Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memenuhi kebutuhan dana dalam pembinaan dan operasionalnya, sejak masa kemerdekaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berusaha memenuhi kebutuhan secara mandiri. Dengan mengatasnamakan Yayasan yang dikelola oleh militer, diperoleh pendapatan dari bisnisbisnis yang ada. Pada tanggal 16 Oktober 2004 Pemerintah telah mengesahkan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI untuk berbisnis dan memberikan pendelegasian kepada Presiden RI untuk mengambilalih aktivitas bisnis TNI. Sejak tahun 2005 Menhan telah membentuk Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Nasional Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, yang terakhir membentuk Tim Pengendali untuk melakukan pengambilalihan aktivitas bisnis TNI.

---

To meet the funding requirements in the developing and operation, since the independence day, the Indonesian Armed Forces (TNI) seek to meet needs independently. In the name of the TNI's foundations that are managed by the military, the income is obtained from existing businesses. On October 16, 2004 The govemment has approved the enactment of Law No. 34 Year 2004 on TNI, which prohibits soldiers to do business and give delegation to the President to take over the business activities of the TNI. Since 2005 the Minister of Defense has established the TNI's Business Transformation Team Supervision,then followed by National Team of TNI's Business Activity Acquisition, and lately perform the Controlling Team to conduct the TNI?s business activities takeovers."

"Bisnis militer TNI-AL merupakan bagian integral dari institusi bisnis TNI menjadi salah satu fokus terpenting bersama-sama dengan isu reformasi TNI. UU TNI No. 34 Tahun 2004 dalam salah satu pasal menyatakan TNI harus melepaskan bisnisnya pada tahun 2009. TNI-AL adalah institusi yang mengawaki alat utama yang berbasis telmologi tinggi, biaya mahal, dan besar serta diawaki oleh prajurit yang membutuhkan kesejahteraan.Penghapusan bisnis militer menimbulkan pertanyaan, bagaimana kelanjutan keberadaan TNI-AL di masa depan, sedangkan selama ini anggaran militer kurang. Oleh karena itu agar penelitian lebih terarah penelitian memfokuskan pada studi kasus bisnis militer TNI-AL Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan TNI-AL terjun dalam bisnis dan kebijakan apa saja yang telah dilakukan TNI-AL dalam rangka pembenahan bisnisnya.Agar diperoleh interpretasi dan kesimpulan menganalisa studi tentang bisnis militer, digunakan tiga kerangka teori yang dijadikan landasan studi, yaitu, teori tentang Bisnis Militer, teori Transisi Demokrasi, dan teori Tentara Revolusioner.Untuk menjawab permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) dengan informan yang dipilih secara purposive.Hasil penelitian yang didapatkan penulis sebagai berikut : Perbedaan kebijakan pimpinan lama dan baru terhadap bisnis militer; Pihak TNI-AL berpandangan bisnis militer dapat dihapuskan, namun negara harus dapat memberikan jaminan kebutuhan TNI. Di lain pihak pandangan para pengamat/politisi menyatakan bisnis militer harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan alam demokrasi, Penyelesaian masalah bisnis militer TNI-AL kurang berjalan dengan semestinya, UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 merupakan dasar pijakan bisnis TNI yang tidak mencerminkan kegiatan bisnis pada umumnya justru lebih menguntungkan pada mitra dan segelintir pribadi petinggi militer ketimbang kesejahteraan prajurit secara umum.Kesimpulannya bahwa Yayasan Bhumyamca TNI-AL memang diperuntukkan kesejahteraan prajurit semata, walaupun tersamar masih ada hidden agenda dibalik pendiriannya, yaitu untuk keperluan para petinggi TNI-AL.

---

The business runs by Navy-TNI is an integral part of the TNI business institution which became one of the most important focus within TNI reformation issues. In one of the article of UU TNI No. 34/ 2004 states that TNI has to release its business by the year of 2009. Navy is an institution which basically uses high and expensive technology tools and appliances and operated by soldiers who need the maintenance of welfare. The closing of military business then raised a question, how to maintain the existence of the Navy in the future when there is a very limited budget to cover the expenses. Hence, this research will focus on the case study of Navy military business.

The main problem posed in this research is what factors that caused the Navy to be involved in business and what policy taken by the Navy to reform its business. Three framework theories are used as a study basis, in order to get an interpretation and result on the study of military business, the theory on Military Business, Democracy Transition and Revolutionary Soldier. The results of this research are as follow: there is a different of policy between the old and the new leaders on military business. The Navy military business can be abolished; however the state has to be able to guarantee the fulfillment of the military needs. On the other hand, the military observer/ politician state that the military business has to be abolished because it is not in accordance to democracy. The completion of the Navy military business problem did not proceed as it supposed to. UU Yayasan No. 1612001 as the basis for TNT's business does not represent the general business activities instead gives more advantages to the partners and several military leaders personal rather than the general welfare of soldiers.

In order to answer it, this research used a qualitative method with data collection technique done by: (1) literature study and (2) field research by in-depth interviews with informants selected by purposive sampling.

In conclusion, Yayasan Bhumyamca owned by the Navy is indeed aimed for the welfare of soldiers although there is still a hidden agenda of the Navy leaders' advantages behind the establishment of the cooperation."

