Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKewajiban mencatatkan saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus Pemegang Saham (DKPS) merupakan kewajiban Direksi Perseroan, demikian dinyatakan dalam Pasal 50 Jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah adanya Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan Terbatas yang bersangkutan. Karena salah satu fungsi dari keberadaan DPS adalah untuk mengetahui jumlah suara yang legal dalam menentukan kuorum rapat dalam pelaksanaan RUPS. Selain itu pentingnya DPS dalam setiap transaksi bisnis suatu perseroan adalah untuk mencegah atau menghindari suatu transaksi yang mencurigakan yang dapat merugikan perseroan, seperti transaski afiliasi, monopoli, insider trading, dll. Namun, selama ini pelaksanaan ketentuan tersebut tidaklah seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang. Pada prakteknya terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi terkait pelaksanaan pengadaan DPS dan DKPS, banyak masyarakat yang masih menganggap hal tersebut bukanlah sesuatu yang urgent atau prinsipil dalam menjalankan suatu perusahaan, sehingga banyak pihak yang mengesampingkan pelaksanaannya, meskipun pada dasarnya sebagaian besar telah memahami arti penting pelaksanaan ketentuan tersebut sebagai suatu kewajiban hukum, maupun dalam konteks bagian dari penerapan teori Good Corporate Governance dan teori fiduciary duty, akan tetapi kesadaran hukum tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan hukum, dimana masyarakat banyak yang memandang ketentuan tersebut bukanlah sebagai ketentuan hukum yang berdaulat.

---

ABSTRACTThe obligation of listing the company share into registration of Shareholders List and The Special Shareholders List to be the responsibility of the executive director, it is clearly stipulated in Article Number 50 Jo. The Article Number 101 the Government Regulation Number 40 The Year of 2007 in regard with the private company. One thing which is to be considered in writing the minute of General Shareholders Meeting, that is availability of the Shareholders List of the mentioned private limited company. By means to conform to the one of the function of Shareholders List is to know the number of legal votings to decide the acceptable condition in executing of the General Shareholders Meeting. Beside, the important of Shareholders List in any business transaction of the Private Limited Company is to prevent or avoid any suspecting transaction which will make the company suffering lost, among others the transaction of affiliation, monopoly, inside trading, etc. But, in the application of that regulation so far it could not meet as determine by the Government Regulation. In working out the terms and condition of it has always founds some constraints which must be faced accordingly in working out to prepare Shareholders List and The Special Shareholders List. Commonly the society look upon and consider it as not urgent or principly in operating the company, therefore many people does not pay attention so much on its terms application. Although as a matter of fact most of the society are quite aware of its importance as the law obligation, in which also in context with apart of Good Corporate Governance and the theory of fiduciary duty, but this awareness of it, is not always follow by the law enforcement, in which most society look upon that terms and condition considered as unofficial legal law."

"ABSTRAKHingga saat ini, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan minimal dua orang untuk membuat sebuah Perseroan Terbatas. Wacana tentang jumlah pendiri sebenarnya telah dibahas oleh para perancang undang-undang sejak diberlakukannya Undang-Undang Perusahaan yang pertama, Undang-undang No. 1 Tahun 1995. Banyak negara juga telah mengizinkan Perusahaan untuk dibuat oleh satu orang. Dengan demikian, dengan menerapkan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan statuta, teoretis, dan pendekatan komparatif, tesis sarjana ini mengeksplorasi dua masalah utama: (1) alasan untuk memungkinkan Korporasi / Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh satu pendiri di Amerika Serikat. Amerika, Singapura dan Belanda, dan (2) apakah ada perbedaan mendasar dari sebuah Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri. Tesis sarjana ini menyimpulkan bahwa alasan untuk mengizinkan Korporasi / Perseroan Terbatas di Negara Pembanding adalah efisiensi biaya, dan tidak adanya keperluan untuk melanjutkan memungkinkan Korporasi / Perusahaan Perseroan Terbatas untuk dibuat oleh beberapa pendiri. Perbedaan mendasar dari Korporasi / Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu pendiri dan beberapa pendiri dapat dilihat dalam proses penggabungan, struktur organ perusahaan, keterbatasan pertanggung jawaban, dan perpajakan. Secara keseluruhan, penggabungan Korporasi / Perseroan Terbatas oleh seorang pendiri tunggal di Negara Membandingkan menguntungkan. Namun, jika regulasi tersebut diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, ada dua hal yang harus diregulasikan: (1) mengenai proses pendirian Perseroan Terbatas, dan (2) perpajakan.

---

ABSTRACTUntil the present time, Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies requires minimum two persons to incorporate a Company. The discourse concerning number of incorporators has actually been discussed by legislators since the enactment of the first Company Law, Law No. 1 Year 1995. Numerous states have also allowed for Companies to be incorporated by one person. Thus, by applying the normative legal research using the statute, theoretical, and comparative approach, this undergraduate thesis explores two main issues: (1) the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by a single- founder in the United States of America, Singapore and the Netherlands, and (2) whether there are fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders. This undergraduate thesis concludes that the rationale to allow Corporations/Limited Liability Companies in the Comparing Countries are cost efficiency, and the lack of need to continue allow Corporations/Limited Liability Companies to be incorporated by multi-founders only. Fundamental differences of a Corporations/Limited Liability Companies incorporated by a single-founder and multi-founders can be seen in the incorporation process, board structure, liability exposure, and taxation. Overall, the incorporation of a Corporations/Limited Liability Companies by a single-founder in the Comparing Countries is beneficial. Although, if the regulation were to be applied in Indonesian legal system, there are two regulations that must be amended; (1) incorporation process, and (2) taxation."

"Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha dimana Perseroan merupakan suatu subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Pengurusan Perseroan Terbatas dilakukan oleh dewan direksi yang wajib menerapkan asas itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berperan memberikan sumbangan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Hanyung Alcobis Co. Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen alat pendingin yang melakukan kontrak penyertaan modal di PT. Hanyung Fujisei yang dalam perjalanannya ternyata barang yang telah disepakati tidak sesuai dengan harga pasar dan mengakibatkan perbuatan melawan hukum didalamnya.

---

Limited Liability Company is a type of business where Company as a law entity who can embed right and liability. Management of the limited liability company execute by board of director, whom must applying good faith and precautionary principle when doing a company management as regulated in Law Number 40/2007. Investment especially foreign direct investment, formed as a limited liability company which role as giving income to national development.

Hanyung Alcobis Co. Ltd. is a company which running its business in produce refrigator component which doing a equity participation contract in PT Hanyung Fujisei, Indonesian limited liability company and on the way of implementation of the contract, capital goods which previously agree are not appropiate with market value and effected unlawful acts."

"mengnai hukum dan tindak hukum."