Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkankesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaantersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenangdalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet padabank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauhmanakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akandilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibathukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkanputusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yangdigunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakanadalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang ditelitiberdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yangkemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yangdiuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwaPUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudahdiserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligusmenjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindunganhukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencanalelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnahsesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.

---

ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate ownersof the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process whichis govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and StateAuction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the nonperforming loan which occur in the government banking. The paper looked into howsignificant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctionsassets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over theassets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses thenormative legal research and the descriptive analytic method against a court decisionover a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study andafterward the data was analyzed according to the issues systematically. The researchdemonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of theauctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure theauction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner hasthe rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legalremedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets notvanishing included as to go on the auction what is left over."

"Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.
ABSTRACTAssets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the auctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure the auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not vanishing included as to go on the auction what is left over."

"Sebagian besar dana yang digunakan dalam bidang perekonomian berasal dari kredit perbankan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan meneruskannya pada dunia usaha. Risiko yang melekat dalam dunia perbankan adalah terjadinya kredit macet, yang semakin meningkat ketika terjadi krisis moneter sejak akhir tahun 1997. Bank sebenarnya mempunyai peluang untuk menyelamatkan kreditnya apabila kredit diberikan secara hati-hati dan diikat dengan jaminan yang cukup. Menurut penelitian penulis, ternyata bank tidak selalu bisa mengharapkan pengembalian pinjaman yang mengandalkan jaminan itu secara cepat dan optimal. Khusus bank pemerintah, upaya menarik kembali pinjaman dilakukan sesuai dengan UU No 49/1960. Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah diwajibkan menyerahkan berkas piutang macet yang tidak dapat ditagih sendiri kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dengan UU tersebut PUPN yang mempunyai kewenangan Parate Eksekusi akan melakukan pengurusan piutang melalui pendekatan eksekusi dan non eksekusi. Pengurusan kredit macet tersebut dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa (SP) yang berkekuatan sama dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap. Apabila debitur tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya, akan dilakukan tindakan final dengan mengeksekusi SP serta melelang barang jaminan. Putusan-putusan PUPN dilaksanakan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), sekarang menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (Ditjen P&LN). Menurut penelitian penulis, salah satu kendala yang dihadapi PUPN adalah penundaan lelang yang tidak hanya menyebabkan penagihan kredit macet menjadi berlarut-larut tetapi juga menurunkan citra dan kredibilitas PUPN, bank dan pemerintah pada umumnya. Aspek-aspek hukum dalam penundaan lelang itu, bisa menyangkut produk hukum PUPN, penundaan yang syaratsyaratnya kurang tegas sehingga mudah disimpangi, ketidakpuasan debitur terhadap pelaksanaan lelang dan sebagainya. Itu sebabnya UU Lelang perlu segera diperbaiki dan penundaan pelaksanaan lelang perlu diatur lebih tegas sehingga tidak merugikan negara dan masyarakat. Ketentuanketentuan pelaksanaan lelang sebaiknya terus dimasyarakatkan sehingga pihak terkait memahami pentingnya mengembalikan hak negara yang terkait dengan kredit macet agar dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat."

"Searah dengan perkembangan dunia perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya yang tidak bisa lepas resiko kredit bermasalah maka lelang barang jaminan dituntut untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi pihakpihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang. Permasalahan pokok adalah perlindungan hukum terhadap Debitor yang harta bendanya dilelang dengan harga jauh lebih rendah dari nilai barang sebenarnya, tanggungjawab Penjual yang mengajukan permohonan lelang atas barang yang dimilikinya secara tidak sah serta batasan tanggungjawab Pejabat Lelang pada Kantor Lelang menurut hukum dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 252/K/Pdt/2002. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian explanatoris serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, skunder dan tertier. Data dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan terhadap Debitor ketika tanahnya dilelang antara lain melalui Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.97/2006 mengenai kewajiban Penjual menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada ketentuan yang membebani tanggungjawab Pejabat Lelang jika Harga Limit atas Benda yang dijual terlalu rendah jika semua prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan dokumen-dokumen pendukung yang dikemudian hari dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan selama dokumen-dokumen itu telah meznenuhi ketentuan formal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali kewajiban moral semata-mata. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian yang wajib dilakukan dalam pemberian kredit, Bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan jaminan telah benar secara hukum. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 252K/Pdt/2002, Bank Bali sama sekali tidak memegang jaminan apapun dari Debitor karena pengikatan jaminan Hak Tanggungan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan.

