Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The application of Islamic Syariah to Nangroe Aceh Darussalam which has already obtained special autonomy, based on its historically background which has a specific nature and it has already become the ideology and political agenda of the society. In addition, there is a justification based on the religious doctrine in theory of Islamic Law reception Authority, and it also is supported by the historical facts. Even, the application of Islamic Syariah especially to the adherent of religion, it becomes Constitutional Right to the Moslems in Indonesia. It should become the obligation of a State to facilitate and guarantee the realization."

"Penerapan syariat Islam di Aceh, bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Aceh. Syariat Islam sudah lama melekat di masyarakat Aceh bahkan sebelum Belanda menjajah Indonesia, sehingga syariat Islam merupakan identitas bagi masyarakat Aceh. Hal inilah yang menyebabkan syariat Islam diterapkan secara legal-formal dalam bentuk “otonomi khusus”. Otonomi khusus diatur dalam UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum diaturnya UU No.18 Tahun 2001, terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai pemberlakuan syariat Islam secara legal-formal yaitu UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan syariat Islam di NAD, dituangkan dalam bentuk Qanun atau PERDA yang merupakan peraturan pelaksana dari dua peraturan di atas. Salah satu bidang yang dijelaskan lebih lanjut dalam Qanun sehubungan penerapan syariat Islam di NAD adalah bidang Jinayah (hukum pidana), diantaranya mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan minum minuman keras, perjudian dan berdua-duaan/mesum. Hukuman yang diterapkan bagi pelaku kejahatan tersebut adalah “hukuman cambuk”. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang dikenal dalam hukum Islam dan tidak dikenal dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penerapannya di NAD merupakan bentuk dari lex Specialis derogat lex Generalis dari KUHP. Dikarenakan berbeda dalam penerapan bentuk hukuman untuk kejahatan yang sama seperti kejahatan perjudian, maka berbeda pula dalam menegakkan hukum acaranya. Dalam hukum pidana nasional untuk kejahatan perjudian menggunakan hukum acara pidana yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981, sedangkan kejahatan perjudian dalam penerapan syariat Islam menggunakan aturan hukum acara khusus yang diatur dalam PERGUB No.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Hukuman Cambuk. Hal inilah yang menjadi alasan penulisan, bagaimana kedudukan hukuman cambuk di dalam hukum pidana nasional serta peran KUHAP sebagai aturan umum hukum acara sehubungan penerapan hukuman cambuk sebagai bagian penerapan syariat Islam di NAD dan mengetahui hukuman cambuk di dalam hukum pidana Islam serta tata caranya."

"The 1945 state constitution,particularly chapter 18 B, acknowledgws the existence of special regional governments, for example, Nanggroe Aceh darussalam province, which characteristic are specially protected by national laws,namely,law No. 44/1999, Law No.18/2001, and law 11/2006..."

"Reconstruction of Aceh Darussalam as a potential momentum to strengthen the application of Islamic Syariah is significant, because Islamic Syariah as a legal system relates to law enforcement. It includes three aspects such as state apparatus, substantial law. and development of legal culture."

"Penelitian kondisi oseanografi fisika paska tsunami telah dilakukan dan selanjutnya dibandingkandengan pra-tsunami. Pengukuran suhu, salinitas dan kecerahan menggunakan CTD ModelSBE911pls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus di Selat Malaka mengalir ke arah barat lautdan berubah kembali masuk Selat Benggala dan selanjutnya berputar menjadi arus di sepanjangpantai barat perairan Nangro Aceh Darussalam (NAD). Arus utama di lepas pantai NAD diSamudera Hindia mengalir ke arah barat laut. Lapisan termoklin bagian atas pada tahun 2005 dan2006 didapatkan antara 17 m s.d. 50 m dibandingkan dengan data sebelumnya tahun 1998 sebesar 90m s.d. 125 m atau telah naik ke arah permukaan. Kenaikan lapisan atas termoklin tahun 2006 didugaakibat pengaruh Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Ini membutuhkan verifikasi lebih lanjut melaluipengumpulan data jangka panjang untuk menentukan variasi bulanan dan tahunan yang akandibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Kecerahan (Tx) tahun 2005 dari bagian permukaansampai dekat dasar (kolom air) didapatkan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1998 dan 2006.Hal ini diduga bahwa Tx dalam kolom air dari permukaan sampai dekat dasar tersebut telahmengalami resuspensi dari dasar laut, karena turbulen oleh kekuatan energi tsunami. Kandunganpanas antara 5 s.d 65 m tahun 2005 didapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1998 dan2006. Kandungan panas tahun 2005 membuktikan bahwa paska tsunami telah mengalami gesekankarena pengaruh energi tsumani yang dominan didapatkan dikedalaman lapisan tercampur. Jenismassa air di daerah penelitian merupakan pencampuran antara massa air lokal, Malaka Strait Water(MSA), Benggala Bay Water (BBW) akibat pengaruh Arab Waters (AW), dan India Deep Water (IDW)."