Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Local Birocracy Performance on The Controlling and to Meassures Forest and Land Fires (Case Study : at Pontianak and Sambas Districts West Kalimantan Province)

Forestry sectors has been playing important role on economics at West Kalimantan is 23,68% (BPS,2000). Forest in this province is categorized as protection forests, wildlife sanctuary, national park, limited production forest, production forest and converted areas, totally number 9,030 acre. Those natural resources is needs to be maintain and to preserve.

Forest and land fires is one of the cause of deforestation, often resulting in loss on several dimensions:such as economics, environmental, ecological, and social. According to Directorate Protection of Forestry Department (1998) in 1997 26.590,36 acres forest and land were on fires.This number included production forest 23.811 acres, ,wildlife sanctuary 1,378 acres. At national level West Kalimantan was on the third rank largest areas loss due to fire.

Local birocracy issued a policy in controlling and to measure forest and land fires. The policy carried out through institutions that were inter-related local birocracy. Institutions whose have responsibilities and duties in solving and handling the fires problems. Nonetheles, those institutions have not perform optimal yet in controlling and to measures, as much as expected. Therefore we need to study the main cause of non optimal performance institutions on local birocracy in controlling and to measure forest and land fires.This problem emerges research quoctions:

In which inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

How does local birocracy perform in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

What are the component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan?

The aim of this research are:

Inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

Local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

The component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan.

This study refered to organizational structure, human resources, budgets, programmes, and facilities as supporting element on local birocracy performance.

Input elements are organizational structure, human resources, budgets, programmes and facilities. Those inputs later on became variables, which indicate local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires.

This research used survey method by using secondary data. Generally,this research used analytical descriptive methods and using ex post facto. In order to analyze raw data, this research used scaling techniques. Refers to goal achivement on each variables, the point of view of analysis is to know about performance of local birocracy at two districts; Pontianak and Sambas.

The conclusions could be drawn from this research are:

Inter-related local birocracy to performed a role in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan, are: Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan and Dinas Kehutanan dan Perkebunan and Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Local birocracy performance at Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan and Dinas Pertanian dan Kehutanan in Pontianak districts categorized less succes; whereas at Sambas districts, performance at Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan categorized not success and at Dinas Pertanian and Kehutanan less success in in controlling and to measures forest and land fires

3_ Component to support local birocracy performance in controlling and to measure forest and land fires at both districts Pontianak and Sambas West Kalimantan, are: organizational structure, human resources, budgets, programmes and facilities.

There are no decreasing number in forest and land fires and hotspots on 2002 mean vulnerability for forest and land fires in West Kalimantan province still high."

"Pemberian kredit kepada pengusaha kecil adalah sarana yang penting untuk mengembangkan dunia usaha kecil. Namun demikian, usaha kecil di Indonesia belum dapat berkembang sebagaimana halnya dengan usaha besar. Hal ini disebabkan terutama karena pemberian kredit di Indonesia lebih menekankan pada agunan kredit. Walaupun konsep pemberian kredit kepada pengusaha kecil merupakan hal yang diwajibkan, tetapi hingga dewasa ini masih merupakan "das sollen", yang masih memerlukan upaya yang terus menerus dalam waktu yang relatif lama, untuk menjadikannya suatu "das sein". Dari sekian banyak faktor yang turut mempengaruhi tercapainya das sollen menjadi das sein itu, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum atas skim-skim kredit dengan persyaratan ringan, agar mudah dimanfaatkan oleh usaha kecil. Tanpa itu, usaha kecil tidak akan mungkin untuk memanfaatkan peluang memperoleh kredit sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Kredit Usaha Kecil dalam Pakjan 1990."

