Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hakekat dasar dari pembangunan suatu bangsa dimanapun di dunia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui cara yang dianggap paling sesuai dengan kernampuan serta sumber daya bangsa itu sendiri. Dinamika dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan perencanaan, strategic koordinasi serta pengawasan yang cermat. Upaya pemerintah tersebut juga akan sia-sia bila rakyat tidak mcmberikan dukungan sepenuhnya. Empat Modernisasi, merupakan tujuan pembangunan nasional Republik Rakyat Cina untuk mewujudkan masyarakat sosialisme pada akhir abad ke 20. Pencanangan pola pcmbangunan jangka panjang ini dirnulai secara resmi sctelah diadakan revisi terhadap Konstitusi tahun 1954 dan tahun 1975. Dalam Konstitusi tahun 1978, pola pembangunan jangka panjang Republik Rakyat Cina memasuki era baru, yang sebelurnnya radikalisme merupakan ciri khas, kini semangat reformis menjadi dasar bagi pola pembangunan.Pemimpin Republik Rakyat Cina, Deng Xiaoping menerapkan strategi pembangunan yang berbeda dari pendahulunya, Mao Zedong. Pada prinsipnya apa yang menjadi tujuan bagi keduanya adalah sama, tetapi pembahan strategi tersebut juga akan mcmbawa pengaruh pada pcrubahan esensi dasar pola pembangunan Republik Rakyat Cina dalam jangka panjang."

"Front National (FN) adalah satu-satunya partai politik ekstrim kanan di Prancis. Partai ini didirikan pada tahun 1972 oleh Jean-Marie Le Pen. FN adalah sebuah partai yang memiliki sifat ultranasionalis dan rasis, sifat-sifat yang jauh bertolak belakang dengan nilai-nilai demokratis yang menjadi salah satu ciri pemerintahan Republik V. Partai ini lahir dan bertahan hingga kini karena perasaan tidak aman dan tidak percaya yang dirasakan oleh sebagian penduduk Prancis dalaan menghadapi berbagai permasalahan besar di Prancis seperti masalah pengangguran dan imigran.Dengan mengangkat kedua permasalahan itu, FN banyak mendapat dukungan dari penduduk di daerah-daerah pinggiran kota yang sensitif terhadap masalah imigran. FN, yang ingin memelihara identitas nasional Prancis, tidak mau menerima keberadaan orang asing, terutama sekali mereka yang datang dari luar Eropa, karena dianggap dapat merusak identitas bangsa Prancis (kulit putih dan beragama katolik). FN juga jelas-jelas menentang asas kesamaan semua individu seperti yang tercantum dalam La Declaration des droits de l`homme et du citoyen karena pengakuan kesamaan tersebut dianggap dapat merusak kemurnian negara Prancis.Di tengah-tengah sikap sebagian besar masyarakat Francis yang justru mengakui hak-hak orang lain dan tidak menyukai pembedaan perlakuan berdasarkan ras, FN justru lahir dan masih tetap bertahan hingga sekarang. Sifat-sifat itulah yang kemudian membuat FN menarik untuk diteliti lebih jauh. FN menjadi sebuah fenomena yang unik dalam kehidupan politik Francis yang demokratis."

"Studi ini mengangkat gerakan kemerdekaan Korea sebagai tema besar penelitiannya, dengan fokus utama pada kemelut ideologi yang terjadi di antara faksi-faksi pejuang kemerdekaan. Semenjak tahun 1919, gerakan kemerdekaan yang berusaha memerdekakan Korea dari penjajahan Jepang terus bermunculan dan masif. Gerakan yang cenderung sporadis membuat banyak organisasi muncul. Setidaknya ada dua organisasi besar yakni Pemerintahan Provisional Korea dan Partai Komunis Korea. Kedua organisasi ini sama-sama melakukan gerakan kemerdekaan namun dilandasi oleh ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi yang mendasar ini membuat kedua kubu merasa memiliki hak atas tanah Korea setelah kemerdekaan. Pada tahun 1948 kedua kubu tidak menemui titik temu dan membuat pemerintahannya masing-masing. Inilah cikal bakal terbentuknya dua bangsa di satu Korea dan munculnya Perang Korea. Studi ini berusaha menggali lebih dalam penyebab friksi yang terjadi di antara kedua kubu dengan menelusuri sumbangsih kedua pihak dalam gerakan kemerdekaan Korea. Studi ini sendiri menggunakan metode sejarah dengan konsep "bangsa" dari Benedict Anderson sebagai alat bantu untuk memahami peristiwa sejarah yang ada.

---

The major theme of this thesis is the Korean independence movement as its main focus is on ideological upheaval that take place among the factions of independence activists. Since 1919 the independence movement which sought to liberate Korea from the Japanese occupation continued to emerge and was massive. Movements that tend to be sporadic make many organizations emerge. There are at least two major organizations namely the Korean Provisional Government and the Korean Communist Party. Both of these organizations together carried out the independence movement but were based on different ideologies. These fundamental ideological differences make both side feel that they have ownership of Korean land after independence. In 1948 the both organization did not meet the common ground and made their respective governments. This stagnation led to the formation of two nations in one Korea and the rise of the Korean War. This thesis tries to dig deeper into the causes of friction between the two organizations by tracing the contributions of the two parties in the Korean independence movement. This study itself uses the historical method with the concept of "nation" from Benedict Anderson as a main concept to understand what happened in Korea."

"Dipilihnya Partai Indonesia Raja ( Parindra ) sebagai obyek skripsi ini, tidak lain karena sesudah tahun 1935, Parindra memperlihatkan sebagai suatu organisasi politik yang menonjol. Sebagai organisasi yang bersifat kooperatif banyak menentuken arah politik terhadap perjuangan melawan penjajahan. Hal ini dapat dimungkinkan karena sikap Pemerintah Hindia Belanda yang menekan gerak langkah organisasi-organisasi yang berasaskan non kooperatif. Sehingga organisasi-organisasi seperti Partai Nasional Indonesia (P.N.I) den Partai Indonesia (Partindo), tidak dapat melakukan tugas-tugasnya lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sekitar periode tiga puluhan kehidupan pergerakan sangat mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh organisasi-organisasi yang berasaskan kooperatif seperti Budi Utomo (B.U) den Persatuan Bangsa Indonesia (P.B.I.) untuk menggalang persatuan yang kemudian terwujud dalam Parindra. Dengan penggabungan organisasi-organisasi lainriya dalam tubuh Parindra, sedikit banyak telah terwujud peningkatan perjuangan ketingkat yang lebih luas, sesuai dengan aspirasi nasional pada masa itu. Organiaasi-organisasi yang bersifat regiosentris dan ethnosentris seperti Tirtajasa, Serikat Sumatra, Serikat Minahasa dll..."