Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan UU PPh, biaya CSR dan biaya promosi dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Namun, pengakuan dana CSR sebagai biaya secara fiskal masih dibatasi yakni sebesar 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak terkait biaya CSR dan biaya promosi agar dicapai alokasi biaya yang optimal untuk mendukung untuk fungsi pemasaran, termasuk pada perusahaan FMCG. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan pertimbangan perlakuan PPh atas biaya CSR dalam PP Nomor 93 Tahun 2010 dan menggambarkan perencanaan Pajak Penghasilan atas biaya CSR dan biaya promosi pada perusahaan FMCG. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif dan menggunakan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak terkait biaya CSR dan promosi mempertimbangkan perbandingan koreksi fiskal terhadap peningkatan omzet, serta aspek perpajakan lain seperti PPN dan PPh Pasal 23 yang juga dapat menjadi beban bagi perusahaan.

---

Based on Tax Income Laws, CSR and promotion cost could be regarded as expense to deduct gross income. However, the fiscal acknowledgement of CSR cost as deductible-expense is still limited, which is 5% of prior year’s fiscal net income. Hence, corporate needs to perform a proper tax-planning in regard both expenses so they could complementarily support marketing function, as in FMCG companies.

This research is aimed to explain the consideration of Income Tax treatments toward CSR expense in PP Nomor 93 Tahun 2010 and to describe income tax planning due to CSR and promotion expenses in FMCG companies. This research is qualitative with descriptive purposes and utilizes in-depth interviews as field-study in acquiring the data.

Result of this research leads to the fact that the tax planning due to CSR and promotion costs in FMCG companies considers the ratio of CSR fiscal-difference cost to net-sales increase and other tax implications such as Value Added Tax and Witholding Tax 23, which might emerge as burdens for companies."

"Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh kinerja lingkungan (CSR Performance) dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR Disclosure) terhadap tingkat agresivitas perpajakan (Tax Aggressiveness) atas perusahaan-perusahaanyang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode periode 2013 s.d. 2018. Penilaian atas kinerja lingkungan dilakukan oleh Kementrian Lingkungan sebagai pihak yang independen. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa kinerja CSR berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Sedangkan pelaporan CSR berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin besar kinerja perusahaan dalam hal CSR maka tingkat agresivitas pajak yang dilakukan akan cenderung kecil.The focus of this study is how the impact of CSR performance and CSR disclosure a on Tax aggressiveness of company listed in Indonesia Stock Exchange alongperiod 2013-2018. Environment performance is conducted by The Ministry of Environment as independent party. This study is quantitative research with descriptive design. This study supports the view that the more socially responsible corporations are likely to be less tax aggressive based on the CSR performance."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pajak penghasilan atas kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT ABC. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan PT ABC melaksanakan CSR sudah berada dalam cakupan beyond compliance dan perlakuan pajak penghasilan atas CSR tergantung dari bagaimana CSR tersebut dilaksanakan. Selain itu, program CSR bidang lingkungan dan pemberdayaan belum terakomodir dalam peraturan pajak sehingga tidak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan. Hambatan yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan CSR yaitu adanya tindakan otonomi pemerintah daerah yang meminta anggaran CSR perusahaan diserahkan ke pemerintah daerah dan adanya LSM yang memanfaatkan kegiatan CSR perusahaan untuk kepentingan pribadi.

---

This research discusses the income tax policy on Corporate Social Responsibility (CSR) at PT ABC. This research was conducted using a qualitative approach. Results of this study indicate that the purpose of implementing CSR PT ABC is within the scope beyond compliance and income tax treatment of CSR depends on how CSR is implemented. In addition, the CSR program environment and empowerment have not been accommodated in the tax rules so there can’t be a cost deductio n on income. Obstacles encountered in the implementation of CSR companies among others, the actions of local government autonomy CSR budget request submitted to the local government and the existence of NGOS that utilizes the company's CSR activities for personal gain."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perencanaan pajak pada PT RBA dan mengetahui alternatif-alternatif yang ada dari perencanaan pajak dalam berbagai transaksi bisnis perusahaan. Dan selanjutnya dapat diterapkan alternatif yang terbaik yang memberikan penghematan pajak dan laba bersih setelah pajak yang paling maksimal. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada PT RBA, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara dengan pihak perusahaan maupun melalui observasi secara langsung.

