Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewajiban bagi suatu usaha untuk memiliki izin lingkungan memang baru ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun ternyata, terhadap usaha yang telah ada sebelum tahun 2009 juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Skripsi ini kemudian membahas perihal penerapan izin lingkungan terhadap usaha yang ada sebelum tahun 2009 dengan mengambil kasus pada kelompok peternakan sapi di Kelurahan Kebon Pedes dan Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber.Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa terhadap usaha peternakan sapi di Kelurahan Kebon Pedes dan Kelurahan Batu Tulis yang telah ada sebelum tahun 2009 belum memenuhi perizinan lingkungan sekalipun telah ada peraturan yang memfasilitasinya. Dengan demikian perlu dilaksanakan penerapan izin lingkungan yang mengakomodir usaha yang ada sebelum tahun 2009 secara efektif oleh Pemerintah dan pihak peternak itu sendiri.

---

The duty to hold the environmental license for some business activities only existed after Law Number 32 of 2009 is stipulated. However, the same rule was also applied for some business activities that even have already established before 2009. This thesis later tries to describe the implementation of enviromental license for the business activities that have already existed before 2009 with case study on the group of cattle breeding in Kebon Pedes Village and Batu Tulis Village, Bogor. This normative legal research was done by using not only secondary data such as legislation and library literatures but also primary data such as interview with various related parties.From this research, it can be concluded that for the group of cattle breeding in Kebon Pedes Village and Batu Tulis Village that have already established before 2009 haven 39 t fulfilled the duty yet to hold the enviromental license even if there is already official regulation nowadays. Therefore, the implementation of enviromental license which properly accomodates the business activities that have already existed before 2009 is essentially to be done by either government party or the stock farmer itself."

"ABSTRAKSeiring dengan makin meningkatnya kegiatan pertambangan batubara di Indonesia yang ditetapkan sebagai primadona ekspor tahun 2000 dan juga sebagai energi alternatif pengganti migas, diikuti pula dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya, maka pengelolaan lingkungan di pertambangan batubara perlu mendapat perhatian khusus.Permasalahan yang muncul pada pengelolaan lingkungan di pertambangan batubara terutama berkaitan dengan kegiatan pengelolaan air limbah, pengelolaan debu, pelaksanaan reklamasi, revegetasi dan pertumbuhan tanaman. Hal ini terlihat dengan banyaknya tanggapan yang muncul di media massa.Salah satu kegiatan dalam dokumen AMDAL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang pelaksanaannya sudah berjalan 9 tahun sejak penelitian ini dilakukan.Kegiatan Pertambangan Batubara dengan kapasitas produksi ~ 200.000 ton/ tahun merupakan salah satu kegiatan wajib AMDAL pada Bidang Pertambangan Umum dan Energi yang juga sebagai salah satu objek Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) yang dipantau oleh Direktorat Pertambangan Umum.Pada tahun 1995/1996 di Indonesia terdapat 62 buah Perusahaan Tambang Batubara yang telah mempunyai dokumen AMDAL (RKL dan RPL), 16 perusahaan diantaranya telah dilakukan pemantauan secara rutin oleh Direktorat Teknik Pertambangan Umum melalui PIT sejak tahun 1994/1995.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan pengelolaan lingkungan di tambang batubara sesuai RKL dan RPL. Secara khusus untuk melihat seberapa jauh kebijakan, organisasi dan personalia, ketersediaan sarana, prasarana dan biaya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di tambang batubara, serta hubungannya dengan pelaksanaan RKL dan RPL.Hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan pada berbagai pihak terutama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan.Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah crossectional. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sampel adalah total populasi yaitu 16 tambang batubara yang dipantau secara rutin sejak tahun 1994- 1996 oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil jawaban kuesioner Kepala Teknik Tambang tahun 1996, isi kuesioner mencakup variabel independen berkenaan dengan kebijakan, organisasi dan personalia, prasarana, sarana, dan biaya. Data sekunder diperoleh dari laporan rutin dari pemrakarsa, dan laporan tahunan dari hasil pemantauan PIT tahun 1994-1995.Untuk melihat besaran masalah dilakukan analisis persentase dan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen digunakan uji statistik Fisher Exact Test (2-tailed) pada a = 0,1.Hasil yang diperoleh ; 1) pelaksanaan pengolahan air limbah, reklamasi dan revegetasi umumnya belum berjalan dengan baik, sedangkan pengelolaan debu dan pertumbuhan tanaman sudah baik. 2) Penyusunan RTKL dan penyampaian laporan rutin umumnya sudah baik. 3) Secara kuantitas tenaga yang tersedia sudah baik tetapi kualitas tenaga ahli yang tersedia masih kurang. 4) Sebagian besar perusahaan telah mempunyai sarana pengolahan air limbah dan debu serta bibit tanaman yang cukup, tetapi sarana untuk pengambilan sampel masih kurang. Umumnya biaya yang tersedia untuk pengelolaan lingkungan masih terbatas. 5) Dari hasil uji statistik terlihat bahwa Penyampaian laporan rutin (kebijakan) berhubungan dengan pengelolaan air limbah (p-value 0,063), 6) Status tenaga ahli (organisasi dan personalia) berhubungan dengan pertumbuhan tanaman dan pengelolaan air limbah (p-value 0,040 dan 0,063). Masa kerja kepala teknik tambang berhubungan dengan pengelolaan debu (p-value 0,025). 7) Kelengkapan Sarana dan prasarana berhubungan dengan pengelolaan air limbah (p-value 0,088).Ketersediaan biaya berhubungan dengan pengelolaan debu (p-value 0,063).Dari hasil etudi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum sesuai dengan RKL dan RPL yang telah disepakati, terutama pada kegiatan pengelolaan air limbah, pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.Untuk terlaksananya pengelolaan lingkungan sesuai RKL dan RPL di tambang batubara perlu perhatian khusus terhadap variabel yang mempunyai daya ungkit besar seperti penyampaian laporan rutin, ketersediaan tenaga ahli, dan pengalokasian biaya.

