Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar merupakan sebuah perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama serta tempat bertemunya berbagai kepentingan antara konsumen dan produsen. Pasar modern yang umumnya diisi oleh retailer (pengecer) besar, baik perusahoan pengecer multinasional maupun nasional merupakan pasaing yang mulai mengancam keberadaan pedagang di pasar pasar tradisional. Oleh karena itulah modernisasi pasar dengan mengelola pasar secara modern baik dari sistem pengelolaan maupun kelembagaannya perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah (PAD dan APBD).Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan profit merupakan bagian dari kinerja dan hasil akhir yang ingin dicapai dari pengelolaan pasar secara keseluruhan. Untuk mencapai peningkatan tersebut dtperlukan pola pendanaan yang diperkuat dengan bentuk pola kelembagaan yang optimum dimana di dalam pola kelembagaan ini akan dilakukan kerjasama antara pihak PD. Pasar Jaya dengan pihak ketiga. Oleh karena itu maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi pola kelembagaan yang mampu meningkatkan profit perusahaan pengelola pasar.Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan bentuk pola kelembagaan yang optimum maka digunakan 3 (tiga) macam metode analisis yaitu analisis AHP (untuk melihat peringkat faktor yang berpengaruh pada pola kelembagaan), analisis deskriptif (untuk mencari tingkat pengaruh variabel kelembagaan terhadap profit), dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas (mensimulasi Net Present Value/NPV dengan simulasi Monte Carlo yang bertujuan mencari NPV yang paling tinggi).Setelah ketiga metode tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa bentuk pola kelembagaan yang paling optimum adalah Joint Operation dengan masa konsesi 15 tahun (dilihat dari NPV dan profit yang paling tinggi) serta pihak yang terlibat adalah PD. Pasar Jaya (40%) dan Developer (60%).

---

Market is a realization economics activities which being institution since a long time ago. Market is the meeting place too between any needed from producers and their consumers. Modern market usually contents big retailer's companies, example multinational and national retailer's companies that compete and threat trader's existence in traditional market. Based on that reason, market modernization must manages market to be modern in management and institution to lift up small traders' economy and spur on regional economics growth (PAD and APBD).

In spur an regional economics growth, profit escalation is part of performance and final result which is needed to achieve of totally market management. To achieve that escalation, needed a financing models that are supported by an optimum institution models which will executed cooperation between PD. Pasar Jaya and third party. For that goal, writer makes a research to identify institution models which able to lift up profit of market management company.

In this research, to gain optimum institution models are used by three kinds of analysis methods. First, is AHP Analysis. Its purpose: to see factor's level which influents institution models, Second, is Descriptive Analysis. Its purpose: to find the influence level of institution models on profit. And the last method, is Sensitivity Analysis. Its purpose: to stimulate Net Present Value (NPV) by Monte Carlo stimulation to find the higher of NPV.

After that three method are runned, we obtain the research's result. The results are the optimum institution's model is Joint Operation with concession period in fifteen years(can see from the higher profit and NPV); and involved parts are PD. Pasar Jaya (40%) and Developer (60%)."

