Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gangguan penyembuhan fraktur merupakan masalah utama dalam orthopedi sehingga membutuhkan strategi pencegahan dan pengobatan. Beras angkak meningkatan ekspresi BMP-2 dan VEGF yang berperan dalam penyembuhan fraktur sehingga konsumsinya diharapkan mempercepat penyembuhan. Sampai saat ini belum ada penelitian yang mengevaluasi peran beras angkak dalam penyembuhan fraktur dengan gangguan vaskularisasi, karena itu diperlukan penelitian untuk mengetahui manfaat pemberian beras angkak dalam mempercepat penyembuhan fraktur dengan gangguan vaskularisasi menggunakan model hewan coba sahih dan metode pengukuran handal. Penelitian dilakukan di Departement Parasitologi dan Patologi Anatomi FKUI pada bulan April hingga Desember 2012. Desain penelitian tahap ke-1 adalah post test only single group, tahap ke-2 adalah reliability test, dan tahap ke-3 adalah randomized post test only control group. Pada tahap ke-1 penelitian dikembangkan model fraktur dengan gangguan vaskularisasi melalui stripping periosteum dengan bistruri sejauh 1 cm dari tempat fraktur dan dievaluasi histopatologis pada minggu-8. Pada tahap ke-2, dibandingkan reliability sistem skoring histologis Allen dengan Salkeld yang kemudian digunakan untuk mengevaluasi percepatan penyembuhan pada tahap ke-3 penelitian. Sejumlah 45 R. novergicus dibagi secara acak menjadi kelompok kontrol, perlakuan beras angkak dosis 25 mg/kgBB dan 50 mg/kgBB. Evaluasi dengan skoring histologis dilakukan pada minggu ke-2, ke-4, dan ke-8. Pada tahap ke-1, tidak ditemukan adanya penyembuhan pada semua hewan coba. Inter- dan intra-observer agreement skor Allen serta skor Salkeld masing-masing sebesar 0,759 dan 0,746 serta 0,493 dan 0,461. Pada minggu ke-2, semua kelompok menunjukkan skor 0. Pada minggu ke-4, nilai tengah skor 0, 0, dan 1 didapatkan di kelompok kontrol, angkak 25 mg/kgBB dan 50 mg/kgBB. (p=0,042) Pada minggu ke-8, nilai tengah skor 0, 2, dan 3 didapatkan di kelompok kontrol, beras angkak 25 mg/kgBB dan 50 mg/kgBB. (p=0,006). Disimpulkan stripping periosteum bisturi sejauh 1 cm menghambat penyembuhan fraktur hingga minggu ke-8. Skor Allen memiliki reliabilitas yang lebih baik dari skor Salkeld. Pemberian beras angkak mempercepat penyembuhan fraktur dengan gangguan vaskularisasi yang ditandai dengan peningkatan skor histologis. Percepatan penyembuhan terjadi pada minggu ke-4 dan ke-8. Pemberian dosis 50 mg/kgBB memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan dosis 25 mg/kgBB.

---

Fracture healing disturbance remains major complications in Orthopaedics and mandates special strategy for prevention and treatment. Red yeast rice increases BMP-2 and VEGF expression that play role in fracture healing. However, role of consumption of red yeast rice in acceleration of vascular-compromised fracture healing was unknown. Therefore, we need a study to evaluate role of red yeast rice in acceleration of vascular-compromised fracture healing using validated animal model and reliable outcome measurement. Our study was conducted in Department of Parasitology and Department of Pathologicoanatomy, University of Indonesia on April to December 2012. The designs of the study were post test only single group, reliability test, and randomized post test only control group for first, second, and third phase of study respectively. In the first phase of study, we created a model of fracture with vascular disturbances through stripping of 1 cm periosteum by blade. In the second phase of study, we compared histological scoring system of Allen with Salkeld to determine most reliable system to be used in out measurement in phase-3 of study. In phase-3 of study, 45 Rattus novergicus were randomly allocated into control group, red yeast rice 25 mg/kgBW, and 50 mg/kgBW. Evaluations by histological scoring were performed at week-2, -4, and -8. At the first phase of study, disturbance of vascular was evident on histopathological examanination at weeks-8. Kappa for inter- and intra-observer agreements were 0.759 and 0.746 as well as 0.493 and 0.461 for Allen and Salkeld score respectively. At week-2, all groups showed skor 0. At week-4, median scores of 0, 0, and 1 were shown by control, red yeast rice 25 mg/kgBW, and 50 mg/kgBW respectively. (p=0.042) At week-8, median scores of 0, 2, and 3 were shown by control, red yeast rice 25 mg/kgBW, and 50 mg/kgBW respectively. (p=0.006) We conclude that 1 cm periosteal stripping using blade impairs fracture healing up to week-8. Allen score has better reliability than Salkeld score. Red yeast rice accelerates fracture healing with vascular compromise as shown by improvement of histological score. Acceleration of fracture healing occurs at week-4 and week-8. Dose of 50 mg/kgBW results in faster healing than dose of 25 mg/kgBW"

"Indeks Aktifitas Parkir adalah suatu besararn Baru yang menunjukkan tingkat kesibukan parkir pada suatu arael parkir. Tujuan mengukur Indeks ini adalah untuk mengetahui tingkat kesibukan areal parlor tersebut. Suatu jenis kegiatan bisnis tertentu disuatu areal yang menimbulkan adanya kebutuhan parlor dengan kesibukannya dapat diukur dengan indeks baru ini. Studi ini dilakukan disuatu areal parkir dengan Tata Guna Lahan tertentu yaitu suatu areal pertokoan di ]l. Panglima Polim yang ben uafan bahan-bahan bangunan yang tidak menyediakan lahan khusus untuk parkir. Parkir kendaraan dilakukan di kerb jalan yang berubah fungsi menjadi areal parkir. Data yang dikumpulkan di lapangan adalah : akumulasi kendaraan parkir, turnover, lamanya parkin, jumlah pergerakan parkir dan pengaruh dari semua aktifitas tersebut terhadap kendaraan yang lewat di jalan raya itu yang diidentifikasi dengan kecepatan kendaraan yang lewat melalui pengukuran waktu tempuh sepanjang areal parkir. Hasil analisa menunjukkan korelasi yang didapat antara sejumlah pergerakan parkir dengan kendaraan yang lewat di jalan. Juga dari data yang dikumpulkan dapat diukur suatu angka Indeks Aktifitas Parkir, IAP = 12,6 yang menunjukan kesibukan perparkiran arael tersebut."

