Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keanekaragaman hayati adalah keragaman dari makhluk hidup dari berbagai sumber di seluruh planet. Dari beragam spesies yang ada di bumi ini, banyak diantaranya yang sudah punah dan terancam punah. Punahnya dan terancam punahnya spesies-spesies tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu hilangnya habitat mereka, adanya spesies asing di lingkungan mereka, polusi, eksploitasi yang berlebihan, adanya penyakit-penyakit atau wabah, perdagangan ilegal satwa liar, perubahan iklim dan konflik antara manusia dengan satwa liar. Dari berbagai macam spesies yang ada di bumi, salah satu spesies yang terancam kelestariannya adalah Harimau (Panthera tigris). Tiga dari sembilan subspesies harimau yang ada diketahui telah punah, yaitu harimau Bali, harimau Jawa dan harimau Kaspia. Dalam rangka mencegah bertambahnya jumlah Harimau yang punah, maka dilakukan konservasi. Terkait dengan konservasi terhadap harimau, di lingkungan internasional telah ada upaya konservasi satwa tersebut dengan dibuatnya instrumen-instrumen hukum internasional, seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Convention on Biological Diversity (CBD), Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Convention) dan ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985. Selain itu, juga terdapat peraturan-peraturan yang berkenaan dengan konservasi harimau secara regional dan bilateral. Adapun praktik konservasi yang dilakukan dalam melindungi harimau di negara-negara seperti Cina, India, Rusia dan Indonesia.

---

Biodiversity is the diversity of living things from a variety of sources across the planet. From variety of species that exist on the Earth, many of which are extinct and endangered. Extinction and threatened to become endangered in species caused by habitat loss, presence of alien species in their neighborhoods, pollution, excessive exploitation, epidemic diseases, illegal wildlife trade, climate change conflict between man and wildlife. From various species that exist on earth, one of the species that threatened to become endangered is Tiger (Panthera tigris). Three of nine tiger subspecies are already extinct, namely Bali tiger, Javan tiger and Caspian tiger. In order to prevent the increasing of extinction in tiger, therefore conservation is conducted. Related to the conservation of the Tiger, in the international sphere there has been an effort in conserving the tiger by the establishment of international legal instruments, such as Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Convention on Biological Diversity (CBD), Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Convention) and ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985. In addition, there are also rules relating to tiger conservation regionally and bilaterally. Practice of tiger conservation also conducted in several countries such as China, India, Russia and Indonesia."

"Skripsi ini membahas pengaturan mengenai penumpang indisipliner di dalam tiga instrumen hukum internasional, yaitu Konvensi Tokyo 1963, Annex 17 Konvensi Chicago 1944, dan peraturan yang dikeluarkan oleh ICAO, ICAO Guidance Material on the Legal Aspects of Unruly/Disruptive Passengers, serta penerapannya di dalam praktik legislasi nasional negara Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia dengan mengambil beberapa studi kasus. Melalui perbandingan penerapan hukum terhadap beberapa studi kasus penumpang indisipliner di ketiga negara tersebut, diharapkan dapat ditemukan praktik terbaik (best practices) dalam hal penanganan penumpang indisipliner dalam penerbangan sipil internasional. Penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar otoritas penyelenggara penerbangan sipil, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dapat menyusun suatu prosedur khusus untuk menangani penumpang indisipliner dalam dunia penerbangan sipil di Indonesia.

---

This thesis discusses the regulation on unruly/disruptive passengers in three instruments of international law, namely the Tokyo Convention 1963, Annex 17 of the Chicago Convention of 1944, and the regulations issued by ICAO, ICAO Guidance Material on the Legal Aspects of Unruly/Disruptive Passengers, as well as its application in national legislation practices in three countries, United States, United Kingdom, and Indonesia, by comparing several case studies. Through the comparison of the application of the law to the unruly/disruptive passengers based on the case studies in those three countries, it’s expected to find best practices in terms of handling the unruly/disruptive passengers in the international civil aviation. This thesis research method is conducted in the form of juridicalnormative legal research. The result of this thesis suggests the Indonesia national civil aviation authority, in this case the Directorate General of Civil Aviation of the Ministry of Transport of the Republic of Indonesia, establish a special procedure in terms of handling the unruly/disruptive passengers in Indonesia."

