Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gojek dan Tokopedia saat ini merupakan raksasa di dunia industri digital Indonesia. Gojek adalah perusahaan transportasi online terbesar dan Tokopedia adalah platform e-commerce terbesar di Indonesia. Kolaborasi keduanya telah menggabungkan layanan on-demand, layanan keuangan, dan layanan e-commerce dalam satu sistem. Beberapa pihak berpendapat bahwa kolaborasi Gojek dan Tokopedia di bawah naungan GoTo tersebut akan menimbulkan permasalahan persaingan usaha. Mulai dari pembentukannya yang diisukan sebagai praktik trust, hingga layanan yang dimiliki GoTo yang berpotensi menciptakan barrier to entry bagi pelaku usaha pesaing, serta potensi peyalahgunaan posisi dominan dengan big data yang dikuasai oleh GoTo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembentukan GoTo oleh Gojek dan Tokopedia ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana penulis akan menguraikan permasalahan persaingan usaha yang timbul dan akan menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Penulis menyimpulkan bahwa pembentukan GoTo oleh Gojek dan Tokopedia memang menimbulkan beberapa potensi permasalahan persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha harus melakukan pengawasan dan menganalisis transaksi yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia tersebut secara komprehensif.

---

Gojek and Tokopedia are now giants in the Indonesian digital industry. Gojek is the largest online transportation company and Tokopedia is the largest e-commerce platform in Indonesia. The collaboration between the two has combined on-demand services, financial services, and e-commerce services in one system. Some parties argue that the collaboration between Gojek and Tokopedia under the auspices of GoTo will cause business competition problems. From its formation which is rumored to be a practice of trust, to GoTo's services that have the potential to create a barrier to entry for competing business actors, as well as the potential for abusing GoTo's dominant position with big data. This study aims to determine the impact of the formation of GoTo by Gojek and Tokopedia in terms of the perspective of business competition law. For this reason, this research was conducted using a qualitative analysis method, in which the author will describe the business competition problems that arise and will analyze them based on the existing laws and regulations. The author concludes that the establishment of GoTo by Gojek and Tokopedia did raise some potential business competition problems. Therefore, KPPU as a business competition law enforcer must comprehensively supervise and analyze the transactions carried out by Gojek and Tokopedia."

"Saat harga minyak goreng sawit melonjak sejak akhir tahun 2021 hingga kuartal I tahun 2022, pemerintah menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwa telah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c UU No.5 Tahun 1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun hasil penelitan penulis ialah pasar minyak goreng kemasan dan curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5 tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secara tertulis sulit dibuktikan oleh investigator. Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DMO, DPO, dan HET memberikan hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah terkait penjualan minyak goreng.

---

When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused controversy considering that Indonesia is the largest palm oil producer in the world. The rising prices followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of government policies. The goal of this study is to examine Article 5 and Article 19 letter c of Law No. 5 of 1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity. This research is juridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policies in the form of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirements in order to comply with government policies."

"Skripsi ini membahas mengenai potensi persaingan usaha tidak sehat melalui analisis yuridis terhadap pengaturan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai fasilitas produksi dalam penyelenggaraan layanan jaringan bergerak seluler. Berdasarkan ketentuan yang baru diatur melalui Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini di Indonesia telah diatur bahwa pemegang lisensi spektrum frekuensi radio dapat mengadakan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru secara sukarela. Melalui penelitian ini, Penulis menemukan bahwa apabila terdapat pelaku usaha pemegang lisensi spektrum yang diajak untuk bekerja sama menolak melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dengan operator seluler lainnya yang membutuhkan alokasi spektrum tersebut untuk menjalankan proses produksi layanan selulernya serta penolakan tersebut dilakukan tanpa justifikasi legal, ekonomi, teknis dan alasan lainnya yang dapat diterima, maka dapat berpotensi menghambat operator seluler lain untuk melakukan ekspansi layanan seluler yaitu menerapkan teknologi baru pada layanan seluler yang mana membutuhkan spektrum frekuensi radio tersebut sebagai fasilitas produksi pada pasar jasa telekomunikasi seluler serta meningkatkan hambatan masuk bagi pelaku usaha yang mana berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

