Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 158718 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Agnes Setyowati
"Pajak pengambilan bahan galian golongan C memiliki dua fungsi pajak yaitu budgetair dan regulerend. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak pengambilan bahan galian golongan C juga berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C. Untuk menjalankan kedua fungsi pajak tersebut, dibutuhkan administrasi pajak secara tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh McMaster yang dikombinasikan dengan teori yang disampaikan oleh Roy S. Salomo dan Iksan. Tahapan administrasi pajak terdiri dari identifikasi pajak, penetapan pajak, pemungutan pajak, biaya, dan penegakan hukum.
Berdasarkan hasil penelitian, selama melakukan pengenaan pajak pengambilan bahan galian galian golongan C sejak 2001, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum menjalankan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan indikator yang ada. Pengadministrasian yang selama ini dilakukan justru menimbulkan dampak, yaitu realisasi penerimaan pajak yang tidak mampu mencapai target, eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang tidak mampu diminimalisir, dan ketidakseimbangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis secara deskriptif.
Metode pencarian data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka.

This research explain about implementation tax administration at section C mining tax in Kebumen Regency. Section C mining tax has budgetair and regulerend function. Apart from being a source of local revenues, section C mining tax also serves as an effort to minimize the negative externalities of environmental degradation resulted by mining mineral exploration section C. To perform both functions the tax , tax administration needs appropriately. In this study, researchers used indicators of local tax administration proposed by McMaster which combined with the theory presented by Roy S Solomo and Iksan. The stages of the administration of a tax consist of tax identification, tax assesment, tax collection, cost, and law enforcement.
Based on the results of research, during the taxation decision mineral mining category C since 2001, the Government of Kebumen has not carry out local tax administration on section C mining tax in accordance with existing indicators. Administration which has been done precisely cause bad effect, namely the realization of tax revenues which is not able to reach the target, the negative externalities of environmental degradation are not able to be minimized, and the imbalance in revenue of section C mining tax with the environmental degradation.
This research using a quantitative approach with descriptive design. The methods of qualitative data search conducted through in-depth interviews, observation, and literature study.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Depok: Universitas Indonesia, 2000
R 304.205 UNI h
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Almitra Indira
"Kewajiban bagi suatu usaha untuk memiliki izin lingkungan memang baru ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun ternyata, terhadap usaha yang telah ada sebelum tahun 2009 juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Skripsi ini kemudian membahas perihal penerapan izin lingkungan terhadap usaha yang ada sebelum tahun 2009 dengan mengambil kasus pada kelompok peternakan sapi di Kelurahan Kebon Pedes dan Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber.
Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa terhadap usaha peternakan sapi di Kelurahan Kebon Pedes dan Kelurahan Batu Tulis yang telah ada sebelum tahun 2009 belum memenuhi perizinan lingkungan sekalipun telah ada peraturan yang memfasilitasinya. Dengan demikian perlu dilaksanakan penerapan izin lingkungan yang mengakomodir usaha yang ada sebelum tahun 2009 secara efektif oleh Pemerintah dan pihak peternak itu sendiri.

The duty to hold the environmental license for some business activities only existed after Law Number 32 of 2009 is stipulated. However, the same rule was also applied for some business activities that even have already established before 2009. This thesis later tries to describe the implementation of enviromental license for the business activities that have already existed before 2009 with case study on the group of cattle breeding in Kebon Pedes Village and Batu Tulis Village, Bogor. This normative legal research was done by using not only secondary data such as legislation and library literatures but also primary data such as interview with various related parties.
From this research, it can be concluded that for the group of cattle breeding in Kebon Pedes Village and Batu Tulis Village that have already established before 2009 haven 39 t fulfilled the duty yet to hold the enviromental license even if there is already official regulation nowadays. Therefore, the implementation of enviromental license which properly accomodates the business activities that have already existed before 2009 is essentially to be done by either government party or the stock farmer itself."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66170
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
cover
Nina Noviana
"This article does analyse under historical approaches regarding bankruptcy law revision in Indonesia. The author's scrutinizes two approaches concerning how the basic revision conducted and what are the government considerations to carry out the revision aim's. Many reasons elaborated here from the common that embark on the practical needs and to also under the fast IMF's pressure after the significant's case such as "Manulife" and wider affects at post monetary crisis in 1997. The common portrait was happened in many cases also considered is on many corporations case which solvent and have mach more assets than their debt's were got bancruptcy suit's."
Depok: Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2006
HUPE-36-2-(Apr-Jun)2006-129
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Silva, Lambert B.C. Da
"Tanah merupakan titik awal dan titik akhir kehidupan manusia khususnya dan kehidupan di dunia ini pada umumnya. Tanah merupakan titik awal dan titik akhir karena tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebagian besar dari kehidupannya bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang _mempunyai sifat "permanent" sebagai modal kehidupan di masa mendatang, Tanah juga merupakan tempat pemukiman bagi manusia dan juga sebagai sumber mencari nafkah melalui usaha pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) memberikan landasan hukum bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Negara Republik Indonesia adalah merupakan suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dibentuknya guna mengurus serta menyelesaikan semua kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar inilah kemudian seluruh rakyat kembali melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada negara selaku Badan Hukum Penguasa untuk berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur, mengurus serta menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan dengan kehidupan bernegara termasuk pengelolaan fungsi bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Propinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang khususnya, merupakan sebagian kecil dari wilayah Republik Indonesia, memiliki berbagai macam masalah yang menyangkut tanah, agraria, pertanian, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya yang memerlukan perhatian secara serius baik oleh Pemerintah maupun masyarakatnya jika ingin mencapai kehidupan yang lebih baik, mengingat bahwa sebagian besar masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Di samping itu sebagian besar penduduk.
Kabupaten Kupang sumber penghidupannya tergantung dari usaha tani sehingga masalah tanah dan masalah pertanian serta pembangunan fisik pada umumnya yang berkaitan dengan tanah perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah dalam menangani masalah pertanahan di dalam usaha meningkatkantaraf hidup masyarakat secara keseluruhan, khususnya dalam sektor pertanian yang sampai sekarang ini masih dilakukan utama secara berpindah-pindah."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Expedient on overcoming the poverty, need the support of the regulations which are systematic and hierarchically should be consistent from the highest level made by state government to the lower one made by regional and district government. this research tries to explore the problem, whether the reguations "
JIHUMS 7 : 2 (2004)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>