Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akses layanan telekomunikasi telah menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan sosial ekonomi di era informasi. Untuk menjembatani informasi gap antara yang "sudah terhubung" dengan yang "belum terhubung? pernerintah telah membangun jaringan telekomunikasi. Program Kewajiban Pelayanan Universal atau KPU ditujukan untuk penyediaan akses universal dan atau jasa universal secara berkesinambungan di wilayah pelayanan universal.Pemerintah mewajibkan para penyelenggara telekomunikasi untuk berkontribusi dalam menyediakan akses telekomunikasi di pedesaan. Pelaksanaan KPU pada tahap awal telah berhasil membangun 3010 SST di wilayah KPU dan telah menghabiskan dana APBN sebesar 45 milyar rupiah. Banyak hambatan- hambatan yang terjadi selama pelaksanaan KPU tahap awal ini yang harus diatasi. Evaluasi pelaksanaan KPU ini menitik beratkan pada pembangunan KPU yang meliputi aspek pengadaan, aspek pemasangan, asepek pengelolaan, aspek pengoperasian serta aspek pemeliharaan.Hasil evaluasi dalam rangkaian implementasi program pembangunan KPU selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menetapkan langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh sebagai upaya pencapaian tingkat layanan yang optimal. Pada pelaksanaan KPU tahun 2003 secara kuantitas telah memenuhi target namun dilihat dari kondisi operasional masih belum optimal antara lain karena kurangnya sosialisasi terhadap warga dan belum efektifhya kegiatan pemelihraan.

---

Access to Telecommunication Services has become the prime mover of the socio economic development in this information era. To bridge the prevailing information gap between 'theconnected' and 'the not connected', the governments have endeavored to ensure the telecommunication access. The purpose of Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) program is directed to give universal access and or universal service continuously in universal service area (rural area).The Government requires telecommunication operators to contribute for providing telecommunication access in rural areas. Realization of KQPU at first stage have succeeded to build 3010 telephone number using satellite technology in region of KPU Many resistance's that happened during realization of this KP U at first stage which must overcome. This implementation of KPU concentrate on development of KPU covering levying aspect, installation aspect, management aspect, operational aspect and also maintenance aspect.The Result of evaluation program in implementation network development of KPU can be used as consideration for the agenda of specifying strategic stages;steps able to be gone through as effort attainment of optimal service. By quantity The implementation of KPU as according to aim but the operational condition still not yet optimal. many constraints of for example lack of socialization to society citation, and not yet been formed maintenance management."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."

"Skripsi ini membahas penerapan Sistem National Single Window (NSW) tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean Importir Jalur Prioritas khususnya pada proses customs clearance berdasarkan asas ease of administration di KPU Tanjung Priok beserta kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Sistem National Single Window (NSW) tahap pertama di KPU Tanjung Priok berjalan kurang optimal sehingga belum sepenuhnya mewujudkan kemudahan administrasi pada pemenuhan kewajiban pabean khususnya pada proses customs clearance Importir Jalur Prioritas. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada saat penerapan sistem tersebut antara lain ketiadaan aspek legal pada awal penerapan sistem, ketidaksiapan Sistem NSW secara teknis, kendala sistem dalam menginterpretasikan Harmonized System, kompleksitas sistem pelayanan kepabeanan, ketidaksiapan instansi pemerintah penerbit perijinan impor (OGA) dan masih adanya ketidakjelasan kewenangan pada OGA.

---

This study focus in the first implementation of National Single Window System in fulfiling customs formality on priority channel's import procedure based on ease of administration principle (study on KPU Tanjung Priok) and the problems that its faced. The purpose of this study is to investigate the first implementation of National Single Window System in fulfiling customs formality on priority channel's import procedure (especially for customs clearance procedure) based on ease of administration principle in KPU Tanjung Priok and the problems that its faced. This research is a quantitative research with descriptive interpretive. This study conclude there is the first implementation of National Single Window System is running less than optimal. So, the implementation first implementation of the system has not fully achieved the ease of administration in fulfiling customs formality on priority's import procedure (especially for customs clearance procedure). The problems that faced on implementation are the lack of technical readiness of the NSW system, complexity of customs system, the system's constraints ininterpreting the harmonized system and there are still the vague authorization of the OGA."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."