"PD. Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, tugas operasionalnya berpedoman pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 tahun 1999 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Dengan dasar itu Perusahaan ini menjalankan dua fungsi utama yaitu Fungsi Ekonomi (Economic function) dan Fungsi Sosial (Social function).Memasuki era millennium 2000, PD. Pasar Jaya menghadapi tantangan yang cukup berat. Perubahan cepat masyarakat kota Jakarta, harus diantisipasi dengan langkah tepat, cepat dan profesional agar tetap eksis, berkembang dan berkelanjutan (sustainable) dalam perspektif globalisasi ekonomi.Untuk mengatasi hal tersebut PD. Pasar Jaya melakukan kebijakan Inovasi, dengan pertimbangan bahwa, jika perusahaan ingin mempertahankan, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan, kesejahteraan dan keunggulan bersaing maka tidak ada piiihan lain kecuali menggunakan inovasi sebagai alternatif untuk ditempuh. ini berarti inovasi perusahaan Daerah merupakan salah satu kunci untuk mendorong terwujudnya efektifitas Perusahaan Daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Mc.Kinsey 1984, West 1992, Nonaka dan Takeuchi 1995, Tushman dan O'Reilly III 1997, Siagian 1998 serta Janszen 2000.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahul inovasi organisasi (Strategy dan Shared Values) dan efektivitas perusahaan Daerah. Tipe penelitian ini : deskripsi terapan dengan pendekatan kuantitatif terhadap data kuantitatif dan data kualitatif yang berkaitan dengan efektifitas Perusahaan Daerah dan inovasi organisasi (strategy and shared values). Jenis penelitiannya adalah penelitian case study.Unit observasi penelitian : Pimpinan Perusahaan Daerah (Direksi dan Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ka. Subbagian, Ka. Subbidang) dan karyawan PD. Pasar Jaya sebagai informan/responden penelitian serta dokumen dan peraturan perundangan yang relevan. Teknik pengambilan sampelnya : Proportionate Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel berpedoman pada Tabel Krejcie.Dan hasil Penelitian, diketahui bahwa inovasi strategi di PD. Pasar Jaya adalah (1) Mendirikan Strategi Bisnis Unit (SBU) Pasar dan Jasa, SBU ini mampu berperan sebagai profit center, (2) Kemitraan - kurun waktu 1998 - 2002, program ini mencapai pertumbuhan rata-rata 6.56 %; (3) Restrukturisasi Organisasi dan Rasionalisasi Pegawai yang berdampak pada efisiensi biaya pegawai; (4) Restrukturisasi Keuangan, Kebijakan ini untuk mengefektivkan pendapatan dan menekan kebocoran keuangan iuran Biaya Pengelolaan Pasar (OBPP); (5) Diversivikasi Usaha (konsentrik); (6) Pelayanan costumer; (7) Wisata Pasar (Market Tour). Inovasi strategi ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan.Temuan pelaksanaan inovasi shared values menunjukkan sebagian besar pimpinan dan karyawan telah merespan dengan baik inovasi shared values, yang dibuktikan oleh nilai rasio antara data shared values pimpinan/pejabat PD. Pasar Jaya dengan score tertinggi (ideal) adalah 80,05 % yaitu sebesar 1521 terletak pada daerah sangat setuju, sedangkan untuk karyawan 79,90 %, yaitu sebesar 7910 yang terletak pada daerah setuju untuk berubah. Respon ini menggambarkan perkembangan shared values yang positif/kuat, yang berdampak positif_terhadap kinerja perusahaan.Dengan demikian inovasi strategi dan inovasi shared values mempunyai hubungan positif dengan efektivitas perusahaan (kinerja), sebagaimana dilihat pada perkembangan kinerja dari tahun 1998 - 2002 selalu meningkat secara signifikan, yaitu Tahun 1998 (nilai bobot 101.8), Tahun 1999 (104.35), Tahun 2000 (104.53), Tahun 2001 (104.67), terakhir tahun 2002 meningkat pula menjadi 107.44. Nilai bobot kinerja selalu di atas 100 sehingga termasuk dalam kategori "Sehat" sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 7401KMK.0011989 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milk Negara, Tanggal 28 Juni 1989, Keputusan Menteri Kuangan RI Nomor 8261KMK.01311992 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 7401KMK.0011989 tanggal 28 Juni 1989. Yang ditetapkan Tanggal 24 Juli 1992, serta 8K Gubernur KDKI Jakarta Nomor 849 Tahun 1994. Dengan demikian Inovasi Organisasi (Strategy, Shared Value) dapat mewujudkan Efektifitas Perusahaan.Rekomendasi penelitian : (1) PD. Pasar Jaya perlu merumuskan kebijakan strategis, cermat dan terukur guna merubah kelemahan menjadi kekuatan serta ancaman menjadi peluang untuk mewujudkan tujuan perusahaan; (2) Pemberdayaan peran dan tugas Bagian Riset dan Pengembangan dengan SDM yang bercommitment dan berkompetensi, agar Unit Kerja ini dapat menjadi "The Think Tank" dan "Pusat Pelayanan Data"; (3) Diversivikasi usaha (konsentrik) : pembangunan hotel, apartemen, pusat perdagangan, terminal agribisnis dan estate management (pengelolaan kawasan) agar direalisasikan dengan mempersiapkan infrastruktur pendukungnya; (4) Mengintensifkan penarikan iuran Biaya Pengelolaan Pasar (IBPP) (5) Perlu reposisi peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan program reinventing government melalui pembentukan holding company sehingga bertujuan jelas (komersiallnon komersial), melaksanakan reward dan punishment, sehingga mampu berkompetisi dengan dunia usaha swasta, (6) merumuskan kebijakan kepegawaian : spoil system menjadi merit system, arah restrukturisasi organisasi pada jabatan fungsional; (7) Pelayanan costumer untuk mewujudkan pasar tradisional yang modern. (8) Perlu follow up penelitian tentang Inovasi teknologi, market, aplikasi produk, jasa dan proses dalam rangka pengembangan pasar tradisional menuju pasar tradisional yang modern.

