Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan koleksi perlu dilakukan setiap perpustakaan untuk dapat menyediakan kebutuhan informasi yang tepat guna bagi pengguna yang dilayani perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK. Sebagai sarana yang menunjang misi lembaga induk yakni KPK, Perpustakaan KPK bertanggung jawab untuk menyediakan bahan bacaan yang dapat menumbuhkan sikap antikorupsi pada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara yang dilakukan pada pertenghan Maret 2023 sampai akhir April 2023. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah praktik pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK dilakukan dengan mengacu pada hasil rapat dari kepala bagian pelayanan informasi dan kebijakan publik (PIKP) dengan tim literasi. Alat seleksi yang digunakan dalam pemilihan bahan pustaka adalah katalog online Perpustakaan KPK. Keputusan untuk melakukan seleksi bahan pustaka dilakukan oleh pustakawan dari tim literasi. Pengadaan bahan pustaka dilakukan dengan cara pembelian dan hibah, kegiatan pembelian koleksi dilakukan secara keseluruhan oleh unit pengadaan layanan KPK. Untuk koleksi hibah sebelum masuk perpustakaaan dilakukan penjaringan di unit gratifikasi. Pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK dilakukan berdasarkan pengetahuan pustakawan mengenai kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK telah dilakukan meski dalam praktiknya tidak mengacu pada kebijakan pengembangan koleksi. Saran yang diperlu untuk dilakukan Perpustakaan KPK adalah dengan membuat kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis agar dapat dijadikan acuan atau pedoman pustakawan dalam melaksanakan praktik pengembangan koleksi perpustakaan.

---

Collection development is carried out by each library to be able provide appropriate information for users served by the library. This study describes collection development activities at the KPK Library. As a means to support the mission of the main institution, the KPK Library is responsible for providing reading materials that can foster an anti-corruption attitude in society. This research is qualitative. Data collection for this study was carried out using interviews conducted from mid-March 2023 to the end of April 2023. The findings obtained in this study were that practice of developing collection at the KPK Library was carried out with reference to the result of meeting of heads of information services and public policies (PIKP) with the literacy team. The selection tool used in selecting library materials is the online catalogue of the KPK Library. The librarian decides in selecting library material. The procurement of library materials is carried out by means of purchases and grants, and collection purchasing activities are carried out in its entirety by the KPK services procurement unit. For the collection of grants before entering the library, screening is carried out in the gratification unit. Collection development at the KPK Library is carried out based on librarian knowledge regarding library collection development activities. The conclusion in this study indicate that collection development at the KPK Library have been carried out even though in practice they do not refer to collection development policies. The suggestion that the KPK Library needs to make a collection development policy so that it can be used as a reference or guide for librarians in carrying out library collection development practices."

"Skripsi ini membahas mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar, dimana Satgas Saber Pungli memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan pungutan liar, sedangkan KPK juga mempunyai wewenang operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus operasi tangkap tangan KPK kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen pada tahun 2018. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengapa terjadi tumpang tindih terhadap pemberantasan pungutan liar antara Satgas Saber Pungli dan KPK, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam hal pemberantasan pungutan liar. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa Satgas Saber Pungli dan KPK perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi pungutan liar dan kedua pihak perlu untuk menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang tumpang tindih tersebut.

---

This thesis discusses the Task Force to Clean Up Illegal Levies (Satgas Saber Pungli) and the Corruption Eradication Commission (KPK) which have overlapping authority in terms of eradicating criminal acts of corruption with an illegal levy mode, where the Saber Pungli Task Force has the authority to conduct hand arrest operations. in the effort to eradicate illegal levies, while the KPK also has the authority to catch hand in the effort to prosecute corruption. To make it easier to understand, this thesis takes the example of the case of the arrest of the head of the Sukamiskin Penitentiary (Kalapas), Wahid Husen in 2018. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law that regulates the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating criminal acts. corruption by way of extortion. The main problem in this thesis is why there is an overlapping authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating corruption by using illegal fees, then how is the implementation and regulation of these overlapping powers. The purpose of this study was to determine the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in terms of eradicating illegal fees. The research result of this thesis is that the Saber Pungli Task Force and the Corruption Eradication Commission need to clearly regulate the overlapping authority in handling illegal extortion corruption cases and the two parties need to determine the appropriate form of regulation to regulate this overlapping authority."

"ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas obyek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan a quo telah tepat menempatkan KPK sebagai obyek hak angket DPR? Bagaimana implikasi Putusan a quo berkaitan penggunaan hak angket DPR kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi? Penelitian doctrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, pertimbangan Hakim Konstitusi khususnya pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar Putusan a quo tidak tepat menempatkan KPK sebagai obyek hak angket DPR dikarenakan pertimbangannya tidak memiliki konsistensi terhadap makna independen yang dimiliki KPK bahwa posisi KPK berada di ranah eksekutif, sehingga tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Pertimbangan yang tidak konsisten dibarengi tidak dibedahnya makna "hal penting, strategis, dan berdampak luas" sebagai kriteria dipergunakannya hak angket DPR. Kedua, implikasi putusan a quo terhadap penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah dapat terganggunya status independensi KPK. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK secara eksesif dapat merintangi, mempolitisasi kasus pemberantasan korupsi yang ditangani KPK. Diperlukan penegasan pembatasan penggunaan hak angket DPR khususnya kepada tugas KPK dalam bidang yudisial, serta pengekangan diri panitia angket DPR untuk tidak memasuki batas-batas yang ditentukan hukum."

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, yang senantiasa ingin terbuka dan transparan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat memerlukan sebuah infrastruktur Jaringan Telepon Intra Organisasi (JTIO) yang tangguh dan terintegrasi. Untuk itu dilakukan sebuah perencanaan proyek untuk mengembangkan suatu aplikasi sistem informasi call center yang berbasis IP Telephony, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan sistem pelaporan dan pengaduan dari masyarakat terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi. Tahapan penelitian yang dilakukan pada kajian ini meliputi: studi literatur terhadap teknologi Private Automated Branch Exchange-PABX dan teknologi IP Telephony; analisa keuntungan dan kelemahan antara kedua teknologi tersebut; analisa dan perencanaan kebutuhan pengguna dengan memperhatikan kondisi sistem informasi eksisting yang sudah diterapkan; hingga perencanaan proyek dengan menggunakan konsep project management melalui penerapan 4 (empat) knowledge area management yakni: manajemen ruang lingkup proyek (scope), manajemen waktu proyek (time), manajemen biaya proyek (cost) dan manajemen resiko proyek (risk). Dan juga membahas perubahan-perubahan (change) yang terjadi setelah dilakukannya implementasi aplikasi sistem informasi call center yang baru.

---

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) is one of law enforcement institutions in Indonesia, with mission to eliminate corruption in an open way and transparency. The institution needs telephone network infrastructure among organizations which is reliable and integrated for doing the mission. A project planning is required in order to improve a call center information system application based on IP Telephony project. This is to increase report service system from society regarding corruption activities. This research is included: study of literature to PABX technology and IP Telephony technology; analysis of strength and weakness between both technology; user requirement analysis and planning which is focus on existing information system applied; project planning consist of four knowledge areas management, they are project scope management, project time management, project cost management and project risk management, a call center information system being implemented, the change discussed."

"Ketika Indonesia ditahbiskan menjadi negara ketiga paling korupsi didunia, mengherankan tidak ada yang heran sama sekali. Seakan semua fenomena ini sudah being firr granted yang tidak perlu di perdebatkan lagi di negara yang "berdasar pada hrrkum dan bukan pada kekuasaan" seperti yang diamanatkan oleh Konstitusinya. Ketidakherananan publik pada tingkat korupsi, oleh karenanya seringkali diikuti oleh apatisnie akan kemainpuan sistem hukum dan budaya yang ada untuk memberantas korupsi. Apatisme ini tidaklah berlebihan apabila dititik dari track record penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, sehingga muncullah sarkas bahwa "Indonesia adalah negara yang sangat tinggi korupsinya namrm tidak ada koruptornya". r Korupsi di Indonesia yang tetjadi dalam 30 tahun keluarga Soeharto dan kroninya membuat masyarakat tercengang: Setelah Orde Baru berlalu, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kesadaran pemerintah bahwa "disamping krisis ekonomi yang dirasakan nyata oleh masyarakat, terdapat pula krisis hukum yang sudah sarnpai tahap rnenyedihkan Korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan dan merusak sistem perekonomian dan macyarakat dalam skala besar. Pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu tidak ierjangkau oleh undang-undang yang ada dan selalu berlindung dibalik asas Iegalitas karena pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karekateristik high level educated dan status dalam kehidupan masyarakat.Berdasarkan pemahaman terhadap masalah tersebut diatas, pemerintah dan Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat} telah membentuk dan mensahkan Undang-Undang No: 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kebijakan ini merupakan "political will" dari pemcrintah dengan suatu tekad dengan membentuk suatu badan anti korupsi untuk meinberantas segala bentak penyelewengan dan korupsi yang terjadi selama 3 dasawarsa ini, demi menyelamatkan kcuangan dan pcrekonomian negara guna mewujudkan aparatur pemerintah dan aparat penegak kukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme."