Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah di berbagai negara berupaya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, guna mengurangi biaya menghimpun penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah menghitung biaya administratif pajak dan rasionya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan wawancara mendalam kepada pegawai DJP dan akademisi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya administratif pajak mengalami tren kenaikan jumlah nominalnya pada masa reformasi pajak jilid II, meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Rasio biaya administratif pajak pada tahun masa reformasi pajak jilid II mengalami tren penurunan, meskipun sempat terjadi peningkatan rasio pada tahun 2011.

---

Governments tend to increase the efficiency in administering tax, which to decrease the cost of collecting tax. The purpose of this research is to measure the administrative costs of tax and its ratio. This research uses descriptive qualitative method and gathers data and information through existing statistics study and semi-structured interview from DGT officers and experts.

The result of this research shows that Indonesia’s administrative costs of tax are increased from 2009 to 2011, then decreased at 2012. The trend of administrative costs of tax ratio are decreased through these years, although it was increased at 2011."

"Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas KPP Pratama di Indonesia. 288 KPP Pratama digunakan sebagai sampel periode 2009-2012. KPP dibagi menjadi dua group KPP yang homogen berdasar analisis cluster. Input yang digunakan yaitu jumlah pegawai, biaya operasional dan jumlah wajib pajak. Penerimaan pajak dan laporan SPT digunakan sebagai output. Hasil DEA menunjukkan 11 KPP Pratama tetap efisien selama periode 2009-2012. Regresi tobit digunakan untuk mengkaji pengaruh input dan output terhadap skor efisiensi, hasilnya variabel output dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap skor efisiensi, sedangkan biaya operasional tidak berpengaruh signifikan, jumlah pegawai hanya berpengaruh signifikan pada group 1 namun tidak berpengaruh signifikan pada group 2.

---

Data Envelopment Analysis (DEA) is used to measure productivity level of small taxpayer offices in Indonesia. Using 288 tax offices as a sample during period 2009-2012. Tax offices grouped into two homogen groups using cluster analysis. Input used in the analysis are number of tax employee, operational cost and number of taxpayers. Tax income and number of tax returns are used as outputs. DEA results show 11 tax offices remain efficient during 2009-2012. Tobit regression is used to determine the effect of the input and output to the efficiency score, the results show that output variables and number of taxpayers as a determinant factors, while operational cost not a determinant factor. Number of employee is a determinant factor in group 1 but not in group 2."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara penghindaran pajak dengan tingkat utang dan investor institusional. Penghindaran pajak diukur dengan mengeluarkan komponen akrual diskresioner pada persamaan book tax difference (BTD). Tingkat utang diukur dengan menggunakan dua pengukur, yaitu utang pasar (market debt) dan utang buku (book debt). Variabel kendali yang dipakai adalah pendapatan operasi, depresiasi dan amortisasi, aset tetap, jumlah dividen saham biasa yang dibagikan, median rasio utang industri, Altman?s Z-score, dan log of total assets. Dengan menggunakan sampel 900 observasi yang terdiri dari 225 perusahaan yang terdaftar di BEI, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan tingkat utang perusahaan. Akan tetapi, variabel investor institusional dan moderasi tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

