Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur. Roya Partial diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Dimana untuk dapat diadakan Roya Partial harus diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Namun, terdapat permasalahan yakni adanya ketentuan yang bertentangan yaitu dalam Pasal 124 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Roya Partial tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu dalam APHT. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pelaksanaan Roya Partial di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur dengan adanya perbedaan dasar hukum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

---

This thesis discusses the implementation of Mortgage Partial Deletion at Land Office of East Jakarta. Partial Deletion is regulated in article 2 Law Number 4 of 1996 about Mortgage Right Over Land and Land-Related Objects. Partial deletion must be promised before in Deed of Mortgage (APHT). However, there are problem about contradictory regulations in article 124 Paragraph (2) the Agrarian State Minister Regulation/Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration (`Agrarian State Minister Regulation No. 3/1997`), there are provisions stating that Partial deletion does not need to be promised before in deed of Mortgage (APHT). This thesis will be discussed about the implementation of partial deletion at Land Office of East Jakarta with differences in legal basis in the Law Number 4 of 1996 about Mortgage Right Over Land and Land-Related Objects and the Agrarian State Minister Regulation/Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration."

"ABSTRAKPada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pdt.G/2013/PN.PTBahwa dalam perkara tersebut telah terjadi jual beli antara Penggugat danTergugat I amp; Tergugat II, jual beli tersebut telah dimuat ke dalam akta jual beli,setelah terjadi jual beli, Tergugat I amp; Tergugat II membujuk Penggugat yangsedang kesulitan keuangan untuk dapat memeriksa sertipikat atas jual beli tersebutapakah dapat dijadikan jaminan/agunan, namun Penggugat hanya memberi izinsebatas memeriksa apakah sertipikat tersebut dapat dijadikan jaminan/agunan,akan tetapi Penggugat kemudian mengetahui jika sertipikat tersebut telahdijaminkan dan dibebani hak tanggungan dengan melawan hukum dan tanpasepengetahuan Penggugat kepada pihak Bank BTN. Majelis hakim PengadilanNegeri Pati memutus bahwa jual beli tersebut adalah sah dan menyatakan batalhak tanggungan serta menghukum kreditur untuk menyerahkan sertipikat atasbenda jaminan. Bahwa dengan diputusnya putusan tersebut, hak tanggungan atasbenda jaminan dianggap batal, dan dari pembatalan ini membawa akibat bagibeberapa pihak.

---

ABSTRACTOn the jurisprudence of Pati Distric Court Number88 Pdt.G 2013 PN.PT. there has been a sale and purchase between the seller andthe buyer, that transaction has been included in the deed of sale. After thattransaction, the seller persuade the buyer who are in need of money to be able tocheck the certificate of the transaction whether it can be used as collateral or not,and the buyer only purchases limited permission to check whether the certificatecan be used as collateral, but it turns out the buyer than finds out if the certificatehas been pledged and burdened by the mortgage by unlawfully without knowingof the buyer to the Bank of BTN. Panel of judges at Pati Distric court hasjudgement that buying and selling is legitimate and cancel the mortgage right andpunish the creditor to submit the certificate of the guarantee object. However withthat judgement, the mortgage right of the guarantee object considered cancel, andfrom this cancellation, has give the effect to some parties."

"Contents: 1. Recht en burgerlijk recht in het algemeen ; 2. Personen en familierecht ; 3. Zakenrecht ; IV. Erfrecht ; V. Verbintenissenrecht ; VI. Bewijsrecht"

"Tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan tanah warisan turun temurun dari nenek moyang masyarakat Minangkabau yang tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadaikan dengan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan secara adat. Gadai yang dimaksud adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang bersifat sementara, dimana sipenggadai atau disebut juga dengan sipenjual gadai, untuk sementara waktu bukanlah pemilik tanah itu lagi sampai Ia menebus gadainya itu dari sipembeli gadai. Karena pemegang atau pembeli gadai adalah pemilik tanah itu makanya ia berhak melakukan perbuatan apapun atas tanah itu, batasannya hanya satu yakni ia tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain untuk selama-lamanya. Konsep gadai tanah di Minangkabau ini perlu untuk dipahami, karena pada dasarnya konsep gadai tanah di Minangkabau berbeda dengan konsep gadai tanah biasa. Hak gadai atas tanah di Minangkabau bukanlah berupa hak jaminan atas tanah sebagaimana berlaku pada hak tanggungan/hipotik, sebab dalam gadai-menggadai tanah di Minangkabau yang digadaikan beralih kekuasaannya (hak miliknya) dan beralih pula penikmatannya kepada pembeli gadai selama masa sebelum ditebusi secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal. Hukum tanah adat Minangkabau mempunyai aturan sendiri yang mengatur tentang gadai termasuk mekanisme penyelesaian perkaranya jika terjadi sengketa dikemudian hari akibat gadai tersebut.