"ABSTRAKJenis Ikan Beruaya Jauh khususnya Tuna bagi Indonesia merupakan Ikan yang mempunyai nilai Ekonomis yang sangat tinggi dan sesuai sifat biologisnya, Tuna akan beruaya lintas samudera sehingga dalam pengelolaan dan konservasinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur secara khusus hal tersebut. Tesis ini membahas mengenai pengelolaan dan konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh ditinjau baik dari ketentuan hukum internasional termasuk Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang berlaku di Indonesia, karena sebagai konsekuensi Indonesia yang meratifikasi berbagai Konvensi dan Persetujuan Internasional yang terkait dengan Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh serta keanggotaan Indonesia dalam beberapa Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional yang area konvensinya berada di laut lepas di sekitar Indonesia. Penelitian ini mengkaji ketentuan kompabilitas dan implikasi hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek dalam pengaturan terhadap Pengelolaan dan Konservasi Jenis Ikan Beruaya Jauh sangat beragam dan implikasi untuk menyusun pengaturan ke dalam peraturan nasional sangat banyak dan perlu dilakukan penyesuaian bagi peraturan nasional yang tidak kompatibel maupun bertentangan dengan konvensi/persetujuan. Pada akhir penelitian ini disarankan bahwa dalam penyusunan resolusi khususnya dalam sidang-sidang Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional, sebagai negara anggota selalu diundang dan diminta untuk terlibat penuh dalam sidang tersebut sehingga kesempatan tersebut harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar kepentingan nasional dapat tertampung dalam setiap keputusan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

---

ABSTRACTHighly Migratory Species esspecially Tuna for Indonesia has high economic value, and as a biology characteristic Tuna will migrate over high seas or zona economic exclusive, so for its conservation and management, United Nations on the Law of the Sea 1982 regulate that manner.This thesis discussed about conservation and management highly migratory species in preview not only International Law but also Regional Fisheries Management Organizations measures that apply in Indonesia, as the consequence for Indonesia ratify Conventions and Agreements relevant, furthermore Indonesian membership at many Regional Fisheries Management Organizations which its are conventions or agreements in the high seas serounding Indonesian waters.This research analysis International law compatibility and implication in national law that regulate conservation and management highly migratory species. This research is a normative juridical research in conjuntion with statute approach and comparative approach.Result of research conclude that many aspect in conventions and agreements also its resolution reganding conservation and management highly migratory species that need to be done and to be adjusted with national laws. However, in the end of this research We suggested when the Regional Fisheries Management Organizations meeting or conference, as a full member State, Indonesia has more active and has strong bargain for national interest as well as the decision results have more beneficial for Indonesia."

"ABSTRAKPerumusan Hak atas Privasi dalam Universal Declaration of Human Rights pada Pasal 12 dan International Covenant on Civil and Political Rights pada Pasal 17, serta pengaturannya dalam instrumen-instrumen HAM internasional regional, telah membuktikan bahwa ia adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional. Dalam penegakannya, hak atas privasi ini kerap berhadapan dengan praktik surveillance, khususnya surveillance terhadap komunikasi. Praktik surveillance ini adalah tindakan yang dilarang dan berpotensi melanggar hak atas privasi seseorang. Namun demikian aparat penegak hukum di mana pun di dunia ini kerap melakukannya dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk penegakan hukum.

---

ABSTRAKThe formulation of the right to privacy in the Universal Declaration of Human Rights in Article 12 and the International Covenant on Civil and Political Rights in Article 17, and its arrangements in regional international human rights instruments, have proven the right as part of a unified human rights. In its enforcement, the right to privacy is often deal with surveillance practices, particularly communications surveillance. This surveillance practice is prohibited and potentially violate a person 39 s right to privacy. However, law enforcement officers over the world keep the practice with consideration of the need for law enforcement."

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan satwa yang cukup tinggi. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelestarian dan perlindungan Harimau Sumatera yang sudah dalam kondisi kritis menurut IUCN. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah tingginya tingkat perburuan dan perdagangan Sumatera sebagai satwa yang dilindungi. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan penegak hukum akan pentingnya perlindungan terhadap satwa dan lemahnya penegakan hukum.

