Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan UU PPh, biaya CSR dan biaya promosi dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Namun, pengakuan dana CSR sebagai biaya secara fiskal masih dibatasi yakni sebesar 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak terkait biaya CSR dan biaya promosi agar dicapai alokasi biaya yang optimal untuk mendukung untuk fungsi pemasaran, termasuk pada perusahaan FMCG. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan pertimbangan perlakuan PPh atas biaya CSR dalam PP Nomor 93 Tahun 2010 dan menggambarkan perencanaan Pajak Penghasilan atas biaya CSR dan biaya promosi pada perusahaan FMCG. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif dan menggunakan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak terkait biaya CSR dan promosi mempertimbangkan perbandingan koreksi fiskal terhadap peningkatan omzet, serta aspek perpajakan lain seperti PPN dan PPh Pasal 23 yang juga dapat menjadi beban bagi perusahaan.

---

Based on Tax Income Laws, CSR and promotion cost could be regarded as expense to deduct gross income. However, the fiscal acknowledgement of CSR cost as deductible-expense is still limited, which is 5% of prior year’s fiscal net income. Hence, corporate needs to perform a proper tax-planning in regard both expenses so they could complementarily support marketing function, as in FMCG companies.

This research is aimed to explain the consideration of Income Tax treatments toward CSR expense in PP Nomor 93 Tahun 2010 and to describe income tax planning due to CSR and promotion expenses in FMCG companies. This research is qualitative with descriptive purposes and utilizes in-depth interviews as field-study in acquiring the data.

Result of this research leads to the fact that the tax planning due to CSR and promotion costs in FMCG companies considers the ratio of CSR fiscal-difference cost to net-sales increase and other tax implications such as Value Added Tax and Witholding Tax 23, which might emerge as burdens for companies."

"Skripsi ini membahas bagaimana pengaruh kinerja lingkungan (CSR Performance) dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR Disclosure) terhadap tingkat agresivitas perpajakan (Tax Aggressiveness) atas perusahaan-perusahaanyang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode periode 2013 s.d. 2018. Penilaian atas kinerja lingkungan dilakukan oleh Kementrian Lingkungan sebagai pihak yang independen. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa kinerja CSR berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Sedangkan pelaporan CSR berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin besar kinerja perusahaan dalam hal CSR maka tingkat agresivitas pajak yang dilakukan akan cenderung kecil.The focus of this study is how the impact of CSR performance and CSR disclosure a on Tax aggressiveness of company listed in Indonesia Stock Exchange alongperiod 2013-2018. Environment performance is conducted by The Ministry of Environment as independent party. This study is quantitative research with descriptive design. This study supports the view that the more socially responsible corporations are likely to be less tax aggressive based on the CSR performance."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pajak penghasilan atas kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT ABC. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan PT ABC melaksanakan CSR sudah berada dalam cakupan beyond compliance dan perlakuan pajak penghasilan atas CSR tergantung dari bagaimana CSR tersebut dilaksanakan. Selain itu, program CSR bidang lingkungan dan pemberdayaan belum terakomodir dalam peraturan pajak sehingga tidak dapat menjadi biaya pengurang penghasilan. Hambatan yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan CSR yaitu adanya tindakan otonomi pemerintah daerah yang meminta anggaran CSR perusahaan diserahkan ke pemerintah daerah dan adanya LSM yang memanfaatkan kegiatan CSR perusahaan untuk kepentingan pribadi.

---

This research discusses the income tax policy on Corporate Social Responsibility (CSR) at PT ABC. This research was conducted using a qualitative approach. Results of this study indicate that the purpose of implementing CSR PT ABC is within the scope beyond compliance and income tax treatment of CSR depends on how CSR is implemented. In addition, the CSR program environment and empowerment have not been accommodated in the tax rules so there can’t be a cost deductio n on income. Obstacles encountered in the implementation of CSR companies among others, the actions of local government autonomy CSR budget request submitted to the local government and the existence of NGOS that utilizes the company's CSR activities for personal gain."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perencanaan pajak pada PT RBA dan mengetahui alternatif-alternatif yang ada dari perencanaan pajak dalam berbagai transaksi bisnis perusahaan. Dan selanjutnya dapat diterapkan alternatif yang terbaik yang memberikan penghematan pajak dan laba bersih setelah pajak yang paling maksimal. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada PT RBA, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara dengan pihak perusahaan maupun melalui observasi secara langsung.