"Seperti diketahui bahwa, masih terdapat + 43.000 desa di wilayah Indonesia yang belum terlayani oleh fasilitas telekomunikasi (Wilayah USO). Dengan Topographi dan kondisi karakteristik wilayah USO yang sulit dijangkau maka Investasi untuk daerah rural kurang menarik bagi operator telekomunikasi. Upaya pemerintah untuk memulai membangun daerah perdesaan melalui program USO pada tahun 2003 dan 2004 dinilai sangat baik dan patut untuk diteruskan namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terlihat bahwa pemanfaatan atas hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum optimal. Hal ini terbukti masih ditemukenali banyaknya % telepon yang tidak aktif dan rusak serta tingginya tariff yang dikenakan kepada penduduk. Hal ini membuktikan bahwa strategi dan kebijakan yang telah diambil dalam pembangunan sebelumnya belum dapat memberikan manfaat yang baik sekaligus belum dapat memberikan stimulant kepada operator untuk turut serta di dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi perdesaan dalam arti yang lebih luas. Dengan penyusunan strategi kebijakan yang tepat, telekomunikasi terbukti dibeberapa negara maju dan berkembang lainnya dapat mendorong tumbuhnya ekonomi suatu wilayah dan sekaligus membuka keterisolasian dari keterbatasan informasi. Thesis ini akan mendiskripsikan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman dari negara-negara maju dan berkembang lainnya dalam penyusunan sebuah strategi kebijakan. Dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan dari pengalaman beberapa negara dan dipadukan hasil analisa SWOT terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelumnya maka strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan membenahi regulasi yang dapat menarik minat operator dalam turut serta memgembangkan wailayah KPU; Melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa dengan Tender Terbuka dan transparan dengan didukung SDM yang berkualitas dan profesional; Memberikan/menciptakan Insentif yang baik bagi penyedia Jasa agar penyelenggara Telekomunikasi tertarik untuk mengembangkan layanan di daerah KPU; Mengoptimalkan Sumber Pendanaan yang berasal dari Operator melalui USO Fund atau sejenisnya untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO; Menetapkan spesifikasi Teknologi yang yang tepat dan berkualitas agar terjamin keberlangsungannya; Menetapkan tariff yang dapat dijangkau bagi masyarakat daerah rural. Membentuk organisasi yang mengelola dana USO ( mengumpulkan dan mengelola pembiayaan).

---

There are more than 43.000 villages in Indonesia has no telecommunications access this area was called Universal Service Obligation Area (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi/WPUT). Topographic and characteristic condition of WPUT which have difficulty in accessibility especially on transportation cause this area to be not attractive for telecommunications business investation. Government Policy to develop rural telecommunication in Indonesia is starting point and have good value. This policy should be implementing in continuity in the future. According to the evaluation of USO facility that have develop by the government showing that utility of these facility did not optimum. Still many facility did not work and broke and also did not use by the people because of expensive tariff charge. This condition showing that the policy strategy of government that has token before did not solve the problem of rural telecommunication yet, especially on suistainability of services and giving stimulant for the telecommunications operator to serve rural area. With good policy strategy, Telecommunication infrastructure in developed country and some of growing country can support the local economic to growing and also open the isolated area by information access facility.