---

This thesis discusses the potential for fair business competition through a juridical analysis on the regulation of spectrum sharing as a facility for production mobile network services. Based on the newly regulated through Article 71 of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, currently in Indonesia it has been regulated that radio frequency license holders, may voluntarily cooperate the use of radio spectrum through spectrum sharing arrangement for the application of new technology. Through this research, the Author finds that if there are business actors holding license to radio spectrum usage, refuse without legal, economic, technical justifications or other acceptable reasons to cooperate in sharing radio spectrum with other mobile network operators who require the spectrum allocation to carry out the production process of their mobile network services, could potentially hinder other mobile network operators from expanding their cellular services, namely applying new technology to mobile network services which require the use of radio spectrum as a facility for production in the mobile network services market as well as increasing the barriers to entry for business actors which has the potential to create unfair business competition. "

"Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengantarkan pada realitas adanya akselerasi revolusi industri yang sangatlah dinamis, yang juga berdampak pada lingkup aktivitas bisnis yang semakin masif dilaksanakan secara lintas batas negara, yang kemudian didukung dengan adanya regulasi-regulasi yang mengarah pada integrasi ekonomi global. Realitas demikian tentunya akan membawa dampak positif dalam perkembangan perekonomian bangsa, termasuk namun tidak terbatas dalam hal menciptakan iklim persaingan usaha yang kompetitif, efektif dan efisien. Namun di sisi lain, hal demikian juga akan berdampak pada semakin terbukanya potensi anti persaingan yang dapat dilaksanakan secara lintas batas negara. Oleh karenanya, untuk mencegah dan mengakomodir potensi negatif demikian, diperlukan regulasi yang menerapkan prinsip ekstrateritorial dan doktrin single economic entity dalam penegakan hukum persaingan usaha Indonesia. Hukum persaingan usaha Indonesia saat ini, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menunjukkan bahwa tidak adanya penerapan prinsip dan doktrin tersebut. Berlandaskan hal tersebut, dalam penulisan Tesis ini, penulis akan mengkaji bagaimanakah korelasi, urgensi, dan sebaiknya penerapan pengaturan prinsip ekstrateritorial dan doktrin single economic entity dalam penegakan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial di yurisdiksi Indonesia. Selain itu juga, penulis akan mengkaji historis, filosofis, dan yuridis mengenai penerapan prinsip dan doktrin tersebut di yurisdiksi Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan penegakan hukum persaingan usaha secara ekstrateritorial.

---

The rapid development of information technology has led to the reality of a very dynamic acceleration of the industrial revolution, which also has an impact on the scope of increasingly massive business activities carried out across national borders, which are then supported by regulations that lead to global economic integration. This reality will certainly have a positive impact on the development of the nation's economy, including but not limited to creating a competitive, effective and efficient business climate. But on the other hand, it will also have an impact on the opening of anti-competitive potential that can be implemented across national borders. Therefore, to prevent and accommodate such negative potentials, regulations that apply the extraterritorial principle and single economic entity doctrine are required in the enforcement of Indonesian competition law. Indonesia's current competition law, as contained in Law Number 5 Year 1999, shows that there is no application of this principle and doctrine. Based on those, in writing this thesis, the author will examine the correlation, urgency, and best application of the extraterritorial principle and single economic entity doctrine in the enforcement of competition law extraterritorially in the Indonesian jurisdiction. In addition, the author will also examine the historical, philosophical, and juridical aspects of the application of this principle and doctrine in the jurisdictions of the European Union and the United States in relation to extraterritorial enforcement of competition law and antitrust law."

"Skripsi ini membahas mengenai Filed Rate Doctrine yang berkembang di Amerika mengenai peranan peraturan sektoral dalam penentuan harga. Isu penting pembahasan Filed Rate Doctrine adalah pengaturan harga diserahkan kepada sebuah badan sektoral yang khusus ditunjuk oleh pemerintah dan pengadilan tidak memiliki kewenangan intervensi dalam persoalan terkait harga, meliputi penentuan excessive price atau penetapan pembayaran ganti rugi sehingga konsumen tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terkait harga yang dianggap excessive. Penelitian terhadap doktrin ini diperlukan, mengingat sangatlah sulit mengukur presisi harga yang dianggap excessive dan penghitungan ganti rugi dari KPPU. Filed Rate Doctrine dapat dijadikan contoh sebagai solusi permasalahan di atas.