---

Indonesia is known as one of many countries which has the biggest biodiversity in the world, but also have quite high species extinction rate. This thesis discusses the implementation of conservation and protection of Sumatran Tiger which included in Critically Endangered according to IUCN.

In conducting this thesis, the writer uses juridicial-normative library research methods and descriptive typology. The problem of this thesis is high level of poaching and trade of Sumatran Tiger as a protected animal. And conclusion of this thesis is a lack of public awareness and law enforcement."

"Kartel adalah salah satu praktik anti persaingan yang dapat merugikan perekonomian, pelaku usaha, maupun konsumen. Kesulitan mengungkap praktik kartel di antara pelaku usaha adalah karena sifat kerahasiannya. Hal-hal tersebut menjadi alasan berlakunya leniency program di berbagai negara sebagai salah satu instrumen untuk membuktikan kartel. Penelitian ini akan membahas pengaturan leniency program di berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Jepang serta penerapannya menurut hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif. Leniency program yang diatur dalam leniency policy di berbagai negara memiliki desain yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing negara. Di Indonesia leniency program sempat diatur dalam Perkom No. 4 Tahun 2010 namun ketentuan mengenai leniency tersebut dicabut karena tidak ada landasan hukumnya. Untuk itu perlu dilakukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai payung hukum berlakunya leniency program sebagai salah satu pilihan instrumen pembuktian kartel di Indonesia.

---

Cartel is one of practices to restrict competition from economic loss that could harm entrepreneurs or even consumers. Difficulty in revealing cartel practice among entrepreneurs is due to its confidentiality which gave birth to leniency program enactment in several countries as an instrument to verify cartel. This research will discuss leniency program in several countries, such as United States, European Union, Australia and Japan, as well as its implementation according to competition law in Indonesia. This research is a normative legal research which uses qualitative analysis. In Indonesia, leniency program once regulated in KPPU Regulation Number 4 Year 2010, but it was revoked due to the absence of legal basis. Therefore Law Number 5 Year 1999 needs amendment as the umbrella act of leniency program enactment which acts as one of cartel verification instruments in Indonesia."

"Pandemi Covid-19 membawa tantangan terhadap bagaimana pandanangan hukum internasional menanggapi penyebaran penyakit menular melalui penerbangan internasional. Dalam menanggapi penyeabran penyakit menular, negara-negara memberlakukan serangkaian kebijakan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, termasuk dalam menanggapi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pembatasan penerbangan sipil internasional. Fenomena tersebut perlu dilihat baik dari sudut pandang hukum udara internasional melalui Konvensi Chicago 1944 maupun dari sudut pandang hukum kesehatan internasional melalui International Health Regulations 2005. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum internasional pada pencegahan penyakit menular melalui penerbangan internasional, praktik-praktik terdahulu terkait dengan pembatasan penerbangan internasional untuk mencegah penyebaran penyakit menular, dan pandangan hukum internasional terhadap penanganan Covid-19 dalam konteks lalu lintas dan penerbangan internasional. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, peneltian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan peran dari aturan-aturan yang ada dan praktik terdahulu terkait dengan pembatasan penerbangan internasional dalam mencegah penyakit menular. Penelitian ini menggunakan referensi baik dari Konvensi Chicago 1944, International Health Regulations 2005, maupun panduan serta pendoman dari organisasi internasional terkait. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian besar kebijakan yang diambil oleh negara-negara telah merefleksikan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 maupun International Health Regulations 2005. Walaupun demikian, beberapa kebijakan seperti pembatasan penerbangan dari negara-negara tertentu, perlu dilihat kembali agar dapat merefleksikan isi dari Konvensi Chicago 1944 maupun Internaitonal Health Regulations 2005.