This Thesis trying to description best experience from some developed countries and growing countries in arranging the telecommunication policy strategy. With SWOT analysis and benchmarking metode are resulted the New Policy Strategy for government as: Change the regulation which some insentif to the operator who serve the rural area; Biding Process is good strategy to choice the USO operator; Optimizing the USO Fund for serving the rural area; good specification and standardization for rural telecommunication equipment; Tariff should be payable by people ( less then from regular tariff); Build the new organization for managing the USO Fund (Collecting and Disbursement)."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian credit menurut hukum perbankan di Indonesia dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X dan PT. Y dalam pembiayaan proyek Kewajiban Pelayanan Universal dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk kredit dari bank umum diatur oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan aspek pemberian kredit. Penelitian ini memfokuskan kepada jenis kredit yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Prosedur dan persyaratan atas pemberian kredit yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan dibahas mendalam. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit yaitu terkendalanya pembayaran kredit oleh PT. Y sehingga Bank X menggolongkan kredit tersebut menjadi kredit macet (kolektibilitas tingkat 5). Selain itu, penyelesaian dari kredit bermasalah tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Implementasi Manajemen Resiko Bank Umum. Pemberian Kredit antara Bank X dengan PT. Y terkendala masalah pembayaran yang diakibatkan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi tidak dapat melakukan pembayaran atas prestasi kerja PT. Y akibat diblokirnya anggaran oleh DPR-RI. Analisa mendalam tentang debitur termasuk didalamnya analisa prinsip 5C beserta analisa kelayakan proyek telah dilakukan dengan baik. Namun, kendala PT. Y dalam pembayaran kredit merupakan kendala diluar kuasa PT. Y. Proses penyelesaian kredit meliputi surat peringatan, eksekusi, musyawarah dan Arbitrase.

---

This thesis discusses the process of settlement of credit under banking law in Indonesia in the credit agreement made between the Bank X and PT. Y for financing Universal Service Obligations project of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine how the product credit from commercial banks regulated by laws and other regulations related to aspects of the provision of credit. This research focuses on the type of credit agreed between both parties that investment credit and working capital credit. The terms and procedures for the granting of credit required by the Banking Act is discussed. In this study, the issues raised are issues that arise in the implementation of credit that is obstacle for credit payments by PT. Y so that Bank X classified the credit as the loss credit (collectability level 5). In addition, the settlement of the loss credit also reviewed from the law aspect and other regulation. The method used is a juridical normative method.

Based on the research results, it can be seen that the arrangement of credit facilities under Indonesian law set forth under Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 2 of 1998 on Banking, SK DIR BI No. 27/162 / KEP / DIR and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/3 / PBI / 2005 as amended by PBI No. 8/13 / PBI / 2006 regarding Legal Lending Limit and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/15/2012 Asset Quality Rating for Commercial Banks and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25 / PBI / 2009 regarding Implementation of Risk Management of Commercial Banks. The credit lending between Bank X with PT. Y constrained problem of payment caused by the Telecommunications and Informatics Funding Provision Management Agency (BP3TI) as the representative from Ministry cannot make payments on work performance of PT. Y as the result of the blockage of budget by the House of Representatives. Depth analysis of the debtor including analysis of 5C principles along with project feasibility analysis has been done well. However, the problem faced by PT. Y in the payment of credit is a constraint beyond the control of PT. Y. The processes of settlements of credit include warning letters, execution, deliberation and Arbitration."

"Pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah menampakkan hasil yang cukup menggembirakan, keberhasilan ini di lain pihak menuntut usaha guna mempertahankan tingkat pertumbuhan serta pemerataan jaringan telekomunikasi itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan masih memiliki banyak tempat yang belum terjangkau oleh sistem telekomunikasi, bahkan saat ini komunikasi baru dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Masyarakat di daerah pedesaan, perbatasan atau bahkan yang tinggal di pedalaman masih sangat sulit untuk menikmati fasilitas telekomunikasi seperti yang telah ada sekarang ini.Melalui program Universal Service Obligation (USO) pemerintah berharap mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pemerataan akses telekomunikasi antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan.Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang menjadi objek pelaksanaan program USO pada tahun 2004, telah menggelar program ini pada 45 lokasi. Program USO yang telah dilaksanakan dalam perjalanannya menghadapi beberapa permasalahan terutama dari aspek pengadaan perangkat, pemilihan teknologi, operasional, pembiayaan serta pemeliharaan yang kurang maksimal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dicari solusi guna membantu pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program USO tahun 2004 di Provinsi Jawa Tengah, sehingga program USO yang akan digelar di waktu yang akan datang dapat lebih optimal dan berdaya guna.