---

The objectives of this study is to provide an overview of the implementation of tax planning on a PT RBA and knowing that there are alternatives of tax planning in a variety of business transactions. Then can be applied to the best alternative that provides tax saving and net profit after tax at the maximum. Scope in this study is limited within PT RBA data collection technique with library research and field research by interviewing with the manajemen as well as direct observations."

"Dilatarbelakangi oleh penerapan SAK ETAP yang baru berjalan pada entitas tertentu. Bertujuan menganalisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas ketentuan revaluasi aset tetap dan biaya bunga pinjaman bagi pengguna SAK ETAP. Pendekatan dan jenis penelitian ialah kualitatif, deskriptif, cross sectional, murni, serta menggunakan literatur dan wawancara. Hasilnya, kewajiban PPh atas revaluasi aset tetap pengguna SAK ETAP adalah sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya (SAK non-ETAP), mulai dari prosedur administratif, kewajiban PPh final, hingga sanksi PPh final atas aset yang akan dialihkan. Selain itu, Kewajiban pph yang harus dipenuhi saat masa konstruksi lebih besar daripada kewajiban pajak PPh setelah masa konstruksi.

---

This research is motivated by the application of the Financial Reporting Standards for Small Medium Enterprise running on a particular entity. Aiming to analyze the fulfillment of Income Tax on the provision of revaluation of fixed assets and the interest expense on loans for users of that accounting standard. Approach and type of research is qualitative, descriptive, cross-sectional, pure, and using literature and interviews. As a result, the fulfillment of income tax obligation for revaluation is the same as the Taxpayer other, ranging from administrative procedures, the final income tax liability, up to the final income tax penalties over the assets to be transferred. In addition, the obligation of income tax to be fulfilled in construction period is greater than the period after that. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap biaya CSR dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 114 perusahaan sektor non keuangan dan non BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi Ordinary Least Square menggunakan data cross section. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe industri, dan efektivitas dewan komisaris. Sedangkan pengukuran kinerja perusahaan menggunakan indikator sustained growth rate (SGR), future sales growth dan nilai perusahaan (Tobin?s Q). Hasil penelitian ini berhasil membuktikan ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya CSR. Sedangkan karakteristik perusahaan yang lain, yaitu profitabilitas, leverage, dan efektivitas dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap biaya CSR. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa biaya CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sustained growth rate (SGR), biaya CSR tidak berpengaruh terhadap future sales growth, dan biaya CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin?s Q).

---

This research aims to analyze the effect of firm rsquo s characteristics on CSR expenditure and firm performance The sample firms are 114 non financial sector firms and non public sector firms listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013 The analysis method used in this research is Ordinary Least Squares regression using cross section data Firm rsquo s characteristics used in this research are firm size profitability leverage industry type and the board of commissioners effectiveness Firm performance indicators used in this research are sustained growth rate SGR and firm value Tobin 39 s Q The research found that firm size and industry type have a positive and significant effect on CSR expenditure While profitability leverage and the board of commissioners effectiveness have no significant effect on CSR expenditure The research also found that CSR expenditure has a negative significant effect on sustained growth rate SGR while CSR expenditure has no effect on sustained future sales growth and CSR expenditure has a positive and significant effect on firm value Tobin 39 s Q."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab utama sengketa pengakuan biaya dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan batubara. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk menghindari terjadinya sengketa yang sama di masa yang akan datang. Penelitian ini berfokus kepada perusahaan batubara yang telah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan pemerintah Indonesia. PKP2B adalah satu-satunya mekanisme agar perusahaan mendapatkan ijin melakukan pertambangan batubara di wilayah Indonesia. Sengketa perusahaan PKP2B dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berlangsung bertahun-tahun. Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan Konsep Interpretasi Hukum dalam menganalisis masalah sengketa dan menawarkan solusi atas masalah tersebut. Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa biaya adalah perbedaan interpretasi atas Undang-Undang PPh dan klausul perpajakan dalam dokumen PKP2B. Berdasarkan Konsep Interpretasi Hukum, untuk memahami peraturan dengan jelas dan menghindari sengketa, perusahan batubara dan DJP perlu melihat Undang-Undang PPh dan kontrak PKP2B secara sistematikal dan historikal. Penelitian ini juga merekomendasikan perusahaan batubara untuk patuh terhadap peraturan administrasi perpajakan dan mengajukan surat penegasan ke DJP jika masih terdapat klausul perpajakan yang tidak jelas.

