Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this fascinating exploration of the delicate relationship between money and the human mind, clinical psychologist Richards explains that discovering our sense of self is the key to determining our relationship with money. He contends that credit or debt can be useful tools for building personal growth--"if applied properly.""

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Sovereign Wealth Funds (SWF) sebagai danainvestasi khusus yang dimiliki pemerintah pusat, dibentuk untuk tujuan-tujuanmakroekonomi. SWF mengelola aset untuk mencapai tujuan financial danmelaksanakan serangkaian strategi penanaman modal yang meliputi investasi asetkeuangan di luar negeri. Santiago Principles yang difasilitasi dan didukung IMFpada bulan Oktober 2008 telah berhasil merumuskan arahan bagi negara-negarapeserta IMF yang telah memiliki SWF yaitu Generally Accepted principles andPractices (GAPP). Kajian penelitian dalam perspeltif Hukum Ekonomilntemasional -

---

ABSTRACTThis thesis studies the SWFs which are defined as special purpose investmentfunds or arangements, owned by the general government. Created by thegeneral govemment for macroeconomic purposes. SWFs hold, manage, oradminister assets to achieve financial objectives, and employ a set of investmentstrategies, which include investing in foreign financial assets. Santiago principlesfacilitated and supported by IMF in October 2008 has succeeded in identif,ingand drafting a set of Generally Accepted Principles and practices (GApp). ihi;subject is studied in Intemational Economic Law's perspective."

"Here James Rickards explores the future of the international monetary system. In the last hundred years, the international financial system, the foundation for all global transactions, has collapsed three times - and it seems history is doomed to repeat itself. Rickards argues that 'money' and 'wealth' are very different things and while wealth relates to real assets, irresponsible governments and banks have spent decades abstracting and manipulating the definition of 'money' to suit their own ends"

"Sejarah mata uang di Indonesia telah berlangsung lama yaitu kira-kira sejak abad 6 Masehi. Penggunaan mata uang seringkali disebutkan di dalan prasasti-prasasti dan naskah-naskah kuno pada jamannya, ditambah lagi dengan catatan orang-orang asing yang pernah singgah dan melakukan kegiatan berdagang di Indonesia. Keterbukaan bangsa Indonesia melakukan diplomasi dagang ini merupakan awal mula dikenalnya mata uang. Hubungan dengan bangsa India dan Cina pada awal-awal abad Masehi jelas membawa dampak beredarnya mata uang mereka di bumi Nusantara. Mata Uang yang beredar pada masa Klasik tersebut adalah mata uang ma (yaitu mata uang untuk satuan ukuran emas) yang ditulis dengan huruf Prenagari yang berasal dari India Utara dan mata uang kepeng dari Cina atau mata uang lokal. Berita Cina dan isi prasasti Bendosari dari masa Majapahit menyiratkan bahwa mata uang-mata uang yang beredar itu mungkin dibuat di tempat asalnya untuk kemudian dibawa ke Indonesia untuk dipergunakan di dalam perdagangan. Hal ini diperkuat pula dengan kenyataan-kenyataan di jaman berlangsungnya kerajaan-kerajaan islam di Indonesia. Pada sekitar abad 14-17 masehi telah beredar beberapa jenis mata uang diantaranya mata uang picis, mata uang real Belanda, mata uang Cruzadon (Portugis), mata uang Tanga (Siam), mata uang real Spanyol mata uang Piaster (Spanyol) dan beberapa jenis mata uang lokal. Mengamati mata uang berarti melacak sejarah. Pada fungsinya sebagai alat pembayar, pengamatan mata uang akan membawa kita kepada perkembangan perekonomian. Banyak aspek akan saling terkait di dalam kegiatan perekonomian itu, misalnya-peranan penguasa, petani, pedagang, pialang, letak geografis, iklim, teknologi perkapalan, keadaan alam dan lain-lainnya. Namun pada sisi lain, sebagai alat pertukaran, benda upacara atau jimat, mata uang (coin) merupakan benda yang mempunyai arti magis dan tidak dipergunakan sebagai alat pembayar. Mata uang ini pada umumnya diukir dengan gambar-gambar yang melambangkan suatu kepercayaan tertentu dan mempunyai suatu tujuan tertentu pula. Misalnya, menggambarkan lambang-lambang penciptaan dunia dalam wujud tumbuhan dan binatang. Adapun tujuan yang lazim termaktub dalam lukisan-lukisan tersebut adalah memperoleh keselamatan, pemujaan pada kesuburan dan ruwat. Maknanya lebih jauh akan semakin jelas apabila dihubungkan dengan naskah-naskah keagamaan pada masa yang sama. Pada masa berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, masih ada pula mata uang-mata uang yang semula berfungsi sebagai alat pembayaran pada masa sebelumnya kemudian digunakan sebagai jimat."

