Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Peningkatan serangan siber pada infrastruktur infomasi kritikal mengharusnya setiap pemilik infratsruktur untuk berkolaborasi menghadapi berbagai serangan tersebut. Salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan adalah melalui cybersecurity information sharing dimana setiap pemilik infratsruktur dapat memanfaatkan bersama-sama kemampuan yang dimiliki oleh setiap pemilik infratsruktur dalam menghadapi serangan siber. Berbagai grup cybersecurity information sharing telah dibentuk pada berbagai negara baik dalam lingkup nasional maupun sektoral. Di Indonesia sendiri beberapa grup cybersecurity information sharing telah diinisiasi baik secara formal maupun non-formal. Guna mendukung penyelenggaraan cybersecurity information sharing diperlukan dukungan tata kelola berupa kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan cybersecurity information sharing. Penelitian ini berfokus pada melakukan pengembangan kerangka kerja cybersecurity information sharing untuk sektor infratsruktur infomasi kritikal nasional di Indonesia yang terdiri dari tiga output utama yaitu usulan ekosistem, usulan kerangka kerja dan rekomendasi implementasi kerangka kerja. Usulan kerangka kerja disusun berdasarkan beberapa standar terkait cybersecurity information sharing antara lain ISO/IEC 27032, NIST SP 800-150 dan ENISA ISAC in a Box. Usulan kerangka kerja juga didasarkan pada best practice yang dikeluarkan beberapa organisasi di bidang keamanan siber dan best practice penyelenggaraan cybersecurity information sharing pada negara-negara yang dianggap baik dalam penyelenggaraan keamanan siber antara lain Amerika Serikat, Australia, Inggris, Singapura dan Kanada serta disesuaikan dengan kondisi ekosistem keamanan siber dan pelindungan IIKN di Indoensia. Guna melakukan validasi terhadap output penelitian, digunakan metode expert judgement terhadap tiga expert di bidang keamanan siber dan pelindungan IIKN untuk mendapatkan saran perbaikan terhadap usulan kerangka kerja. Metode expert judgement juga dilakukan secara kuantitatif untuk mengukur interrater reliability antar expert terhadap rekomendasi implementasi kerangka kerja dengan menggunakan Fleis Kappa Statistic. Hasil pengukuran menunjukkan nilai kappa sebesar 0.938 yang berarti usulan rekomendasi implementasi kerangka kerja mendapatkan kesepakatan para expert judgement pada level almost perfect agreement.

---

The increase in cyber attacks on critical information infrastructure requires every infrastructure owner to collaborate against these attacks. One form of collaboration that can be done is through cybersecurity information sharing where each infrastructure owner can take advantage of the capabilities of each infrastructure owner in dealing with cyber attacks. Various cybersecurity information sharing groups have been formed in various countries, both nationally and sectorally. In Indonesia, several cybersecurity information sharing groups have been initiated both formally and informally. In order to support the implementation of cybersecurity information sharing, governance support is needed in the form of a framework that can be used as a reference in the implementation of cybersecurity information sharing. This study focuses on designing a cybersecurity information sharing framework for the national critical information infrastructure sector in Indonesia, which consists of three main outputs, namely ecosystem proposals, framework proposals and framework implementation recommendations. The proposed framework is based on several standards related to cybersecurity information sharing, including ISO/IEC 27032, NIST SP 800-150 and ENISA ISAC in a Box. The proposed framework is also based on best practices issued by several organizations in the field of cybersecurity and best practices in implementing cybersecurity information sharing in countries that are considered good in cybersecurity implementation, including the United States, Australia, England, Singapore and Canada and are adapted to conditions. cyber security ecosystem and IIKN protection in Indonesia. In order to validate the research output, the expert judgment method was used against three experts in the field of cyber security and IIKN protection to obtain suggestions for improvements to the proposed framework. The expert judgment method was also carried out quantitatively to measure interrater reliability between experts on the recommendations for implementing the framework using Fleis Kappa Statistics. The measurement results show a kappa value of 0.938, which means that the proposed framework implementation recommendation gets an agreement from the expert judges at the almost perfect agreement level.

