Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang partisipasi politik informal di Amerika Serikat, dengan studi kasus gerakan Occupy Wall Street (OWS). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana OWS dapat berkembang menjadi salah satu bentuk partisipasi informal di Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Sebagai bentuk dari new social movement (NSM), OWS melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk partisipasi informal seperti demonstrasi dan boikot. Faktor utama yang memicu OWS adalah krisis finansial yang terjadi di AS pada tahun 2007. Sementara itu, terdapat tiga faktor pendukung yang juga turut memicu kemunculan OWS, yaitu perubahan sosial ekonomi masyarakat, munculnya network society, dan stratifikasi suara politik.

---

ABSTRACTThe focus of this study is informal political participation in US, with OWS as a case study. The purpose of this study is to understand how OWS developed into a form of informal political participation. This study is a qualitative research. The data were gathered by conducting library research. As a form of NSM, OWS execute activities included in the form of informal political participation, such as demonstrations and boycotts. Financial crisis that occurred in late 2007 was a major factor in the emergence of OWS. However, there are three supporting factors driving Occupy Wall Street movement: socio-economic improvement, the emergence of network society, and stratification of political voice."

"Skripsi ini membahas mengenai peranan Occupy Wall Street sebagai hegemoni tandingan terhadap hegemoni kelas penguasa di Amerika Serikat tahun 2011-2014. Kasus ini dianalisis menggunakan teori Gramsci yaitu perjuangan politik hegemoni tandingan. Munculnya hegemoni tandingan terhadap hegemoni neoliberalisme yaitu dikarenakan adanya krisis organik hegemoni. Hegemoni tandingan dalam bentuk OWS dilakukan melalui dua bentuk perjuangan politik, yaitu perang manuver dan perang posisi. Penelitian ini menemukan bahwa OWS berhasil mengorganisir kesadaran masyarakat dan membentuk ruang hegemoni melalui dua bentuk perjuangan politik, utamanya dengan penanaman nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ideologi kelas penguasa hegemoni AS.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Occupy Wall Street's (OWS) role as counter hegemony struggle on challenging the United States ruling class?s hegemony in 2011-2014. The OWS phenomenon is analyzed with Gramsci's concept of counter hegemony?s political struggles. OWS emerged in 2011 due to organic crisis in neoliberalism hegemony, which happened in 2008. There were two political struggles that they did to organize people?s consciousness, war of maneuver and war of position. This research finds that OWS did organized people?s consciousness and created hegemonic terrain within civil society through political struggles. They emphasized on promoting different values against the ruling class? values, in this case neoliberal's value."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis mengenai penyebab mobilisasi massa berskala nasional dalam penyebaran pergerakan populer Occupy Wall Street di Amerika Serikat (AS) yang dilakukan tanpa rencana organisasi dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Dengan berpijak pada penerimaan meme oleh masyarakat AS, maka fokus penelitian diarahkan pada tiga faktor, yaitu proses konstruksi pemikiran individu, analisa framing, dan peran mass-self communication. Melalui analisis dengan menelaah faktor-faktor tersebut, kita dapat mengetahui proses keputusan untuk melakukan aksi, faktor eksternal lain yang membantu penyebaran pergerakan, dan yang terpenting, menemukan jawaban di balik motivasi masyarakat untuk melakukan perlawanan melalui OWS.

---

ABSTRACTThis research is analyzing the causes of nationwide mass mobilization in the spreading of a popular movement, Occupy Wall Street, in the United States (US) that has taken place without organized planning and within a relatively short time. By grounded on the meme acceptance by the people, this research is focusing on three factors namely the process of one’s mind construction, framing analyses, and the role of mass-self communication. By analyzing those three factors, we can observe the decision process to carry out the action, external factors that help the spreading of such movement, and most importantly, understand the essential reason behind the people’s motivation to join OWS resistance movement."

"Tesis ini membahas Pembinaan Sektor Informal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung studi kasus pedagang kaki lima yang berada di wilayah Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sudah cukup Baik sesuai dengan amanat Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011, tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Manfaat dari pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah menciptakan kebersihan, ketertiban dan keindahan Kota Bandung dan kehadiran sektor informal ini menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat penganguran dan kemiskinan yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi terciptanya ketahanan daerah yang kondusif.

---

The purpose of this thesis discusses the Informal Sector Development undertaken Government of Bandung case study of street vendors who were in the city of Bandung. Qualitative research methods with techniques of data collection through interview, observation and documentation studies.

The results showed that the coaching is done by the Government of Bandung is quite good in accordance with the mandate of Bandung City Regulation Number 04 Year 2011 on Planning and Development of Street Vendors, Benefits of coaching vendors conducted by the City of Bandung is creating cleanliness, order and the beauty of the city of Bandung and the presence of the informal sector is creating jobs that can reduce the level of unemployment and poverty, which in turn have a positive impact for the creation of a conducive regional resilience."

