Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Visi Kota Jakarta sebagai kota bisnis (service city) adalah peningkatan pelayanan. Salah satu misinya adalah pelayanan parkir. Upaya tersebut perlu didukung oleh masyarakat agar terjadi proses partisipasi opini publik (umpan balik) bagi perbaikan pelayanan parkir. Untuk dapat melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan perparkiran, maka perlu diketahui opini masyarakat melalui pilihan kebijakan yang diharapkannya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi literatur dan penjajakan terhadap opini para stakeholder, analisis karakteristik lokasi parkir, analisis karakteristik pengguna jasa parkir, analisis harapan pengguna jasa parkir, analisis data diskrit, analisis utilitas dan pembentukan model multinomial logic. Penelitian dilakukan secara bertahap, setiap tahapan menghasilkan suatu temuan. Tahapan analisis opini para stakeholder menghasilkan temuan terhadap variabelvariabel yang perlu diperhatikan dan hubungan antar variabel tersebut, sehingga dapat dibentuk struktur pertanyaan dalam kuesioner. Tahapan observasi visual menghasilkan keputusan dalam penentuan titik awal surveyor mencari responden, dan pengecekan ulang terhadap kondisi karakteristik lokasi. Tahapan analisis data deskriptif menghasilkan gambaran saat ini mengenai karakteristik kondisi parkir, kondisi PJP, harapan PJP, dan preferensi terhadap kebijakan parkir yang ditawarkan. Tahapan pembentukan model menghasilkan suatu perkiraan permintaan pelayanan parkir publik pada masa depan melalui identifikasi tipologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pilihan yang diminati PJP sesuai dengan analisis utilitasnya. Strategi jitu dalam upaya peningkatan pelayanan parkir atas dasar permintaan PJP adalah dengan memberi perhatian pada tipologi dan faktor-faktor yang terkait dengan tipologi yang sesuai. Perhatian yang diberikan dapat bersifat positif, maupun negatif. Strategi jitu dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan parkir. Oleh karena kebijakan yang dihasilkan mengacu pada permintaan masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan akan dapat diterima oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dapat diterima diharapkan dapat mendatangkan dukungan masyarakat dalam proses implementasinya.

---

Estimation of Future Demand for Public Services to Determine Parking Policies (Case Study: Jakarta City)Jakarta City as a service city has a vision to improve its services. One of its missions is parking service. The mission has to be supported by community, so public opinion (as a feed back) process will be involved in improving parking service. To involve the community in parking management system, it is important to explore public opinion through their own choice.

The method of this study is literature study and stakeholders opinion survey, parking location analysis, customer characteristic analysis, customers preference, descret data analysis, utility analysis and to find logit multinomial model.

This study has been conducted done phase by phase. Every phase have a result. Stakeholder analysis phase find some variables and the relationship among variables. The analysis will construct the structure of the question in the questionnaire. Visual observation result is a decision in determining first location for surveyor to find the respondent. This phase is useful to verify the location characteristic condition.

Descriptive data analysis phase describe about parking condition characteristic, customer characteristic, customer preference about the offering policies. Model finding phase result will lead us to estimate the future demand in public parking policies through its typology and some factor that influence the probability of their choice, that shown by its utility analysis.

The needed strategy that can improve parking service base on customer demand is focusing on its typology and its factors in every typology. The attention can be positive or negative. The implementation of this strategy has to be supported by parking policies. Due to the policies result base on customer demand, so the policies result will be accepted by people. Hopefully, the accepted policies can create people support in its implementation."

"ABSTRAKSebagai rangkaian aparatur negara, birokrat local berperan penting dalam implementasi program-program pembangunan. Studi ini berusaha untuk memahami peranan yang telah dilakukan oleh birokrat lokal dan bagaimana menjalankan peranan itu serta nilai-nilai sosiobudaya yang dianut dalam implementasi program-program pembangunan. Studi ini difokuskan pada kasus implementasi program KB dan Inpres Desa di Daerah Tirigkat II Soppeng pada 12 desa sampel. Kedua program tersebut merupakan rangkaian program pembangunan nasional dengan masyarakat pedesaan sebagaisalah satu kelompok sasaran.Kedua kasus implementasi tersebut diteliti dengan mengacu pada 3 (tiga) pendekatan teori implementasi program, yaitu (1) faktor-faktor apa saja yang merupakan syarat penting bagi keberhasilan implementasi program pembangunan,(2) faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat implementasi program pembangunan, dan (3) faktor-faktor apa yang dipertimbangkan dalam implementasi program pembangunan. Dua dari tiga pendekatan tersebut, yaitu pendekatan pertama dan kedua berkaitan dengan kasus implementasi kedua program tersebut. Birokrat lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi program KB dan Ipres Desa. Keberhasilan implementasi kedua program tersebut pada 6 desa dari 12 desa sampel karena birokrat lokal, dalam hal in; pimpinan pemerintah "wilayah", tampil sebagai motivator, koordinator, strategist, leader, dan interface. Berhasilnya birokrat tersebut menjalankan peranan-peranan ini karena terdorong adanya "siri", "Ajjoareng" dan "reso matinulu temmarigingngi". Namun dalam menjalankan setiap peranan tersebut nampak perbedaan perilaku yang ditampilkan kepada kelompok sasaran program karena perbedaan "kesadaran" masing-masing birokrat lokal. Pemanfaatan jalur formal dan informal oleh birokrat lokal dalam menjalankan setiap peranan di atas menentukan keberhasi1an implementasi masing-masing program. Implementasi masing-masing program pembangunan didukung dan diperkenalkan oleh orang yang dipandang penting, disegani serta memiliki integritas yang tinggi dalam masyarakat. Karena itu, guna keberhasilan implementasi program pembangunan di tingkat lokal khususnya di pedesaan masih harus dilengkapi azas-azas normatif berdasarkan budaya setempat. "

"Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengubah suatu sistem secara cepat namun masih berkaiatan dalam sistem yang ada. Reformasi pemerinta pemerintahan secara tepat agar tercapai suatu tujuan tertentu. Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan penyelenggaraan pemerintaan dan pelayanan publik yang mempunyai tujuan dan prinsip yang jelas dan tepat. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem untuk melakukan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan penyelenggaraan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia muncul setelah adanya reformasi pada tahun 1998 dan menjadi salah satu program yang ingin dicapai pada pemerintahan SBY. Salah satu tujuan utama reformasi birokrasi adalah tercapainya good governance yang salah satunya memberantas korupsi di Indonesia. Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan yang benar dan berkeadilan. Good governance ini menjadi salah satu mimpi rakyat Indonesia yang selama ini belum terealisaikan. Salah satu kegalalan good governance yang merupakan tujuan reformasi birokrasi adalah maraknya KKN, pelayanan kesehatan dan sosial yang dipersulit serta kurangnya sosial seorang pemimpin dimulai dari kecamatan sampai nasional."

