Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Iahirnya Agrarische Wet 1870 ditelusuri sejak V.O.C. dilikuidasi, diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Gagasan Raffles dengan land rente nya diarahkan pemilikan tanah secara komunal menjadi kepemilikan perorangan, dalam penarikan pajak tanah, dan diooba melepaskan ikatan adat dan tradisi. Gagasan dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi tidak berhasil.Setelah dilanda krisis keuangan, politik Kolonial mempraktekan stelsel Tanam Paksa, yang dampaknya sangat berpengaruh pada struktur sosial ekonomi, intensifikasi sistem produksi pra kapitalisme. Tanam Paksa menciptakan usaha pertanian yang padat karya bagi petani pribumi, dan usaha padat modal bagi pengusaha Eropa dan pengusaha asing lainnya (1830 - 1870).Sistem Tanam Paksa diparuh waktu tahun 1850 - 1870 menyebabkan pertumbuhan ekonomi dari kapitalisme komersial ke kapitalisme industri, dan pada perkembangan politik partai Liberal sangat berpengaruh dalam menentukan politik Kolonial Hindia Belanda Desakan para pengusaha Belanda yang mendapat dukungan dari golongan Liberal berhasil melahirkan Agrarische Wet 1870.

---

This research is aimed to explain about the birth of Agrarische Wet in 1870. It can be seen since the liquidation of VOC, that taken over by the Nederland india government. Raffles? idea about landrent was applied on the comunally owned ground to individually owned ground, on landrent inning, and the abolishing of custom and traditional ties. The idea was followed unsuccesfully by Dutch govemment.

After monetary crisis, Dutch colonial govemment practised Culture System, with the great effects on socio-economic structure and pre-capitalism intensive production system- Culture System created a work-intensive farming pattern for native peasant, and at the same time capital-intensive for Europeans and foreigner entrepreneurs (1830-1870).

In the late Culture System, 1850-1870, it caused the economic growth from comercial to industrial capitalism, and also had a great influence on the Liberal Party's power to colonial policy in East india. The private entrepreneurs' pressure, supported by Liberal patron, leaded to the birth of Agrarlsche Wet in 1870."

"Tesis ini mengkaji upaya liberalisasi jasa onstruksi mode 4 dalam bentuk komitmen Indonesia yang tertuang dalam SoC di WTO/GATS serta pembuatan MRA di kawasan ASEAN/AFAS. Jasa konstruksi yang dikaji adalah jasa konstruksi Mode 4 yaitu dibatasi pada architectural services dan engineering services. Penulisan tesisi ini mengggunakan metode penelitian normatif. Secara normatif akan diteliti aturan-aturan hukum berkenaan dengan jasa konstruksi, ketenagakerjaan dan aturan terkait lainnya. Berdasarkan hasil peelitian, komitmen Indonesia maupun MRA di ASEAN yang diikuti Indonesia, dihadapkan pada peraturan di Indonesia menunjukan adanya kesesuaian Hanya saja dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai, yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya MNP tersebut dibawa oleh commercial presence maupun oleh paket pinjaman luar negeri. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang besar sehingga mempunyai potensi SDM yang besar. Pembangunan SDM diperlukan sehingga dapat kompetitif di pasar kerja internasional apalagi dengan adanya komitmen dari MRA yang dibuat.

---

This thesis studies Mode 4 liberalization of construction services in Indonesia's commitment contained in the SoC on the WTO I GATS and MRA on the ASEAN region I AFAS. Construction services is one of 12 service sectors in GATS. Construction services studied is the construction of Mode 4 services are limited to architectural services and engineering services. This research using normative methods to discuss issues raised. In this thesis will be examined normative legal rules relating to construction services, employment and other relevant laws. Based on this research, the commitment of Indonesia and the ASEAN MRA followed by Indonesia, faced with the regulation in Indonesia shows compatibility. It's just that in practice often does not match, caused by several factors, such as those brought by commercial presence Mode 3 of GATS and foreign loan package. Indonesia is a developing country with large population, so has the great potential of human resources. Human resource development is needed so that work can be competitive in international markets especially with the commitment made and MRA."

"Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman.

---

This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman."

"Tulisan berikut ini akan berusaha mengelaborasi beberapa asumsi pokok mengapa pemerintah menetapkan pajak dalam masyarakat dan perkcmbangan kondisi signifikannya di masa sekarang tenitama setelah merebaknya isu liberalisasi perdagangan dunia. Kebijakan pemerintah secara umum dalam tutisan ini menipakan kebijakan politis (political policy) yang merupakan out-put dari proses pengaturan masyarakat dalam sebuah negara. Bagaimana masyarakat diatur dan kebijakan perencanaan perabangunan yang dilakukan pemerintah akan sekaligus merupakan sebuah pola pertahanan pemerintah untuk menjaga kelanggengan kdniasaan. Di sini, artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan untuk mengatur agar tidak terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium), jurang atau kesenjangan sosial (social inequality) dan, pada akhinrya, kekacauan politik (chaos)."

"ABSTRAKDemokrasi mengakui individu setara dalam politik dan liberalisme, dengan gagasan individualisme normatif, mengakui individu setara dengan individu lainnya sebagai sesama individu, membuat kedua nampak bertentangan. Namun, kedua teori tersebut tetap digabungkan menjadi satu dan menciptakan sistem pemerintahan yang kita kenal dengan Demokrasi liberal. Dengan menggunakan pandangan Norberto Bobbio, tulisan ini mencoba menjelaskan keselarasan demokrasi dan liberalisme.

---

ABSTRACT<>br>Democracy acknowledged invidual are equal in political value and liberalism, with the idea of normative individualism, acknowledged individual are equal with each other, so it makes this two theories seems contradictive. However, these two theories were combined and created a new sistem that we knew as Liberalism Democracy. With Norberto Bobbio rsquo s thought, this study trying to explain the harmony of these contradictive theories."

"Tesis ini membahas nilai-nilai liberalisme yang terlihat di media cetak di Indonesia, dengan studi kasus di koran nasional berbahasa Inggris The Jakarta Post dalam pemberitaan perd syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dengan menggunakan metode analisis framing untuk menganalisis pembingkaian The Jakarta Pos atas pemberlakuan perda syariah, disimpulkan bahwa The Jakarta Post mengkonstruksi perda syariah sebagai aturan yang kontroversial dan tidak sesuai dengan sistem hukum maupun karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pandangan The Jakarta Post mengenai isu tersebut terinspirasi nilai-nilai liberalisme Amerika yang meliputi individualisme, pluralisrne, dan sekularisme.

---

This thesis discusses about the liberalism values shown in lndonesia's print media, using the case study of the national English newspaper The Jakarta Post's reporting on sharia bylaws. This research is qualitative descriptive. Using framing analysis method to analyze The Jakarta Post's frame of the sharia bylaws implementation, the result shows that The Jakarta Post constructed the sharia bylaws as controversial regulation and inconsistent with the Indonesia's legal system and the people's diverse characteristic. The construction shows American liberal values, particularly individualism, pluralism, and secularism, inspired The Jakarta Post's perspective on the issue."