Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan hak yang diberikan kepada suatu pemerintahan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia memperkenalkan perusahaan holding BUMN dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu Mining Industri Indonesia (“MIND ID”) yang bergerak dengan menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi sebagai strategic holding dan fungsi operasional peleburan alumunium. Pembentukan MIND ID dilaksanakan atas amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 yang mendasari penyertaan modal Namun, hingga saat ini keberadaan dan pembentukan holding company belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembentukan dari sebuah holding company berkaitan erat dengan adanya kemungkinan terjadinya sebuah bentuk-bentuk kegiatan dan perjanjian yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah kegiatan monopoli dan perjanjian trust. Oleh karena itu, Penulis akan membahas peristiwa tersebut dengan tujuan untuk menambah pengetahuan terhadap potensi adanya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam pembentukan holding company dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Dengan menganalisis dugaan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis, sehingga Penulis akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai dugaan praktik monopoli dan pelaksanaan perjanjian trust dalam pembentukan perusahaan holding BUMN dalam sektor mineral dan batubara berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Hasil penelitian adalah pembentukan holding company BUMN di sektor pertambangan mineral dan batubara telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan pembentukannya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan usaha. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, holding BUMN pertambangan tetap tunduk terhadap ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan turunannya, serta tetap menjadi objek pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

The state has an obligation to fulfill the right to social welfare by utilizing the rights granted to a government. In 2019, the Government of Indonesia introduced a State Owned Enterprise's (“SOE’s”) Holding Company in the mineral and coal mining sector, namely Mining Industri Indonesia ("MIND ID") which operates by carrying out 2 (two) functions at once, namely the strategic holding function and the operational function of aluminum smelting. The formation of MIND ID was carried out based on the mandate of Government Regulation Number 47 of 2017 which underlies capital participation. However, until now the existence and formation of a holding company has not been regulated in Indonesian laws and regulations. The formation of a holding company is closely related to the possibility of various forms of activity and agreements that can lead to unfair business competition, one of which is monopoly activities and trust agreements. Therefore, the author will discuss these events with the aim of increasing knowledge of the potential for unfair business competition practices in the formation of holding companies in the mineral and coal mining sector which are regulated in Law Number 5 of 1999. By analyzing these allegations, the author uses the form of research juridical-normative with an analytical descriptive typology, so that the author will describe and provide an overview of alleged monopolistic practices and implementation of trust agreements in the formation of SOE’s holding company in the mineral and coal sector based on the provisions of Law Number 5 of 1999. The results of this research are the establishment of BUMN holding companies in the mining sector mineral and coal mining has been carried out in accordance with the provisions and its formation cannot be categorized as a violation of the provisions of business competition law. In carrying out its business activities, mining SOE’s holding company remains subject to the provisions of Law Number 5 of 1999 and its derivative regulations, and remain the object of supervision of the Business Competition Supervisory Commission."

"Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk barang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah.

---

This thesis mainly discuss how the inclusion of state capital, especially in the form of state-owned property to PT Kereta Api Indonesia or PT KAI and about the goods switchover since Djawatan Kereta Api to PT KAI. That being said, there are some state-owned property in the form of land and buildings that are still not being

switched over. Moreover, the change of shape from Perusahaan Jawatan or Perjan to Perusahaan Umum or Perum does not automatically transfer the asset to PT KAI because Perjan is a public legal entity, while Perum is a private public legal entity.

This thesis use normative juridical method by analyzing the rules about the change of shape of the Railway Company and state capital inclusion on PT KAI to theories

about state finance and the separation of state goods. The inclusion of state capital in the form of goods towards the state-owned company must be done through a

transfer mechanism of state-owned properties and need to be written in a government regulation to make those inclusion legally acclaimed. The Ministry of Transportation need to audit all of the state-owned properties that are yet to be transferred to PT KAI, while PT KAI must be pushing for a government regulation

which includes state capital towards unidentified assets."

"[Penelitian ini membahas mengenai peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Peran BUMN tersebut dikategorikan ke dalam penyedia barang atau jasa publik. Selain itu, di dalampenelitian ini juga dibahas mengenai peran hukum dalam pelaksanaan standar pelayanan publik BUMN melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Skripsi yang dibuat menggunakan metode yuridis normatif ini menganalisa mengenai komponen-komponen yang ada di dalam standar pelayanan publik badan usaha milik negara.

---

The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained how the implementation of law in public service based on Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legal normative approachment analyzes the components of service standard applied by SOE’s., The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in

Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is

categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained

how the implementation of law in public service based on Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legalnormative

approachment analyzes the components of service standard applied by

SOE’s.]"

"Buku ini memberikan pedoman untuk mengenal lebih baik tentang pertumbuhan dan kehidupan perusahaan-perusahaan negara di Indonesia. Terdiri atas dua bab yang membahas tentang (1) perusahaan-perusahaan negara yang pernah ada di Indonesia dan (2) perusahaan-perusahaan negara menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 19 tahun 1960 (peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perusahaan negara tahun 1960)."