---

Innovation of Strategy, Shared Values and Effectivity of Regional Government-Owned Enterprises (Case Study in PD. Pasar Jaya DKI Jakarta)PD. Pasar Jaya is one of the enterprises owned by The Regional Government of Special Capital District of Jakarta Province, based on The Regional Regulation of Special Capital District of Jakarta Province number 12 of 1999 dated the 30 of December 1999 concerning the Regional Enterprise Pasar Jaya of Special Capital District of Jakarta Province. They have the main task to implement the double function (social and economic functions).

Entering the millennium era of the year 2000, PD. Pasar Jaya is facing quite hard challenge. The fast changes of Jakarta society must be anticipated with a precise, fast and professional way to keep existence, increase profit and also sustainable development in perspective of economy globalization.

For this matter in recent years, PD. Pasar Jaya has continuously implemented the policy of innovation, because innovation of Regional Government owned of enterprises is one of the keys to increase effectivity of regional enterprises (abilility to get the profit, prosperous enterprise, competitive advantage), in the same speaking as Mc.Kinsey 1984, West 1992, Nonaka and Takeuchi 1995, Tushman and O'Reilly III 1997, Siagian 1998 and Janszen 2000.

Purpose of this research is to know how innovation of organization (Strategy dan Shared Values), effectivity of enterprises. This type of research is applied-description. It used quantitative approach on quantitative and qualitative data concerning effectivity of regional government enterprise and innovation organization (strategy and shared values). While kind of this research is case study.

Unit of observation in this research is leader of regional government enterprise (Director, chief of division and chief of subdivision) and staff PD. Pasar Jaya as informant or respondent of research. The other relevant-data resources are document and Regulation. Technique of sampling is Proportionate Stratified Random Sampling, while total sampling based on Table of Krejcie.

Output of this research, we know that innovation strategy in PD. Pasar Jaya are (1) Strategic Business Unit (SBU) market and services, SBU has role as profit center, (2) Partnership - In the years 1998 - 2002 by this program achieve average of growth 6.56 %; (3) Restructuring of Organization and Rationalization of employee, this policy impacted on Efficiency of employee cost; (4) Restructuring of finance, this policy made effectivity revenue of enterprise, also to anticipate the lack of finance from service charge; (5) Diversivication of effort (concentric); (6) costumer service; (7) Market Tour. This Innovation of strategy give evidence, that it increased performance of enterprise.

Implementation innovation shared values show that majority of leader and employee responded innovation shared values finely. This evidence is values of ratio data shared values leader PD. Pasar Jaya with the most high score (ideal), that is 80,05 % namely 1521 laid on highly-agreed area, whereas for employee is 79,90 %, namely 7910 laid on agreed area to change_ The good respond depicted significant of shared values development, therefore its impact is positive on perfomance enterprise.

Thus Innovation strategy and innovation shared values correlated with enterprise effectivity (performance), this matter was depicted in performance of enterprise 1998 -- 2002 always increased significantly, namely in 1998 (value of standard) 101.8, in year 1999 (104, 35), in year 2000 (104.53), year of 2001 (104.67), and year 2002 also increased till 107.44. performance standard values always more of 100. This means that its Category liquid I °Sehat", it is regulated by Minister of Finance Ri Decision Number 740/KMK 00/1989 concerning increasing Efficiency and Productivity of Regional Government Owned of Enterprises, dated the 28 of June 1989, Minister of Finance Ri Decision 826/KMK.013/1992 concerning Changing Minister of Finance RI Decision Number 740/KMK.00/1989 dated the 28 of June 1989, dated the 24 of July 1992, The Jakarta Governor Decision Number 849 Year 1994. As a matter of fact, innovation of Organization (Strategy and Shared Values) can reach to enterprise effectivity.