---

In the development of Banking and other financial institution, they have issued credit risks. Therefore public auction of collateral is an obligation to guarantee the jurisdiction over the persons concerned in the auction execution. The main problem are how far is The law protection for debtors whose assets have sold by public' auction with the price much lower than the real price. The responsibility of the seller who has made a request over collateral that is illegally owned by him/herself. The auction authority responsibilities according to the law. Research method used by the bibliography research with research explanatory type and also the research Case Study Design device to get information totally and related integrated with case in justice decision checked supported by a substance punish primary, secondary and tertiary Data mustered by document study and interview. Result of research indicate that Law and regulation give the protection to Debtor when its title by auction for example through Section 20 sentence ( 1) Decree Of The Minister For Finance Number 40/KMK.97/2006 hitting Seller obligation price limit of pursuant to assessment approach which can be justified. There are no rule encumbering responsibility of Functionary Auction if Price Limit for Object sold at too low price when all procedure specified have been executed as well as possible. And so it is with supporter document which later on the day expressed null and void by Justice of during that document pursuant to formal according to law and regulation going into effect except moral obligation solely. In order to executing carefulness principle which is obliged to be conducted in credit loan, Bank have to ensure that all aspect of law related to guarantee cordage have real correct judicially. In case Decision of Appellate Court of Number 252K/Pdt/2002, Bali Bank is not at all hold any guarantee from Debtor of because the Responsibility Rights guarantee cordage canceled by The Court."

"Kegiatan lelang merupakan kegiatan yang patut diperhitungkan guna pembangunan ekonomi suatu Negara. Terkait dengan lelang eksekusi pengadilan, pemberian data palsu pada proses penyitaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan lelang dapat dipidana karena pelanggaran terhadap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tentu mengakibatkan kerugian pada para pihak baik pada pihak yang terkait dalam lelang itu sendiri maupun bagi pihak lain di luar lelang. Dengan tindak pidana tersebut akan melahirkan lelang yang cacat hukum dan Risalah Lelangnya sendiri menjadi batal demi hukum. Peraturan lelang sendiri telah mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana itu dengan membuat sejumlah aturan-aturan yang cukup memadai, namun walaupun demikian tetap saja ada celah bagi para pihak untuk melakukan pelanggaran pembuatan Risalah Lelang karena adanya human error. Dalam penulisan tesis ini akan dikemukakan pembahasan yang menyeluruh tentang pengaruh tindak pidana pada tahap pra pelelangan terhadap keabsahan lelang.

---

Auction is an activity that should be taken into account for the economic development of a country in relation to the auction execution by court, a person who gave false data in the confiscation process by court which was followed by an auction shall be liable for violations of the article of the Penal Code, because it would harm both parties involved in the auction and other outside the auction. This offense is going to make the auction flaws and the auction deed (Risalah Lelang) becomes null and void. Auction regulations have been anticipating the occurrence of crimes by making a number of rules. Nevertheless, there is still a gap for the parties to violate the manufacture of Proceedings auction due to human error. This thesis will be presented a thorough discussion of the effect of a crime conducted at the pre auction stage to the validity of the auction."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan sita umum pailit terhadap sita pidana dan jalan keluar atas objek sita umum pailit yang telah dieksekusi lelang yang di kemudian hari diketahui sebagai hasil tindak pidana serta akibat hukum bagi pembeli dalam lelang harta pailit. Dalam praktiknya, terdapat tumpang tindih antara sita umum pailit dengan sita pidana. Apabila harta yang berada di dalam proses pailit dan dilakukan sita umum disita oleh penyidik, maka harta tersebut tidak dapat dilakukan pemberesan dan dibagikan kepada para krediturnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Namun, apabila tidak dilakukan penyitaan oleh penyidik, maka penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pengajuan perkara ke pengadilan karena harta tersebut merupakan barang bukti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipologi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan sita pidana dalam rangka kepentingan publik harus didahulukan dan dalam hal objek sita umum pailit telah dilelang namun di kemudian hari diketahui sebagai hasil dari tindak pidana, maka pembeli lelang yang beriktikad baik harus dilindungi kedudukannya.