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan sprituil, serta telah di laksanakan baik di desa maupun di kota. Pelaksanaan pembangunan tersebut seyogianya tidak hanya bersifat fisik saja tetapi harus dilaksanakan juga pembangunan yang bersifat non fisik dalam hat ini adalah bahwa setiap program pembangunan tersebut harus dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat.Dalam pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu yang ada di Kota Pontianak, peran Community Worker sebagai kader pembangunan sangat panting untuk menggantikan peran kader pembangunan yang ada di Kelurahan, pelaksanaan peran tersebut tidak dapat dilakukan secara efektif.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas peran Community Worker yang terdiri dari faktor internal 'Community Worker yaitu motivasi dan niat, faktor kemampuan dan keterampilan Community Worker, faktor kerjasama (masyarakat), serta faktor kebijakan Pemerintah yang meliputi faktor sosialisasi program yang bersamaan dengan turunnya bantuan dan kebijakan Pemerintah yang bersifat top down menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima pembangunan. Ada dua aspek yang diteliti, yaitu efektifitas peran Tenaga Penggerak Masyarakat dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa terpadu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas peran Community Worker. Pada efektifitas Peran Community Worker penelitian ini mencoba mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan peran Community Worker di dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu, sedangkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Community Worker.Penelitian yang dilaksanakan di Kota Pontianak merupakan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi serta melalui wawancara terhadap 13 informan, selain itu juga di dukung oleh pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 30 responden.Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran Community Worker di dalam Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu tidak dapat dilakukan secara efektif, Community Worker yang ada ditunjuk oleh Pemerintah Kota dan bukan pilihan masyarakat, selain itu tidak disediakannya dana operasional bagi mereka untuk melaksanakan perannya, yang mengakibatkan belum terlaksananya peran dengan baik dan lancar.Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah agar tidak mengabaikan upaya pemberdayaan masyarakat, selain itu dalam pelaksanaan pembangunan hendaknya melalui pendekatan partisipatoris artinya dimulai dari masyarakat yang mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri dengan menganut sistem pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development).Selanjutnya agar peran Community Worker dapat dilaksanakan secara efektif Pemerintah Kota seharusnya menyerahkan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya terhadap Community Worker yang sesuai dengan keinginannya, disamping itu perlu dukungan dana bagi kegiatan operasional Community Worker."

"Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K). Proses perencanaan pembangunan di kelurahan Benua Melayu Darat melalui dua tahap yaitu tahap pengidentifikasian/penyelidikan masalah dan tahap perumusan masalah yang dilakukan pada saat pelaksanaan musbangkel. Partisipasi WNI Keturunan Tionghoa pada tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan masalah tergolong pada tipe Manipulasi (tingkat tidak berpartisipasi) menurut Sherry Amstein. Dalam membuat usulan rencana pembangunan masih cenderung pada partisipasi perwakilan semata dan belum melibatkan seluruh masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Kelurahan hanya mengikutsertakan elite lokal (Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat) sehingga aspirasi dari masyarakat belum dapat terwakili oleh mereka yang hadir. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat WNI Keturunan Tonghoa di Kelurahan Benua Melayu Darat ini masih kurang berpartisipasi adalah model perencanaan yang top down dimana peranan pemerintah Kota lebih besar dalam penyusunan rencana pembangunan.Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya informasi yang lengkap dan pemerintah Kota Pontianak seperti Renstra dalam penyusunan perencanan pembangunan, peranan pemerintah Kota Pontianak yang masih dominan dalam menentukan proyek atau program yang akan dilaksanakan serta kurangnya pemahaman WNI Keturunan Tionghoa mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat terkecil yaitu kelurahan.Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga terdapat bebarapa hal yang menjadi pendoman bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan yaitu karena kewajiban sebagai Ketua RT/RW untuk mengikuti kegiatan musbangkel setiap tahunnya serta karena RT/RWnya ikut memberikan usulan proyek/program pembangunan.Untuk itu disarankan kiranya pelaksanaan musbangkel pada masa yang akan datang informasi mengenai dokumen perencanaan daerah sudah sampai pada para peserta musbangkel. Peran pemerintah saat ini diharapkan hanya sebagai fasilitator/mediator saja. Pertunya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sosialisasi mengenai kegiatan perencanaan pembangunan itu sendiri kepada masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa."

"Implikasi apa atas peningkatan peran ganda wanita terhadap kedudukan wanita dalam rumah tangga menjadi ide yang mendasari penelitian thesis ini. Bagaimana peran konstribusi yang diberikan istrinya terhadap posisinya dalam meningkatkan kedudukannya menjadi tujuan dalam penelitian ini. Teori struktural fungsional digunakan untuk menjelaskan keluarga sebagai kelompok terkecil dalam sistem sosial yakni struktur atau bagian yang saling berhubungan atau posisi-posisi yang saling dihubungkan oleh peran timbal balik yang diharapkan. Hal demikian ditunjukkan adanya saling berhubungan antara kedudukan suami, istri dan anak-anak mereka. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Maka dipilih metode survei untuk memperoleh gambaran umum atas kelompok yang diteliti, yaitu dengan menggunakan wawancara mendalam untuk memberikan penjelasan khusus atau untuk mengungkapkan ciri-ciri tertentu dari responden. Hasil penelitian-mengungkapkan bahwa latar belakang Sosial Ekonomi aktivitas ibu rumah tangga yang bekerja di desa pinggiran kota mempunyai hubungan yang erat dengan kedudukan wanita dan peranannya dalam keluarga. Dari analisis tabel silang diketahui bahwa semakin tinggi Latar Belakang Sosial Ekonomi ibu rumah tangga bekerja, semakin tinggi pula kedudukan dan peranannya dalam keluarga. Semakin rendahnya Latar Belakang Sosial Ekonomi ibu-rumah tangga yang bekeria, maka semakin rendah pula kedudukan dan peranannya dalam keluarga. Faktor-faktor seperti pendidikan, perolehan kesempatan kerja dan penghasilan sangat mewarnai terjadinya peningkatan kedudukan wanita dalam hubungannya dengan alokasi ekonomi dan alokasi kekuasaan. Perubahan yang terjadi dalam rumah tangga responden adalah kecenderungan peranan responden semakin dominan dalam alokasi ekonomi dan alokasi kekuasaan dibandingkan dengan suaminya. Hal ini dilakukan oleh hampir sebagian besar responden dalam membuat keputusan yang menyangkut masalah dan posisi penyelesaiaan tugas rumah tangga dan secara rata-rata sebagian besar istri memperoleh posisi yang lebih tinggi dari suami dalam proses pembuatan keputusan yaitu lebih nyata dalam pengambilan keputusan masalah-masalah ekonomi. Sehingga dapat diartikan bahwa Latar Belakang Sosial Ekonomi ibu rumah-tangga yang bekerja memiliki pengaruh terhadap kedudukan dan peranan wanita dalam keluarga."

