Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian grasi merupakan kekuasaan prerogatif Presiden. Keberadaan grasi sebagai kekuasaan yang absolut dan mutlak, dapat mengubah keputusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Dengan adanya perubahan UUD 1945, maka kekuasaan ini tidak bersifat mandiri lagi karena dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan grasi dalam UUDNRI 1945, bagaimanakah pelaksanaan kekuasaan presiden dalam pemberian grasi dan hambatan dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2010 dan bagaimanakah dengan pengaturan dan perbandingan grasi di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, syarat adanya pertimbangan meningkatkan peran MA dalam menjalankan mekanisme checks and balances, namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden. Kedua, dalam kurun waktu tahun 2010 terdapat 191 permohonan grasi dan 62 Keppres grasi dengan prosentase Presiden dalam hal memperhatikan pertimbangan MA sebesar 85,5% dan prosentase tidak memperhatikan pertimbangan MA sebesar 14,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan MA cukup berpengaruh dalam sebuah pengambilan keputusan grasi oleh Presiden. Ketiga, Pelaksanaan grasi di negara Amerika, Kanada dan Filipina berbeda dengan di Indonesia, ketiga negara tersebut telah memiliki standar operasional pemberian grasi dan dilakukan tanpa pertimbangan dari cabang lembaga kekuasaan lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

---

Granting pardon is a prerogative power of the President. The existence of clemency as absolute and independent power, can change the judge's decision. With the amandement of UUD 1945, then this rule no longer be independent because it is done by taking into consideration the Supreme Court. The problems that were analyzed in this study is about the implementation of clemency in the UUDNRI 1945, how the implementation of the president's powers in granting pardons and constraints in during the administration of President Susilo Bambang Yudhoyono in the period 2004 to 2010 and how the arrangement and comparison of clemency on other countries. Research results showed that the first requirement to take into account increases the role of the Supreme Court in the running mechanism of checks and balances, but does not reduce the power of the President. Second, in the period of 2004 -2010 there were 191 requests for clemency and 62 Keppres, the percentage of President in terms of taking into consideration the Supreme Court for 85.5% and the percentage is not taking into consideration the Supreme Court by 14.5%. This suggests that consideration of the Supreme Court is quite influential in a decision-making clemency by the President. Third, implementation of the clemency in the United States, Canada and the Philippines differ from those in Indonesia, three countries have operational standards and granting pardons made without consideration of other branches of power institutions. This research used normative juridical methods with legislation approach, comparative approach and concept approach. Type of data used is secondary data. The secondary data obtained through library research and analyzed descriptively."

"Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaannya hingga saat ini telah mempertahankan posisinya yang terus mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk kolonialisme yang dilakukan Israel. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD RI 1945, yang menegaskan prinsip Indonesia untuk terus memerangi segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Namun seiring dengan memasukinya Era Reformasi, dukungan yang diberikan terlihat tidak terlalu signifikan, terutama pada masa transisi. Dukungan baru mulai terlihat secara signifikan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam artikel ini penulis meneliti berbagai bentuk dukungan yang diberikan Pemerintahan Presiden SBY dan berharap dapat melihat signifikansinya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan ditulis menggunakan metode sejarah. Pengumpulan sumber data berupa surat kabar, buku, serta jurnal yang diperoleh dari koleksi pribadi, koleksi Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasional, Litbang Kompas, langganan surat kabar dan juga yang diperoleh secara daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi dari dukungan dan bantuan yang diberikan memang mengalami peningkatan pada masa Presiden SBY. Namun signifikansi tersebut belum cukup memberikan dampak yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

---

Indonesia, since its independence was declared until now, has maintained its position of continuing to support Palestinian independence and condemning colonialism carried out by Israel. This is in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which emphasizes Indonesia's principle of continuing to fight all forms of imperialism and colonialism. However, as we entered the Reformation Era, the support provided did not appear to be very significant, especially during the transition period. Support only started to appear significantly during the time of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). In this article the author examines the various forms of support provided by President SBY's government and hopes to see their significance in the struggle for Palestinian independence. This type of research is qualitative research and is written using historical methods. Collecting data sources in the form of newspapers, books and journals obtained from personal collections, UI Library collections, National Library, Kompas Research and Development, newspaper subscriptions and also those obtained online. The results of this research show that the significance of the support and assistance provided has indeed progressed during the time of President SBY. However, this significance is not enough to have a big impact on the struggle for Palestinian independence."