---

ABSTRACT

The Implementation of Environmental Management and Monitoring Plans (RKL and RPL) in A Coal Mine (An Evaluation Study of 16 Coal Mining Enterprises in Indonesia)In line with the ever increasing coal mining activities in Indonesia, which was determined as the primadona to produce export commodity by the year 2000, therefore, environmental management in the coal mining areas need special attention. It became imperative, since coal is the energy alternative replacing oil gas and the cause of environmental pollution that followed during the mining activities.

The issue emerged in environmental management in coaltation management activities. Such can be seen in the many responses emerging in the mass media.

One of the activities in the AMDAL Document is the RKL (Environmental Management Plan) and RPL (Environmental Monitoring Plan), the implementation of which, took place some 9 years since this study was carried out.

Coal mining activities which a production capacity >200.000 tons per year constitutes one of the activities that needs an AMDAL study in the field of General and Energy Mining. It is also an object of Environmental Monitoring and Management Plans that are monitored by the General Works Directorate.

In 1995/1996 there were in Indonesia some 62 coal mining enterprises that have already AMDAL documents (RKL and RPL). Sixteen of them were monitored routinely by Technical Directorate of General Mining by way of PIT since 1994/1995.

The objectives of this study are to know the factors that influence the level of Environmental Management implementation at the coal mine, in accordance with the pre-scribed RKL and RPL. Specifically, it is to see how far the policy, organization and personalia, availability of infra-structure and cost that relate to environmental management in the coal mine and interactions with the implementation of RKL and RPL.

The result expected is to provide input to the various parties, especially to increase the activities in environmental management and monitoring.

The design of this study is cross-sectional. This study is descriptive in nature. The sample taken is the total population, namely 16 coal mines that are routinely monitored since'1994-1996 by the Mining Inspection Implementor (PIT).

The data collected covers primary and secondary data. Primary data was obtained from the responses of the 199S mining technical, chief questionnaires. The questionnaire content includes independent variables relating to policies, organization and personalia, infra-structure and facilities and cost. Secondary data was obtained from routine reports of proponent and annual report of PIT's monitoring results of 1994-1995.

To get the issues' magnitude, thence, percentage analysis was undertaken. To see the association between dependent and independent variables, the Fisher Exact Test (2-tailed) was used at alpha = 0,1.

The results obtained were:

1) The implementation of waste water processing, reclamation and revegetation, in general, do not yet run properly, whereas dust and greenery growth management is good.

2) The formulation of Annual Environmental Management Plan (RTKL) and routine report submission is good.

3) Quantitatively, available manpower is good, but the qualities of available expertise are meager.

4) The majority of enterprises have waste water and dust processing plans as well as sufficient plant seedlings, but the means of sample takings are still wanting. In general, the available fund for environmental management is still limited.

5) Statistical tests showed that routine report (policy) submission is associated with waste water management (p-value 0,063).

6) expertise status (organization and personalia) are associated with greenery growth, and waste water management (p-value 0,040 and 0,008), mining technical chief working years' duration is associated with dust management (p-value 0,025).

7) Infrastructure and facilities' completeness are associated with waste water management (p-value 0,086), availability of funds is associated with dust management (p-value 0,063).

From the results of this study, it can be concluded that environmental management and monitoring implementation is not yet in accordance with RKL and RPL already agreed upon, especially in the waste water management, implementation of reclamation and revegetation.

The realization of environmental management as stated in the RKL and RPL in the coal mine, special attention need be given to wards the variable has the greatest lever power like routine report submission, availability of expertise and fund allocation."

"Undang-undang perkawinan menganut azas monogami yaitu seorang suami hanya dapat mempunya seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Prinsip monogami ini tidak bersifat mutlak. Berdasarkan alasan dan syarat tertentu dengen persetujuan istrinya seorang pria dapat mempunyai istri lebih dari seorang. Pengadilan agam dalam memberikan putusan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang selain harus memperhatikan undang-undang perkawinan yang berlaku juga harus memperhatikan agama yang dianut suami apakah mengijinkan atau tidak."

"Secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Oleh sebab itu, pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam suatu Undang-Undang Kepailitan sebagai acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum. Dalam Kepailitan, utang yang dimaksudkan adalah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Maksudnya dibuktikan secara sederhana adalah utangnya sudah pasti dan jelas. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini yaitu, pertama, mengkaji dan menganalisis kedudukan tertanggung asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi, menganalisis perjanjian yang jatuh tempo, dan klaim yang dianggap sebagai utang, untuk mengkaji dan menganalisis Ratio Decendi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 34/Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst serta pelaksanaan harta pailit setelah putusan pailit dijatuhkan dalam rangka perlindungan hak pemegang polis berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Metode yang digunakan adalah kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data hukum sekunder. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kedudukan Pemegang polis atau tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi bergantung kepada adanya klaim atau jatuh temponya suatu perjanjian asuransi.

---

Etymologically the term Insolvency is derived from the word bankruptcy. Keywords of bankruptcy is debt. Debt which is due, billable and payable. Therefore, understanding bankruptcy and debt needs to be confirmed in a Bankruptcy Act as a formal reference that binds society in general. In Bankruptcy, the debts need to be proved in a simple way, where the debts are certain and clear. Issues to be discussed in the writing of this thesis are to examine and analyze the position of insured in bankruptcy of insurance company, analyzing the agreement, and insurance claims in the insurance contract whereas claims are considered as bankruptcy debts and and to assess and analyze consideration of the judges in the Decision of the Pengadilan Niaga Indonesia Commercial Court No. 34 Pailit 2015 PN.Niaga Jkt.Pst and also the implementation of the bankruptcy estate after the bankruptcy decision was dropped in order to protect the rights of policyholders under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment UUK PKPU and any regulations related . Researchers came to the conclusion that the position policyholders or the insured in bankruptcy insurance companies rely on their claims or maturity of an insurance agreement."

"[ABSTRAKPemerintah Kota Surabaya mempunyai pengaturan tanah yang unik dan tidak dijumpai di kota manapun di Indonesia dengan memberikan Surat Izin Pemakaian Tanah atau sering dikenal dengan ldquo Surat Hijau rdquo yang mendasari penarikan retribusi kepada masyarakat Pengaturan tanah tersebut di atas tanah negara dan sebagian lagi memang di sebagian tanah Aset Daerah Kota Surabaya sendiri Penelitian Kebijakan Penyelesaian Konflik Pertanahan di atas ldquo Surat Hijau rdquo di Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka Dalam perkembangannya masalah ldquo Surat Hijau rdquo telah menimbulkan berbagai macam konflik antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya Konflik ini timbul karena terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya dalam merujuk peraturan mengenai masalah penguasaan tanah Untuk itu diperlukan solusi yang saling menguntungkan antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

---

ABSTRACTThe Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya , The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ]"

"Salah satu rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah adanya wali untuk calon pengantin perempuan. ketidakadaan wali bapak kandung bagi anak perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan dapat mengakibatkan pernikahan tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan perlu adanya penujukan melalui penetapan Pengadilan Agama sebagai pengganti wali bapak kandung. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah (1) alasan apa yang dapat digunakan bapak kandung untuk menolak menjadi wali dalam pernikahan anak kandungnya (2) Bagaimanakah prosedur dan syarat-syarat penunjukan wali hakim,serta kendala atau hambatan dalam penunjukan wali hakim tersebut (3)Apakah bapak dari anak perempuan tersebut, dapat mengajukan pembatalan terhadap pernikahan anak perempuannya yang dilakukan dengan wali hakim, dan bagaimana prosedur permohonannya. Sedangkan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum Perkawinan Islam mengenai Keberadaan wali Hakim sebagai pengganti wali orang tua yang adhol (enggan) dalam proses permohonan ijin nikah di Pengadilan Agama Depok dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data sekunder dengan melakukan studi dokumen. Secara yuridis penetapan Pengadilan Agama Depok tertanggal 4 Agustus 2003 nomor 01/Pdt.P/2003/PA.Dpk, yang telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 13 K/AG/2004 telah memiliki putusan hukum tetap atas penetapan wali hakim sebagai pengganti wali bapak kandung yang adhol. Sebagai kesimpulan yaitu (1) orang tua atau bapak kandung berhak menolak menjadi wali apabila anak tersebut telah pindah agama atau calon menantu tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam. Prosedur permohonan wali Hakim di Pengadilan Agama dapat dibagi atas dua tahap, yaitu tahap pendaftaran atau tahap sebelum persidangan dan tahap persidangan, dan orang tua atau wali nasab dari anak perempuan tersebut, dapat mengajukan pembatalan penetapan wali hakim untuk menggantikan wali nasab dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan pengadilan agama."