelesaian yang berbeda. Menurut Belanda, penduduk Papua Barat berbeda secara sosial budaya dengan penduduk Indonesia lainnya. Selain itu, pemerintah Indonesia dinilai belum mampu untuk memerintah Papua. Kebalikannya, bagi Indonesia, Papua merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda yang notabene adalah Indonesia. Ketika masalah Papua diajukan RI ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahun 1954 -- 1957, dan tahun 1961, Belanda tetap bersikeras mempertahankan Papua. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat selalu bersikap abstain selama pemungutan suara. AS bersikap demikian, ini berkaitan dengan strategi "Cold War". Di lain sisi, sikap politik AS ini sangat menguntungkan pihak Belanda. Namun dalam perkembangannya, AS mengubah kebijakan politik luar negerinya dari netralitas pasif ke netralitas aktif. Nampaknya AS (Presiden Kennedy) tidak ingin melihat pecahnya perang antara Indonesia dengan Belanda yang akibatnya hanya membuka bagian Asia itu bagi masuknya pengaruh Uni Soviet dan komunis. Dengan demikian, sebelum konflik tersebut berdampak luas, Amerika Serikat berhasil menekan pemerintah Belanda maupun Indonesia agar mau berunding. Baik Belanda maupun Indonesia akhirnya tanggal 15 Agustus 1962 di Dewan Keamanan PBB menandatangani persetujuan penyelesaian masalah Papua Barat. Persetujuan ini lebih dikenal dengan New York Agreement. Sebagai realisasi dari Perjanjian New York, oleh PBB dibentuk United Nation Trearty Executive Administration/UNTEA, untuk menerima dan menjalankan pemerintahan interim di Papua Barat, dari pemerintah Belanda. Pada 1 Mei 1963, akhirnya kekuasaan administrasi pemerintahan Papua diserahkan kepada RI."