"Teknologi finansial peer-to-peer lending atau awam dikenal sebagai pinjaman online, yang diselenggarakan di Indonesia secara resmi dengan istilah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, merupakan industri teknologi keuangan yang sedang pesat perkembangannya dalam masyarakat ekonomi digital. Masifnya perkembangan tersebut membuat perusahaan pinjaman online kian menjamur, baik yang diawasi maupun tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Munculnya teknologi keuangan yang menawarkan fasilitas pinjaman seperti layaknya bank, memposisikan teknologi finansial peer-to-peer lending sebagai salah satu teknologi keuangan yang paling rentan untuk disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat risiko pinjaman online yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni LPBBTI, terhadap kemungkinan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, penelitian ini juga akan mencari tahu metode-metode apa yang digunakan oleh pelaku dalam menyalahgunakan LPBBTI sebagai maksud dan tujuan pencucian uang–baik oleh Pemberi Dana, Penerima Dana, maupun Penyelenggara. Selain mempelajari metode-metode yang dapat dilakukan oleh pelaku, penelitian ini akan menjabarkan upaya pencegahan yang sejauh ini diterapkan, baik secara kelembagaan maupun melalui penerapan Program Anti Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan. Terakhir, untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan penerapan Program Anti Pencucian Uang di Indonesia, Peneliti melakukan analisis perbandingan kepatuhan penerapan antara Indonesia dan Selandia Baru sebagaimana Rekomendasi Financial Action Task Force.

---

Fintech peer-to-peer lending, which is held in Indonesia under the official term of Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi or LPBBTI (Information Technology-Based Joint Funding Services), is a financial technology industry that is currently developing rapidly in the digital economic society. This massive development has increased peer-to-peer lending fintech companies in quantity, whether they are supervised or not supervised by the Financial Services Authority. The emergence of financial technology that offers loan facilities like conventional banks has positioned fintech peer-to-peer lending as one of the financial technologies most vulnerable to misuse as a means of money laundering crimes. This research was conducted to analyze the risk level of LPBBTI as fintech peer-to-peer lending whose operations are supervised by the Financial Services Authority in Indonesia, in regards of the possibility of money laundering crimes. In addition, this research will also find out what methods are used by perpetrators to misuse LPBBTI for the purposes and objectives of money laundering – by Lender, Borrower and the Company itself. Apart from that, this research will describe the prevention efforts that have been implemented so far, both institutionally and through the implementation of the Anti-Money Laundering Program in the Financial Services Sector. Finally, to identify the occuring implementation of the Anti-Money Laundering Program in Indonesia, this research conducts a comparative analysis of implementation compliance between Indonesia and New Zealand as per the Financial Action Task Force recommendations."

"Penelitian ini mengkaji pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) di Indonesia, serta penerapan prinsip Electronic Know Your Customer (E-KYC) oleh PT Modal Rakyat Indonesia. Penelitian ini menerapkan metodologi doktrinal dengan memanfaatkan data sekunder dan informasi dari wawancara dengan pihak berwenang di PT Modal Rakyat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dan komprehensif, yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) beserta peraturan turunannya terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK 8/2023). Regulasi ini memberikan panduan yang jelas bagi penyelenggara LPBBTI dalam melaporkan transaksi mencurigakan, melakukan verifikasi identitas nasabah, dan memantau transaksi. PT Modal Rakyat Indonesia telah mengimplementasikan E-KYC dengan memanfaatkan teknologi biometrik dan verifikasi liveness untuk memastikan autentikasi identitas nasabah. Melalui pendekatan ini, PT Modal Rakyat Indonesia berhasil mengurangi risiko pencucian uang dan mendukung integritas sistem keuangan di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi regulasi yang efektif dan penggunaan teknologi canggih dalam E-KYC sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sektor keuangan.

---

This research examines the regulation of prevention and eradication of money laundering in peer to peer lending services (P2P) in Indonesia, as well as the application of the Electronic Know Your Customer (E-KYC) principle by PT Modal Rakyat Indonesia. The study employs a doctrinal methodology, utilizing secondary data and information from interviews with authorities at PT Modal Rakyat Indonesia. The results show that Indonesia has a robust and comprehensive legal framework, which includes Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (UU TPPU) and its derivative regulations, particularly the Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023 on the Implementation of Anti-Money Laundering, Terrorism Financing Prevention, and Prevention of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing Programs in the Financial Services Sector (POJK 8/2023). These regulations provide clear guidelines for P2P operators in reporting suspicious transactions, verifying customer identities, and monitoring transactions. PT Modal Rakyat Indonesia has implemented E-KYC using biometric technology and liveness verification to ensure the authentication of customer identities. Through this approach, PT Modal Rakyat Indonesia has successfully reduced the risk of money laundering and supported the integrity of Indonesia's financial system. This research underscores that the effective implementation of regulations and the use of advanced technology in E-KYC are crucial for maintaining the stability and security of the financial sector."