Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku dokumentasi yang lengkap dan praktis ini mengenai Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Padjak.Ternyata bahwa dalam menafsiran dan memberikan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh para wajib pajak belum tercapai suatu keseragaman, maka dalam rangka penafsiran dan pelaksanaan pengampunan pajak yang seragam untuk seluruh Indonesia itulah buku ini dikeluarkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimuat pada buku ini adalah berasal dari pertanyaan para wajib pajak pada ceramah dan penjelasan yang diadakan oleh Inspeksi Keuangan Djakarta dan dari para Inspeksi Keuangan dibeberapa daerah dalam memberikan penjelasan kepada para wajib pajak."

"

Nama : Reysena Widya Lestari

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih antara Nilai Asuransi yang Dibayarkan Konsumen dan yang Disetorkan kepada Perusahaan Asuransi oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018)

Jasa Pembiayaan Konsumen merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen dihadapkan pada risiko hilang atau rusaknya barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan, dan untuk menanggulangi kerugian akibat timbul nya risiko tersebut, perusahaan pembiayaan konsumen mengalihkannya kepada perusahaan asuransi umum dengan membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Sebagai pengguna jasa asuransi kendaraan bermotor dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen seringkali mendapatkan diskon premi asuransi. Terkait hal tersebut terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018 yang mempermasalahkan diskon premi asuransi yang merupakan selisih antara nilai premi yang dibayarkan konsumen dengan yang disetorkan kepada perusahaan asuransi yang menurut Direktur Jenderal Pajak merupakan Imbal Jasa atas jasa keperantaraan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahanbahan kepustakaan. Selisih nilai premi antara yang dibayarkan konsumen dengan yang disetorkan kepada perusahaan asuransi merupakan diskon premi asuransi yang tidak dapat dikenakan PPN. Oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018 menolak Banding dari PT Suzuki Finance Indonesia, maka PT Suzuki Finance Indonesia tetap berkewajiban membayar PPN terhutang.

---

Name : Reysena Widya Lestari

Study Program : Law

Title :Analysis of Value Added Tax Imposition on the Difference between The Value of Insurance Received from Consumers and The Value of Insurance Paid to Insurance Company by the Financing Company (Study Tax Court Decision Number PUT-116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018)

Consumer Financing Services are services that are not subject to value added tax, as regulated in the provisions of Article 4A paragraph (3) letter d of Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services. In carrying out its business activities, consumer finance companies are faced with the risk of loss or damage to goods that are the object of the financing agreement, and to overcome losses due to those risks, consumer finance companies transfer them to general insurance companies by entering into vehicle insurance agreements. As users of vehicle insurance services in conducting their business activities, consumer finance companies often get insurance premium discounts. Related to this, there is a Tax Court Decision Number PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB of 2018 that disputes the insurance premium discount which is the difference between the value of the premium paid by consumers and those paid to insurance companies according to the Director General of Taxes are intermediary services. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with qualitative approach, and using library materials. The difference in premium value between the consumer pays and the value of insurance paid to the insurance company is a discount on insurance premiums that is not subject to VAT. Because the Decision of the Tax Court Number PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB of 2018 rejected the appeal from PT Suzuki Finance Indonesia, PT Suzuki Finance Indonesia is still obliged to pay the outstanding VAT.

"

"Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang di duga melakukan suatu tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum adalah sebagai bentuk penghargaan atas hak-hak asasi manusia yang telah menjadi norma hukum internasional. Dalam hukum positif nasional kita, pengaturan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) adalah merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No.14 tahun 1970 juncto Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan Pengaturan Penyidikan pada tindak pidana perpajakan, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang No.28 tahun 2007 yaitu yang berwenang untuk melakukan Penyidikan tindak pidana perpajakan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana di bidang pajak. Proses Penyidikan tindak pidana perpajakan diatur melalui KUHAP, Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan serta Keputusan Kapolri No.Pol SKEP/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya terkait tentang Koordinasi dan Pengawasan serta Pembinaan Teknis Penyidik Polri terhadap Penyidik PNS. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini mencoba menjawab permasalahan bantuan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan tindak pidana perpajakan serta Proses penyidikan tindak pidana perpajakan dan upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap tindakan Penyidik PNS Pajak yang tidak memberi kesempatan atau menolak tersangka untuk di dampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan penyidikan. Dengan adanya usaha maksimal untuk memberikan bantuan hukum kepada orang atau badan yang diduga melakukan suatu tindak pidana perpajakan, diharapkan hak-hak tersangka mendapat bantuan hukum bisa dilakukan secara tepat dan optimal. Demikian juga sebagai upaya tindakan preventif dan represif terhadap pelaku tindak pidana penggelapan atau penyimpangan pajak, sehingga mampu meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak."

"Dalam pelaksanaannya, proses pemungutan pajak oleh Fiskus tidak selamanya berlangsung mulus, adakalanya proses pemungutan tersebut bergejolak sehingga menimbulkan sengketa antara Fiskus dengan Wajib Pajak. Keberadaan dan kedudukan Pengadilan Pajak dalam Undang-undang adalah untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, melakukan pemeriksaan, dan memutus sengketa pajak bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan. Pengadilan Pajak berfungsi sebagai peredam gejolak sekaligus sebagai pengawal proses pemungutan pajak sehingga jumlah penerimaan pajak yang masuk ke kas negara merupakan jumlah yang neto atau jumlah yang bersih dari sengketa. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa Wajib Pajak lebih banyak memenangkan persengketaan pajak di Pengadilan Pajak dibandingkan Fiskus.Penelitian ini mengkaji tentang penyebab permohonan banding Wajib Pajak dimenangkan di Pengadilan Pajak yang artinya Wajib Pajak memenangkan persengketaan di Pengadilan pajak dan upaya-upaya DJP untuk meminimalisir hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan agar DJP meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan penelitian keberatannya dengan mengimplementasikan prinsip reward and punishment dimana DJP tidak perlu lagi menggunakan realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan sebagai alat ukur kinerja, DJP melakukan pertemuan rutin secara periodik dengan Pengadilan Pajak sehingga terbentuk kesepahaman yang sama tentang suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, DJP langsung menggunakan hasil evaluasi Putusan Pengadilan Pajak untuk merevisi suatu peraturan yang dianggap tidak adil dan membuat peraturan terhadap suatu proses bisnis yang belum diatur, dan DJP melakukan pembahasan dengan Pengadilan pajak untuk menciptakan sinergi mengenai penilaian pembuktian.In practice, the process of tax collection by the tax authorities do not always go smoothly, sometimes the process of collecting is volatile, giving rise to disputes between tax authorities and taxpayers. The existence and position of the Tax Court in the Law is to implement the judicial authorities, conduct, and decide tax disputes for taxpayers who seek justice. Tax court serves as a dampening volatility as well as the guardian of the tax collection process so that the amount of tax revenue coming into the state treasury is the net amount or the amount exclude the dispute. Based on existing data, more taxpayers wins tax dispute in the Tax Court than the tax authorities.

This research examine the causes of Taxpayers appeals won in Tax Court which means taxpayers won the dispute in Tax Court and DJP efforts to minimize that. This research is a qualitative research with descriptive design.

Result of the research suggest DJP improve the quality of the tax audit or verification result and objection settlement by implementing the rewards and punishment principle where DJP no longer necessity to use actual revenues from the tax audit or verification results as a performance measurement tool, DJP periodically conduct regular meetings with the Tax Court to form a same understanding of tax regulations, DJP immediately tap the evaluation result of Tax Court Decision to revise a regulation that are considered not fair and make new regulation against a business process which not yet regulated, and DJP make a discussion with Tax Court to create synergy about assessment of the evidence."