"Sebagai Presiden ke-6 dan elit partai, Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang dikenal dengan nama SBY, memiliki cara yang unik untuk mengekspresikan perasaannya, yaitu dengan bermusik dan menulis lagu. Selama dua periode kepresidenan, empat album dan satu album instrumental telah lahir. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tiga aspek psikologis pada SBY melalui lirik lagunya. Aspek-aspek tersebut adalah emosi, prestasi dan harmoni. Sebanyak 23 lagu yang ditulis oleh SBY dikumpulkan untuk kepentingan analisis. Tiga studi telah dilakukan untuk menganalisis aspek psikologis dalam lirik lagu SBY. Pertama, analisis dengan AK untuk mengidentifikasi valensi dan arousal dalam setiap lagu dengan metode word count. Kedua, analisis ALK untuk mengidentifikasi valensi dan arousal di setiap lagu dengan penilaian manusia. Ketiga, dengan melibatkan expert untuk menilai kata yang paling sering muncul pada lagu SBY. Studi menunjukkan selama tahun 2006 hingga 2014, album lagu SBY memiliki muatan valensi positif yang konstan dan peningkatan level arousal. Selain itu, analisis EJ menunjukkan bahwa kata dominan menggambarkan aspek prestasi dan harmoni.

---

As the 6th Indonesian President and party's elite, Susilo Bambang Yudhoyono, also known SBY, has unique way to express his feeling, by playing music and writing songs lyrics. For over two presidency periods, four albums and one instrumental album has been produced. This study aims to identify three psychological aspects on SBY through his songs lyrics. Those aspects are emotion; achievement and harmony. For over 23 songs written by SBY has been collected for analyzing purposes. Three studies have conducted to analyze psychological aspects from SBY's lyrics. The first is AK (Algoritma Kata) to identify valence and arousal in every song using word count method. Second is ALK (Analisis Lirik Keseluruhan), to identify valence and arousal in every song using human evaluation. The third is by using expert judgment (EJ) to analyze dominant words that emerges in all lyrics. Current study shows that from 2006 to 2014 SBY's song albums contain constant positive valence and increase in the level of arousal. Beside that, EJ method shows that dominant words represent achievement and harmony."

"Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil memenangkan pemilihan umum presiden secara langsung (Pilpres) pertama kali dalam sejarah Indonesia pada Pemilu 2004. Kemenangan S8Y yang berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla (JK) itu menunjukan fenomena Baru dalam babak kehidupan politik di Indonesia.Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi komunikasi politik SBY, terutama strategi dan manajemen tim kampanye SBY datam Pilpres 2004. Beberapa aspek yang tercakup di dalamnya, antara lain bagaimana susunan tim kampanye, strategi karnpanye dan pelaksanaanya, hingga mampu meraih kernenangan dalam Pilpres. Tujuanya adalah memberikan gambaran (deskripsi) secara umum dan menganalisis secara evaluatif stnuktur dan kerja tim sukses SBY tersebut.Penelitian yang dilakukan menggunakan perrdekatan kualitatif. Pengurnpulan data dilakukan melalui wawancara tak berstruktur, tapi fokus pada permasalahan. Pengambllan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen. Metode evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses (berdasarkan Cara atau proses komunikasi) dan basil atau dampak dari proses komunikasi tersebut.Hasil penelitian menunjukan, strategi kampanye politik SBY -JK cukup efektif dan optimal. Dari evaluasi yang dilakukan, strategi kampanye yang dilakukan rnampu memilih isu-isu sensitif yang menjadi harapan masyarakat, strategi pencitraan dan pemasaran SBY cukup berhasil dalam mempopulerkan dan menghasilkan nilai positif untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden.Pencitraan melalui media massa mampu membangun popularitas dan opini positif terhadap SBY-JKC. Di dalamnya, termasuk melakukan kontra opini terhadap kampanye negatif (negative care aign).Persoalan yang perlu dibenahi dalam strategi kampanye SBY adalah terus melakukan evaluasi terhadap isu-isu sensitif yang menjadi harapan masyarakat, perneliharaan popuiaritas melalui pencitraan dan image positif, dan melakukan evaluasi dan perencanaan pendekatan kepada pemilih secara matang. Penyusunan strategi dan perencanaan kampanye harus di!akukan secara lebih baik, harus dilakukan evaluasi popularitas dan opini positif melalui penatraan positif, dan kreativitas dalam kampanye perlu terus dikembangkan.Dan aspek implikasi akademis, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan perbaikan kansep strategi dan manajemen kampanye SBY di masa depan. Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis untuk bahan pertimbangan memformulasikan strategi seorang kandidat presiden."