"Studi mengenai hubungan antara lingkungan buatan dan perilaku manusia, yang dalam penelitian ini memusatkan kajian pada karakteristik kegiatan berkumpul remaja, telah memberikan sumbangan pemikiran berupa hasil penelitian di tiga lokasi penelitian. Karakteristik kegiatan berkumpul remaja ini di dasari oleh jenis kegiatan yang ada, yaitu necessary, optional dan social activities yang dapat memberikan gambaran khusus mengenai hubungan karakteristik kegiatan berkumpul remaja dan pemilhan jalan.Pemilihan jalan Bulungan dan jalan Mahakam sebagai lokasi penelitian di dasarkan atas beberapa alasan: pertama, memiliki keunikan dalam hal sejarah (sudah sejak lama dipersiapkan sebagai pusat kegiatan umum); dan kedua, memiliki lokasiltempat berkumpul remaja yang cukup banyak, antara lain karena di Iokasi ini terdapat 2 sekolah pilihan (SMUN 70 dan SMUN 6), dan adanya sebuah gelanggang remaja (Gelanggang Remaja Bulungan).Jenis penelitian ini adalah studi kasus intrinsik dengan metode statistic non parametrik. Populasi dalam penelitian ini tidak dapat diketahui sucara pasti hal ini dikarenakan jumlah remaja yang berkumpul selalu berubah-ubah sehingga teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara incidental di lokasi.Adapun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah seperti berikut:? Kegiatan apa sajakah yang terjadi pada saat remaja berkumpul?? Faktor-faktor apa sajakah yg mempengaruhi pemilihan jalan bagi remaja?? Adakah hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remajaBertitik tolak dari tiga pertanyaan di atas, hipotesis penelitian yang dicoba untuk dibuktikan adalah:Ada hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remajaDari basil penelitian lapangan yang dilakukan dengan kuesioner dan wawancara, diperoleh beberapa temuan penelitian sebagai berikut:1. Kegiatan berkumpul remaja di lokasi penelitian memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Karakteristik ini di dasari oleh jenis kegiatan yang ada, yaitu necessary, optional dan social activities (Jan Gehl, 1987),2. Diketahui faktor-falctor yang mempengaruhi remaja (secara umum) dalam memilih jalan, yaitu: Jarak dengan sekolah; Sifat keterbukaan ruang; Batas fisik pelingkup; Ketersediaan tempat duduk; Jalan yang banyak dilalui oleh kendaraan; Persimpangan jalan; Luasan; Material permukaan; Pengawasan dari orang lain; Tempat pedagang kaki lima.3. Disimpulkan bahwa hipotesis nol ditolak, yaitu bahwa ada hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remaja dengan faktor-faktor:a. Jarak dengan sekolah;b. Sifat keterbukaan ruang;c. Batas fisik pelingkupd. Ketersediaan tempat duduk;e. Jalan yang banyak dilalui kendaraan;f. Persimpangan jalan3.B Hipotesis nol diterima, yaitu bahwa tidak ada hubungan antara pemilihan jalan dengan karakteristik kegiatan berkumpul remaja dengan faktorfaktor:a. Luasanb. Material permukaanc. Pengawasan dari orang laind. Tempat pedagang kaki lima

---

This is a study of the relationship between human being and its environment, specifically discussing particularly the aspect of the cause and effect relationship between artificial environment and human behaviour. Human being has always been an interesting subject. There are researches conducted that concluded that there are some positive and negative influence occurrences (according to Bell-1984).In this study, the focus emphasize to the characteristic of teenagers' habit on spending their leisure time (and its connection to the function of artificial environment surrounds them), in which has conducted in 3 locations and based on the characteristic of their activities on their `hang out spot' that is randomly selected with sampling procedures both step method and strata. These characteristics were based on the varieties in their activity, in which comprises into 3 item: Necessary, Optional and Social Activities (that will be able to provide the overview to the relationship between these activities with their choice of places.Bulungan and Mahakam road is the place chosen as the research site with some good reasons, for instance: firstly, it has its own unique historical value that its function was long prepared by our government as a place for social activities. Secondly, these locations has 2 Jakarta's major high school (SMUN 70 and SMUN 6). The proceeding of this research has a descriptive nature with Parametric statistical method. Populations that is used in the research are: Students that regularly spending their time at Bulungan and Mahakam road after school. The sampling technique that is used by the research is: Proportional Random Sampling (using the Riduwan 2004 formula).The findings that are proposed by this research are the following:- The connection of teenagers' activities characteristics with the choice of places.- The factors that influence in their decisions of choosing their place of hang out.Base on the findings above, the research hypothesis is proposing conclusions as follow:- There are proofs that justify that there are connections between the choice of places and the characteristics of teenagers' activities.- There are factors that determine the choice of places according to the characteristic of teenagers' activities.And the field research that is conducted with survey method and depth interview method has resulted with the following:1. Teenagers' activities in research site has different characteristic that unique with one another, these characteristics are divided into 3 items: Necessary, Optional and Social Activities. These differences are based to the need of their activities.2. These indicators influence (in general condition) teenagers the choice of places: reach distance from school; the outdoor nature of the place; Physical boundary parameter that surrounds it; The seat availability; Transportation availability; Crossroads, Area; Surface; Supervision; Hawker stall.3. A These type of characteristics determine their choice of place to hang out with indicators as follow: reach distance from school; the outdoor nature of the place; Physical boundary parameter that surrounds it; the seat availability; transportation availability; crossroads.3.B Other indicator: Area; Surface; Supervision; hawker stall; Therefore, the characteristic of teenagers' activities provide no influence."

"Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR) dalam Pasal 7 ayat (1) UUPR disebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dalam hal ini, sempadan sungai termasuk dalam kawasan lindung. Namun dengan banyaknya permukiman disepanjang tepi sungai kota Jakarta, akibat yang ditimbulkan menurunnya kualitas lingkungan pada kawasan daerah aliran sungai serta tepi sungai. Penulisan ini membahas tentang hukum perencanaan tata kota yang berkaitan dengan penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, antara lain apakah terdapat harmonisasi dan sinkronisasi hukum dari berbagai regulasi yang berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali kemudian masalahmasalah apa sajakah mengenai hukum dan non hukum yang timbul dalam penataan permukiman di wilayah bantaran kali Jakarta Utara dan bagaimana upaya menyelesaikannya. Berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam hal rencana penataan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta utara belum dapat dikatakan terdapat keharmonisan dan sinkronisasi hukum. Dalam pelaksanaan penataan ruang berkaitan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara mengalami masalah yang cukup pelik karena begitu banyak faktor-faktor yang saling berkaitan tumpang tindih didalamnya. Masalah hukum dan non hukum, mengenai masalah hukum berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. Kemudian mengenai masalah non hukum berkaitan dengan masalah kependudukan, permukiman kumuh, pencemaran sungai, banjir. Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek-aspek sosial, hukum, ekonormi dan budaya. Upaya yang dilakukan dalam menangani masalah dalam penataan ruang berkatan dengan permukiman di daerah bantaran kali Jakarta Utara, tidaklah mudah sebab antara masalah yang satu dengan yang lainnya saling memiliki keterkaitan. Di butuhkan peran serta yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga melibatkan masyarakat dan pihak swasta untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

---

According to the law of 24 the year 1992 about space ordering (Penataan Ruang/ UUPR) in paragraph 7 article (1) UUPR, it is mentioned that the main function of space ordering covering patronage region and cultivation. However, because o lot of residences along river side of Jakarta, the environment quality of that region is descending. This paper is about the planning law of city order that related to residences order at flood plain of river in port Jakarta, i.e. is there an harmonizing and synchronizing of law from any regulation that related to the planning law of city order in program of residence order at flood plain of river and then what kind of matters of law and non law that appear in ordering residences at flood plain of river in north Jakarta and what are the solutions. In the case of residence order at flood plain of river in north Jakarta, there is no a harmonized and synchronized of law. There are too many complex factors in giving implementation of residence order at flood plain of river in north Jakarta. In matter of law, less professionalism of the apparatus of law, and less consciousness and culture of law of citizen, become a reason of those factors. In the matter of non law it related to demography, vile residences, soiled river and flood. Residences as place of human living is not just about physically and technically aspect but also is about the aspect of social, law, economy and culture. It is not easy to take in hand the matter of space order that in line with residence at flood plain of river in north Jakarta one problem and another is link to each other. It needs contribution not only from the government but also from community it self and private to give solutions towards those kinds of problems."