---

The objectives of this study is to provide an overview of the implementation of tax planning on a PT RBA and knowing that there are alternatives of tax planning in a variety of business transactions. Then can be applied to the best alternative that provides tax saving and net profit after tax at the maximum. Scope in this study is limited within PT RBA data collection technique with library research and field research by interviewing with the manajemen as well as direct observations."

"Dilatarbelakangi oleh penerapan SAK ETAP yang baru berjalan pada entitas tertentu. Bertujuan menganalisis pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) atas ketentuan revaluasi aset tetap dan biaya bunga pinjaman bagi pengguna SAK ETAP. Pendekatan dan jenis penelitian ialah kualitatif, deskriptif, cross sectional, murni, serta menggunakan literatur dan wawancara. Hasilnya, kewajiban PPh atas revaluasi aset tetap pengguna SAK ETAP adalah sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya (SAK non-ETAP), mulai dari prosedur administratif, kewajiban PPh final, hingga sanksi PPh final atas aset yang akan dialihkan. Selain itu, Kewajiban pph yang harus dipenuhi saat masa konstruksi lebih besar daripada kewajiban pajak PPh setelah masa konstruksi.

---

This research is motivated by the application of the Financial Reporting Standards for Small Medium Enterprise running on a particular entity. Aiming to analyze the fulfillment of Income Tax on the provision of revaluation of fixed assets and the interest expense on loans for users of that accounting standard. Approach and type of research is qualitative, descriptive, cross-sectional, pure, and using literature and interviews. As a result, the fulfillment of income tax obligation for revaluation is the same as the Taxpayer other, ranging from administrative procedures, the final income tax liability, up to the final income tax penalties over the assets to be transferred. In addition, the obligation of income tax to be fulfilled in construction period is greater than the period after that. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap biaya CSR dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 114 perusahaan sektor non keuangan dan non BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi Ordinary Least Square menggunakan data cross section. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe industri, dan efektivitas dewan komisaris. Sedangkan pengukuran kinerja perusahaan menggunakan indikator sustained growth rate (SGR), future sales growth dan nilai perusahaan (Tobin?s Q). Hasil penelitian ini berhasil membuktikan ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya CSR. Sedangkan karakteristik perusahaan yang lain, yaitu profitabilitas, leverage, dan efektivitas dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap biaya CSR. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa biaya CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sustained growth rate (SGR), biaya CSR tidak berpengaruh terhadap future sales growth, dan biaya CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin?s Q).

---

This research aims to analyze the effect of firm rsquo s characteristics on CSR expenditure and firm performance The sample firms are 114 non financial sector firms and non public sector firms listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013 The analysis method used in this research is Ordinary Least Squares regression using cross section data Firm rsquo s characteristics used in this research are firm size profitability leverage industry type and the board of commissioners effectiveness Firm performance indicators used in this research are sustained growth rate SGR and firm value Tobin 39 s Q The research found that firm size and industry type have a positive and significant effect on CSR expenditure While profitability leverage and the board of commissioners effectiveness have no significant effect on CSR expenditure The research also found that CSR expenditure has a negative significant effect on sustained growth rate SGR while CSR expenditure has no effect on sustained future sales growth and CSR expenditure has a positive and significant effect on firm value Tobin 39 s Q."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab utama sengketa pengakuan biaya dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan batubara. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk menghindari terjadinya sengketa yang sama di masa yang akan datang. Penelitian ini berfokus kepada perusahaan batubara yang telah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan pemerintah Indonesia. PKP2B adalah satu-satunya mekanisme agar perusahaan mendapatkan ijin melakukan pertambangan batubara di wilayah Indonesia. Sengketa perusahaan PKP2B dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berlangsung bertahun-tahun. Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan Konsep Interpretasi Hukum dalam menganalisis masalah sengketa dan menawarkan solusi atas masalah tersebut. Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa biaya adalah perbedaan interpretasi atas Undang-Undang PPh dan klausul perpajakan dalam dokumen PKP2B. Berdasarkan Konsep Interpretasi Hukum, untuk memahami peraturan dengan jelas dan menghindari sengketa, perusahan batubara dan DJP perlu melihat Undang-Undang PPh dan kontrak PKP2B secara sistematikal dan historikal. Penelitian ini juga merekomendasikan perusahaan batubara untuk patuh terhadap peraturan administrasi perpajakan dan mengajukan surat penegasan ke DJP jika masih terdapat klausul perpajakan yang tidak jelas.