---

This study focuses on the relationship between companies debt level dan tax avoidance activities and how the existence of institutional investor influence that relationship. Tax avoidance activities measured by book tax difference (BTD) after excluding discretionary accruals component. Debt level measured by market debt and book debt. This study uses seven variables to control dependent variable that is operating income, depreciation and amortization, fixed assets, common stock dividen, median debt ratio of industry, Altman?s Z-score, and log of total assets. I took 900 observations which is 225 companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2009 to 2012. The result shows that tax avoidance negatively correlated with debt. However, institutional investors and moderation variable is not significant."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis implementasi berikut konsekuensi pada sistem online sebagai salah satu bentuk pengawasan Pajak Hotel yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui konsekuensi yang akan muncul dengan adanya sistem online sebagai bentuk pengawasan pajak hotel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Simpulan penelitan ini adalah sistem online memberikan banyak kemudahan khususnya bagi Fiskus dalam melaksanakan pengawasan, juga bagi Wajib Pajak dalam hal dibebaskan dari porporasi bill dan pemeriksaan. Namun sampai dengan tahun 2012 hanya 2% dari keseluruhan Wajib Pajak Hotel di DKI Jakarta yang menggunakan sistem online. Pada implementasinya dilakukan menggunakan dua alat yaitu menggunakan blackbox dan PC Desktop. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak lebih bersifat memaksa kepada seluruh Wajib Pajak Hotel agar dapat digunakan secara menyeluruh di DKI Jakarta, ditangani oleh vendor yang ahli dan dapat mengantisipasi perbedaan database ataupun hardware dan software dengan lebih baik.

---

The main focus of this paper is the analysis of the consequences of the implementation of the following online systems as a form of tax on hotel surveillance rules set forth in the Governor Number 92 Year 2011 as for the purpose of this research is to describe and knew the consequences that would arise with the system online as a form of supervision hotel tax. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive research.

Conclusions: This research is an online system gives a lot of convenience especially for the tax authorities to carry out surveillance, as well as for taxpayers in the case released from porporasi bill and examination. But until 2012 only 2% of the overall taxpayer Hotel in Jakarta that use online system. In the implementation using two tools that use the blackbox and PC Desktop.

Researchers suggested that the Tax Office is more force to all taxpayers Hotel to be used as a whole in Jakarta, handled by experts and vendors who can anticipate differences in hardware and software database better."

"Studi ini menganalisis dampak reformasi Pajak Penghasilan badan (PPh badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perekonomian Indonesia dengan menggunakan model Computable General Equilibrium (CGE). Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh badan dan kenaikan tarif PPN secara bersamaan meningkatkan konsumsi pemerintah dan investasi tetapi menurunkan konsumsi swasta, PDB, dan pendapatan di semua kelompok rumah tangga dengan penurunan terbesar di kelompok rumah tangga perdesaan. Sektor yang mengalami peningkatan output terbesar antara lain sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial

---

This study analyzes the impact of Corporate Income Tax and VAT reforms on the Indonesian economy using the Computable General Equilibrium (CGE) model. The simulation results showed that a decrease in the Corporate Income Tax rate and an increase in the VAT rate simultaneously increased government consumption and investment but decreased private consumption, GDP, and incomes in all household groups with the largest decline in the rural household group. The sectors that experienced the greatest increase in output included the government administration, defense, and compulsory social security sectors, the education service sector, and the health services and social activities sector."

"Penelitian ini berisi analisis tentang bagaimana wajib pajak merespon perubahan ketentuan perpajakan, khususnya pajak penghasilan. Penelitian ini menggunakan data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan periode 2006-2012 untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sehubungan dengan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menggunakan metode bunching. Penelitian ini menemukan adanya perilaku bunching pada titik batas pertama, yaitu pada batasan penghasilan yang dikenakan tarif pajak terendah. Disamping itu, penelitian ini juga menemukan bahwa Wajib Pajak di Indonesia menunjukkan perilaku yang unik. Terdapat resistensi wajib pajak dalam melaporkan penghasilan meskipun batasan tarif pajak paling rendah berubah. Juga, terdapat perilaku bunching yang unik di atas batasan penghasilan yang dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 10% yang mengindikasikan penghindaran pajak.

---

Income tax reforms generally constitute some changes in marginal tax rates and its income thresholds which often lead to a higher tax liability. Taxpayers may respond to these changes differently, mainly by trying to lower their tax payments. Selfemployed individuals have a greater incentive to strategically adjust to a lower income declaration. Using administrative tax data, this paper examines the reaction of self-employed taxpayers to the 2008 Indonesian Income Tax Reform using bunching analysis. Beside a clear evidence on bunching around the first kink point, our empirical findings suggest that Indonesia exhibits special cases. We find an inertia of pre-reform bunching around the first kink point in later years as well as an extraordinary bunching above the first kink point in the post-reform periods."

"Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahun. Walaupun target ini selalu dapat dipenuhi, tetapi penerimaan pajak tersebut belum mengoptimalkan potensi pajak berdasarkan aktivitas ekonomi sebenarnya (potensi pajak teoritis). Indikator lain adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa kajian diungkapkan, bahwa hal tersebut disebabkan kelemahan administrasi perpajakan. Direktoral Jenderal pajak sudah melakukan beberapa kali reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara Iain pembentukan KPP WP Besar (Large Tax Office), KPP Madya (Middle Tax Ofiice) dan KPP Pratama (Small Tax Office). Juga digunakan e- payrrent dan e-filling untuk memudahkan transaksi perpajakan. Dengan pelayanan yang baik diharapkan akan lerbentuk kepatuhan wajib pajak. Mengingat pentingnya hubungan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, maka penulis mencoba mengangkat tema ini untuk materi penelitian.Reformasi administrasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi. dan budaya organisasi. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara Iain: core citizenship values, general tax belief inhibitor guilt, dan behavioral intentions.Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Jakarta dengan responden para wajib pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner kemudian dianalisis untuk mengetahui korelasi dan pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas menggunakan korelasi Pearson yang dilanjutkan analisis of varian (Anova).Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi mempunyai korelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan strategi organisasi tidak berkorelasi secara signitikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan struktur organisasi dan prosedur organisasi berpengaruh positif dan signirikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada strategi organisasi dan budaya organisasi walaupun berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.Mengingat reformasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kebijakan reformasi administrasi perpajakan harus terus dilakukan sehingga merupakan kebijakan yang komprehensif dan kontinu. Agar dampak upaya reformasi administrasi perpajakan dapat dirasakan oleh wajib pajak, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan prioritas kepada reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi perlu dilakukan, dibandingkan pada slrategi organisasi.

---

Directorate General of Tax is required to fulfill tax revenue target every year. This target may always be fulhlled, but such revenue has yet to optimize the tax potential based on the actual economic activity (theoretical tax potential). Another indicator is the low tax compliance on the part of the tax payers. Out of several studies made, it is revealed that this matter is due to weaknesses on the part of tax administration. The Directorate General of Tax has reformed the tax administration several times in order to improve services in the taxation by, among others, forming Large Tax Ofhce (KPP WP), Middle Tax Office (KPP Madya), and Small Tax Office (KPP Pratama). There are also e-payment and e-filling in order to facilitate tax transactions. It is expected that proper tax services would increase compliance on the part of the tax payers. Considering the importance of the relationship between tax administration and tax payer compliance, the writer tries to introduce this theme in the study materials.

Administration reform for increasing performance of organization with change organization structure?s, organization procedure's, organization strategy?s, and organization cuiture's. Meanwhile, tax payer compliance influence by: core citizenship vaiues, general tax belief, inhibitor guiit, and behavioral' intentions.

This study is conducted at the Tax Service Office for Public Companies in the Jakarta Stock Exchange, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the correlation and the effect between dependent variable and independent variable by using Pearson correlation, and continued with Analysis of Variance (ANOVA).

The results of this study Show that tax administrative reform significantly affect the tax payer compliance. The results of Pearson Correlation Analysis show that reforming the organizational structure, organizational procedure, and organizational culture will significantly affect the tax payer compliance, while organizational strategy doesn't have any significant correlation with tax payer compliance. The results of regression analysis show that both organizational structure and organizational procedure have positive, significant effect on tax payer compliance. However, both organizational strategy and organizational culture have positive, but insignificant, effect on tax payer compliance."