"Obyek sengketa tanah antara komunitas Ketajek dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember adalah bekas hak Erfpach Verponding No. 2712 dan Verponding No. 2713 dikenal dengan nama kebun Ketajik I dan II atas nama NV Land Bow My Oud Djember (LMOD) leas keseluruhan 477,87 ha yang berakhir haknya tanggal 29 Juli 1967, terletak di desa Pakis dan desa Suci kecamatan Panti, kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.Sengketa tanah Ketajek mulai mencuat ketika pada tahun 1972 pemerintah daerah kabupaten Jember yang dipimpin Bupati Abdul Hadi yang juga sebagai komisaris PDP jember mulai berencana mengambil alih Kebun Ketajek I dan 11 yang telah digarap warga Ketajek sejak tahun 1950-an.Proses pengambilalihan oleh PDP Jember atas tanah kebun Ketajek I dan II yang telah didistribusikan kepada warga Ketajek melalui kebijakan land reform pada tahun 1964 ini akhirnya menimbulkan konflik yang berlarut-larut hingga saat ini. Mengapa konflik sosial atas tanah Ketajek terus bertahan cukup lama dan bagaimana pilihan strategi penyelesaian konflik yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa serta para pihak yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut coba dipahami lebih mendalam melalui penelitian ini.Tujuan penelitian ini adalah:1) Menelusuri dan memetakan sejarah dan sumber penyebab konflik;2) Menemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eskalasi konflik;3) Mendalami proses-proses pilihan dan akibat dari strategi manajemen/penyelesaian konflik yang digunakan para pihak yang berkonflik; dan4) Memberikan rekomendasi perbaikan atas cara-cara penyelesaian konflik antara masyarakat Ketajek dan PDP Jember yang selama ini dilakukan.Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu memahami fenomena peristiwa terjadinya konflik dan kaitannya terhadap keberadaan berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra dengan penyelesaian konflik atas tanah antara komunitas Ketajek dan PDP Jember. Dari kelompok yang pro dan kontra coba dilakukan wawancara dan pemahamam secara mendalam atas usulan penyelesaian yang seharusnya dilakukan atas sengketa tanah Ketajek ini. Berbagai pendapat dari wawancara dengan informan dan penelusuran dokumen atas cara intervensi untuk menyelesaikan konflik ini kemudian direview dan di analisis kekuatan dan kekurangannya dengan cara membandingkan pengalaman di tempat lain atau kasus-kasus yang sudah pernah terjadi.Dalam penelitian ini konflik dilihat sebagai suatu bentuk interaksi yang dapat membangun, mengintegrasikan dan meneruskan struktur dalam masyarakat. Konflik coba dipahami dari sisi positif dan sisi negatif. Konflik seharusnya dihadapi dan dikelola karena konflik dapat dipahami dari para pihak yang terlibat, sumber penyebab, tahapan perkembanganya, faktor-faktor yang mempengaruhi eskalasi dan kemungkinan mekanisme intervensinya.Temuan penting dari hasil penelitian ini antara lain: adanya lima cara penyelesaian yang diusulkan para pihak yang berkepentingan, yaitu:1) Pemberian tali asih/ganti rugi;2) Membawa kasus sengketa ke pengadilan (peradilan umum);3) Menempuh jalur hukum non pengadilan atau jalur politik;4) Musyawarah; dan5) Membangun kemitraan antara PDP dan warga Ketajek.Pilihan terhadap tali asih/ganti dan membawa kasus ke lembaga pengadilan merupakan pilihan utama dari Pemerintah kabupaten/PDP Jember. Sementara pihak komunitas Ketajek lebih menyukai pendekatan jalur hukum non pengadilan atau politik dan musyawarah.Dari hasil analisis terhadap kegagalan beberapa pilihan strategi penyelesaian yang telah ditempuh menunjukkan bahwa keputusan pilihan jalan keluar dilakukan secara sepihak oleh yang berpower kuat dan tidak mengatasi sumber penyebabnya, rendahnya keahlian para mediator/fasilitator, lemahnya anal isa atas problem bersama, dialog antara para pihak yang bersengketa sering bersifat konfrontatif, berbagai proses yang dilakukan lebih bersifat permusuhan dari pada kolaboratif, terjadinya polarisasi dalam berbagai kelompok dari komunitas Ketajek, terjadinya rivalitas antara para pihak yang berkepentingan mendampingin komunitas, tidak ada kemauan politik dari pimpinan/elit yang berada di pemda/PDP, DPRD untuk berbagi power/kegiatan manfaat kepada komunitas lokal atas aset sumberaya alam yang ada.Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa cara penyelesaian yang telah ditempuh seperti pemberian tali asih/ganti rugi, musyawarah dan membawa kasus ke peradilan umum telah gagal menyelesaikan sengketa tanah Ketajek, karena cara-cara tersebut tidak membawa kepada kesepakatan secara bulat yang didukung oleh semuat pihak yang terlibat dan memuaskan kepentingan seluruh pihak.Sedangkan dari sisi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa pemda tidak memiliki infrastruktur baik dari segi kelembagaan maupun sumberdaya manusia untuk melaksanakan penyelesaian konflik secara non litigasi atau alternative dispute resolution (ADR). Niatan untuk menyelesaikan konflik secara ADR hanya ada dalam teks saja, dalam prakteknya tidak ada kebijakannya.Oleh karena itu, dengan melihat berbagai usulan dari para pihak yang berkepentingan dengan sengketa tanah Ketajek, maka direkomendasikan kepada pemda dan DPRD kabupaten Jember untuk mempertimbangkan strategi kolaborasi untuk menyelesaikan sengketa tanah Ketajek.Dalam melaksanakan strategi kolaborasi para pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk merubah penyelesaian konflik dari pendekatan permusuhan ke pendekatan yang bukan bersifat permusuhan (nonadiersarial approach). Karena dalam proses kolaborasi perlu keterbukaan, kesadaran adanya saling ketergantungan, menghormati perbedaan, membutuhkan partisipasi aktif para pihak yang berkonflik, membutuhkan jalan keluar dan penetapan hubungan yang disepakati bersama dan kesadaran bahwa kolaborasi adalah suatu proses bukan resep.Ada empat desain umum untuk kolaborasi yang harus mendapatkan perhatian seksama para pihak yang berkonflik, yaitu yang berkaitan dengan upaya-upaya bersama menemukan pilihan yang tepat atas:1) Perencanaan yang apresiatif;2) Strategi kolektif;3) Dialog; dan4) Menegosiasikan penyelesaian.Agar dapat membangun desain kolaborasi yang konstruktif dan mendapatkan komitmen dari para pihak yang bersengketa maka harus ada kejelasan tahapan yang dapat dijadikan panduan bersama. Tahapan ini paling tidak terdiri dari, tahap pertama, kejelasan dalam menetapkan problem; tahap kedua, kejelasan dalam menetapkan arah kolaborasi; dan tahap ketiga, kejelasan dalam menetapkan pelaksanaannya.Untuk mendukung keberhasilan strategi kolaborasi, juga peran dukungan pemerintah daerah kabupaten jember merupakan faktor penting. Tanpa kemauan yang kuat dari pihak pemda untuk mendukungnya maka mustahil tahapan proses kolaborasi tersebut dapat dijalankan. Oleh karena itu, kemauan politik dari pemda tidak cukup hanya dicantumkan dalam teks POLDAS tapi harus diwujudkan dalam praktek, yaitu dengan cara menyediakan sumberdaya manusia yang terlatih sebagai fasilitator/mediator andal dan dukungan membangun kelembagaannya.Review Strategies For The Resolution Of Social Land Conflicts: A Case Study Of Ketajek Community Vs. Jember Estate Company, In Kecamatan Panti, Kabupaten Jember East Java Province The land disputed by Ketajek community and Jember estate company (PDP) used to belong to the rights of Erfpach Verponding No. 2712 and No. 2713. They are known as Ketajek Estate I and If, on behalf of NV. Land Bow My Oud Djmber (WOD), with the overall area of 477.87 hectares located in Pakis and Suci villages, kecamatan Panti, Kabupaten Jember, East Java. The rights ended on 29 July 1967.

The land conflict broke out in 1972 when the local government under Bupati Abdul Hadi, who was also one of PDP's board of directors, planned to take over Ketajek Estate I and II which had long been cultivated by Ketajek local people since 1950s.

Ketajek I and II having been distributed since 1964 by means of land reform policy, the take-over has caused an intractable conflict-up to now. This research tries to explore how the social conflict of Ketajek land remains unresolved, and what kinds of conflict resolution strategies have been adopted by the conflicting parties as well as those involved in the turbulence of conflict. So, the objectives of this research are:

1) To dig up and map the history and sources of conflict;

2) To identify the factors influencing the conflict escalation;

3) To observe the process of selection and the result of conflict management/resolution strategy applied by the conflicting parties; and

4) To provide a recommendation of how to improve the existing conflict resolution methods between Ketajek community and PDP Jember.