"Dengan diberlakukannya U.U No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah beserta beberapa peraturan pelaksanaannya pada 1 Januari 2001, salah satunya P.P No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berakibat banyak perubahan dilingkungan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama struktur organisasi dilingkungan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berkosekuensi pada perubahan jabatan-jabatan eselonnya. Perubahan yang terjadi misalnya di Propinsi Jawa Barat dan atau Kota Bandung adalah banyak kekurangan jabatan eselon 3 dan jabatan eselon 4. Dalam rangka pengisian kekurangan jabatan eselon tersebut, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan para pegawainya, yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti diktat Adumia dan atau diktat Spama di salah satu Lembaga diktat diantaranya diktat Wilayah II Departemen Dalam Negeri - Bandung.Penelitian ini menggunakan jenis deskriptip, dimana untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dimulai pada awal pelaksanaan diklat T.A 1999 std 2001 yang diikuti 4 angkatan diktat Adumla dan 8 angkatan diktat Spama, dilaksanakan suatu test yang disebut Pretest dengan hasil nilai rata-ratanya 51,52 untuk peserta diktat Adumia dan 48,76 untuk peserta diktat Spama sedangkan pada akhir pelaksanaan diktat para peserta memiliki nilai akhir dengan hasil nilai rata-ratanya 74,77 untuk diktat Adumia dan 74,90 untuk diktat Spama. Sehingga diperoleh peningkatan prestasi belajar, didapat dari selisih antara nilai akhir dengan nilai pretest dengan hasil 23,25 (45,15 %) untuk diklat Adumia dan 26,14 (53,61 %) untuk diktat Spama.Sedangkan untuk memperoleh retevansi diktat di dapat dan ketika penelitian ini dilaksanakan, sebanyak 26 orang (78,79 %) bagi alumnus diktat Adumia dan 60 orang (92,31 %) bagi alumnus diktat Spama sudah menduduki jabatan eselon baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Relevansi diktat Adumia maupun Spama belum sesuai dengan tujuan masing-masing diktat yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan diktat Adumia dan diklat Spama. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara usia/umur responden dengan nilai akhir digunakan Korelasi Product Moment Didapatkan hubungan yang kuat atau dengan nilai koefisien korelasi 0,6238 antara usia/umur responden dengan nilai akhir responden diktat Adumia dan hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi 0,7344 bagi responden diktat Spama.Dari kuisioner yang diisi mengenai Ketahanan Nasional diperoleh nilai yang cukup, baik yang diisi oleh responden diktat Adumia maupun responden diktat Spama. Hal ini berarti diktat Adumia maupun dildat Spama tidak memberi pengaruh nyata terhadap Ketahanan Nasional."

"Manajemen ASN yang berbasis merit ternyata memperoleh tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk adanya masalah intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem merit dalam manajemen ASN dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual sistem merit, melalui pendekatan post-positivism dan metode kualitatif dalam kasus manajemen ASN di Setjen DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi sistem merit dalam manajemen ASN di Setjen DPR RI sebagian besar telah menerapkan prinsip-prinsip merit sehingga mampu menghadapi tantangan seperti meminimalisir intervensi politik dalam pengadaan, promosi, dan mutasi pegawai; (2) terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat implementasi sistem merit yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni faktor administrasi mencakup aturan atau regulasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN berbasis merit, faktor budaya dan politik yang mencakup komitmen pimpinan dan dukungan dari pegawai ASN itu sendiri, dan faktor teknis yang meliputi sistem penilaian kinerja dan SDM pengelola kepegawaian yang harus paham akan prinsip-prinsip sistem merit. Oleh karena itu, disarankan untuk segera menyelesaikan pembaharuan dalam sistem manajemen talenta (SIMATA) Setjen DPR RI, perbaikan sistem penilaian kinerja yang objektif, dan upaya memberikan pemahaman terkait sistem merit kepada seluruh pegawai ASN.

---

Merit-based ASN management apparently faces challenges in its implementation, including the problem of political intervention. This research aims to analyze the implementation of the merit system in ASN management and what factors influence this implementation. This research uses a merit system conceptual framework, through a post-positivism approach and qualitative methods in the case of ASN management at the Secretariat General of the House of Representatives. The research results show that (1) the implementation of the merit system in ASN management at the Secretariat General of the House of Representatives has largely implemented merit principles so that it is able to face challenges such as minimizing political intervention in the procurement, promotion and transfer of employees; (2) there are factors that support or hinder the implementation of the merit system which are grouped into three categories, namely administrative factors including rules or regulations in implementing merit-based ASN management, cultural and political factors which include leadership commitment and support from ASN employees themselves, and technical factors which include the performance appraisal system and human resources management who must understand the principles of the merit system. Therefore, to increase the effective implementation of the merit system, it is recommended to immediately complete updates to the talent management system, improve the objective performance assessment system, and provide the understanding regarding the merit system to all ASN employees."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai hukuman disiplin atas Aparatur Sipil Negara dalam rangka pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bagaimana penerapan sistem merit dalam pelaksanaan disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, serta bagaimana pelaksanaan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui penjatuhan hukuman disiplin? Disiplin merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen ASN berdasarkan ketentuan ini menggunakan sistem merit. Namun sampai dengan saat ini, pelaksanaan disiplin ASN masih menggunakan peraturan yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang hanya mengatur mengenai pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil PNS dengan menggunakan gabungan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Akibatnya terdapat kekosongan hukum terkait pelaksanaan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK , selain itu juga pelaksanaan disiplin PNS hanya menekankan kepada sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin, hal ini tidak sesuai dengan inti dari sistem merit yaitu penguatan reinforcement melalui reward and punishment. Bahkan ternyata diketahui bahwa pelaksanaan manajemen disiplin PNS melalui penjatuhan hukuman disiplin tersebut tidak menimbulkan efek jera, baik bagi yang bersangkutan maupun PNS lain, sehingga tidak mencapai tujuan pendisiplinan.