---

The high inheritance land in Minangkabau is a land of hereditary heritage from ancentors of Minangkabau that should not be in traded, shall only be pawned with certain conditions which agreed customarily. That pawning means the tentative legal act of transfer over the land rights, where the people who take in pawn for several time are not the owner of that land until he/she redeem that pawn from the pawn buyer. Because of the pawn buyer is an owner of that land, so he/she get a right to do anything to that land, and the only limit is do not trade that land to anybody else freely at the longest. The concept of pawn in Minangkabau must be understood, because basically the concept of pawn in Minangkabau is different with the usual pawn. The pawn of land rights in Minangkabau wasn?t ledge rights like in mortage, because in pawn of the land in Minangkabau is transfering the ownership and the proprietary and the enjoyment to the pawn buyer as long as redeem?s time not be redeemed perfectly, in whereas in the mortage of land rights still enjoyed by the original owner. The law of the customary land in Minangkabau has own rules whichis governing the pawn including the mechanism of the dispute settlement if there?s happened in the future because of that pawn."

"Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga diperlukan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga ekonomi, khususnya bagi lembaga pemberi piutang seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, untuk menjamin kembalinya haknya. Untuk kegiatan tersebut diperlukan adanya jaminan yang memiliki kepastian hukum, baik bagi pemegang hak atas tanah sebagai pemberi hak tanggungan maupun kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang nantinya akan memperoleh kedudukan yang diutamakan atau mendahului (droit de preference). Namun dalam prakteknya banyak kasus-kasus pelanggaran baik yang dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan maupun oleh PPAT yang lalai memenuhi prosedur pembebanan hak tanggungan yang menyebabkan Akta Pemberian Hak Tanggungan menjadi tidak sah dan cacat hukum. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan hukum bagi para pihak. Permasalahan menarik untuk diangkat dalam tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga dalam kaitannya dengan keabsahan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1910 K/Pdt/2005. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimanakah proses pembuatan APHT agar menjadi sah dan tidak memiliki cacat hukum, solusi yang dapat ditempuh oleh kreditur apabila APHT menjadi batal, dan apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya hak tanggungan bila dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi kreditur. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian analisis data dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan, pemegang hak tanggungan dan pihak ketiga agar proses pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menjadi sah dan tidak memiliki cacat hukum adalah melalui proses pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana telah ditentukan dalam UUHT, yaitu memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas.

---

Globalization of economic growth is very rapid so that the necessary legal certainty for economic institutions, especially for lending institutions such as bank accounts and other financial institutions, to guarantee the return of their rights. For these activities it is necessary to guarantee the legal certainty, both for the holders of land rights as well as provider of mortgage lenders as mortgage holders who will acquire the preferred position or precede (droit de preference). However, in practice many cases of violations committed by both mortgage providers, mortgage holder or by a failure to fulfill the procedures PPAT mortgages that led to the imposition of Granting Mortgage Deed becomes invalid and legally flawed. Therefore we need more legal certainty in order to guarantee legal protection for the parties. Interesting issues to be highlighted in this thesis is about giving legal protection for mortgages, mortgage holders and third parties in connection with the provision of the Deed of Mortgage legality by analyzing the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1910 K/Pdt/2005.

The purpose of this thesis is to be able to know how the process of making APHT to be valid and have no legal disability, the solution can be reached by creditors if APHT be canceled, and what are the things that can lead to the abolishment of mortgage when associated with legal protection for creditors. Writing of this thesis research methods literature, the data required is secondary data. Based on the results of data analysis can be concluded that the legal protection for mortgage providers, mortgage holders and third parties so that the process of making provision of the Deed of Mortgage (APHT) to be valid and have no legal disability is through the process of loading Mortgage as defined in UUHT, specialties that meet the principle and the principle of publicity."