---

This thesis discusses about Filed rate Doctrine that flourished in America on the role of the sectoral regulations of pricing. The important issue of Filed Rate Doctrine is that a specific sectoral body appointed by the government to sets the price, including the determination of excessive price nor compensation which causes the consumer not being able to file a claim for damages related to the excessive price considered. Research of this doctrine is essential, given the level of difficulty to measure the precise price that is considered excessive and calculation of damages from KPPU. Filed Rate Doctrine can be a form of solution for the aforementioned problem."

"Tesis ini membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan melalui penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan dikaitkan dengan pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian menyimpulkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sektor telekomunikasi mengenai kewajiban pelaporan dan memperoleh izin dari regulator dalam hal adanya pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan telah sejalan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangundangan mengenai persaingan usaha. Namun dibutuhkan adanya panduan yang lebih rinci dan spesifik mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan di sektor telekomunikasi sehingga disarankan regulator perlu segera menerbitkan peraturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang sekurang-kurangnya memuat 4 (empat) hal yaitu ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; aspek-aspek yang menjadi bahan evaluasi dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; syarat-syarat untuk dapat dilakukannya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antar pelaku-pelaku usaha dalam sektor telekomunikasi; serta prosedur koordinasi dalam memberikan persetujuan atau penolakan rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antara pemerintah sebagai regulator yang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan komisi yang ditetapkan undang-undang sebagai badan pengawas persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

This thesis discuss about the efforts that can be done to prevent monopolistic practices and unfair business competition conducted through merger, consolidation, and acquisition related with the utilization of radio frequency spectrum as a limited resources in telecommunications. This thesis uses methods of library research with secondary data as the data source. The results concluded the provisions in telecommunications sector’s legislation regarding reporting obligations and obtain permission from the regulator in terms of merger, consolidation, and acquisition has in line with the provisions in the legislation concerning competition. But there need to be more detailed and specific guidance about the merger, consolidation, and acquisition in the telecommunications sector. It is recommended that regulator should immediately issue regulations regarding the merger, consolidation, and acquisition in the telecommunications sector that shall contain at least 4 (four) things which is the provisions regarding the procedures of notification of merger, consolidation, and acquisition plan; aspects subjected for evaluation in giving approval or rejection of the plan of merger, consolidation, and acquisition; requirements to be able to do the merger, consolidation and acquisition between business actors in the telecommunications sector; as well as coordination procedures in the approval or rejection of a merger, consolidation and acquisition plan between government as regulator, in this case is the Ministry of Communications and Information Technology and the commission formed by law as the supervisor of business competition, whic is Business Competition Supervisory Commission."

"Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap laporan dugaan pelanggaran praktik penjualan bersyarat Minyakita serta akibat hukum yang ditimbulkan atas tindakan tersebut dan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di pasar bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini guna menganalisis dampak dari tindakan penjualan bersyarat. Sementara, manfaat dari penelitian ini agar para akademisi hukum mendapatkan gambaran serta dampak dari penjualan bersyarat Minyakita. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa unsur pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terpenuhi. Selain itu, dampak dari kebijakan HET dan DMO juga mempengaruhi perilaku dari pelaku usaha hingga melakukan praktik penjualan bersyarat. Kemudian, KPPU juga seharusnya dapat memberikan kewenangan lebih kepada para pejabatnya dalam melakukan investigasi agar mendapatkan informasi lebih untuk terkumpulnya bukti yang valid dan benar untuk pembuktian terhadap pelanggaran pada UU No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis discusses the legal repercussions of Minyakita’s conditional selling practices and how they led to unfair business competition in the relevant market, as well as how the Commission for the Supervision of Business Competition enforced the law in response to reports of alleged violations. This library research was carried out using normative legal research techniques. The purpose of conducting this research is to analyze the impact of conditional selling actions. Meanwhile, the benefit of this research is that legal academics get an overview and the impact of the Minyakita conditional sale. The study's findings indicate that a number of the requirements in Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999 were satisfied. Additionally, the effects of the HET and DMO policies have an impact on how business actors behave and use conditional sales techniques. The KPPU should then be able to grant its officers more ability to conduct investigations in order to gather more data and reliable evidence to the appropriate proof of infringement of Law No. 5 of 1999."