---

This study aims to identify the types and the main causes of disputes in the expense recognition for Indonesia coal mining companies. This study provide recommendation on how to avoid the same disputes in the future as well. We focus on coal mining companies which had Coal Contract of Work (CCOW/PKP2B) with the government of Indonesia. CCOW is the only way for a company to get coal mining permits in Indonesia. This study uses The Theory of Legal Interpretation and The Law Interpretation Concept in analyzing the problems and offering solutions. Based on interviews and analysis of legal documents, our result shows that the main cause of the expenses dispute problem is a different interpretation of Income Tax Law and tax clause in CCOW. Referring to the law interpretation concept, to clearly understand the rules and prevent disputes, coal mining companies and DGT need to see the tax law and CCOW systematically and historically. This study also recommends that coal mining companies can avoid expense recognition disputes by complying with the tax administration guidance and ask for a private ruling if there are questionable clauses."

"ABSTRAKUU No. 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, mengatur secara keseluruhan hal-hal yang terkait dengan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan tinjauan mengenai implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak penghasilan badan atas usaha pertambangan mineral dan batubara pasca berlakunya Undangundang No. 4 Tahun 2009 memberikan dampak positif bagi implementor dari segi kemudahan pelaksanaan, namun kebijakan ini menghambat tercapainya tujuan kebijakan pajak tersebut.

---

ABSTRACT

Mining Law No. 4/2009, which replaces Mining Law No. 11/1967 which considered no longer suitable with Indonesia?s current condition, regulates mining activities in Indonesia as a whole, including taxes. This research is aimed to provide an overview regarding the implementation of corporate income tax policy on mining industries in Indonesia. Qualitative approach used as the method of this research. This descriptive researc used in depth interview and literatur study as data collection technique. The results of this study indicate that, the corporate income tax policy on the mining industries had a postive impact for the implementor in terms of procedure, but the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the purpose of its tax policy to be achieved."

"Penelitian ini membahas Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dikenakan pada perusahaan pelayaran dalam negeri. Penerapan asas cabotage yang dimulai pada tahun 2005 membawa kemajuan bagi industri pelayaran nasional. Keberhasilan penerapan asas ini membawa dampak pada penerimaan PPh Pasal 15. PPh Pasal 15 mengatur penggunaan Norma Penghitungan Khusus bagi perusahaan pelayaran dalam menghitung PPh terutang. Perubahan tarif PPh Badan pada UU PPh terbaru (UU No. 36 Tahun 2008) pun diyakini dapat berdampak pada besaran tarif PPh pelayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang penentuan tarif 1,2% pada tahun 1996, tarif PPh pelayaran sebenarnya dapat turun seiring dengan turunnya PPh Badan Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Meskipun sisi keadilan kurang ditekankan, penggunaan Norma Penghitungan Khusus dan tarif final dirasakan sudah tepat bagi Wajib Pajak, terutama karena sisi kesederhanaannya. Selain itu, berlakunya asas cabotage dalam dunia pelayaran ternyata turut memengaruhi penerimaan PPh Pasal 15, sehingga fungsi budgetair (revenue productivity) berjalan dengan baik pada pasal ini. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan penerimaan PPh 15 dari tahun ke tahun dari sektor industri pelayaran.

---

This research is about Income Tax Article 15 Law No.36/2008 of national shipping company. The implementation of cabotage principle has begun on 2005, brings such an improvement for national shipping industry. One of the effect of cabotage is related to the revenue of Article 15. Article 15 contains the use of presumptive taxation for national shipping company namely Norma Penghitungan Khusus, to calculate its corporate income tax payable. The changing rate of corporate income tax on the recent income tax law (Law No.36/2008) can have effect to the rate of shipping income tax.

This research uses qualitative approach and the method of data collection is depth interview and library research. The result of this research is based on the background of rates? adjustment of 1,2% at 1996, actually income tax rates can move decreasely along with corporate income tax Article 17 at Law 36/2008. Although it?s lack of equity, the use of presumptive taxation and Final rate can be considered as a right treatment for Taxpayer, especially because of its simplicity. Besides, the implementation of cabotage priciple on industry shipping can affect to income tax Art.15?s revenue. It shows us that revenue productivity is increased as cabotage principle is implemented. "