"ABSTRAKPasca dikeluarkannya UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres No. 43 Tahun 2009 Tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI, TNI hanya diperbolehkan melakukan bisnis melalui badan hukum Koperasi. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dampak dari hal tersebut semua bentuk bisnis yang dikelola TNI dalam bentuk badan hukum PT, CV dan Firma akan diambilalih oleh negara untuk dikelola, dan hanya bisnis melalui badan hukum Koperasi yang diperbolehkan.Penelitian ini fokus kepada Bisnis militer di TNI Angkatan Darat, khususnya Inkopad (Induk Koperasi TNI Angkatan Darat), karena TNI Angkatan Darat memiliki 923 Koperasi yang aktif melakukan usaha-usaha dibidangnya di 31 propinsi di Indonesia, dilihat dari segi jumlah modal dan usaha, TNI AD paling besar dibandingkan dengan TNI AL dan AU serta Polri. Inkopad menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini karena sejak diterbitkannya undang-undang tersebut dalam prakteknya Inkopad justru memiliki badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, yang merupakan obyek hukum dari UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan Perpres. No. 43 Tahun 2009.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori dari Allison dan Beschel tentang negara demokratis, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger tentang militer profesional, Sapin dan Synder tentang supremasi sipil, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison tentang keterlibatan militer dalam bisnis dan politik, Chris Mitchell, Leopard dan Howard tentang konflik kepentingan, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars dan R.S Soeriaatmadja tentang Koperasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian eksplanasi, dan menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara mendalam (in-depth interview) dimana wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumendokumen Mabes TNI, Inkopad dan dokumen lainnya.Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa sejak diterbitkannya undang-undang tersebut di atas Inkopad telah melakukan kamuflase bisnis melalui badan hukum PT didalam badan hukum Inkopad, dengan menjadikan Pasal 2 huruf (d) UU. No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Permenhan No. 22 Tahun 2009 Pasal 8 dan Perpang No. 93/XII/2009 Pasal 9 huruf (a) dan (b) sebagai dasar hukum untuk mempertahankan PT-PT didalam badan hukum Inkopad.Implikasi Teoritis menunjukan bahwa teori militer porfesional, teori keterlibatan militer di dalam bisnis dan politik di Indonesia, teori konflik kepentingan dan Koperasi dapat menjelaskan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh militer Indonesia. Hanya saja teori Huntington tentang ?praetorian society? tidak dapat dibuktikan didalam konteks Indonesia.

---

ABSTRACT

After the publication of UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces and Presidential Regulation No. 43 year 2009 about the taking over of Armed Forces Business Activities, the Armed Forces only allowed to do business under cooperation legal entity. This become an interesting object to research upon, because the effect of those regulation is all of the armed forces business activities with legal entity as PT, CV and Firm will be taken over by the government.

The research focused to the military business and the cooperation "Inkopad", because the army branch of the Armed Forces has 923 active cooperation that conduct their businesses in their respective field in Indonesia?s 31 provinces. The growth of the cooperation under the army is the biggest in term of numbers, capitals and type of business compared to the other two branches and the Police Force.

As a theoritical basis, this research is using theories from Allison and Beschel about democratic country, Huntington, Morris Janowitz, Eric A. Nordlinger about professional military, Sapin and Synder about civil supremacy, Eric A. Nordlinger, Finer, Alfred Stepan, Harold Crouch, Richard Robison about military involvement in business and politics, Chris Mitchell, Leopard and Howard about conflict of interests, Moh. Hatta, Craig, Sven Ake Book, R. Subekti, Marvin Scahaars and R.S Soeriaatmadja about cooperation.

This research uses qualitative approach, with explanation research type. Data gathering technique consist of primary and secondary data. The primary data came from in-depth interview where the interview used are the unstructured interview. The secondary data consist of books, journals, laws and regulation, Armed Forces Headquarters documents, Inkopad?s documents, and others.

The findings in this research is ever since the publication of the said laws, Inkopad has conduct a business camouflage through the PT legal entity inside Inkopad legal entity. Verse 2 letter (d) UU. No. 34 year 2004 about the Armed Forces, Defense Minister Regulation No. 22 year 2009 verse 8 and Perpang No. 93/XII/2009 verse 9 letter (a) and (b) are used as the legal standing to keep the companies inside the Inkopad legal entity.

Theoritical implications shows that the professional military theory, military involvement in business and politics in Indonesia theory, conflict of interests theory and the cooperation theory can explain the various problems faced by Indonesian military. It?s only Huntington?s theory about ?praetorian society? can not be proven in Indonesian context."

"Internal reform of Tentara Nasional Indonesia, the Indonesian Armed Forces, to disengage itself from political activities post the Soeharto government; study"

"Disepakatinya perjanjian WTO oleh Pemerintah Indonesia merupakan babak baru dalam perdagangan yang lebih terbuka dan bebas. DPR sebagai representasi dari rakyat Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 13 Oktober 1994 dengan dikeluarkannya UU No.7 Tahun 1994. Realitas adanya ketimpangan kekuatan politik dan ekonomi antar negara anggota berdampak kepada kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara, apalagi negara tersebut berada pada level ekonomi yang lemah. Artinya pelaksanaan perdagangan global tidaklah semulus dengan apa yang hendak dicita-citakan. WTO sendiri mempunyai aturan, instrumen dan prinsip sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar yang berpotensi menimbulkan distorsi. Dapatkah negara-negara berkembang, khususnya Indonesia memanfaatkan aturan tadi pada sektor pertaniannya? apakah keadilan yang dicita-citakan oleh perdagangan yang bebas dan terbuka di sektor pertanian ini hanyalah impian atau topeng kapitalis untuk menguasai perekonomian suatu negara? atau sebetulnya ada masalah yang lebih mendasar dari penyebab kegagalan sektor pertanian kita dalam persaingan ekonomi global. Adanya sebuah kajian dan analisis sektor ini dan dampaknya terhadap harmonisasi dan reformasi hukum bisnis menjadi salah satu jalan memperkuat posisi tawar sektor pertanian kita dalam perdagangan dunia."