---

This study aims to identify the types and the main causes of disputes in the expense recognition for Indonesia coal mining companies. This study provide recommendation on how to avoid the same disputes in the future as well. We focus on coal mining companies which had Coal Contract of Work (CCOW/PKP2B) with the government of Indonesia. CCOW is the only way for a company to get coal mining permits in Indonesia. This study uses The Theory of Legal Interpretation and The Law Interpretation Concept in analyzing the problems and offering solutions. Based on interviews and analysis of legal documents, our result shows that the main cause of the expenses dispute problem is a different interpretation of Income Tax Law and tax clause in CCOW. Referring to the law interpretation concept, to clearly understand the rules and prevent disputes, coal mining companies and DGT need to see the tax law and CCOW systematically and historically. This study also recommends that coal mining companies can avoid expense recognition disputes by complying with the tax administration guidance and ask for a private ruling if there are questionable clauses."

"ABSTRAKUU No. 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, mengatur secara keseluruhan hal-hal yang terkait dengan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan tinjauan mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undangundang No. 4 Tahun 2009 memberikan dampak positif bagi implementor dari segi kemudahan pelaksanaan, namun kebijakan ini menghambat tercapainya tujuan kebijakan pajak tersebut.

---

ABSTRACT

Mining Law No. 4/2009, which replaces Mining Law No. 11/1967 which considered no longer suitable with Indonesia?s current condition, regulates mining activities in Indonesia as a whole, including taxes. This research is aimed to provide an overview regarding the implementation of corporate income tax policy on mining industries in Indonesia. Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive researc used in depth interview and literatur study as data collection technique. The results of this study indicate that, the corporate income tax policy on the mining industries had a postive impact for the implementor in terms of procedure, but the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the purpose of its tax policy to be achieved."

"Skripsi ini membahas tentang analisis pengenaan Pajak Penghasilan terkait pembayaran Jaminan Hari Tua yang dilakukan oleh PT Jamsostek (Persero) selaku badan yang ditunjuk pemerintah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ditinjau dari asas kepastian hukum serta kendala yang ditmbulkan karena diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008, namun tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah yang terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penentuan dasar pengenaan pajak terkait pembayaran Jaminan Hari Tua. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan apakah dasar pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT Jamsotek berdasarkan PP 149 Tahun 2000, masih sesuai dengan asas kepastian hukum. Selain itu juga Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Jamsostek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 149 Tahun 2000 tentang Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua masih sesuai dengan Asas Kepastian Hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar pengenaan pajak penghasilan atas pembayaran Jaminan hari Tua yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero), serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Jamsostek Persero adalah tidak adanya kepastian aturan yang mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan atas pembayaran Jaminan Hari Tua saat awal mula diberlakukan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, namun kendala tersebut dapat diselesaikan oleh PT Jamsostek Persero

---

This thesis deals with analysis related to the imposition of income tax payments Old Aged Benefits by PT Jamsostek (Persero) as a government-appointed bodies as providers of social security agencies in terms of the principle of legal certainty and the constraints that ditmbulkan since enactment in 2008 of Law Number 36 Year, but not accompanied by the relevant government regulation Old Days Security payments. This has resulted in uncertainty in determining the tax base related to the Old Days Security payments. The objective is to clarify whether income tax base for the payment of Old Aged Benefits paid by PT Jamsotek based PP 149 of 2000, still in accordance with the principle of legal certainty. It is also to explain the constraints faced and the steps carried out by PT Jamsostek. This study was a descriptive qualitative research. Based on the research results can be stated that the Government Regulation no. 149 of 2000 on revenue of Severance Money, Money Ransom Pensions, and Benefits or Old Aged Benefits is still in accordance with the Principle of Legal Certainty and have permanent legal force which may form the basis of income tax for the payment of Old Aged Benefits made by PT. Jamsostek (Persero), and the constraints faced by PT. Jamsostek Persero is no certainty about the rules governing the imposition of income tax for the payment of Security Day at the beginning of the Old Law applied the Income Tax No. 36 of 2008, but these constraints can be solved by PT Jamsostek Persero"