---

ABSTRACT This thesis discussed about disciplinary punishment of public employees in the implementation of public employees management based on merit system. This thesis uses normative juridical research method. How is the application of merit system in the implementation of discipline of public employees, especially in the scope of Audit Board on Indonesia, and how is the implementation of the discipline of public employees through disciplinary punishment? Discipline is part of the management of public employees according to Law Number 5 of 2014, management of public employees according to this provision using merit system. However, until now, the implementation of public employees discipline still uses the old regulation, namely Government Regulation Number 53 of 2010 which only regulates the implementation of discipline of civil servants by using a combination of work performance system and career system. As a result, there is no regulation regarding the implementation of discipline of public employees who are not civil servants. Besides, the implementation of discipline of civil servant only emphasizes sanctions in the form of disciplinary punishment, this is not in accordance with the core of the merit system ie reinforcement through reward and punishment. Even it turns out that the implementation of civil servant discipline management through disciplinary punishment does not cause deterrent effect, both for the concerned and other civil servants, so as not to achieve disciplinary goals."

"ABSTRAKKecacatan merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Semua upaya pemberdayaan penyandang cacat oleh pemerintah bersama masyarakat yang dilakukan dengan mekanisme pelayanan sosial rehabilitasi melalui sistem panti dan non panti, pada dasarnya memiliki kelemahan yang sama yaitu cenderung mendmpatkan penyandang cacat pada pos is i, sebagai obyek pelayanan. Sedangkan pemberi pelayanan sangat dominan berperan sebagai subyek pelayanan. Hubungan yang tidak setara tersebut dirasakan oleh para penyandang cacat sebagai hal yang melanggengkan rendahnya harga diri dan kepercayaan diri penyandang cacat. Maka peran serta aktif penyandang cacat sebagai subyek pemberdayaan mereka melalui organisasi swadaya penyandang cacat perlu mendapatkan perhatian, pengembangan dan didayagunakan. Sejak tahun 1995, pemerintah c.q Departemen Sosial menjanjikan akan memperhatikan kehidupan serta perkembangan organisasi swadaya penyandang cacat. Salah sate organisasi swadaya tersebut yang cukup menonjol adalah Pertuni. Maka guna mendukung kebijakan pemerintah dan mengembangkan pendekatan alternatif, penulis melakukan penelitian. Masalah pokok penelitian adalah bagaimanakah mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan anggota Pertuni Daerah Jawa Barat?Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan penyandang cacatnetra anggota Pertuni Daerah Jawa Barat serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan landasan teori dan konsep tentang penyandang cacat dan permasalahannya, pemberdayaan, pemberdayaan penyandang cacat, mekanisme dukungan sesama cacat dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan anggota organisasi swadaya penyandang cacat, serta faktor penghambat pemberdayaan. Metode penelitian mencakup pendekatan kualitatif, tipe penelitian campuran antara eksploratif dan deskriptif, teknik pengumpulan data berupa observasi terlibat dan wawancara tidak terstruktur serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan pemberdayaan penyandang cacatnetra yang dilaksanakan melalui mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung, serta factor-faktor penghambatnya dari sumber pendukung dan dari penyandang cacatnetra sendiri. Sebagai kesimpulan, pemberdayaan penyandang cacatnetra masih banyak menggantungkan diri pada mekanisme pendukung. Saran berkaitan dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan Pertuni didalam mengatasi hambatan terhadap pemberdayaan. "