---

This thesis discusses the legal standing of general bankruptcy confiscation against criminal confiscation and the settlement of the object of general bankruptcy confiscation that has been auctioned which in the future time is known as the proceeds of crime and the legal effects for buyers in the auction of bankrupt treasures. In practice, there is an overlap between general bankruptcy confiscation against criminal confiscation. If the property in the process of bankruptcy and general bankruptcy confiscation is re confiscated by the criminal investigator, then the property can not be settled and distributed to the creditors. But if there is no criminal confiscation, the investigator will have difficulty in conducting an investigation, prosecution, and court proceedings as the property is evidence. This research is a qualitative research with descriptive typology. The result of this research is that the execution of criminal confiscation in the framework of the public interest must take precedence and if the object of general bankruptcy confiscation has been auctioned but later known as the proceeds of crime, then the buyer with good faith must be protected."

"Perkembangan dan perubahan pelaksanaan serta berbagai hal yang terkait dengan lelang dalam mengikuti perkembangan masyarakat dapat dilihat antara lain dari perubahan rumusan tentang lelang dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Peraturan tentang lelang di Indonesia diawali dengan Vendu Reglement (Peraturan Lelang) Stb. 1908 Nomor 189 dan Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Stb.1908 Nomor 190. Adanya peraturan lelang dan peraturan pelaksanaannya dimaksudkan agar pelaksanaan lelang di Indoneisa dapat berjalan secara adil, aman, cepat dan efisien, harga wajar serta menjamin adanya kepastian hukum. Namun dalam praktek di lapangan tidak selalu pelaksanaan lelang berjalan secara adil, aman, cepat, efisien dan adanya kepastian hukum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terbukti dari kasus yang terjadi di lapangan dimana si pemenang lelang tidak dapat memperoleh apa yang diharapkan dari pembelian tanah dan bangunan secara lelang yang adil, aman, cepat efisien dan mendapatkan kepastian hukum. Kasus yang terjadi adalah antara PT. BUMIJAWA SENTOSA sebagai pemenang lelang yang membeli tanah dan bangunan gedung "Aspac" yang dibeli berdasarkan lelang yang diselenggarakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melawan PT. MITRA BANGUN GRIYA .Dalam kasus ini PT. BUMIJAWA SENTOSA sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan gedung " Aspac", Kuningan, Jakarta Selatan, tidak dapat memiliki dan menguasai secara fisik tanah dan bangunan tersebut walaupun sertipikat tanah telah dibalik nama ke atas nama PT. BUMIJAWA SENTOSA, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang yang ditetapkan oleh BPPN, karena PT MITRA BANGUN GRIYA sebagai pemilik awal tanah dan bangunan tersebut tidak mau melakukan pengosongan dan menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang. Dengan metode pendekatan yuridis normatif dapat diketahui bahwa PT. BUMIJAWA SENTOSA adalah sebagai pembeli lelang yang beritikad baik, oleh karena itu haruslah mendapat perlindungan hukum berupa kepastian memproleh obyek lelang baik secara legal maupun secara fisik dan BPPN bertanggung jawab atas palaksanaan lelang agar tercapai pelelangan yang efisien, aman, adil, dan menjamin kepastian hukum.

---

Development and change in implementation as well as various matters related to auction in following the development society can be viewed from, among others, change in formulation on auction in applicable legislations. Regulation on action in Indonesia was started with Vendu Reglement (Regulation on Auction) Stb. 1908 Number 189 and Vendu Instrucie (Instruction on Auction) Stb. 1908 Number 190.

Regulation on auction and its executing regulation are aimed at making auction process in Indonesia runs fair, safe, quick and efficient, at proper price as well as provides with legal assurance. However, practice in field shows that not all auctions run fair, safe, quick, efficient, and provide with legal assurance according to that expected. It is proven from a case in field where the auction winner can not obtain what being expected from land and building purchased by fair, safe, quick, efficient and having-legal-assurance auction.

The case occurred between PT. BUMIJAWA SENTOSA as the auction winner purchasing land and building "Aspac" bought on the basis of auction conducted by National Banking Recovery Agency (BPPN) against PT. MITRA BANGUN GRIYA.In this case, PT. BUMIJAWA SENTOSA as a legal owner for the land and building "Aspact", Kuningan, South Jakarta, can not physically own and control the land and building although the certificate of land has been changed into on behalf of PT. BUMIJAWA SENTOSA, by virtue of Winner Certificate issued by BPPN since PT. MITRA BANGUN GRIYA as previous owner of the land and building would not clear out and transfer the auction object to auction winner.

