Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial dan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dinamika lingkungan sebagai anteseden, aliansi stratejik dan kapabilitas dinamik sebagai mediasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel 235 pimpinan puncak LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner survei. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25, dan model struktural menggunakan Amos versi 25. Hasil temuan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial LKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun harus melalui peningkatan kinerja sosial. Kinerja sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pentingnya LKM meningkatkan kinerja sosial (kedalaman dan luasnya jangkauan) untuk meningkatkan kinerja keuangan. LKM perlu meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja sosial yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Kinerja sosial mencakup kedalaman jangkauan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar lokasi operasional LKM dan tanggung jawab sosial LKM kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan pengobatan gratis, bantuan sembako, dan pembangunan/renovasi rumah ibadah dan lain-lain.

---

This study was to examine the influence of entrepreneurial orientation on performance of microfinance institutions (MFIs) in Indonesia. These tests use environment dynamism as antecedents, strategic alliances and dynamic capabilities as mediation. The test was carried out on a sample of 235 CEOs/top leaders of MFIs spread across all provinces in Indonesia. The findings show that entrepreneurial orientation has a significant influence on social performance and entrepreneurial orientation has a significant influence on strategic alliances. Strategic alliances have a significant influence on dynamic capabilities and dynamic capabilities significant influence on social performance. Entrepreneurial orientation does not influence financial performance but must go through social performance mediation. Social performance has a significant effect on financial performance. The importance of MFIs improves social performance (depth and breadth of reach) to improve financial performance. Social performance includes the depth of the reach to contribute to improving the quality of life of people experiencing poverty around the MFI's operations and the social responsibility of MFIs to the community through scholarships, free medical assistance, basic food assistance, and building/renovating houses of worship and others."

"Pemerintah Indonesia telah mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai kebijakan, namun target komposisi kredit UMKM sebesar 30% belum tercapai hingga Q4 2022. Tingginya asymmetric information membuat bank berhati-hati dalam menyalurkan kredit ke segmen UMKM. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa bank milik pemerintah cenderung berorientasi pada tujuan sosial dibandingkan keuntungan ekonomi, yang menyebabkan mengambil proyek dengan risiko tinggi seperti pemberian kredit kepada UMKM. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) dengan sampel penelitian mencakup 96 bank pada periode Q1 2019 sampai dengan Q4 2022. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan komposisi kredit UMKM berdampak negatif terhadap stabilitas bank dimana hasil ini berbeda dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Dengan menggunakan dua proksi untuk mengukur stabilitas bank, ditemukan bahwa efek moderasi kepemilikan pemerintah menunjukkan hasil yang berbeda dalam memoderasi pengaruh kenaikan kredit UMKM terhadap stabilitas bank. Hasil penelitian menunjukkan bisnis UMKM dengan asymmetric information yang tinggi dapat mengurangi stabilitas bank dan agency theory dapat menyebabkan bank milik pemerintah mengambil kredit dengan risiko yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendukung UMKM tidak hanya dari aspek kenaikan komposisi kredit, tetapi juga dari aspek lain yang dapat meningkatkan stabilitas bank.

---

The Indonesian government has been promoting the growth of MSMEs through various policies, but the target of 30% MSME loan composition has not yet been achieved as of Q4 2022. The high level of asymmetric information makes banks cautious in extending credit to the MSME segment. Previous studies have mentioned that government-owned banks tend to focus more on social objectives than economic profits, leading them to take on high-risk projects such as providing credit to MSMEs. This study employs the Generalized Method of Moments (GMM) with a sample of 96 banks over the period from Q1 2019 to Q4 2022. The results show that an increase in the composition of MSME loans negatively impacts bank stability, which differs from previous findings. Using two proxies to measure bank stability, it was found that the moderating effect of government ownership shows different results in moderating the impact of the increase in MSME loans on bank stability. The study's findings indicate that MSME businesses with high asymmetric information can reduce bank stability, and agency theory suggests that government-owned banks may take on higher-risk loans. Therefore, it is crucial for the government to support MSMEs not only through increasing the composition of MSME loans but also through other aspects that can enhance bank stability.

"

"