"Biaya promosi diduga menjadi bagian dari upaya tax planning dan praktik tax evasion. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis-jenis dan penyebab utama sengketa pajak terkait biaya promosi dalam perhitungan pajak terutang PPh Badan. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui mengumpulkan putusan banding pengadilan pajak serta wawancara. Informan penelitian berasal dari DJP dan Konsultan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan jenis sengketa pajak biaya promosi terbagi menjadi sengketa materiil dan formal. Penyebab sengketa materiil antara lain perbedaan interpretasi antara DJP dan WP dan masalah pembuktian. Penyebab sengketa formal antara lain DJP menganggap biaya promosi yang dikurangkan tidak memenuhi ketentuan formalnya sedangkan WP menggunakan prinsip materiil/substantif dalam membebankan biaya promosi, WP merasa telah memenuhi ketentuan formal yang dimaksud, dan WP tidak memenuhi ketentuan formal dimaksud karena keadaan di luar kuasa sehingga meminta keadilan hingga tingkat banding. Rekomendasi bagi DJP antara lain memahami proses bisnis Wajib Pajak dengan baik ketika melakukan pemeriksaan, menyertai pembuktian materiil dalam koreksi formal, menaikkan status penegasan terkait menjadi aturan serta memperbaiki sistem dan tata kelola penerimaan SPT Tahunan. Rekomendasi bagi WP antara lain memberikan data dan dokumen yang valid dan relevan ketika proses pemeriksaan serta mengadministrasikan dengan baik data dan dokumen terkait biaya promosi yang dikeluarkan

---

Promotional costs are allegedly part of tax planning efforts and tax evasion practices. This study aims to identify the types and leading causes of tax disputes related to promotional costs in calculating taxes owed by corporate income tax. This research is a case study with a qualitative method. Data collection is done through collecting tax court appeal decisions and interviews. This research is a case study with a qualitative method. Data collection is done through collecting tax court appeal decisions and interviews. The results showed that promotional fee tax disputes were divided into material and formal disputes. The causes of material disputes include differences in interpretation between DGT and taxpayers and evidentiary issues. The causes of formal disputes include the DGT considering that the reduced promotional costs do not meet the formal provisions at the same time taxpayers use the material/substantive principle in charging promotion fees, taxpayers feel that it has fulfilled the formal provisions in question, taxpayers do not meet the formal provisions referred to due to circumstances beyond the will thus ask for justice up to the level of appeal. Recommendations for DGT include understanding the business processes of taxpayers well when conducting examinations, accompanying material evidence in formal corrections, raising the status of related affirmations into rules, and improving the system and governance of annual tax return receipts. Recommendations for taxpayers include providing valid and relevant data and documents during the tax audit process and properly administering data and documents related to promotional costs."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif. Sampel penelitian ini adalah 53 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2007-2010 dengan total observasi sebanyak 212 firm-years. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif reformasi perpajakan terhadap tindakan pajak agresif karena pada reformasi perpajakan tahun 2009 tersebut terdapat penurunan tarif pajak. Karakteristik kepemilikan tidak terbukti mempengaruhi tindakan pajak agresif. Hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

---

This study examines and analyzes the effect of ownership characteristics, tax reform, and political connection to tax aggressiveness. The sample of this study were 53 companies listed in Indonesian Stock Exchange for the years 2007-2010.

The results show that there are positive effect of tax reform on tax aggressiveness in accordance with the tariff reduction on the new income tax. Ownership characteristics were not shown to affect tax aggressiveness. Political connections were not proven to affect the tax aggressiveness."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, ROA, leverage, capital intensity, inventory intensity, dan reformasi perpajakan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 88 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2015. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan ROA, inventory intensity, dan reformasi perpajakan berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun, leverage dan capital intensity tidak terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

---

The purposes of this research is to know the influence of firm characteristic and tax reform to effective tax rates. Variable used are firm size, ROA, leverage, capital intensity, inventory intensity, and tax reform. The sample of this study was 88 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2009 2015. The result showed that firm size positively affects the effective tax rates on companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2009 2015, otherwise ROA, inventory intensity, and tax reform negatively affects the tax avoidance. However, leverage and capital intensity did not influence the effective tax rates."