The research made use of qualitative approach. This approach best-matched with the objectives of the research, i.e. to understand conflict fenomena in connexion with the presence of multi parties, both those in favor and those against the resolution of the land conflict between Ketajek community and PDP Jember. For the pros and cons, interviews were given to get a deep understanding of what opinions they have about the resolution proposed for Ketajek land conflict. Ideas obtained from the interviews with informants and data from scrutinizing the documents about intervention methods for this conflict were collected to be reviewed and analyzed to get the strength and weaknesses by comparing with experience from other sites or with the preceding cases.

In this research, conflict was seen as a form of interaction that can develop, integrate, and continue the structures within a society. It is understood from both positive and negative perspectives because conflict should be faced and managed as it can be understood from the perspectives of the parties involved, from the very cause, from the stages of development, from the factors influencing the escalation and from the possibilities of intervention mechanisms The important findings of the research are, among others, five methods of resolution proposed by interest parties, i.e.:

1) Providing a compensation;

2) Bringing the case to the court;

3) Taking an extra-court law (nonlitigation) orpolitical action;

4) Building dialog/negotiation; and

5) Building a partnership between PDP and Ketajek local people. The local governmentiPDP jember prefers options 1 and 2, whereas Ketajek community prefers points 3 and 4.

From the analysis of the above failure, it was found that: the options were made unilaterally by the power-ed party, and it failed to hit the source of the problems, the facilitators/mediators were unskilled, the analysis of the shared problems was poor, dialogs between conflicting parties were frequently confrontational, the processes were more confrontational than collaborative, groups of Ketajek community were polarized, there was a rivalry between interest parties that went with the community, there was a lack of political will from elites in the local government/PDP, DPRD to share power/activities/benefit with the local community over the natural resources.

The conclusion is that the five resolutions failed to lead to an agreement supported by all parties and failed to satisfy all. From the perspective of Jember local government's policy, it can be concluded that the local government did not have adequate infrastructures, either in the form of institutions or human resources to enact a no litigation conflict resolution or alternative dispute resolution (ADR). To manifest the ADR was all in theory; in practice, none of the policies used it.

Considering the ideas proposed by interest parties in the Ketajek Iand conflict, therefore, it is recommended to the local government and DPRD Jember to think over collaborative strategies to resolve Ketajek land conflict.

In plying the collaborative strategies, the conflicting parties must have a will to shift from adversarial approaches to no adversarial ones since the collaborative processes need openness, respect for difference, the awareness of interdependency, active participation of the conflicting parties, way out and agreed relationship, and the awareness that collaboration is a process, not a recipe.

There are four general designs for collaboration to be noted carefully by the conflicting parties related to joint efforts to make the smart choice of

1) Appreciative planning;

2) Collective strategy;

3) Dialog; and

4) Negotiation of resolution.

In order to be able to build a constructive design for collaboration that all conflicting parties are committed to, there must be clear stages for a common guideline, The stages should at least comprise first stage, a clear problem statement; second stage, a clear direction of collaboration; and third stage, a clear operation.

To support a successful collaborative strategy, the support from Jember local government is an important factor. Without a strong will from the local government to sustain it, it is impossible for the collaborative processes to be operated. Therefore, the political will of the local government should not only be typed on POLDAS text, but should also be realized in practice, by providing skilled human resources for the best facilitators/mediators and giving support or developing the institution."

