Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper presents a critical analysis of the factors shaping the interaction between multinationals and trade unions in indonesia, focusing on recent period of democratization following the downfall of the Suharto regime. It has been suggested that union growth risks undermining Indonesia's competitive advantages (cheap labour) and could encourage the exit of multinationals to cheaper competitors. In order to rest this proposition, two case studies were conducted: one in automotive industry and the other in the banking industry. The paper first provides an overview of multinational activity and FDI in Indonesia, and their interaction with a nascent union movement. This is followed by presenting he findings of interviews conducted at the multinational enterprises with managers and union officials; to provide empirical insights into the bargaining process. The final part of the paper provides a preliminary assessment of the impact of union behaviour on MNC profitability and competitiveness in indonesia. In contrast to traditional views of unions as impeding MNC profitability and "encouraging" exit, the paper finds that unions and MNCs can engage in constructive partnerships, but that pressures and contradictions in the relationship remain."

"lkut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral General Agreement on Tarrif and Trade/GATT Putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Milik Intelektual (HMI) yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HMI,salah satunya adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.Desain industri merupakan salah satu landasan dasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena desain industri mempunyai pecan besar dalam menciptakan suatu produk unggulan Indonesia bail( dalam lingkup perdagangan domestik maupun intemasional.Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, maka identitikasi masalah dalam tesis ini adalah :1. Apa latar belakang pengaturan Hak Atas kekayaan Intelektual/HAKI khususnya hak desain industri dalam perjanjian intemasional World Trade Organization /WTO?2. Bagaimana kewajiban-kewajiban negara anggota perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs untuk untuk mentransformasikan ketentuan-ketentuan perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)atau World Trade Organization (WTO) di bidang desain industri ke dalam hukum nasional di Indonesia?3. Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang No.31 tahun 2000 tentang desain industri,hambatan dan usaha pemerintah Indonesia dalampelaksanaan mengenai Hak Atas kekayaan Intelektua/HAKI khususnya hak desain industri ?Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam rangka memenuhi tuntutan TRIPs, Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan pelaksana dan melakukan sosialisasi serta bekeijasama dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan mengatasi hambatan pelaksanaan adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri."