Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan membahas mengenai pelaksanaan bank garansi dalam kegiatan perjanjian jual beli batubara di Indonesia, tinjauan umum mengenai perjanjian jual beli dan Letter of Credit, tinjauan umum hukum jaminan serta tinjauan secara mendalam terhadap bank garansi dikaitkan dengan perjanjian jual beli batubara. Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan melihat permasalahan yang ada terkait implementasi dari pemberian bank garansi sebagai jaminan atas terbitnya janji bayar (L/C). Permasalahan tersebut khususnya mengenai peranan bank garansi dalam Perjanjian Jual Beli Batubara terkait pelaksanaan dan klaim pembayaran apabila terjadi wanprestasi, serta karakteristik daripada perjanjian jual beli batubara itu sendiri.

---

This thesis describes about implementation of Guarantee Bank in Coal Sale and Purchase Contract in Indonesia, general review of purchase agreement and Letter of Credit, also general review about legal guarantees and specific review about guarantee bank as coal sale and purchase contract activity. The thesis applies the juridical normative form of study, with the literature research to find the problem in the implementation of guarantee bank as guarantees to issues letter of credit. Specifically the problem consist about the role of guarantee bank in coal purchase agreement, concern about performance and claims payment if default occurs, with the characteristic of coal sale and purchase contract itself."

"ABSTRAKDalam melaksanakan kegiatannya, bank harus memperhatikan norma dan prinsip hukum yang berlaku agar tidak merugikan pihak yang berurusan dengannya. Di beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, bank dalam menyelenggarakan kegiatannya tak jarang membuat kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabahnya. Pada tanggal 1 Juni 2010, applicant mengirimkan Surat No. 2810/VI/2010 kepada Bank untuk mengakhiri kontra garansi atas dasar terselesaikannya semua pekerjaan. Namun ada kelalaian dari pegawai bank yang tidak segera menindaklanjuti pengakhirankontra garansi tersebut, yang mengakibatkan dicairkannya performance bond applicant. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, memahami, dan meninjau mengenai proses pemberian kontra garansi dalam praktik penerbitan bank garansi dikaitkan dengan Peraturan Bank Garansi. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana proses pemberian kontra garansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tanggung jawab bank sebagai penjamin dalam pemberian kontra garansi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepada narasumber untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Bank dalam kasus ini telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum dalam pemberian kontra garansi

---

ABSTRACTConducting its activities, the bank must pay attention to the norms and principles of law in order not to harm those who deal with it. However, in some cases, the bank, in conducting its activity, often makes mistakes that cause losses to customers. On June 1, 2010 , the applicant sent a letter (No. 2810/ VI / 2010) to the bank to terminate the counter guarantee on the basis of completion of all the work. But there is negligence of bank employees who do not immediately follow the termination of the counter guarantee, which resulted in the disbursement of applicant's performance bond. The purposeof this study is to assess, understand, and reviewing the process of closing a counter guarantee in bank guarantee's practice by Bank Guarantee?s rule. The subject matter that will be discussed is about how to closuring a counter guarantee in accordance with applicable regulations and responsibilities as aguarantor bank in the provision of this counter guarantee. The method used in this research is normative juridical research, which can be obtained from the material library source and documents study, as well as the interview to supplement informations for this study. In this case, bank hascommitted an un-lawful act in the provision of counter guarantee."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta PPJB atasrumah susun. Pembahasan tersebut meliputi perlindungan hukum yang diberikanoleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap perjanjian pengikatanjual beli rumah susun baik secara dibawah tangan dan secara akta otentik. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metodepenelitian Yuridis Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan cara mempelajaridata-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Hasilpenelitian menyarankan bahwa perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan harusmemenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang apabila tidak sesuaidengan peraturan perundang-undangan maka berarti pelaku melawan undang-undang yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discuss on the Notary role on making Binding Purchase AgreementDeed for flat buyer. Discussion shall surface on the legal protection given by theenforced law in Indonesia to the Binding purchase agreement for flat buyer. Thisresearch is using Yuridif Normative research method with Qualitative Analysisdone by studying secondary data which supports the discussion. Given argumentsand reasons, the researcher concludes and suggests that Binding Purchaseagreement that being sign must meet the condition spesific by law if it doesnt thencan be interpret againt law."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris dan tidak diketahui oleh salah satu pihak, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai analisis terhadap itikad baik para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan juga akibat hukum terhadap perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap perkara yang termuat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 02/PTS/MJ.PWN PROV DKI JAKARTA/VII/2012. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh calon penjual dan calon pembeli yang harus dilaksanakan oleh keduanya dengan itikad baik. Sebaiknya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dalam bentuk Notariil sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sebagaimana kekuatan perlindungan hukum yang dimiliki oleh akta otentik. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini, Notaris sebagai pejabat umum diharapkan bersikap netral dan tidak memihak. Perubahan klausul dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris harus diketahui oleh semua pihak sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak di kemudian hari dan menjauhkan Notaris dari sanksi-sanksi.

---

This thesis is based on by the change in a Sale and Purchase Binding Agreement which done by a notary and were not known by one of the parties, so the discussed the analysis of good faith parties in a Sale and Purchase Binding Agreement trading and also caused by law on changes in Sale and Purchase Binding Agreement which were not known by one of the parties. In this thesis, the analysis of the matter is contained in the award of the Tribunal Notary Superintendent the City Number : 02 /PTS/ MJ.PWN PROV DKI JAKARTA/VII/2012. The kind of research from the it is research law with put yuridis-normatif research and type descriptive research. Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an introductory agreement made by and between the potential purchaser and potential buyer in the process of sale and purchase of right on land that must be implemented by the two of them in good faith. It is suggested to prepare a Sale and Purchase Binding Agreement in form of Notary deed to give legal protection to the parties as provided by an authentic deed. In making a Sale and Purchase Binding Agreement, notary as public officials are expected to be neutral and impartial. Change a clause in a Sale and Purchase Binding Agreement done by notary must be known by all parties that does not cause loss for one party at a later date and removed from notary`s penalty."

"Pada zaman sekarang gencar dilakukan pembangunan rumah susun oleh banyak developer, konsumen diberi banyak pilihan untuk memilih sesuai kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, banyak dari konsumen membeli sebelum bangunan telah selesai dibangun dengan dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu. Undang-undang telah mengatur dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan perjanjian dan prestasi-prestasi apa saja yang harus dipenuhi oleh developer maupun oleh konsumen, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya karena minimnya pengetahuan mereka akan hukum sehingga hak dan kepentingan mereka tidak terlindungi dengan baik. Seringkali ditemukan developer yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan ketika mengiklankan rumah susun yang mereka jual, hal ini mengakibatkan banyaknya konsumen yang merasa tertipu setelah melakukan pembelian karena tidak mendapatkan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pokok penelitian dari tesis ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dan cara-cara apa yang dapat ditempuh untuk menuntut hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan bahan pustaka serta wawancara ahli dan dianalisis secara deduktif serta tipologi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak menuntut apa yang sudah diiklankan oleh developer pada masa penjualan dengan cara membuat pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keputusan dari BPSK bersifat final dan mengikat bagi para pihak.

---

The regulation has been set up with clear terms of matters related consumer protection, but some people still do not attention because they lack of knowledge of the law so that their rights and interests are not well protected. This situation leads to the number of apartment developer that been set to the default because of their incapability to reach the terms of condition they?ve been made in the apartment sale and purchase agreement, resulted in many series of legal conflict between the developer and the consument.

This thesis research is to know what kind of legal protection that can be applied for the customer according to the legislation. Research methodology that is used is normative juridical, with library research technique, and analyzed deductively and typology of this research is analytical prescriptive. The results showed that the customer is have the right to sue the developer via BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), all the results that been decided by BPSK is final and bond for both developer and consumer."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum atas kuasa yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli. Pemberian kuasa sekarang ini semakin sering digunakan oleh masyarakat, karena itu sangat diperlukan pemahaman mengenai kuasa yang terdapat dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli dan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut. Permasalahan yang dibahas penulis adalah mengenai kekuatan hukum atas kuasa dalam perjanjian pengikatan jual beli apabila penerima kuasa meninggal dunia, apakah Akta Kuasa untuk Menjual yang kemudian dibuat oleh pemberi kuasa kepada ahliwaris penerima kuasa mempunyai kekuatan hukum serta apakah perjanjian pengikatan jual beli tersebut tetap berlaku setelah penerima kuasanya yang mewakili pihak penjual meninggal dunia?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Data penelitian pun juga dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh simpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli tersebut tetap sah dan dapat dijalankan apabila penerima kuasa yang mewakili pihak penjual meninggal dunia akan tetapi kuasa tersebut paling minimal harus dilegalisasi oleh notaris untuk memberikan perlindungan hukum kepada kliennya, Akta Kuasa untuk Menjual yang kemudian dibuat oleh pemberi kuasa kepada ahliwaris penerima kuasa dalam kasus tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum, dan perjanjian pengikatan jual beli tersebut apabila dilakukan dengan prosedur yang benar, maka akan tetap sah dan mengikat kedua belah pihak, akan tetapi Perikatan Jual Beli No. 7 tanggal 6 Januari 1996 tidak dibuat dengan prosedur yang benar yang mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.