---

The construction of telecommunication in Indonesia within the latest decade has shown enough satisfying results in the other side this successful require efforts so that it can maintain the level of growth as well as the distribution of this telecommunication network. Indonesia as an archipelago country still has many unreachable places by telecommunication system, even in this current time communication only can be used by small part of Indonesia people. People in rural area, border or even in remote area are still difficult to enjoy telecommunication facility like already exist in this recent time.

Through Universal Service Obligation (USO) program the government hope that he can handle the problems happened in the distribution of telecommunication access between rural and urban community.

Central Java Province as one of provinces becoming the implementation of USO program in 2004, has conducted this program in 45 locations. USO program which has been conducted in its journey experienced some problems specially from equipment procurement, technology selection, operational, lack maximal finance as well as maintenance. Through this research is expected can produce solution so that it can help to find the solution of problem happened in the implementation of USO program 2004 in Central Java Province, so that USO program can be executed more optimal and benefit in the future."

"Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), Penyelenggara Peer to Peer (“P2P") Lending mempunyai kewajiban baru sebagai “pihak lain” untuk melakukan pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari borrower kepada lender, sehingga terdapat  tambahan administrasi pajak yang sebelumnya belum pernah ada. PMK 69 juga memberikan penegasan bahwa jasa pinjam meminjam dalam platform P2P Lending merupakan objek PPN, sehingga penyelenggara P2P Lending mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Atas kewajiban perpajakan diatas perlu dilakukan kajian apakah PMK 69 telah telah memenuhi asas-asas perpajakan, terutama dalam administrasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan P2P Lending sudah memenuhi prinsip ease of administration dan four maxim, sehingga dapat memberikan masukan kepada DJP untuk mengupdate kebijakan perpajakan pada industri P2P Lending di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan organisasi yang mewadahi Penyelenggara P2P Lending yang terdaftar di OJK. Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap, pengumpulan data melalui kuesioner kepada penyelenggara P2P Lending dan melalui wawancara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemotongan Pajak Bunga telah memenuhi prinsip certainty, simplicity, convenience, efficiency dan equality, namun masih terdapat catatan hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi regulasi oleh DJP dan dari sisi administratif oleh Penyelenggara P2P Lending.

---

Based on the HPP Law and Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), P2P Lending Operators (platform) have a new obligation as “other parties” to perform withholding income tax on interest payments from borrowers to lenders, so that there is an additional tax administrative of withholding income tax which has never been done before. PMK 69 also confirms that lending and borrowing services on the P2P Lending platform are VAT objects, therefore P2P Lending organizers have an obligation to collect VAT. Regarding the tax obligations above, it is necessary to study whether PMK 69 has fulfilled the principles of taxation, especially in the administration of implementing tax obligations.The aim of this research is to evaluate whether the implementation of P2P Lending tax obligations meets the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in the P2P Lending industry in Indonesia. This research uses a qualitative method with a case study approach. The case study was conducted at the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI), which is an organization that accommodates P2P Lending operators which registered with the OJK. This research was carried out in 2 stages, data collection through questionnaires to P2P Lending organizers and through qualitative interviews. The aim of this research is to provide an overview of whether the implementation of P2P Lending tax obligations has fulfilled the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in P2P Lending industry in Indonesia. The results of this research show that the implementation of Withholing tax on interest has fulfilled the principles of certainty, simplicity, convenience, efficiency and equality, however there are still notes of things that need to be improved from a regulatory perspective by the DJP and from an administrative perspective by P2P Lending operator."