"Tesis ini meneliti tentang tingkat kepuasan pelanggan dan mutu pelayanan penyediaan air bersih yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui PDAM Kabupaten Pontianak. Selain itu diteliti pula mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian dilakukan karena hingga saat ini Pemerintah Daerah melalui PDAM Kabupaten Pontianak dinilai tidak dapat memberikan kualitas pelayanan penyediaan air bersih sehingga pelanggan merasa dikecewakan.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan serta ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi PDAM Kabupaten Pontianak dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan, dimana hasil penelitian diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya dalam bidang pelayanan publik.Metode yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Dimana data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan prosentase, yang kemudian akan dianalisa secara deskriptif. Penelitian mengambil lokasi di Kota Mempawah Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah sampel penelitian 219 dari 2.186 pelanggan, ditambah dengan 20 karyawan PDAM Kabupaten Pontianak dan 15 informan. Instrumen yang digunakan untuk menjaring data yang diperlukan adalah dengan mempergunakan kuesioner penelitian yang berpedoman kepada 5 (lima) dimensi Servqual yang dikembangkan oleh Parasuraman dkk, yaitu Tangible, Responsiveness, Reliability, Assurance dan Empathy. Dimana setiap pelanggan diberikan 18 pertanyaan yang berkaitan dengah kenyataan pelayanan yang mereka terima dan harapan yang mereka inginkan atas pelayanan PDAM. Sedangkan terhadap karyawan PDAM diberikan pula kuesioner dengan 13 pertanyaan yang berhubungan dengan tugas mereka didalam melayani pelanggan. Disamping itu, sebagai tambahan dilakukan pula wawancara kepada 15 informan yang terdiri dari 12 pelanggan PDAM dan 3 Direksi PDAM.Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui terdapat kesenjangan (gap) antara kenyataan yang diterima dengan harapan yang diinginkan pelanggan atas pelayanan PDAM rata-rata sebesar -1,85 dimana hal ini menggamharkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Kemudian setelah membandingkan antara kenyataan dengan harapan pelanggan, maka hasil rata-ratanya adalah 0,60 yang menunjukkan bahwa pelanggan merasa tidak puas, dimana ketidakpuasan ini diperkuat pula dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pelanggan PDAM. Rendahnya pelayanan dan ketidakpuasan pelanggan, juga disebabkan oleh beberapa kendala dari fihak PDAM yaitu tidak adanya riset tentang kepuasan pelanggan, terbatasnya dana, sumber air dan peralatan mesin yang sudah tua yang merupakan hibah dari BPAM tahun 1982, serta kurangnya rasa tanggungjawab karyawan di dalam pelaksanaan tugas pelayanan yang dipengaruhi standar hidup, PDAM merupakan monopoli pemerintah, akuntansi lemah, kualitas pegawai, serta technological obsolescence.Oleh karenanya kepada perusahaan diharapkan untuk dapat berbenah diri di semua lini bidang tugas, dalam rangka maningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan serta berusaha untuk meminimalisasikan faktor-faktor yang menjadi penghambat peningkatan kualitas pelayanan demi kepuasan pelanggan."

"Garin-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengamanatkan bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Dan pembangunan pedesaan perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan masyarakat pedesaan untuk berproduksi serta menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian masyarakat pedesaan makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidup (1988: 70). Dapat dikatakan bahwa pembangunan pedesaaan tidak terlepas dari usaha empowerment (pemberdayaan) masyarakat desa (pembangunan sosial budaya), khususnya usaha peningkatan kemampunan sumber daya manusia untuk berproduksi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. "