---

Covid-19 pandemic has brought challenges towards how international law views and responds towards the spread of communicable disease through international flight. In responding towards the spread of communicable disease, states imposed a series of policies to prevent the spread of such disease, including Covid-19. One of those policies is through flight restrictions. This phenomenon needs to be viewed from the perspective of international air law through Chicago Convention 1944 and from the perspective of International Health Regulations 2005. Therefore, this research analyze how international law regulates the prevention of the spread of communicable disease, previous policies regarding flight restrictions to prevent the spread of communicable disease, and how international law views the response towards Covid-19 from the context of international flight and traffic. This research uses refferences Chicago Convention 1944, International Health Regulations 2005, and subsequent documents from related inernational organizations. This research finds that most of the policy that states implemented has reflected the regulation under Chicago Convention 1944 and International Health Regulations 2005. Although most of the policies has been reflected, several policies that states implemented, such as travel restrictions from specified countries, needs to be reviewed in order to truly reflect both the Chicago Convention 1944 and International Health Regulations 2005."

"Reformasi hukum dalam bidang pemeriksaan keuangan negara pada kurun waktu 2000–2020 telah memicu teradopsinya instrumen hukum perdata internasional dalam proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara atau audit sektor publik di Indonesia. Disertasi ini mendiskusikan pengaruh instrumen hukum perdata internasional terhadap proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia dan implikasinya terhadap akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dikolaborasikan dengan pendekatan interdisipliner, historis, dan komparatif, disertasi ini menganalisis sejumlah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara serta bahan hukum sekunder. Setelah memberikan wawasan teoretis mengenai perkembangan hukum perdata internasional dan hukum administrasi serta jalinan erat di antara keduanya, disertasi ini mengelaborasi perkembangan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia yang bertolak dari pemberlakuan kebijakan pluralisme hukum pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan usaha-usaha pemerintahan nasional dalam menyusun sistem hukum nasional dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Mendiskusikan peran kontemporer BPK sebagai pembentuk hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia pasca Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, disertasi ini selanjutnya menguraikan tinjauan teoretis dan historis terhadap eksistensi BPK melalui analisis komparatif terhadap institusi-institusi serupa di seluruh dunia yang dikenal sebagai Supreme Audit Institution (SAI) dan kenyataan faktual mengenai dua model SAI yang bersaing: Napoleonik dan Westminster. Disertasi ini menunjukkan bahwa kelembagaan BPK sebagai SAI yang mewarisi dan mempertahankan secara terus-menerus model Napoleonik, di satu sisi, dan orientasi BPK untuk bekerja menurut model Westminster sebagai implikasi dari pengaruh instrumen hukum perdata internasional dalam pembentukan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), di sisi lain, menyebabkan pertentangan antara hasil pemeriksaan keuangan negara dan sistem hukum nasional. Hal tersebut pada gilirannya menguji akuntabilitas BPK serta menantang fungsi utama SAI sebagai penjaga harta negara.

---

Legal reforms in public sector audit in 2000–2020 have triggered the adoption of private international law instruments in the law-making process of public sector audit in Indonesia. This dissertation discusses the influence of private international law instruments on the law-making process of public sector audit in Indonesia and its impact on the accountability of the Indonesian supreme audit institution (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK). Using normative or doctrinal legal research methods collaborated with interdisciplinary, historical, and comparative approaches, this dissertation analyses primary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and public sector audit reports as well as secondary legal materials. After providing theoretical insights into the development of private international law and administrative law and the close relationship between the two, this dissertation examines the development of public sector audit law in Indonesia, which has resulted from the implementation of a policy of legal pluralism since the era of the Dutch East Indies colonial government and the national government’s efforts to create a national legal system and policy of lawmaking. In discussing the contemporary role of the BPK as the framer of public sector audit law in Indonesia after Reformasi 1998 and the amendment of the 1945 Constitution in 1999–2002, this dissertation also outlines a theoretical and historical overview of the BPK’s existence through a comparative analysis of similar institutions around the world known as Supreme Audit Institutions (SAIs) and the factual realities of two competing SAI models: Napoleonic and Westminster. This dissertation shows that the institutionalisation of the BPK as an SAI that inherits and continuously maintains the Napoleonic model, on the one hand, and the BPK’s orientation to work according to the Westminster model as an implication of the influence of private international law instruments in the establishment of the Public Sector Auditing Standard (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, SPKN), on the other hand, leads to conflicts between public sector audit results and national legal systems. This, in turn, calls into question the BPK’s accountability and undermines the SAI’s primary function as the guardian of public funds."