Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecepatan pengiriman dan pemrosesan informasi merupakan salah satu penentu kemajuan perusahaan. Setiap hari seorang manejer mengolah dan menganalisa setiap informasi yang diperoleh untuk mengambil keputusan. Semakin cepat informasi didapat, akan semakin baik keputusan yang diambil. Salah satu keputusan yang harus diambil adalah keputusan terhadap pengajuan proposal biaya yang diajukan oleh bawahan. Work Router adalah perangkat lunak yang dibuat dalam tugas akhir ini, merupakan salah satu bentuk otomasi perkantoran dalam mengajukan proposal biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha perusahaan. Perancangan Work Router terdiri dari dua bagian, yaitu sistem penaganan berita (message handling system) dan antar muka pemakai (user interface). Sistem penanganan berita merupakan bagian yang membentuk hubungan komunikasi antar stasiun keda dalam jaringan komputer serta menerima dan mengiriim setiap berita ke dan dari stasiun kerja. Program sistem penanganan berita bersifat penempatan pada RAM (RAM resident pop-up program). Antar muka pemakai adalah bagian yang diaktifkan oleh pemakai untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat pada Work Router. Untuk mempermudah pemakaian Work Router, maka pemrograman antar muka pemakai Work Router dilakukan melalui Windows. Sistem jaringan komputer merupakan saran penunjang Work? Router. Setiap pengajuan proposal biaya ditulis/di-input melalui terminal jaringan, kemudian disampaikan kepada atasan lewat jaringan komputer."

"Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang juga dapat terjadi di negara maju, seperti Jepang. Penelitian ini berfokus pada salah satu bentuk kemiskinan di Jepang pada masa kontemporer, yaitu homeless. Sebelum tahun 1990¬an, fenomena homeless tidak tampak ke permukaan karena jumlahnya terhitung sangat sedikit. Akan tetapi, sejak pecahnya gelembung ekonomi pada awal tahun 1990¬an, jumlah homeless semakin bertambah dan telah tampak ke permukaan seiring dengan masa resesi ekonomi yang berkepanjangan. Homeless ini berasal dari tiga komunitas besar, yaitu homeless yang berasal dari kaum buruh harian di yoseba, pekerja reguler, dan non reguler. Melalui studi literatur, skripsi ini menganalisa bagaimana struktur ekonomi dan non ekonomi mempengaruhi munculnya homeless dari ketiga komunitas tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya homeless dari ketiga komunitas tersebut dipengaruhi oleh struktur industri, struktur kesempatan kerja dalam industri sekunder, dan perubahan sistem tenaga kerja dalam perusahaan Jepang. Skripsi ini menyimpulkan bahwa munculnya homeless di Jepang merupakan salah satu bentuk kemiskinan struktural.

---

One of the social problems which also occurred in developed country such as Japan was poverty. This research is focused on ?homeless?, one of the poverty forms. Before 1990s, the phenomenon of homelessness did not emerge because of its small number. However, since the bubble economy and prolonged recession in the beginning of 1990s, the homelessness had appeared on the surface because of the increasing number of homeless people. Currently, homeless people come from three communities, such as daily labors at yoseba, regular and irregular workers. Through literature study, this thesis analyzed how economic structure and non economic structure influenced the occurrence of homelessness from those three communities. This research showed that homelessness of such communities was influenced by industry structure, work opportunities in secondary industry, and transformation of manpower system in Japanese company. This thesis concluded that homelessness in Japan is one of the structural poverty."

"Asuransi terorisme merupakan jenis asuransi yang tergolong baru di Indonesia. Pada awalnya resiko terorisme hanya dapat diasuransikan melalui klausul tambahan dari polis lain seperti polis asuransi kebakaran, polis asuransi property all risk dan lain sebagainya. Namun seiring dengan makin maraknya aksi terorisme di Indonesia, saat ini resiko terorisme tidak lagi hanya dapat dialihkan melalui klausul tambahan dari polis yang telah ada, akan tetapi juga dapat dialihkan melalui polis asuransi khusus yang berdiri sendiri (stand alone). Menarik untuk dicermati bilamana suatu peristiwa dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme yang dicover oleh asuransi terorisme? Kerugian akibat peristiwa apa saja yang tidak ditanggung oleh asuransi terorisme? Bagaimana prosedur klaim dalam asuransi terorisme? Pihak asuransi memiliki pandangan sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme.Pengecualian terhadap kerugian-kerugian akibat peristiwa tertentu telah ditentukan oleh pihak asuransi dalam polis asuransi terorisme. Demikian halnya dengan prosedur klaim yang harus dilakukan dalam asuransi terorisme.Penelitian ini bersifat deskriftif, dengan bentuk preskriptif, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai asuransi terorisme sebagai salah satu bentuk asuransi khusus. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penanggu8ng hendaknya memberikan penjelasan dengan baik mengenai resiko yang dijamin dalam asuransi terorisme agar tidak terjadi kesalahpahaman bila terjadi klaim.Pihak underwriter dalam perusahaan asuransi hendaknya terus menambah pengetahuannya mengenai metode-metode yang digunakan teroris dalam melakukan aksinya. Selain itu dalam prosedur klaim hendaknya ditetapkan batas waktu yang jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penanggung dengan tertanggung."

"Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga perlu diupayakan strategi untuk meningkatkannya. Dua faktor yang dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak adalah kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Terkait dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan motivasi membayar pajak wajib pajak pribadi pada perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur.Kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri, berempati, dan membina hubungan dengan orang Iain. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan didefinisikan sebagai hasil aktivitas berpikir seseorang mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan perpajakan. Sementara motivasi membayar pajak diarlikan derajat kesiapan individu dalam membayar pajak ditinjau dari arah, intensitas, dan persistensinya dalam melakukan pembayaran.Penelitian menggunakan metode korelasional dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan anaiisis deskriptif dan korelasi Spearman's Rho yang dihitung menggunakan program SPSS versi 12.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Secara umum kecerdasan emosional wajib pajak pada Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur tergolong sangat tinggi, sedangkan untuk pengetahuan tentang peraturan perpajakan baik, dan motivasi membayar pajak wajib pajak tergolong tinggi.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi membayar pajak. Kecerdasan emosional memiliki hubungan terkategori sedang dengan motivasi membayar pajak dan pengetahuan tentahg peraturan perpajakan juga memiliki hubungan tergolong sedang dengan motivasi membayar pajak.Kesimpulan penelitian ini adalah kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiiiki hubungan dengan motivasi membayar pajak, sehingga semakin tinggi kecerdasan emosional dan semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan semakin tinggi motivasi membayar pajak. Dengan demikian keoerdasan emosional perlu ditingkatkan dengan cara belajar otodidak dan penyelenggaraan pelatihan khusus keoerdasan emosional untuk para wajib pajak. Sementara untuk pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan cara mengintensilkan kegiatan penyuluhan dan penyederhanaan aturan-aturan perpajakan.

---

Motivation of taxpayers to pay tax is a key factor influencing taxpayers obedience so that it needs strategy to increase it. Two factors influencing motivation to pay among taxpayers were emotional intelligence and knowledge of taxation rules. This research was then aimed to analyze the relationship between emotional intelligence and knowledge of taxation rules with motivation to pay private tax among taxpayers at Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur (Pulo Mas Satu Ofhce Area East Jakarta).

Emotional intellegence interpreted as ability of someone in recognizing the self emotion, manage the self emotion, self motivation, empathy, and construct the relation with others. Knowledge of taxation rules defined as activity result think the someone concerning the things related to rules of taxation. Motivation to pay private tax interpreted by the degree of readiness of individual in paying the lease evaluated from direction, intensity, and it precisely in doing payment.

This research used correlation method and 100 respondents drawn using census sampling were participated in this study. Questionnaires were used to collect data. Both descriptive analysis and Rank Spearman?s were employed to test data assisted with SPSS V. 12.

Descriptive analysis showed that emotional intelligence of taxpayers at Perkantoran Pulo Mas Satu Jakarta Timur , generally, could be characterized as very high, whereas knowledge of taxation rules was good, and motivation to pay tax was high. Hypotheses testing showed that emotional intelligence and knowledge of tax rules had positive and significant correlation with motivation to pay tax. Emotional intelligence had moderate correlation with motivation to pay tax, and knowledge of tax rules had also moderate correlation with motivation to pay tax.

The conclusion of this research was that both emotional intelligence and knowledgeof taxation rules affecting motivation of taxpayers to pay tax, so that the higher emotional intelligence and knowledge of taxation rules, the higher motivation to pay tax. Thereby emotional intellegence needed to improve by learning self educated and management of specialized training of emotional intellegence to taxpayers. While for the knowledge of taxation rules can be improved by intensifying activity of counseling and moderation of taxation rules."

"Abad ke-19 adalah masa sangat penting dalam perkembangan sejarah bahasa Jerman, yang menjadi bahasa nasional, khususnya periode 187O-an. Periode ini meru_pakan mass konsolidasi bahasa-bahasa Jerman dengan diadakannya konferensi bahasa nasional Jerman di Berlin tahun 1876 dan pembentukan satuan lembaga pemerintah Rusia untuk pembinaan, dan pembahasan bahasa tahun 1885, yang bernama Perhimpunan Bahasa Seluruh Jerman. Upaya ini terlihat dari catatan asal-usul kata dalam kamus etimologi seperti karya Kluge, Etymology Woerterbuch, 1960 dan 1963, DUDEN, Herkuenftwoarterbuch, 1964 dan Herman Paul, Die Dutchsche Woarterbuch, 1960. Ketiga kamus itu memperlihatkan berlangsungnya pemurnian bahasa dengan terbentuknya kata serapan yang berasal dari bahasa asing mulai dari bahasa Latin, Yunani, Inggris, dan Perancis. Perkembangan jumlah bentuk serapan tersebut merupakan bentuk kerja kaum intelektual, sastrawan, dan linguis Jerman yang secara umum berlatar belakang lapisan kota elit."