"Penelitian ini membahas tinjauan politik dan keamanan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2019). Penulis memilih era pemerintahan Trump karena dalam perpolitikan AS, kebijakan sekuritisasi perbatasan mengalami tightening (penegangan) pada masa Trump. Penulis meneliti pembangunan tembok perbatasan dalam kaitannya dengan keamanan dalam negeri AS. Kemudian penulis menganalisis sikap dua partai dominan di AS yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berkaitan satu sama lain yaitu Konsep Kedaulatan Negara, dan Konsep Keamanan Nasional. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Hasil temuan menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek keamanan, kebijakan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko kurang relevan karena imigran ilegal dari Amerika Latin yang datang ke AS tidak terbukti meningkatkan tingkat kejahatan di dalam AS. Tinjauan politik menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menganggap bahwa keamanan perbatasan itu penting. Namun pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan gagasan tembok. Ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya: pertama, hingga saat ini Trump tak kunjung melakukan implementasi pembangunan tembok sesuai dengan janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk membangun tembok konkrit. Kedua, tembok bukan merupakan alat keamanan yang efektif. Ketiga, tembok perbatasan dinilai mustahil karena melewati topografi yang beragam. Keempat, kebijakan tembok merupakan masalah bukan solusi karena Trump menempatkan imigran dalam posisi yang lebih vulnerable. Bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama melakukan politisasi tembok. Partai Republik mempertahankan pembangunan tembok demi elektabilitas Trump pada pemilu presiden AS tahun 2020, sedangkan Partai Demokrat berusaha menyeimbangkan suara di negara-negara bagian berbasis imigran.

---

This research discusses the political and security review of the United States-Mexico border wall during Donald Trumps administration (2017-2019). The author chooses Trump administration because on US politics, the border securitization policy undergoes tightening during the Trump era. The author examines the border wall establishment and its relation to US internal security. The author analyzes the attitude of the two dominant parties in the US namely the Democratic Party and the Republican Party. In this research, the author applies two concepts that related to each other namely the concept of State Sovereignty and the concept of National Security with explorative qualitative analysis method. The findings show that in the security aspect, Trump's policy establishing the US-Mexico wall is less relevant because illegal immigrants from Latin America who come to the US are not proven to increase crime rates within the US. In the political aspect, both the Democratic Party and the Republican Party consider border security as an important matter. However, the Democratic Party does not agree with the idea of the wall. The Democratic Party does not agree with the wall because of several reasons: first, Trump has yet started constructing the wall as his campaign promise in 2016 to build concrete walls. Second, the wall will not become an effective security tool. Third, the border wall is impossible to build because it passes through various topographies. Fourth, the wall rather becomes a problem instead of becoming solution. Trump has placed immigrants in a more vulnerable position. Nevertheless, both parties are conducting the politicization of the wall. The Republican Party maintain the idea of constructing wall for Trumps electability in the 2020 presidential election, while the Democratic Party is trying to balance the votes in immigrant-based states."

"Tesis ini membahas representasi media bagi kelompok minoritas Amerika Serikat dengan menganalisis fenomena kemunculan gerakan LGBT Fans Deserve Better pasca kematian tokoh Lexa dalam serial televisi The 100. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten berbasis resepsi untuk melihat faktor yang menyebabkan tokoh Lexa sangat berpengaruh bagi kelompok LGBT dan pentingnya representasi media bagi kelompok minoritas Amerika Serikat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Lexa merupakan hasil dari keberhasilan serial televisi The 100 merepresentasikan kelompok LGBT melalui penokohan Lexa. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh kemampuan Lexa menunjukkan visibilitas kelompok LGBT yang membantu upaya mencari pengakuan dan membenarkan misrecognition seperti yang terlihat dari pemaknaan Lexa oleh kelompok LGBT melalui lsquo;bahasa rsquo; yang beredar. Gerakan LGBT Fans Deserve Better merupakan imbas dari kekecewaan dan kemarahaan akan terenggutnya representasi yang dianggap terbaik dan ekspektasi besar yang digantungkan kepada tokoh Lexa.

---

This study examines the importance of media representation for minority groups in The United States of America based on a character in the TV series, The 100. The death of the character, Lexa, initated a movement called LGBT Fans Deserve Better, which demands for positive LGBT representations on television. This study uses qualitative approach and a reception based content analysis method to examine the reasons why the LGBT community is strongly affected by the character and her death. The data collected include tweets, tumblr posts, and website content.

The findings show that Lexa rsquo s powerful influence is the result of The 100 rsquo s success in representing LGBT community through her character. This success is demonstrated by her ability to show LGBT community visibility, which in turns helps them find a recognition and rectify the misrepresentaion of their community. LGBT Fans Deserve Better movement is a result of the disappointment and the outrage of the community brought by Lexa rsquo s death, for Lexa is perceived as the best representation for the community."

"Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut.