This research recommends (1) PD. Pasar Jaya can make strategic policy, precise, measurement in order to change weakness to strong and anticipating threats become opportunity to achieve the goal of enterprise; (2) empowerment of role and task of Research and Development through commited and competenced human resources, in order to make a "Think Tank" and 'Data Service Centre'; (3) Diversification of business (concentric) such as hotel, apartment, trading centre, agrobusiness terminal and estate management. In this case, supporting infrastructure is needed; (4) to collect service charge intensively; (5) adjustment of role of the Regional Government of Special Capital District of Jakarta Province from business entities to be regulator / referee. This is commitment of the Regional Government of Special Capital District of Jakarta Province in executing reinventing government program by making the holding company in order to achieve goal of enterprise (commercial/non-commercial), to give reward and punishment, so they have competitive advantage, (6) to make policy of employment as spoil system to merit system, to restructure of organization to the functional job; (7) to conduct the costumer (trader) to build the modem-traditional market; (8) researcher/scientist to follow up this research results concerning Innovation of technology, innovation market or market segment, innovation aplication product, service or process for developing traditional market to be modem-traditional market."

"Setelah terjadi penurunan harga minyak di pasaran dunia awal tahun 1980-an Indonesia mulai memperluas sektor-sektor ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Pada batas tertentu, perubahan sikap terhadap mekanisme pasar itu telah membuat daya saing dan produktifitas sektor ekonomi nonmigas Indonesia meningkat mulai menjelang pertengahan tahun 1980-an. Namun, secara keseluruhan peningkatan daya saing tadi belum optimal karena pemerintah masih memiliki sikap mendua dalam menerima sistem ekonomi pasar. Sikap mendua tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan protektif yang diberikan terhadap subsektor atau komoditas tertentu, dan terhadap kelompok usaha tertentu.Kebijakan-kebijakan protektif tadi tidak terlepas dari kekosongan institusi-institusi yang diperlukan bagi pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang baik dan kekosongan institusi-institusi politik yang demokratis. Hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, baik institusi ekonomi pasar maupun institusi-institusi politik yang demokratis di Indonesia masih jauh dari memadai. Kecuali dengan kemajuan pada institusi pasar modal, institusi-institusi pada pasar uang maupun pasar barang dan jasa masih banyak kelemahan dan kekurangan. Institusi yang mencegah persaingan usaha tidak sehat hampir tidak ada. Bank Indoensia sebagai Bank Sentral, juga berada pada posisi subordinat dari pemerintah (eksekutif). Sementara, institusi-institusi yang mengatur eksternalitas dan memerangi praktek-praktek korupsi juga sangat tidak memadai.Goncangan harga minyak kedua yang terjadi pada tahun 1986, di satu sisi makin mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah sektor-sektor ekonomi yang diliberalisasi dan dideregulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut memang berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan sebelumnya. Namun memasuki fase ini, pemerintah Indonesia bukan saja tidak memperlihatkan upaya serius untuk membangun institusi-institusi ekonomi pasar, tetapi juga membiarkan perekonomian Indoensia tumbuh tinggi di atas kondisi bubble economy. Akibatnya, kondisi perekonomian Indonesia sejak akhir tahun 1980-an hingga sebelum krisis juga berhadapan dengan ancaman persoalan sosial yang berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi tadi.Ancaman persoalan sosial tadi memang tidak semuanya disumbangkan oleh persoalan ekonomi, melainkan juga konsekuensi dari sistem politik dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang dibuat pemerintah. Tetapi, kajian ini melihat, kesemuanya itu secara bersama-sama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya angka kemerosotan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis tahun 1997 dan sulitnya memulihkan krisis tersebut jika dibanding dengan kemampuan negara-negara lain yang sama-sama dilanda krisis, menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditentukan oleh dukungan institusi politik, dan struktur serta perilaku sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan tergantung juga kepada sejauhmana negara mengeluarkan panduan kebijakan yang tepat, dan sejauhmana kesungguhan pemerintah bersama lembaga legislatif membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan institusi-institusi yang diperlukan oleh sistem ekonomi pasar yang baik, lebih menyempurnakan lagi institusi-institusi politik, dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan sosial guna mewujudkan iklim sosial yang nyaman sebagai salah satu syarat dari iklim investasi yang baik."