"ABSTRAKSebagai rangkaian kunjungannya ke Amerika Serikat, setelah menghadiri forumG-20, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato diUniversitas Harvard. Salah satu tujuannya adalah merespons pidato pidatoBarrack Obama di Kairo. Dalam pidato yang berjudul ?Toward Harmony amongCivilizations? tersebut, SBY menyampaikan sembilan langkah yang dapatditerapkan untuk mencapai keharmonisan antar peradaban. Selain penjabaranlangkah-langkah tersebut, SBY juga membangun retorika hubungan komunitasMuslim, terutama Indonesia, dengan Amerika. Penelitian ini mencobamenjabarkan formasi retorika, strategi, serta motivasi yang dibangun oleh SBY.Dengan pendekatan analisis wacana kritis dengan didukung oleh teori benturanperadaban, penelitian ini menemukan adanya kecenderungan untuk memperkuatcitra Indonesia di mata dunia alih-alih memposisikan Islam sebagai rekanAmerika dalam mencapai perdamaian dunia.

---

AbstractAfter attending the G-20 forum, the president of Indonesia, Susilo BambangYudhoyono (SBY) gave a speech in Harvard University as one of his activities inthe United States of America. It is also a response to Barrack Obama?s speech inCairo. Through his speech, which titled ?Toward Harmony among Civilizations?,SBY presented nine imperatives to achieve harmony. Besides, he also builtrhetoric of relationship between Muslim community, especially Indonesia, andAmerica. This study aims to elaborate rhetoric formation, strategy, and motivationwhich are built by SBY. By using critical discourse analysis approach and clash ofcivilization theory, it discovers that there is a tendency to strengthen the image ofIndonesia instead of arranging Islam as a partner of America to attain world?speace."

"Perseteruan antara KPK dan POLRI merupakan salah satu kejadian yang menimbulkan gejolak politik dan sosial karena menyangkut komitmen dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi sehingga keberhasilan penyelesaiannya sangat berpengaruh pada image dan dukungan publik pada pemerintah. Dengan menggunakan teori dramatisme, penelitian ini mendeskripsikan aspek dramatik dalam retorika Presiden Jokowi dan Presiden SBY dalam menyelesaikan konflik KPK - POLRI. Dalam dramatisme, retorika dianalisis berdasarkan lima elemen dramatistik (dramatisic pentad) yaitu scene, act, agent, agency dan purpose sehingga dapat diketahui konteks (guilt) dan menilai motif (motives) yang mendasari retorika tersebut serta elemen apa yang menjadi kunci persuasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola retorika tidak ajeg, tetapi mengikuti guilt yang dialami. Ketidakajegan tersebut dapat dilihat dari bagaimana Presiden menentukan kelima unsur dramatistic pentad dalam retorikanya serta unsur-unsur mana yang ditonjolkan sebagai kunci persuasi.

---

The enmity of KPK and POLRI is one of the most intensious political and social event because of its importance for struggling of corruption erradiction. Its solution will have great impact on government image and public support. By using dramatism theory, this research describes the dramatic aspects of rhetoric of President SBY and President Jokowi in resolve the conflict. The rhetoric was analyzed using dramatistic pentad that contains five elements of drama: act, scene, agent, agency, and purpose in order to determine kind of guilt and motives underlied the rhetoric and to determine the key element for persuasion. The results shows that there is no persistency in rhetorical pattern but based on guilt. The impersistence could be found in how President define the dramatistic pentad in its rhetoric and which elements stresses over the other four.dramatism, dramatistic pentad, President’s rhetoric, persuasion."