Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing banyak terjadi di Indonesia. Pada asasnya perkawinan haruslah berlangsung kekal dan bahagia, namun bagaimana jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran terutama pada saat anak masih di bawah umur, apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah melindungi anak dan bagaimana kedudukan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran? Anak sebagai generasi penerus dan tunas harapan bangsa perlu mendapatkan jaminan perlindungan yang merupakan haknya tanpa ada perbedaan status sosial, politik dan agama. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya baik jasmani maupun rohani, maka diperlukan peraturan yg dapat melindungi mereka dari segala kemungkinan yang berakibat buruk. Perlindungan yang diberikan berlaku juga bagi anak dari perkawinan campuran. Adanya perbedaan kewarganegaraan dari orang tuanya (ibunya) menimbulkan persoalan tersendiri bagi kedudukan anak mengingat perbedaan hukum dari orang tuanya. Sebagai contoh kasus perkawinan campuran dalam skripsi ini dimana pengasuhan dan pemeliharan anak diberikan kepada ibunya. Walaupun anak dalam pemeliharaan ibunya tapi ayahnya tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Untuk kewarganegaraannya Undang-Undang Perlindungan Anak juga sudah mengatur yaitu demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya maka kewarganegaraan Indonesia bisa diperoleh anak, dengan demikian perlindungan terhadap anak dan kedudukan anak tetap terjamin."

"Kasus DMT2 pada anak di dunia meningkat 132,6 ribu anak. Ada 1213 kasus DMT2 pada anak di Indonesia. Manajemen perawatan harian yang dilakukan oleh anak-anak dengan DMT2 membuat stres. Stres yang dialami dapat mengganggu pengendalian penyakit dan tingkat kualitas hidup anak dengan DMT2. Salah satu aspek yang dapat meningkatkan manajemen pengasuhan dan kualitas hidup anak dengan DMT2 adalah ketahanan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat stres, dukungan keluarga dan koping dengan resiliensi pada anak DMT1. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan sampel 36 balita di Jawa. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat stres adalah Area Masalah dalam Diabetes (DIBAYAR), Skala Dukungan Keluarga Diabetes Hensarling (HDFSS), Coping with a Disease (CODI) dan Child & Youth Resilience Measure-Revised Person Most Knowledgeable (PMK-CYRM) untuk mengukur ketahanan. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat stres dengan resiliensi pada anak DMT1 dengan p-value 0,021, OR 5,360 dan α 0,05. Peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pelayanan keperawatan psikologis pada anak DMT1.T2DM cases in children in the world increased by 132.6 thousand children. There are 1213 cases of T2DM in children in Indonesia. The daily care management performed by children with T2DM is stressful. The stress experienced can interfere with disease control and the level of quality of life for children with T2DM. One aspect that can improve parenting management and quality of life for children with T2DM is psychological resilience. This study aims to see the relationship between stress levels, family support and coping with resilience in children with T2DM. This study used a cross sectional design with a sample of 36 toddlers in Java. The instruments used to measure stress levels are the Problem Area in Diabetes (PAID), the Diabetes Hensarling Family Support Scale (HDFSS), Coping with a Disease (CODI) and the Child & Youth Resilience Measure-Revised Person Most Knowledgeable (PMK-CYRM) to measure endurance. The results of the chi-square test showed that there was a relationship between stress levels and resilience in DMT1 children with p-value 0.021, OR 5.360 and α 0.05. Researchers hope that this research can be developed to improve knowledge and psychological nursing services in children with diabetes mellitus."

"Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui perwakilannya di Provinsi Papua, Ombudsman berwenang menindaklanjuti laporan terkait dugaan maladministrasi pada kasus distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera di Kabupaten Jayawijaya dengan menyampaikan saran kepada kepala daerah (Bupati Jayawijaya) guna perbaikan dan penyempurnaan prosedur pelayanan publik yang dikemas melalui suatu kajian sistemik. Adapun kasus tersebut berkaitan dengan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial dalam hal ketidaksesuaian penyelenggaraan distribusi Bansos Rastra sebagai pemenuhan hak atas kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis data sekunder dengan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, pendekatan kualitatif sebagai metode analisis data, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dugaan maladministrasi pada kasus tersebut. Diketahui pula bahwa Ombudsman sebenarnya dapat menggunakan wewenangnya untuk membuat Rekomendasi, agar lebih memiliki daya ikat melalui prosedur lanjutan yang lebih mendesak, sehingga menjamin kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

---

Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state agency that oversees the administration of public services. Through its representatives in Papua Province, the Ombudsman is authorized to proceed on reports related to alleged maladministration in the case of distribution of Prosperous Rice Social Assistance in Jayawijaya Regency by submitting suggestions to the regional head (namely Regent of Jayawijaya) for the improvement and completion of public service procedures that are packaged through a systemic study. That case is related to public services and social welfare in terms of an incompatibility in the distribution of Prosperous Rice Social Assistance as a fulfillment of the rights to the basic needs of people in Jayawijaya Regency with the provisions of the applicable regulations. In this case, the research methods used are normative juridical research forms, descriptive research typologies, secondary data types with document studies as data collection tools, qualitative approaches as data analysis methods, as well as primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of this study, there are some alleged maladministration in the case. It is also known that the Ombudsman can actually use its authority to make Recommendations, to have more binding power through more urgent follow-up procedures, so as to ensure certainty in the administration of public services to achieve equitable social welfare for the people in Jayawijaya Regency."