"ABSTRAKSemua orang di muka bumi ini menyadari akan makna dan peranan tanah dalam kehidupannya. Bagi petani di pedesaan tanah mempunyai beberapa nilai dari yang paling abstrak sampai yang paling konkrit. Nilai tanah itu bagi petani dapat bersifat ekonomis dan kesejahteraan, sosial dan yuridis, serta religius.Saat ini, di Indonesia banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan tanah umumnya dan pengelolan tanah khususnya. Permasalahan tanah ini di Indonesia merupakan salah satu isu nasional yang krusial dan kompleks. Ada empat hal penting mengenai tanah yang perlu ditangani segera, terutama di luar pulau Jawa yaitu (1) sistem klasifikasi tanah yang belum menjamin penggunaan tanah secara optimal, baik dari segi ekonomi maupun dari segi lingkungan, (2) begitu banyaknya instansi yang terlibat dan berkepentingan dengan Perencanaan Tata Guna Tanah sementara itu data mengenai penggunaan tanah cenderung tersentralisasi dan tidak tersedia di propinsi yang berwenang membuat keputusan tentang penggunaan tanah; (3) kendala yang dihadapi petani kecil dan migran dalam mendapatkan tanah pertanian baru yang cocok dan (4) kesulitan proyek-proyek pembangunan dalam mengidentifikasikan dan mendapat tanah usaha dalam skala yang dibutuhkan, selain karena klaim dari masyarakat setempat, juga karena adanya kewajiban untuk memberikan kompensasi.Pada dasarnya, permasalahan tanah itu timbul karena interaksi, interelasi dan adaptasi manusia atas tanah semakin kuat dan intensif. Karena itu dalam mengkaji permasalahan tanah dan pengelolaannya tidak terlepas dari manusia itu sendiri, sebagai unsur utama dalam lingkungan hidup. Ada dua hal yang esensial yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan tanah oleh para petani yaitu sistem budaya para petani tersebut dan kebijaksanaan pemerintah mengenai pengelolaan tanah. Pada kajian ini kebudayaan dan kebijaksanaan pemerintah yang disoroti hanyalah mengenai insentif dan disinsentif. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982, bahwa insentif dan disinsentif dapat digunakan untuk meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.Permasalahan pokok tulisan ini adalah bagaimana para petani di kecamatan Satar Mese mengelola tanahnya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mencapai tujuan-tujuannya dan mendapat ketentraman hidupnya, dalam kondisi lingkungan hidup yang senantiasa berubah. Dari permasalahan tersebut muncul dua pertanyaan yakni : (1) faktor-faktor apa yang mempunyai hubungan dengan sistem, pola dan cara pengelolaan tanah oleh para petani di kecamatan Satar Mese, dan (2) bagaimana hubungan antara insentif dan disinsentif budaya dan kebijaksanaan pemerintah dengan sistem, pola dan cara pengelolaan tanah oleh para petani di kecamatan ini.Tujuan umum kajian ini ialah mengetahui bagaimana para petani di kecamatan Satar Mese mengantisipasi perubahanperubahan yang terjadi pada lingkungannya, yang tercermin pada sistem, pola dan cara pengelolaan tanah yang dipakai dan dikembangkannya. Secara khusus tujuan kajian ini ialah : (1) untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan pengelolaan tanah oleh para petani; dan (2) untuk memaparkan bagaimana hubungan antara insentif dan disinsentif budaya dan kebijaksanaan pemerintah dengan pengelolaan tanah oleh para petani di kecamatan ini.Adapun hipotesis kerja yang menjadi sasaran telaahan ini adalah : (1) insentif dan disinsentif mempunyai hubungan yang erat dengan pengelolaan tanah; (2) insentif budaya mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan tanah; (3) disinsentif budaya mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan tanah; (4) insentif kebijaksanaan pemerintah mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan tanah; dan (5) disinsentif kebijaksanaan pemerintah mempunyai hubungan yang erat dengan pengelolaan tanah.Data untuk kajian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Data primer diperoleh dari 100 responden dari kelima desa sampel. Pengumpulannya lewat wawancara berstruktur dan wawancara mendalam. Sesuai dengan rancangan yang digunakan yaitu Survei Deskriptif Kualitatif, maka data diolah dan dianalisis dengan tabel sederhana, tabel silang dan uji statistik berupa Koefisien Kontingensi (KR) dan Kai Kuadrat.Hasil studi ini memperlihatkan bahwa para petani di kecamatan Satar Mesa mempunyai kearifan dan kebijakan ekologis yang khusus mengenai pengelolaan tanah. Hal ini selain tampak pada asas dan dasar hukum mengenai sistem, pola dan cara pengelolaan tanah, juga terbukti pada tingkat keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif dengan pengelolaan, penguasaan, penggunaan dan pengerjaan tanah.Asas dan dasar hukum pengelolaan tanah oleh para petani di kecamatan ini bertumpu pada dan merupakan pengejawantahan dari pandangan dan cita-cita hidupnya yaitu Prinsip Sosial Kolektivitas, Prinsip Keselarasan dan Keseimbangan, dan Prinsip Musyawarah Mufakat. Ketiga prinsip hidup yang demikian itu berimplikasi selain pada cara, pola dan wawasan berpikirnya dalam berinteraksi, berinterelasi dan beradaptasi dengan lingkungan hidupnya, juga terutama pada sikap, perilaku, aktivitas dan tindakannya sehari-hari pada tanah. Penguasaan tanah dalam bentuk Lingko dan tobok, yang umumnya belum mempunyai surat bukti hak yang kuat; penggunaan tanah berupa ladang, sawah, pekarangan dan hutan; dan pengerjaan tanah dengan pola usaha tani dan teknologi pertanian yang relatif sederhana dan cenderung mentradisi, memancarkan sikap dan perilaku, kemampuan dan upaya para petani dalam menyesuaikan diri dengan kondisi tanah yang dikuasainya.Pada keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif dengan pengelolaan tanah, kearifan dan kebijakan ekologis para petani itu ditunjukkan oleh besarnya nilai Koefisien Kontingensi hubungan insentif dan disinsentif dengan pengelolaan, penguasaan, penggunaan dan pengerjaan tanah, yang semuanya termasuk dalam katagori sedang yaitu 0,58, 0,46, 0,40 dan 0,37; ini berarti hubungan antara kedua peubah itu masing-masing relatif erat dan kuat. Signifikansi hubungan tersebut berada pada taraf 1 % dan 5 %. Oleh karena itu ketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 4 tahun 1982 merupakan ketentuan yang tepat dan bijak, sehingga perlu dipertahankan dan diperluas ruang lingkup berlakunya.Namun bila ditelaah secara mendalam, tampak bahwa keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif budaya lebih kuat daripada keeratan dan signifikansi hubungan insentif dan disinsentif kebijaksanaan pemerintah dengan pengelolaan, penggunaan dan pengerjaan tanah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa insentif dan disinsentif budaya tetap merupakan faktor penting dan menjadi acuan serta pedoman utama para petani di kecamatan ini dalam menguasai, menggunakan dan mengerjakan tanahnya. Karena itu dalam memasukkan inovasi baru yang berhubungan dengan pengelolaan tanah di kecamatan Satar Mese perlu memperhatikan dan mepertimbangkan kearifan dan kebijakan ekologis yang dimiliki dan dikembangkannya, agar inovasi itu tidak menjadi mubazir dan menimbulkan gejolak sosial. Untuk itu pandangan dan pendapat Julian Steward dan John Bennet, Glinka dan Boelars, Murphey dan Kleden cukup aktual dan masih relevan untuk diperhatikan dalam seluruh kebijaksanaan mengenai tanah umumnya dan pengelolaan tanah khususnya di Indonesia.

---

ABSTRACT

All people in this world realize the meaning and the role of land in their life. For the peasants in the village, land has some values, ranging from the concrete value to the abstract one. The value of a strip of land, can be economical, prosperous, sociological, juridical, and religious.

However, nowadays, many problems in accordance with the land in general and its management in particular arise in Indonesia. The land problem itself has been one of the crucial and complex national issues. There are four important points on such problem requiring immediate solutions, especially for outside Java. They are (1) the system of land classification which have not ensured land use optimally, viewed from both economical and environmental aspects; (2) the involvement of too many instances, having vested interest in the land use planning, while land use data tend to be centralized and in available in the provinces which have the authority to make decisions on the land use; (3) the smallholders and migrants have constraints in getting new favorable agriculture land; and (4) the development projects have difficulties in identifying and acquiring cultivable land in the required scale. It is caused not only by local land claims but also by government policy pertaining to the obligation to pay land compensation.

In principle, the land problem is caused by the presence of interaction, interrelation and adaptation among people which is getting more intense and intensive. Therefore, to analyze land problem and its management issue can not be separated from the people themselves as the main component of the environment. There are two essential things having much to do with the land management employed by the peasants, i.e. the cultural system of the peasants themselves and the government policy on the land management. This analysis will focus its concern on the incentive and the disincentive of the culture and the government policy. It is based on article 8 of the Act No.4 of 1982, stipulating that incentive and disincentive can be used to improve the maintenance of environment, to prevent, and to abate environmental damage and pollution.

The main issue of this writing is the investigation of how the peasants in sub district of Satar Mese deal with their land in order to fulfill their needs, to achieve their goals, and to obtain their life tranquility in this ever-changing environment. From such problem might arise two questions as follows. (1) What are the factors having relation to the system, the pattern, and the method of land management employed by the peasants in sub district of Satar Mese? (2) How is the relations of the incentive and the disincentive? of culture and government policy to the system, the pattern, and the method of land management employed by the peasants in this sub district?

The general aim of this study is to know how the peasants in this sub district anticipate the changes occurring in the environment and being manifested in the system, the pattern and the method of land management they use and develop. The specific aims are : (1) to know and to identify the factors having relation to the land management employed by the peasants; and (2) to describe how the relation is of incentive and disincentive from a culture and a government policy to the land management employed by the peasants in this sub district.

The hypothesis are : (1) incentive and disincentive as viewed from both culture and government policy, have a close relation to the land management employed by the peasants, (2) a culture incentive has a close relation to the land management employed by the peasants; (3) a culture disincentive has a close relation to the land management employed by the peasants; (4) an incentive of the government policy has a close relation to the land management employed by the peasants; (5) a disincentive of the government policy has a close relation to the land management employed by the peasants.

The data used in this writing consist of secondary and primary ones. The secondary data were obtained from documents and library research. The primary ones were obtained from a hundred respondents from five villages as the samples. Such data were collected through a well-designed structural and deep interviews. Since the research design used here was qualitative descriptive survey, then the primary data processing and analyzing used simple and cross tabulations, and simple statistical test of Contingency. Coefficient and Chi Square (X2).

The result of this study shows that the peasants in Satar Mese sub district have a unique ecological wisdom and intelligence in dealing with the land management. Such characteristic is not only apparent in the principle and the legal basis of the system, the pattern, and the method of the land management employed by the peasants, but also clearly seen in the tightness and the level of significance of the relationship of incentive and disincentive and the management, occupation, use and cultivation of the land employed by the peasants.

In this sub district such principle and legal basis of the land management were realized and based on the peasants way and concepts of life such as Social-Collectivity, Balance and Harmony, and Togetherness Principles. Such principles imply not only in their way of thinking, thought pattern, and insight into interacting, interrelating and adapting toward their environment, but also their attitudes, behaviors, and daily activities upon the land. The latter implications are clearly seen in the systems of land occupation as "Lingko" and "Tobok" which have no certificates; the patterns of land use which are only for dry and wet-rice field, yard and forest; and the method of land cultivation with simple farming system, pattern, and technology which tend to be a tradition. All these practices reflect their attitudes, behaviors, abilities and efforts in adapting themselves to the conditions of land they occupy.

The afore-mentioned unique ecological wisdom and intelligence of the peasants are indicated by Contingency Coefficient and Chi Square numbers on the tightness and the level of significance of the relations of incentive and disincentive to the land management. The Contingency

Coefficient numbers of relations of incentive and disincentive to the management, occupation, use, and cultivation of the land are all in medium categories, i.e. 0,58, 0.48, 0.40, and 0,37; meaning that relations between those two variables are close and strong. For that reason, article 8 of the Act No_4 of 1982 is effective and acceptable, and it needs to be maintained and more widely applied.

Nevertheless, if we analyze more thoroughly, it will be apparent that the tightness and the level of significance of incentive and disincentive relations of the culture is closer than that of the government policy. Based on that statement, the incentive and disincentive of the culture remain important factors, and become the main reference and guiding factors for the peasants in occupying, using and cultivating their land in this sub district. So, in introducing and adopting a new innovation in the land management for the peasants, we must pay attention on and consider the characteristic of the ecological wisdom and intelligence they have and develop, unless such innovation become useless, fruitless, and lead to a social movement. In relation to this analysis, the opinions and the views of Julian Steward, John Bennet, Glinka and Boelars, Kleden, and Murphey are still actual, relevant, and should be taken into account in making decisions and policies on the land and its management in Indonesia.

List of Literature :86 (from 1955 to 1991)."