---

This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016. "

"Penelitian ini menganalisis faktor penentu keputusan individu untuk berpartisipasi dalam perdagangan lintas batas informal (ICBT) dan sejauh mana pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh partisipasi individu dalam ICBT. Dengan menerapkan metode pengambilan sampel melalui snowball method, peneliti melakukan survey kepada 77 individu yang melakukan ICBT dan 70 individu yang tidak melakukan ICBT yang menetap di daerah perbatasan Entikong, Indonesia. Kuesioner ICBT diadopsi dari Uganda Bureau of Statistics (UBOS) tahun 2008. ICBT tidak dikenakan pajak akan tetapi bersifat resmi sesuai Border Trade Agreement 1970. ICBT mengizinkan pedagangan untuk melakukan aktivitas jual beli barang-barang tertentu di daerah tertentu di bawah Rp. 2.025.900 (RM 600). Jumlah barang yang diperdagangkan setiap bulan juga terbatas. Untuk mengidentifikasi peran ICBT bagi daerah Entikong, peneliti menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pertama, sebuah model partisipasi dalam ICBT diestimasi menggunakan regresi multivariat logit. Hasil penunjukkan bahwa gender, lokasi, jarak, banyaknya jumlah pekerjaan yang dimiliki, posisi sebagai kepala rumah tangga dan kepemilikan asset mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam ICBT. Kedua, sebuah model regresi OLS digunakan untuk menginvestigasi manfaat moneter bagi individual dari ICBT. Hasil mengindikasikan bahwa partisipasi dalam ICBT mendorong pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, khususnya pendapatan sekunder di daerah. Ketiga, peneliti memeriksa karakteristik dari ICBT dan menunjukkan bahwa komoditas ekspor utama adalah terong dan lada. Sedangkan komoditas impor utama adalah gula dan minyak goreng. Profit yang dihasilkan dari ICBT ini sebagian besar digunakan sebagai modal untuk diinvestasikan kembali, membayar pinjaman, dan membayar biaya sekolah anak. Peneliti menyimpulkan bahwa ICBT diperlukan sebagai sumber pendapatan yang penting bagi individu di Entikong dan sebagai mekanisme individu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketiadaan ICBT akan membuat kondisi perekonomian rumah tangga semakin memburuk, sehingga pemerintah perlu langkah lebih lanjut untuk menyelesaikan situasi tersebut melalui program jaminan sosial yang mahal. Akan tetapi, masih dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mendapatkan manfaat dari formalisasi perdagangan skala kecil ini.

---

This study analyzes the determinants of people's participation in informal cross-border trade (ICBT) and to what extent household income is affected by participation in informal trade. By applying a snowball sampling method, the author carried out a survey among 77 ICB traders and 70 non-ICB traders who live all in the Entikong border area of Indonesia. The ICBT questionnaire developed by the Uganda Bureau of Statistics (UBOS) in 2008 was adapted. ICBT is non-taxed but formalized in Indonesia since 1970 under The Border Trade Agreement. It allows traders within a certain area to exchange pre-specified goods below a value of Rp. 2,025,900 (RM 600). The numbers of monthly trades are also limited. To assess the role of ICBT for the Entikong region I make use of quantitative and qualitative methods. First, a model of ICBT participation is estimated using a multivariate logit regression. The findings illustrate that gender, location, distance, multiplicity of jobs, position in a household and asset ownership affect the decision to engage in ICBT. Second, an OLS regression model was employed to examine the individual monetary benefit from ICBT.

The result indicates that ICBT participation boosts income and improves the household's economic prosperity, especially secondary income in the Entikong region results to a large extend from ICBT. Third, I assess the nature of trade and show that the major exported goods are sour eggplant and pepper. The major imported goods are sugar and cooking oil. Proceeds from ICBT are mainly used for reinvestment, for rental payments and to cover school fees. I conclude that ICBT is needed as an important source of income in Entikong and a coping mechanism. In the absence of ICBT, the economic conditions of the households would be worse suggesting that the government would need to step in with social programs that are costly. Therefore, it is questionable whether the government would really gain from formalizing this small-scale cross-border trade."

"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi kaum Mormon di Amerika lewat studi kasus terhadap Willard Mitt Romney atau lebih dikenal dengan Mitt Romney. Ia merupakan seorang tokoh Mormon di Amerika yang cukup berhasil. Pembahasan di dalam penelitian ini mendasarkan pada konsep komunitarian (communitarian) yang dipaparkan oleh Robert Bellah dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa seorang individu itu diharapkan berkomitmen bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat dan komunitas, dan juga bagi bangsa dan negaranya. Dalam masalah ini, Mormonisme ditemukan sangat berperan dalam kehidupan Mitt Romney sehari-hari. Dari studi kasus terhadap Mitt Romney nampak bagaimana kaum Mormon menunjukkan eksistensi mereka di Amerika.

---

This research was aimed to show the existence of the Mormons in the United States by doing a case study to Mitt Romney. He is a quite successful Mormon in the United States. The discussion in this research was based on the communitarian concept as proposes by Robert Bellah et al. This concept says that an individual should have the commitment not only to him/herself but also to the community. In this study, Mormonism was found to be actively influence Romney?s daily life. From this study case it is seen how the Mormons show their existence in the United States through Mitt Romney."