Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKesehatan merupakan sesuatu yang penting bagi setiap orang, namun tidak sedikit masyarakat yang mengalami berbagai kendala untuk mengakses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini ditanggapi oleh sebagian masyarakat dengan menyelenggarakan pengobatan massal. Berkaitan dengan kegiatan ini, berpotensi terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien, sebagaimana dalam Putusan No. 82/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2010. Penulis akan membahas mengenai pengaturan dan tanggung jawab hukum para pihak dalam pengobatan massal dan kesesuaian antara tanggung jawab dan kewenangan para pihak dalam Putusan No. 82/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskripstif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah adanya pengaturan kewenagan dan tanggung jawab hukum para pihak dalam pengobatan massal. Dalam pelaksanaan sirkumsisi, seharusnya kewenangan ada di dokter berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Dalam putusan No. 82/BDG/K-AD/PMT II/VIII/2010, sirkumsisi dilaksanakan oleh perawat militer tanpa kewenangan dan kompetensi. Saran, sosialisasi berkala terhadap penyedia layanan kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan mengenai kewenangan dan tanggung jawab.

---

ABSTRACTHealth is one of the important things for everyone, but not a few people get an obstacle to access the health facilities they needed. This is addressed by some communities by organizing a mass treatment. Related to that activity , there is the potential for negligence which causes harm to the patient, as in verdict No. 82/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2010. The author will discuss the regulation and legal responsibilities of the parties in the mass treatment and the suitability between the responsibilities and authorities of the parties in verdict No. 82/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2010. This research is using research method of normative juridical, with type of descriptive research.. The conclusion of this thesis is the regulation of authority and legal responsibility of the parties in the mass treatment. In the implementation of circumcision, the authority should be on the doctor, based on Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). In the verdict No. 82/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2010, circumcision is carried out by military nurses without authority and competence. Suggestions, provide a periodic socialization for health providers, medical personnel , and health personnel about the authority and the responsibility. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas masalah hukum perburuhan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlingdungan tenaga kerja.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pemerintah sudah melakukan perlindungan terhadap buruh atau belum."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

"