"

"Pada tahun 2017, Presiden Indonesia mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa bauran energi terbarukan nasional harus mencapai 23% pada tahun 2025. Indonesia memiliki potensi EBT yang tinggi karena berada di garis khatulistiwa, yang memberikan potensi energi listrik yang tinggi dari energi surya karena tingkat penyinaran. Namun, penggantian pembangkit berbahan bakar fosil ke energi terbarukan secara langsung akan sangat mahal dan rumit. Selain itu, ada keseimbangan yang tidak wajar antara kebutuhan dan pasokan energi yang ditemukan selama beberapa tahun terakhir karena Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik yang ketat, sehingga menyebabkan produksi berlebihan dan kerugian finansial. Dari sudut pandang pemerintah, sebagian besar organisasinya saat ini kurang mendukung pengembangan EBT karena ketidakmampuan atau kepentingan mereka, terutama anggota yang memegang posisi tinggi di perusahaan pertambangan atau memiliki hubungan dekat dengan mereka. Selain itu, PLN kesulitan mengembangkannya karena utang yang besar dan monopoli jaringan. Solusi saat ini adalah pembuatan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Penelitian ini membahas strategi-strategi lainnya yang disarankan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya nasional hingga 3,6 GW untuk mencapai target bauran energi terbarukan dengan memanfaatkan kerangka OKR. Strategi tersebut juga merupakan hasil dari perbandingan dengan negara lain, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Jerman.

---

In 2017, the President of Indonesia has declared a decree stating that the national renewable energy (RE) mix must reach 23% by 2025. Indonesia has a high potential for RE as it is in the equatorial line, which gives high potential electrical energy from solar energy due to the irradiation level. However, the cost of changing fossil fuel plants to renewable energy immediately will be awfully expensive and there are complicated procedures that need to be followed by independent power purchasers. In addition, there has been an unnatural balance of energy demand and supply found over the recent years due to the strict Power Purchase Agreements, leading to overproduction and financial losses. From the government’s perspectives, the current organizations are mostly unsupportive with the development of RE due to their incapability or vested interests, particularly those members who are holding a position of important levels in mining companies or having close relations with them. Moreover, the State Electrical Company (PLN) is having difficulty developing it due to large debts and grid monopoly. The current solution to this is the promulgation of Draft New and Renewable Energy Bill (Draf Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan/RUU EBT).

This thesis also addresses the suggested strategies of expanding the national solar power plants’ capacity up to 3.6 GW to reach the target of the renewable energy mix by utilizing the OKR framework. The strategies are also the results from the benchmarking of other countries, such as: Thailand, Malaysia, Vietnam, Germany, India, and USA."

"Studi evaluasi ini bertujuan membangun perangkat konsep dan metode evaluasi capacity building pada program pengasuhan alternatif berbasis keluarga, dengan kombinasi metode CIPP dan SWOT. Dengan mengevaluasi program panti asuhan cottage SOS Family-like Care, studi ini mengangkat kebaruan empiris dari pola pengasuhan berbasis kultural dan berbeda dari sistem asrama pada umumnya. Literatur terkait topik ini masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sementara urgensi aspek pengembangan kapasitas dalam menciptakan kesejahteraan anak yang berkelanjutan belum menjadi perhatian. Evaluasi formatif ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam dan observasi. Analisis CIPP (Context, Input, Process, Product) digunakan untuk melihat sistem implementasi dan keluaran. Sementara, analisis SWOT menilai aspek tata kelola program. Hasil evaluasi menunjukkan upaya capacity building yang menyeluruh dan keaktifan anak pada program mempengaruhi peningkatan hasil kapasitasnya yang baik. Partisipasi anak asuh yang baik menjadi faktor kunci dari pengembangan kapasitasnya. Kemudian, implementasi dan keluaran program dilihat sudah cukup baik. Kekurangan dan tantangan masih terlihat jelas pada dimensi input dan process, dimana kurang baiknya kualitas SDM dan tidak optimalnya pembentukkan lingkungan sosial yang suportif berimplikasi pada kurangnya capaian perubahan perilaku anak. Analisis SWOT memperlihatkan bahwa masalah kapasitas institusional terkait SDM dan mekanisme reward-punishment menjadi tantangan utama yang harus dibenahi dalam mencapai tujuan program.

---

This evaluation study aims to develop a set of concepts and methods for evaluating capacity building in an alternative family-based care program, using a combination of CIPP and SWOT methods. By evaluating foster care with a cottage system, this study explores the empirical novelty of culturally-based alternative care different from the general boarding system. Literature related to this topic still focuses on meeting basic needs, while the urgency of capacity building in creating sustainable children's welfare has not been a concern. This formative evaluation is done by a qualitative method, using in-depth interviews and observation techniques. CIPP analysis (Context, Input, Process, Product) use to see the system implementation and output, whereas the SWOT analysis assesses program governance aspects. The evaluation results show that the comprehensive capacity building process and children's active participation affect the good capacity building output of the children. The high participation level of children is an essential factor in increasing their capacity. Afterward, the implementation and output of the program are pretty good. Weaknesses and challenges are still clearly visible in the input and process dimensions. The poor quality of human resources and the non-optimal formation of a supportive social environment have implications for the lack of achievement in changing children's behavior. The SWOT analysis shows that the institutional capacity issues related to human resources and the reward-punishment mechanism are the main challenge that must be addressed to achieve the program's objectives."