"Pada awal tahun 1990-an Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Pertumbuhan ekonomi tersebut, ikut memacu pula pertumbuhan pusat-pusat perbelanjan sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang mencakup berbagai lapisan masyarakat.Modernisasi pasar dalam pengelolaannya, sesuai dengan tuntutan masyarakat/konsumen perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil. Selain itu juga perlu dilakukan peremajaan prasarana dan sarana yang mendukung pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tututan perkembangan perkotaan dan lingkungannya.Untuk melaksanakan peremajaan pasar tradisional yang umumnya dikelola oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini oleh badan usaha milik daerah dengan keterbatasan dana yang ada, perlu melakukan diversifikasi sumber pendanaan dengan melibatkan dan mengajak sektor swasta serta pelaku-pelaku ekonomi lainnya yang profesional untuk dapat mengakomodasi tuntutan dan pola belanja masyarakat.Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Dengan pola pendanaan yang tepat menggunakan Model "Project Financing", akan meningkatkan profit bagi PD. Pasar Jaya". Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang menggunakan kuesioner dua tahap yaitu: tahap I ditujukan kepada pakar untuk mendapatkan variabel pola pendanaan yang dapat diterapkan pada pengelolaan pasar, yang pengolahan datanya dengan metode analisis AHP (analytical hierarchy process) dan tahap H yang ditujukan kepada stakeholders yang terlibat secara langsung ataupun yang punya potensi untuk terlibat dalam pendanaan pengelolaan pasar untuk mendapatkan tingkat pengaruh variabel pola pendanaan, dimana pengolahan datanya dilakukan dengan Metode Analisis Deskriptif. Sedangkan untuk analisis proporsi penyertaan modalnya dilakukan dengan Simulasi Monte Carlo. Hipotesis seperti yang tersebut di atas, terbukti karena dengan menggunakan pola pendanaan Model project financing (Joint Venture atau Joint Operation dengan jangka waktu 15 tahun) serta penyertaan modal dari PD. Pasar Jaya berkisar antara 20% s/d 40 % untuk Joint Operation dan 40% s/d 60% untuk Joint Venture yang dapat meningkatkan profit antara 30,73 % s/d 47,26% untuk join! venture dan 54,67% s/d 57,65% untuk joint operation, bila dibandingkan pola existing yang selama ini dilakukan, yaitu joint operation dengan jangka waktu berkisar antara 2 sampai 5 tahun.

---

In early 1990 years, the Indonesia economic grows fast. The economic growth followed appears of shopping centre, likewise the taste of every level the people.

Modernization the operational of the traditional market accordance the needed of the people?s should be to do for increasing income of the small traders. That is needed to reconstructions of infrastructure, which will support the operational of the market according to the growth of the city and environment.

For doing the reconstruction of the traditional market which usually under operational at the municipal government company is very limited of fund, must be diversification source of fund for financing, with joint private sector and the others the professional economic playing like is a partnership for accommodation and the people's shopping trends.

The hypothesis used in the research is "With type of which using the project financing models, will increase profit for PD. Pasar Jaya ?. This research make use of the case study method with object is PD. Pasar Jaya, with two phases of questionnaire, the phase 1(one) only for the experts to getting information about the variables of financing influenced and can be applied in operational the market, and data processed make use of AHP method, and then for phase 2(two) the questionnaire has spread for direct practical stakeholders and I or to potentials stake holders to get the level of influences from variables financing. For processing data make use of Descriptive Analysis Method and then for the analysis-sharing of fund proportion make use of the Monte Carlo simulations. The hypothesis like has wrote at the upper, is proofed, because using the type of fund project financing models (with type of partnership join operation & joint venture and period of concession 15 years, where is a sharing of fund from PD. Pasar Jaya about 20 % up to 40% for joint operation, can increase profit between 54,67%-57,65% and sharing of fund from PD. Pasar Jaya about 40%-60% can increase profit between 30,73%-47,26%, when to compare to the existing condition have be done with the joint operation type of partnership and the concession period 2 years until 5 years."

"Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) merupakan terminal dan pasar (disebut juga sebagai terminal) pusat distribusi sayur dan buah-buahan di kota Jakarta dan terbesar di Indonesia. Pasar induk tsb. saat ini kurang berfungsi secara efektif dan efisien. Faktor penyebab utamanya adalah perencanaan dan pengembangan terminal yang kurang memperhatikan dua hal, pertama, aspek kelengkapan pelayanan, prasarana dan fasilitas pendukung terminal. Kedua, aspek kelengkapan dan urutan prioritas kebutuhan pelayanan operasi. Perbaikan terhadap kedua penyebab utama tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi terminal secara signifikan. Pemetaan dan prioritas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara; pertama, melakukan pendekatan proses dan analisa kualitatif untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan, prasarana dan fasilitas terminal. Kedua, mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan tsb. berdasarkan pendekatan sistem sehingga menjadi peta hierarki sistem terminal komoditas hasil pertanian. Ketiga, mengulangi langkah pertama dan kedua sehingga diperoleh peta hirarki pelayanan operasi terminal komoditas hasil pertanian. Langkah terakhir yaitu, melakukan prioritasi kebuthan/elemen pelayanan operasi dengan menggunakan metode pembobotan proses hirarki analitis (PHA). Penelitian ini - yang memberikan dua hasil utama yaitu; pertama, peta hirarki kebutuhan pelayanan, prasarana dan fasilitas pendukung terminal dan kedua, peta hirarki dan uruta prioritas kebutuhan pelayananoperasi terminal - dilakukan di Pasar Induk Kramat Jati. Obyek penelitian ini dipilih karena dipandang dapat mewakili kondisi pasar-pasar di Indonesia pada umumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai dasar kebijakan perencanaan dan pengembangan terminal dan pasar lainnya."

"Salah satu alternatif yang dapat dijadikan pilihan untuk pengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada dua kondisi yaitu: banyaknya aset iddle yang belum dimanfaatkan atau sudah dimanfaatkan tetapi belum berjalan dengan optimal. Aset daerah yang sudah dimanfaatkan tetapi belum berjalan secara optimal pada umumnya dikelompokkan ke dalam aset yang dipisahkan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan profit centre.Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD. Pasar Jaya) merupakan salah satu BUMD yang memiliki aset besar dan memainkan peranan strategis karena terkait langsung dengan urat nadi perekonomian rakyat dan membawa dampak sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomiJakarta. PD. Pasar Jaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinyamengemban misi komersil dalam pemupukan laba dan sosial dalam memberikanpelayanan umum kepada masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan analisisfaktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi keadaan perusahaan,untuk mendapatkan alternatif-alternatif tindakan atau strategi dalam rangkamengoptimalkan pengelolaan aset pada Perusahaan Daerah Pasar Jaya, baik dilihat dari manfaat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maupun sebagaiupaya pemberdayaan pedagang yang merupakan stakeholder utama PerusahaanDaerah Pasar Jaya.

---

One of the alternatives that can be chosen to optimize the regional income sources is to optimize the use of regional assets. The management of regional assets in the area of DKI Jakarta?s Provincial Government is faced with two conditions, they are : many idle assets which have not been used or have been used but not yet optimized. The regional assets which have been used but not yet optimized are generally grouped into assets separated from the ones managed by the Regionally Owned Corporation (BUMD) with the objective of profit centre.Regional Company ?Pasar Jaya? (PD. Pasar Jaya) is one of BUMD which owns large assets and plays a strategic role because it is directly connected with the people?s economic nerve and brings a very large effect towards manpower absorption also pushing the economic growth of Jakarta. PD. Pasar Jaya in implementing its main duty and function performs a commercial mission in building up profit and social in providing public service to the people. This research is an descriptive research, using the analysis factor of internal and external environment which affects the condition of the company, to achieve alternatives of action or strategies to optimize the asset management in PD Pasar Jaya, observed from the benefit of the increase in Region Actual Income (PAD) as well as an effort to endeavour the traders who are the main stakeholder of PD Pasar Jaya."

