Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public private partnership yang belum beroperasi secara komersial. Akibat tidak tersedianya Jaminan Pemerintah, PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif Jaminan Pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Agar proyek public private partnership yang telah berjalan bisa mendapatkan Jaminan Pemerintah maka Pemerintah perlu merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 terkait waktu penyampaian usulan penjaminan; PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif atas Jaminan Pemerintah untuk mengelola risiko akibat tidak adanya Jaminan Pemerintah.

---

This thesis addresses the requirements in law related to Government Guarantee given to infrastructure project in operating phase using public private partnership scheme. This research will be conducted as normative (legal research) with descriptive explanatory design. The research showed that PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as an agency that provides Government Guarantee in Indonesia, cannot give Government Guarantee for public private partnership project in operating phase due to non-compliance with the provision regarding Government Guarantee can only be given to public private partnership project that is still in planning phase. Since no Government Guarantee available, PT Aetra Air Tangerang could use alternative methods to Government Guarantee to protect its interest. Therefore, to make Government Guarantee available to public private partnership project that has been in operating phase the Government should revise provisions in Presidential Decree Number 13/2010 and Presidential Decree Number 78/2010 on when the guarantee proposal should be submitted; PT Aetra Air Tangerang could use the alternative methods to Government Guarantee to mitigate its risk due to the absence of Government Guarantee thereof."

"Kegiatan leasing merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia dan merupakan jenis pengadaan utama yang biasanya dilakukan dalam kegiatan komersil terkait pesawat udara. Perjanjian leasing pesawat udara yang dilakukan di Indonesia cenderung bersifat melintasi batas negara (internasional) sehingga masuk ke dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI yang terdapat dalam skripsi ini diantaranya mengenai status personal badan hukum, pengakuan dan pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement), pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak. Skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif. Skripsi ini juga membahas perbandingan ketentuan hukum Indonesia dengan ketentuan UNIDROIT Model Law on Leasing dan bagaimana leasing internasional diterapkan di Indonesia.

---

Leasing transactions are common commercial practice and is one of the main methods of aircraft financing in Indonesia and around the world. Aircraft leasing agreements in Indonesia commonly have an international or cross-border characteristic, making it a scope of study in Private International Law (PIL). PIL aspects analysed in the thesis includes personal status of legal entities, recognition and enforcement of court judgments, choices of law and forum in a cross-border commercial agreement. This thesis adopts a normative method for research. This thesis also includes a comparison of Indonesian Law and the UNIDROIT Model Law on Leasing and its implementation in international leasing contracts in Indonesia."