"Epidemi HIV/AIDS di Indonesia pada saat sekarang sudah merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial , khususnya berkaitan dengan persoalan kesehatan masyarakat. Semakin banyaknya jumlah penderita HIV/AIDS salah satunya disebabkan oleh hubungan seks bebas tanpa menggunakan kondom sebagai alat pengaman. Hubungan seks bebas secara heteroseksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan kondom tercatat sebagai faktor tertinggi penambahan jumlah penderita HIV/AIDS yaitu sebesar 635 kasus. Jumlah ini dicatat dalam laporan Komisi Penangguiangan HIV/AIDS Nasional (KPAN) triwulan Juli-September 2005.Kondom sejauh ini diyakini sebagai alat yang paling tepat untuk mencegah penularan HIV/AIDS, khususnya di lingkungan seperil Iokalisasi. Semakin banyak pekerja seks komersial dan pelanggan yang menyadari tujuan dan manfaat pemakaian kondom. maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap menurunnya angka penularan serta membatasi ruang Iingkup penularan virus HIV/AIDS tersebut. Tetapi dalam prakteknya masih ditemui adanya keengganan dan keinginan untuk memakai kondom diantara para pelaku seks bebas untuk memakai kondom pada saat berhubungan seks. Keinginan untuk mengutamakan kesehatan, kekhwatiran ditinggal oleh pelanggan. keyakinan terhadap antibiotik, kurangnya informasi tentang HIV/AIDS, ketidaksukaan laki-laki terhadap kondom, subordinasi perempuan terhadap dominasi laki-laki. kurangnya ketersediaan kondom di lokasi, serta dukungan pihak berpengaruh merupakan sebuah situasi kompleks yang terjadi di lokalisasi. Dengan melihat pada problematika tersebut, maka sangatlah panting untuk mengetahui tentang proses negosiasi antara pekerja seks komersial dengan pelanggan dalam pemakaian kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS, serta kendala-kendala dan upaya peningkatan kemampuan negosiasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengamati fenomena sosial tersebut. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan memilih beberapa orang informan yang mewakili konteks penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Lokalisasi Boker Ciracas Jakarta Timur. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan snow ball dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta melakukan observasi baik overt observation maupun unstructure observation. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa taksonomi dan dalam proses analisa tersebut akan dilakukan pengkodean dengan berdasarkan kepada tema-tema hasil wawancara.Hasil temuan lapsngan menunjukan bahwa dalam proses negosiasi pemakaian kondom terdapat perbedaan tujuan dan hasil yang diharapkan dari pekerja seks komersial dengan pelanggan. Kemudian juga diketahui bahwa dalam pengambilan keputusan pemakaian kondom, pekerja seks komersial juga mempunyai dominasi yang cukup besar. Kompromi yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah pelanggan bersedia untuk memakai kondom walaupun mengurangi kenikmatannya, dan pekerja saks komersial bersedia melayani permintaan pelanggan untuk berhubungan seks dalam posisi tubuh tertentu atau oral seks.Salah satu analisa penting dalam penelitian ini adalah bahwa pekerja seks komersial tidak mudah untuk tergiur pada tawaran uang yang lebih tinggi dari pelanggan apabila bersedia melayani tanpa kondom. Pekerja seks komersial lebih mengutamakan kesehatan daripada sekedar keuntungan materi. Bahkan ditegaskan oleh pekerja seks komersial, bahwa kesehatan adalah hak semua orang. Rasa percaya diri dan keberanian untuk bernegosiasi dengan pelanggan telah meletakan posisi pekerja seks komersial setara dengan pelanggan. Dengan ini, maka pekerja seks komersial dapat menentukan pilihan terbaik untuk dirinya sendiri. Kendala utama dalam proses negosiasi ini adalah sikap pelanggan yang kurang peduli tentang pentingnya kondom serta inkonsistensi dari pekerja seks komersial sendiri.Kesimpulan yang dapat diambil adalah kondom sebagai alat pencegah penularan HIV/AIDS, dalam penerapannya masih memerlukan proses negosiasi. Tetapi, makna yang lebih dalam lagi adalah bahwa kesehatan dan masa depan dipertaruhkan di dalam negosiasi pemakaian kondom tersebut. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan sebagai upaya peningkatan pengetahuan pekerja seks komersial dengan pelanggan tentang HIV/AIDS dan kondom adalah langkah konkret untuk meningkatkan kesehatan bagi kelompok masyarakat beresiko tinggi."

"Perubahan penggunaan tanah khususnya tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bekasi dari tahun 2003-2011 telah mencapai 7.575 Ha. Selain berada dalam pemanfaatan ruang pertanian, penggunaan tanah pertanian juga berada pada pemanfaatan ruang industri, pariwisata, permukiman dan kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas tanah pertanian yang berada di luar pemanfaatan ruang pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penilaian efektivitas tanah pertanian dilakukan dengan metode pengkelasan dan skoring. Variabel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian ini meliputi kesesuaian tanah pertanian, parameter fisik, biologis, sosial kependudukan dan alokasi pemanfaatan ruang pertanian dalam RTRW.Hasil penilaian efektivitas tanah pertanian yang dipertahankan adalah seluas 19.311 Ha yang terbagi dalam tiga kelas yaitu (1) efektivitas tinggi (S1) dengan luas sebesar 65% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan terluas adalah Babelan, (2) efektivitas sedang (S2) dengan luas sebesar 20% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan terluas adalah Cikarang Timur dan (3) efektivitas rendah (S3) dengan luas sebesar 15% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan yang terluas adalah Tambun Utara. Dalam keterkaitannya dengan penyusunan tata ruang daerah Kabupaten Bekasi maka efektivitas tinggi tanah pertanian untuk dipertahankan (S1) pada pemanfaatan ruang industri berada di Kecamatan Tarumajaya, sedang pada pemanfaatan ruang pariwisata adalah Kecamatan Muaragembong, pada pemanfaatan ruang permukiman juga berada di Kecamatan Muaragembong dan pada pemanfaatan ruang kawasan lindung adalah di Kecamatan Cikarang Pusat.

---

The transition in land use, especially the transition from agricultural to nonagricultural land in Bekasi Regency from 2003 to 2011 had reached 7,575 hectares. Agricultural land use exists not only in agricultural area utilization, but also in the utilization of industrial, tourism, residential and protected areas. This research aims to assess the effectiveness of agricultural lands located outside the agricultural area utilization in the Regional Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah-RTRW). The assessment of the effectiveness of agricultural lands is carried out by classification and scoring methods. Variables selected according to the purpose of this study include the suitability of agricultural land, physical, biological, social, demographic parameters and the allocation of agricultural area utilization in the Regional Spatial Plan.

The assessment results of the effectiveness of agricultural lands maintained is an area of 19,311 hectares which is divided into three classes: (1) high effectiveness (S1) which is 65% of the total area of effective agricultural lands with Babelan as the largest district; (2) medium effectiveness (S2), 20% of the total area of effective agricultural lands with Cikarang Timur as the largest district; and (3) low effectiveness (S3), 15% of total area of effective agricultural lands with Tambun Utara as the largest district. In association with Bekasi Regency`s spatial planning, the high effectiveness of agricultural land maintained (S1) in industrial area utilization is located in Tarumajaya District; in tourism area utilization it is located in Muaragembong District; in residential area utilization it is also located in Muaragembong District; and in protected area utilization it is located in Cikarang Pusat District."