"Berdasarkan dokumentasi yang ada, Kota Jakarta dilanda banjir pada tahun 1621, 1654 dan 1918, kemudian pada tahun 1976,1996, 2002 dan terakhir di tahun 2007 ini. Banjir di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 1996, 2002 dan 2007 selain menggenangi hampir seluruh penjuru kota juga menjadi tragedi nasional dan perhatian dunia. Banjir besar ini dipercaya sebagai banjir lima tahunan yang akan berulang setiap lima tahun.Mencermati persoalan banjir di DKI Jakarta, paling tidak harus meliputi aspek teknis dan non teknis seperti, aspek kelembagaan, pendanaan penegakan hukum dan sosial (kesadaran masyarakat) yang harus dirumuskan bersama-sama stakeholders. Terjadinya banjir yang disertai dengan peningkatan dampak secara berulang kali mengisyaratkan pengelolaan lingkungan hidup di DKi Jakarta belum berjaian secara baik. Salah satu indikasinya ditunjukkan dengan kelembagaan yang terkait dengan pengendalian banjir belum mampu menyelesaikan permasalahan banjir yang sudah menjadi rutinitas di DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menyusun konsep koordinasi antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir melalui pemahaman tentang: (1) Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta; (2) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKi Jakarta; (3) Unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKl Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Ada tiga instrumen yang digunakan dalam penelltian ini, yaitu: (1) pengamatan melalui visualisasi; (2) pencocokan data dan wawancara; dan (3) telaah pustaka. Data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan pendekatan arialisis interaktif dan strength, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT).Dari hasil penelitian ini ditarik suatu kesimpulan:1. Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi 2 (duo), yaitu: pertama, peran yang bersifat struktural (teknis), dengan menekankan pada pendekatan pembangunan secara fisik dan berkenaan langsung dengan sistem tata air seperti: mencegah meluapnya banjir sampai ketinggian tertentu dengan tanggul; merendahkan elevasi muka air banjir dengan normalisasi, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi; memperkecil debit banjir dengan waduk, waduk retensi banjir, banjir kanal dan interkoneksi; mengurangi genangan dengan polder, pampa dan sistem drainase. Kedua, pengendalian banjir yang bersifat non struktural (non teknis), seperti peringatan banjir lebih dini; resettlement penduduk di dataran banjir dan sempadan sungai; restorasi (penataan ruang), reboisasi dan penghijauan kawasan penyangga; penyuluhan anti pentingnya potensi sumberdaya air (situ, sungai, dan mata air); pengentasan kemiskinan; manajemen pengendalian limbah (domestiklindustri); dan penegakkan hukum. Kedua bentuk peran tersebut saling terkait dan mendukung, namun kenyataanya peran yang bersifat struktural lebih dominan. Berbagai upaya pemerintah DKI Jakarta yang masih bersifat struktural (structural approach) ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir yang terjadi. Dengan demikian, maka penanggulangan banjir yang biasa dilakukan dengan pembangunan fisik semata (structural approach) harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (non-structural approach) yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat sehingga tercapai hasil yang lebih optimal.2. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta belum efektif, karena berangkat dari tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, selain itu juga disebabkan karena sifat koordinasinya interrelated, artinya koordinasi antar lembaga yang tingkatannya sama, tetapi secara fungsional berbeda namun satu dengan yang lain bergantungan atau mempunyai kaitan baik ekstem maupun ekstem.3. Unsur-unsur yang berpengaruh secara internal, adalah (a) eksistensi organisasi perangkat daerah DKI Jakarta; (b) adanya kegiatan pengendalian banjir; (c) tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; (d) dukungan sarana dan prasarana pengendalian banjir; (e) anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta; (f) tidak adanya forum yang menjembatani koordinasi antar lembaga yang terkait; (g) koordinasi antar lembaga belum berjaian efektif; (h) peran kepemimpinan tidak berjalan dengan baik; (i) lemahnya penegakan hukum; (j) budaya kerja aparatur. Secara eksternal, yaitu (a) berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; (b) keterlibatan sektor publiklswasta; (c) adanya program tahunan kali bersih (Prokasih); (d) terjadinya siklus tahunan banjir; (e) perubahan tata guna lahan dan tata ruang; (f) meningkatnya populasi penduduk DKI Jakarta; (g) minimnya kesadaran masyarakat; (i) permasalah banjir di DKI Jakarta bersifat lintas wilayah.Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) perlunya kesamaan persepsi antar stakeholder, terutama mengenai defenisi banjir; periode ulang banjir; dataran banjir; babas banjir; bantaran sungai; dan sempadan sungai; (2) lmplementasi kebijakan tata ruang secara konsisten dan pemberlakuan peraturan secara ketat; (3) perlunya pengendalian banjir secara terpadu dalam satu kesatuan daerah aliran sungai (restorasi ekologi); (4) pengendalian banjir yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, penegakan hukum, dan aspek sosial perlu dirumuskan secara bersama-sama; (5) mengefektifkan situ-situ, sumur resapan dan drainase kota; (6) mengefektifkan program kali bersih (Prokasih); (7) resetllernent penduduk pengokupasi bantaran sungai; (8) koordinasi antar lembaga perlu diwadahi dalam suatu forum; dan (9) hasil penelitian ini perlu ditindak-lanjuti melalui penelitian secara komprehensif.

