Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jurnal ini menjelaskan sejarah lahirnya Deklarasi Balfour sebagai sebuah peristiwa besar yang mengubah dunia. Deklarasi Balfour merupakan awal mula lahirnya sebuah Negara Yahudi yang kini dikenal dengan nama Israel. Orang-orang Yahudi yang ketika itu dihantui mimpi buruk usaha pembersihan etnis oleh gerakan Anti-Semit, mendorong gerakan internasional Zionisme. Dengan semangat Zionis ini, orang-orang Yahudi mengusahakan pendirian Negara Israel, dan lahirnya Deklarasi Balfour menjadi penanda semakin dekatnya cita-cita mereka. Para Yahudi Zionis menyambut baik Deklarasi Balfour, sehingga dalam waktu singkat terjadilah sejumlah gelombang migrasi yang cukup besar. Sampai saat ini, jauh setelah Israel berdiri, bangsa Arab merupakan penentang utama usaha pendirian Negara Yahudi karena, bagaimanapun, mereka tidak ingin menerima klaim Yahudi atas tanah Palestina.

---

This article explains about the Balfour Declaration as an important part of the history. The Balfour Declaration was mentioned as a starting-line for the establishment of Jewish state, Israel. The Jewish were haunted by the pogroms or ethnic-cleansing movement which caused international coherent movement of Jewish, called Zionism. Through its spirit, the Jewish started to fight for establishing the Israel, and the emergence of Balfour Declaration made the Jewish getting closer with their ambition. Then some huge migrations started to appear. Nowadays, decades after Israel was established, the Arabs have been being the main oppenent to the Jewish state Israel, for, as we have noticed, the establishment of Israel on the Palestine remains unacceptable for the Arabs."

"Bangsa Israel adalah satu profil bangsa yang tidak kenal menyerah sebelum tercapai tujuannya, tanpa memikirkan apakah cara yang ditempuh benar atau salah. Hal ini terlihat dari usaha mereka dalam merebut tanah Palestina dari pemilik sahnya. Sejak awal Israel sudah tidak diterima kehadirannya di Palestina, bahkan di daerah mana pun mereka berada. Karena merasa memiliki keterikatan historis dengan Palestina, akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke Palestina. Imigrasi besar-besaran kaum Yahudi ini terjadi sejak akhir tahun 1700-an. Akibat pembantaian diderita, maka mereka merasa harus mencari tempat yang aman untuk ditempati. Oleh Inggris mereka ditawarkan untuk memilih kawasan Argentina, Uganda, atau Palestina untuk ditempati, tapi Herzl lebih memilih Palestina. Dengan berdatangannya bangsa Yahudi ke Palestina secara besar-besaran, menyebabkan kemarahan besar penduduk Palestina. Gelombang imigran semakin lama semakin besar jumlahnya. Pertikaian antara penduduk Palestina dengan pendatang Yahudi tidak dapat dielakan sehingga banyak korban berjatuhan. Berdasarkan basil perjanjian Sykes Picot tahun 1915 yang secara rahasia dan sepihak telah menempatkan Palestina berada di bawah kekuasaan Inggris. Dengan berlakunya sistem mandat atas Palestina, Inggris membuka pintu lebar-lebar untuk para imigran Yahudi dan hal ini memancing protes keras bangsa Palestina. Aksi Inggris selanjutnya adalah memberikan persetujuannya melalui Deklarasi Balfour pada tahun 1917 agar Yahudi mempunyai tempat tinggal di Palestina. Deklarasi Balfour telah meninabobokan penguasa Arab terhadap pengkhianatan Inggris yang menyerahkan Palestina kepada Zionis. Theodore Herzl adalah The Founding Father of Zionism. Dia menggunakan Zionisme sebagai kendaraan politiknya untuk merebut Palestina. Kemampuannya dalam melobi para penguasa dunia tidak diragukan lagi. Sederetan orang-orang terkenal di dunia seperti Paus Roma, Kaisar Wilhelm Jerman, Ratu Victoria Inggris, dan Sultan Turki di Istambul telah ditaklukkannya. Zionisme adalah otak dalam perebutan wilayah Palestina dan serangkaian pembantaian yang dilakukan Yahudi. Resolusi DK PBB No. 181 (II) tanggal 29 November 1947 telah membagi Palestina menjadi tiga bagian. Hal ini mendapat protes keras dari penduduk Palestina. Mereka menggelar demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan PBB ini. Lain halnya yang dilakukan dengan bangsa Yahudi. Dengan suka cita mereka mengadakan perayaan atas kemenangan besar ini. Bantuan dari beberapa negara Arab dalam bentuk persenjataan perang mengalir ke Palestina. Saat itu pula menyusul pembubaran gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan pembunuhan terhadap Hasan al-Banna yang banyak berperan dalam membela Palestina dari cengkraman Israel. "

"Tesis ini membahas perkembangan penerapan tindakan pernyataan perang (declaration of war) oleh suatu negara dalam rangka memulai permusuhan dengan negara lain dikaitkan dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menentukan "negara-negara dilarang melakukan suatu tindakan yang tergolong dalam kategori "ancaman kekerasan" di dalam melakukan hubungan internasionalnya jika ditinjau dengan teori kedaulatan dan pembagian kekuasaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi pengaturan yang ideal berkaitan dengan kewenangan legislatif dan eksekutif untuk adanya tindakan pernyataan perang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pernyataan perang dapat dilakukan dalam kerangka self defence dimana Pasal 51 Piagam PBB dijadikan sebagai alasan pembenar karena adanya hak melekat suatu negara untuk melakukan pertahanan kolektif maupun individu (self-defense) jika ada serangan bersenjata dari negara lain. Lebih lanjut diketahui bahwa dalam prakteknya pada beberapa negara telah terjadi pergeseran kewenangan lembaga negara dalam menyatakan perang dimana perkembangan tersebut mengarah pada kewenangan menyatakan pernyataan perang ada pada lembaga eksekutif dengan persetujuan lembaga legislatif. Di Indonesia, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan diperlukan ketentuan lebih lanjut yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam mengambil keputusan untuk menyatakan perang.

---

This thesis discusses the recent development of the implementation of war declaration by a state to initiate hostilities with other countries related to the provision of Article 2 paragraph (4) of the UN Charter that determines that ?countries are prohibited from doing an act which belongs in the category of ' violent threat ' in international relations` if it is reviewed with the theory of sovereignty and the Division of power?. The purpose of this research is to examine and analyze the construction of law ideally regarding legislative authority and executive authority concerning the existence of the act of war declaration in Indonesia. The results of this research shows that the declaration of war can be made within the framework of self defense in which Article 51 of the UN as justified by the inherent right of a country to defend itself (self-defense) individualy and collectively (with other countries) if there is an attack by armed forces of another country. Furthermore, it is known that in practice, some countries have changed the authority in declaring war that currently belongs to the executive after obtaining the approval of the legislative. In Indonesia, this provision is regulated by article 11 paragraph (1) of the Constitution of 1945 and it is necessary to have a derived provision that explicitly defines the authority of the executive and the legislative in taking a decision to declare war to other country."