"Pelaksanaan tender merupakan salah satu kegiatan yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat melalui penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No.5 Tahun 1999”) yang menghendaki agar setiap Pelaku Usaha di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam menawarkan barang dan jasa kepada konsumen. Pada tahun 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) membuka kesempatan bagi perusahaan penyedia aplikasi di Indonesia untuk bekerja sama dengan pihak Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam menyediakan layanan angkutan darat berbasis aplikasi dengan mengadakan Tender Mitra Usaha Layanan Angkutan Darat Berbasis Aplikasi di Bandara Bali. Melalui proses tender tersebut, Grab Indonesia yang merupakan salah satu pelaku usaha dalam pasar industri jasa angkutan darat berbasis aplikasi ditetapkan sebagai pemenang tender. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penelitian untuk memastikan bahwa proses penetapan Grab Indonesia pemenang tender sudah dilakukan sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan proses Tender Mitra Usaha Layanan Angkutan Darat Berbasis Aplikasi di Bandara Bali telah menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan tender sebagaimana disebutkan dalam Perkom No.2 Tahun 2010 dan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 sehingga dalam penyelenggaraan tender tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian, maka PT. Angkasa Pura I (Persero) yang membuat peraturan sendiri terkait penyelenggaraan tender mitra usaha perlu mengedepankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dengan mengatur seluruh prinsip yang disebutkan dalam Perkom No.2 Tahun 2010 dalam peraturan internal perusahaannya tersebut.

---

Tender is one of the activities that required to apply the fair business competition principles through the application of Law Number 5 Year 1999 regarding Prohibition for Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("Law No.5 Year 1999") which aims for every entrepreneur in Indonesia to get the same opportunity in offering goods and services to the consumers. In 2019, PT Angkasa Pura I (Persero) opens up opportunities for ride-hailing companies in Indonesia to cooperate with I Gusti Ngurah Rai Bali Airport in providing online transportation services by holding a Business Partner Tender for Application-Based Land Transportation Services at the Bali Airport. Through the tender process, Grab Indonesia, which is one of the ride-hailing company, was selected as the winner of the tender. Afterwards, Indonesia Competition Commission conducts research to ensure that the process of selecting Grab Indonesia as the winner of the tender has been carried out in accordance with Law No. 5 Year 1999. The results show that the entire Tender process for Application-Based Land Transportation Service Partners at Bali Airport has implemented the fair business competition principles in tender stated in Commission Regulation No.2 Year 2010 and does not violate Article 22 Law No.5 Year 1999, so that the execution of the business partner tender was not found against Law No.5 Year 1999. Based on the research results, PT. Angkasa Pura I (Persero), which makes its own regulations regarding the execution of the business partner tender, needs to feature all of the fair business competition principles in tender stated in Commission Regulation No.2 Year 2010 in their company internal regulations."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai salah satu upaya pencegahan pelanggaran terhadap Hukum Persaingan Usaha dengan menyelenggarakan program kepatuhan hukum persaingan usaha yang terdapat pada negara Malaysia, Singapura dan Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk membuat program kepatuhan hukum persaingan usaha lebih efektif maka harus diadakan kompensasi bagi pelaku usaha yang menyelenggarakannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses one of the efforts to prevent violation of Competition Law by organizing Competition Compliance Program which existed in Malaysia, Singapore and Indonesia. The form of research used in this research is a juridical normative approach with descriptie research typology that aims to provide an overview or formulate the problem in accordance with existing circumstances facts. The results suggest that in order to make the compliance program of business competition law more effective, then compensation must be made for the business actors who execute it. "