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberlakuan UU KPKPU berpegang pada beberapa asas, diantaranya asas keseimbangan dan kelangsungan usaha. Namun demikian dalam penerapannya, UU KPKPU kerap tidak memenuhi asas-asas tersebut. Hal ini dikarenakan adanya penekanan pada pemenuhan hak-hak kreditor berupa penyelesaian utang yang kerap mengabaikan hak-hak debitor. Proses pemberesan dalam kepailitan seringkali meninggalkan debitor dalam kondisi finansial yang buruk, dimana sisa utang yang tidak terbayarkan selama proses kepailitan tetap akan mengikat harta debitor pasca kepailitan berakhir. Hal ini merugikan debitor, khususnya debitor perorangan dan UMKM karena akan berpengaruh pada kelangsungan hidup debitor pasca kepailitan. Untuk itu, diperlukan penerapan financial fresh start yang menekankan pada kepulihan kondisi finansial debitor pasca kepailitan melalui pembebasan sisa utang yang belum terbayarkan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini menjabarkan penerapan financial fresh start di dua negara (Amerika Serikat dan Australia), dan membandingkan keduanya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam masing-masing bentuk penerapan. Penulis juga menjabarkan kemungkinan penerapan financial fresh start di Indonesia berkaitan dengan konsep pengakhiran perikatan berupa pembebasan utang dalam KUHPerdata. Penulis berkesimpulan bentuk penerapan financial fresh start dalam United States Code Title 11 (Bankruptcy) paling tepat untuk mengatasi permasalahan debitor perorangan dan UMKM, karena memberikan pilihan prosedur penyelesaian utang yang beragam. Fasilitas debt discharge dapat diterima oleh debitor UMKM berbentuk badan hukum di Amerika Serikat, namun tidak di Australia. Amerika Serikat juga memberikan pengecualian tertentu terhadap harta debitor yang dijadikan harta pailit untuk mendukung kelangsungan usaha selama proses penyelesaian utang.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Australia, debitor, debt discharge, financial fresh start, perorangan, UMKM, UU KPKPU.

---

Bankruptcy in Indonesia is regulated under Law Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and Debt Payment Rescheduling. The law rely its implementation on some principles, which among those are; (a) balance, and (b) business continuity. Nevertheless, these principles are not always fulfilled by the law in its application. The bankruptcy law does not regard the debtors right as much as the creditors, as reflected on the purposes of the law which stated that the bankruptcy law is made mainly to fulfill debt payment instead of relieving debtors financial condition. Bankruptcy process in Indonesia often resulted in debtors financial adversity, leaving their property remain binded by unpaid debts. This condition is harmful to debtors, especially to individual and small business debtors, as it will affect their survival after bankrupted. Hence, it is important for Bankruptcy Law in Indonesia to adopt financial fresh start into its regulation. Financial fresh start, as stated in U.S Bankruptcy Code and Australian Bankruptcy Act 1966, emphasizes on the recovery of debtors financial condition after bankrupted by discharging unpaid debts. By using judicial normative research method, this thesis describes the implementation of financial fresh start in United States and Australia, as well as its comparation. The thesis also comprehend financial fresh start implementation in Indonesia with the similar concept of debt exemption as stated in Indonesian Civil Code. The thesis conclude that the implementation in United States is able to solve bankruptcy problem suffered by individual and small business debtors in Indonesia.

"

"Melalui berbagai program kebijakan, pemerintah memberikan stimulus agar desa mampu mengelola potensi yang ada, sehingga desa dapat berkembang secara mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya. BUMDes merupakan salah satu program yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya pembangunan desa, dengan menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial, keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh bidang usaha dan jumlah usaha yang dikelola oleh BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa di Indonesia. Dengan Menggunakan metode Propensity Score Matching dan regresi linear pada data BUMDes antara tahun 2019 dan 2021. penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BUMDes yang menjalankan bidang usaha sosial dan komersial memiliki dampak yang lebih signifikan pada tingkat pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM), dibandingkan dengan BUMDes yang hanya memiliki salah satu bidang usaha. Sementara, semakin banyak jumlah usaha yang dijalankan justru akan menurunkan efektifitas keberadaan Bidang Usaha BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa.

---

Through various policy programs, the government provides incentives to empower villages to harness their potential, enabling them to develop independently and enhance their economic growth. BUMDes (Village-Owned Enterprises) is one of the flagship programs of the government in the effort to develop villages, playing roles as economic and social institutions. The existence of BUMDes is expected to improve economic self-reliance and community welfare. This research aims to empirically analyze the influence of the business sector and the number of businesses managed by BUMDes on the level of village development in Indonesia. The study uses Propensity Score Matching and linear regression methods on BUMDes data between 2019 and 2021. The research concludes that BUMDes engaged in social and commercial sectors have a more significant impact on village development, measured through the Village Development Index (Indeks Desa Membangun or IDM), compared to BUMDes with only one sector of business. However, an increase in the number of businesses managed by BUMDes actually decreases the effectiveness of the presence of the Business Sector of BUMDes on village development."

"Setiap aktivitas bisnis tidak lepas dari risiko, tak terkecuali industri perbankan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, setiap bank memerlukan pengendalian internal. Tetapi apabila pengendalian internal dihadapkan pada keterbatasan-keterbatasan, Bank harus bijak untuk menentukan langkah yang harus diambil. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengendalian internal pada PT Bank XYZ. dengan tujuan meminimalkan risiko operasional yang dihadapi Bank. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui proses observasi dan wawancara. Rekomendasi dibuat berdasarkan data lapangan yang dianalisis menggunakan landasan teori yang ada. Tesis ini menyarankan bahwa ada beberapa area pengendalian internal yang perlu ditingkatkan, seperti perbaikan pengendalian pencegahan, sosialisasi standar operasi prosedur, serta evaluasi pengendalian yang lebih periodik.

---

Every business activity is not risk-free, without exception for the banking industry. To achieve the goals set, each bank requires internal controls. But when internal control meets internal limitations, the Bank should be wise to determine what steps to take. The purpose of this study is to improve internal control in PT Bank XYZ. with regard to reduce the operational risk exposure. This thesis is a qualitative and descriptive research. Data were collected through observation and interview. Recommendations are made based on field data analysis using theoretical framework. This thesis suggests that there are several areas of internal controls that need to be improved, such as improve in preventive controls, socialization of standard operating procedures, and periodic evaluation of control itself."

"Krisis sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana institusi keuangan dan sistem keuangan yang terintegrasi mengalami gangguan. Bank sebagai salah satu institusi keuangan utama di Indonesia merupakan hal vital dan pengawasan institusi keuangan harus dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh. Tulisan ini akan memberikan perbandingan antara otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya terkait pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Tulisan ini ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan dianalisis secara deskriptif analitis. Sebagai lembaga keuangan vital, pengawasan baik di Indonesia dan Britania Raya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga mikroprudensial dan makroprudensial melalui kebijakan yang dimilikinya. Secara umum pencegahan mikroprudensial dengan mengawasi jalannya usaha perbankan terutama dalam permodalan, likuiditas, serta manajemen risiko. Sedangkan lembaga makroprudensial memberikan suatu pengawasan dan analisis menyeluruh terkait risiko sistemik dan sistem keuangan secara keseluruhan, memberikan pengawasan dimana lembaga mikroprudensial tidak memberikan pengawasan. Dalam kondisi krisis, otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya akan melaksanakan koordinasi untuk memberikan tindakan penanganan. Secara umum, penyelenggaraan dan penanganan krisis sistem keuangan dilaksanakan cara yang sama, tetapi berbeda dalam tugas otoritas terkait di masing-masing negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan koordinasi otoritas keuangan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan efisien untuk mencegah terjadinya krisis sistem keuangan yang dapat merugikan negara.

---

A financial system crisis is a condition where financial institutions and integrated financial systems are disrupted. Banks as one of the main financial institutions in Indonesia are vital and the supervision of financial institutions must be carried out properly as a whole. This paper will provide a comparison between the financial authorities in Indonesia and the United Kingdom regarding the prevention and countermeasures of financial system crises. This paper is written using doctrinal research method and analysed descriptively. As vital financial institutions, supervision in both Indonesia and the United Kingdom is carried out by microprudential and macroprudential institutions through their policies. In general, microprudential supervision oversees the banking business, especially in terms of capital, liquidity, and risk management. While macroprudential institutions provide a comprehensive supervision and analysis related to systemic risk and the financial system as a whole, providing supervision where microprudential institutions do not provide supervision. In the event of a crisis, financial authorities in Indonesia and the United Kingdom will coordinate to provide handling actions. In general, the organisation and handling of financial system crises are carried out in the same way, but differ in the duties of the relevant authorities in each country. Therefore, it can be concluded that the coordination of financial authorities must be carried out in a coordinated manner."

"Laporan magang ini membahas mengenai pengurus Rumpin Dharma Vidya dalam mengembangkan Rumah Pintar Dharma Vidya dilihat dari sisi kelembagaan dan organisasi, pemasaran, keuangan dan produksi. Penulis memfokuskan pada sentra kriya sebagai objek penelitian.Penelitian ini menggunakanm metode statistik deskrptif yaitu dengan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul baik data sekunder maupun data primer. Rumah Pintar Dharma Vidya berpotensi untuk menjadi UMKM namun hingga saat ini Rumah Pintar Dharmna Vidya masih sebagai tempat belajar bagi anggotanya, dari sentra kriya sudah banyak ibu-ibu yang sudah dapat mandiri untuk menjual produk yang mereka jual. Pada bagian terakhir dari penelitian ini penulis memberikan saran bagi Rumpin Dharmma Vidya, SIKIB dan Dharma Wanita Persatuan Kementrian PU.

---

This Internship report discuss about the board in developing Rumah Pintar Dharma Vidya in terms of institutional and organization, production, marketing and financing. The writer focused on the craft center as the object of the research. This research use descriptive statistical methods to analyze the data in a way to describe or represent both primary and secondary data that have been collected. Rumah Pintar Dharma Vidya have the potential to be a SMEs but, Rumah PintarDharma Vidya still become a learning place for the members. Craft center have developed mothers to be an entrepreneur. In the last section the writer provide suggestions for Rumah Pintar Dharma Vidya, SIKIB and DWP as a Ministry of Public Works."