---

Based on the existing documents, Jakarta have had several floods in 1621, 1654 and 1918, and then in 1976, 1996, 2002 and the last of 2007. Floods in Jakarta occurred in 1996, 2002 and 2007 were not only stroke the city entirely; they were also national tragedy catching the eyes of the world. The big flood is believed to be relapsed once every five years.Studying the problems of flood in Jakarta, shall also includes technical and non-technical aspects, as well as institutional aspect, law enforcement funding, and social aspect (the community awareness) which shall collectively formulate by stakeholders. The flood occurrence which concurrent with the increase of impact indicates so many times that life environmental management in DKi Jakarta has not performed well yet. One of the indications is shown by flood management-related institutions that have not been able yet to settle the flood problem which has already been routine occurrence in Jakarta. Therefore, the aim of this research is to arrange the concept of coordination between flood management-related institutions by comprehending on: (1) The role of institutions associated with flood control in Jakarta; (2) The implementation of institutions coordination associated with flood control in Jakarta (3) The elements which is effecting the implementation of institutions coordination associated with flood control in JakartaThis research is using analytical descriptive method. There are three instruments used in this research; i.e.: (1) Observation through visualization; (2) The matching of data and interview; and (3) Library Research. The data obtained then was analyzed using interactive and strength, weaknesses, opportunities, and threats analysis.There is conclusion withdrawn from the research.first, the role of institutions associated with flood control in Jakarta can be differentiated into 2 (two), i.e.: first, structural (technical) role, by emphasizing on physical development approach and is directly concerned to water management system as well as: avoiding flood up to certain .height to the embankment, lowering the elevation of flood water surface by normalization, waterway diversions, flood channeling and interconnection; decreasing water dimension with dam, flood retention dam, channel flood and interconnection; decreasing inundation with polder, pump, and drainage system. Second, non-structural (non-technical) flood management, as well as flood early warning system; resettlement of the inhabitant dwelling on flood area and riverbank, restoration (spatial arrangement); reforestation of sustaining area; counseling on the importance of water resources (lake, river, and water spring); poverty annihilation; domestic/industrial waste management; and law enforcement. The both roles are inter-connected and inter-sustained, however the fact is that the structural role is dominating. various structural approaches of KI Jakarta Government are still not entirely able to overcome re-occurring flood problem. Therefore, the flood management which usually conducted solely by physical development (structural approach) shall be synergized by non-physical development (non-structural approach) which is providing wider space for community participation to reach more optimum results.Second, the implementation of coordination among institutions associated with flood control in Jakarta has not been effective yet, since it come from the main duty and different function, in addition, it is also caused by interrelated coordination, which means that coordination of inter-institutions in the same level, but functionally different with interdependent nature or having both intern and extern relation.Third, the elements which internally affected, i.e. (a) the existence of DKI Jakarta regional apparatus organization; (b) the presence of-flood-management activities; (c) availability of quality human resources; (d) support of flood management facilities and infrastructure; (e) DKI Jakarta regional budget and expense; (f) the absence of forum relating inter-related institution coordination; (g) ineffectiveness of inter-institutional coordination; (h) leadership role which is not funning well; (i) the weakness of law enforcement; (j) apparatus work behavior. Externally, i.e. (a) the effective of Act Number 32 of 2004 regarding Regional Government and Act Number 33 of 2004 regarding Financial Balance between Central and Regional Government; (b) involvement of private/public sector, (c) existence of annual clean river program (Prokasih); (d) occurrence of annual flood cycle; (e) alteration of land use and spatial arrangement; (f) increase of DKI Jakarta inhabitant; (g) low level of community awareness; (i) the flood problems in DKI Jakarta which still have cross-area in nature.The suggestions proposed in this research are: (1) the needs of similar perception between stakeholders, especially on flood definition, flood periodic occurrence, flood area; flood free area, riverbanks, and riverside; (2) implementation of spatial arrangement policy consistently and effecting tight regulation; (3) the needs of integrated flood management in a unity of river stream area (ecologic restoration); (4) flood management covering technical, institutional, funding, law enforcement aspects, and social aspect shall be collectively formulated; (5) make effective of lakes, absorbent wells and urban drainage; (6) make effective of clean river program (Prokasih); (7) resettlement of inhabitant occupying riverbanks; (8) inter-institutional coordination shall be accommodated in a forum; and (9) the result of this research shall be followed up through comprehensive research."