Using normatively juridical approach, it is found that PT. BUMIJAWA SENTOSA as the auction winner has a good will, therefore, it shall be legally protected in form of assurance in obtaining auction object both legally and physically and BPPN shall be responsible to the auction process that efficient, safe, fair, and legal-assuring auction can be reached."

"Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses pembuatan akta. Dalam KUHPer karyawan notaris dilarang untuk menjadi saksi dalam proses pembuatan akta wasiat, sedangkan dalam UUJN tidak ada larangan tersebut. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut mempunyai akibat yang berbeda. Jadi, harus dipahami ketentuan manakah yang berlaku dalam pembuatan akta wasiat di hadapan notaris. Salah satu kasus yang berkaitan adalah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/2018 dimana akta wasiat dalam kaus tersebut telah dibatalkan dengan alasan melanggar ketentuan KUHPer. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan saksi dalam proses pembuatan akta wasiat yang dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana akibat terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam kasus Putusan No. 400K/Pdt/2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa saksi akta dalam pembuatan akta wasiat dalam Kasus di atas tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam KUHPer dan hanya memenuhi syarat dalam UUJN. Padahal KUHPer merupakan lex specialis dari ketentuan dalam UUJN sehingga pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan akta wasiat tersebut menjadi batal. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah pengangkatan pelaksana wasiat di dalamnya juga menjadi batal sehingga pelaksana wasiat tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus harta pewaris. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah notaris harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN dikarenakan bisa saja terdapat peraturan lain yang berlaku sebagai lex specialis dari ketentuan dalam UUJN.

---

In the process of making a general testament deed in front of a notary public, the provisions in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 (UUJN) and also provisions in the Civil Code (KUHPer). There might be different provisions in both regulations, one of which is the provision of witness conditions in a process of making a deed. In the Criminal Code, notary employees are prohibited from being witnesses in the process of making a testament, while in the UUJN there is no such prohibition. Breach on both, of the two provisions have different consequences. So, it must be acknowledged which provision apply in making a testament in front of a notary. One of the related cases is in the case of the Supreme Court Decision No. 400K/Pdt/2018 where the testament of the case has been canceled for the reason that it violates the provisions of the KUHPer. Therefore, the questions raised in this study are how the witness's validity in the process of testament making is carried out in front of a notary and how the consequences of the testament executor of the court-canceled testament (refer to the case of Decision No. 400K / Pdt / 2018)This research is conducted using a normative juridical research method with analytical descriptive research type.The conclusion of this study is that the deed's witness in making the deed in the case above is not valid because it does not meet the conditions set out in the Criminal Code and only meets the requirements in the UUJN. Even though the KUHPer is a lex specialis of the provisions in the UUJN so that the violation of these provisions cause the testament to be canceled. The legal effect of the cancellation is that the appointment of the executor in it also becomes null and void so that the executor of the testament does not have the authority to take care of the property of the heir. Suggestions that can be given from this research are notaries must always pay attention to other laws and regulations besides UUJN because there may be other regulations that apply as lex specialis from the provisions in UUJN."

"Hak tanggungan sebagai jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji, namun dalam kasus ini terjadi sita jaminan yang dilekatkan oleh pihak ketiga terhadap objek hak tanggungan tersebut yang menyebabkan adanya konflik antara para pihak. Permasalahan dalam tesis ini manakah di antara sita jaminan dan hak tanggungan yang memiliki kekuatan hukum apabila adanya cidera janji oleh debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai literatur, dengan menggunakan tiga kasus yang saling terikat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hak Tanggungan telah terdaftar terlebih dahulu dari Sita Jaminan. Dengan diletakannya Hak Tanggunan terlebih dahulu, maka Sita Jaminan yang diletakan setelahnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Prosedur lelang telah mengikuti prosedur yang ditentukan, sehingga pembeli lelang yang beritikad baik haknya harus terlindungi.

---

Mortgage rights as collateral provide legal certainty for the creditor if the debtor is in default, however in this case study, there is a collateral confiscation attached by the third party to the object of the mortgage rights which causes a conflict between parties. This thesis's problem is which between the collateral confiscation and the mortgage rights that has legal rights in the event of a breach of contract by the debtor. This research uses a normative judicial method with a descriptive-analytical typology, using data collection tools in document studies from various works of literature, using three interrelated cases. Based on the research results that the Mortgage Rights have been registered in advance from collateral confiscation. By placing the Mortgage rights first, the Collateral Confiscation which is placed afterwards has no legal right. The auction procedure has followed the prescribed procedure to protect the auction buyer in good faith."