---

This thesis discusses about the legal power of authority which inherent in the sale and purchase agreement. Delegation of authority is now increasingly being used by the community, because of that, it is very necessary to understand about the authority which inherent in a sale and purchase agreement and the terms of the validity of agreements. The issue to be discussed is the legal force of authority in the sale purchase agreement if the endorsee dies, whether the Deed Power to Sell which was then made by the indorser to the endorsee's heir have the legal force, and whether the sale purchase agreement is still valid after the endorsee who represented the seller dies? The research method used is the method of normative legal research using primary sources, secondary and tertiary as well as qualitative data analysis. The research data was also done by collecting data through document studies and interviews with experts in their fields.

From the research, finally obtained the conclusion that the sale purchase agreement remains valid and can be run if the endorsee on behalf of the seller dies but the authority minimal shall be legalized by a notary to provide legal protection for it?s client. The deed power to sell were later made by the indorser to the endorsee?s heir in the case still have legal power and if the sale purchase agreement done with proper procedures, it will remain valid for both parties, however, the Sale and Purchase Agreement No. 7 dated January 6, 1996 did not created with the correct procedure which resulted in the deed are null and void."

"Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh para pihak. Penulis mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016. Adapun permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode analisanya secara kualitatif dengan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal karena tidak semua pemilik tanah ikut menandatangani perjanjian pengikatan jual beli.

---

With the rapid development of economic globalization, people are urged to be aware of the legal protection and warranty for each transaction. In order to have the transaction protected is by having an agreement. The agreement made by each party can be in the form of private deed or an authentic deed. This study analyzes the validity of the Sale and Purchase Agreement privately made deed and that has been legalized by a Notary and the buyer protection in the Land Sale and Purchase Agreement made by each party.

The author identifies the validity of the sale and purchase agreement by the fulfillment of the legal terms of the agreement based on the sale and purchase agreement related to the case in the Decision of the Supreme Court Number 1696K/Pdt/ 2016. The problems faced by the author in this thesis are about the validity of the binding of sale and purchase agreement that is not signed by all interested parties on the object of the sale and purchase agreement and the lawful protection agreement of the buyer in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

To answer those problems, the normative juridical approach method is used and the analysis method is qualitative  the typology of this research is descriptive analytics. According to the results of this study, the binding agreement on the sale and purchase of land made between the parties does not meet the legal requirements of the agreement so that it is not legal and does not bind the parties. This binding sale and purchase agreement does not fulfill the objective requirement of an agreement, which is causa yang halal, because not all landowners signed the sale and purchase agreement."

"Latar Belakang dari Penelitian ini adalah Jual beli terhadap perumahan yang meliputi jual beli rumah beserta tanahnya tidak selamanya dilangsungkan dengan kontan dan tunai. Pelaksanaan jual beli dalam prakteknya yang dilakukan tidak secara tunai untuk pemilikan rumah maka banyak pihak Perusahaan Pengembang yang kemudian memakai surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli baku sebagai perjanjian jual belinya, yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum (Notaris). Keadaan seperti ini akan menjadi permasalahan terutama tentang bagaimana kekuatan perjanjian pengikatan jual beli, yang dibuat dibawah tangan oleh Pihak Developer. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama bagaimana kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah antara PT. CP dengan Pihak pembeli yang dibuat di bawah tangan? Yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan oleh PT. CP?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer sekunder dan tersier, data akan dikelola secara kualitatif hasilnya berupa deskriftif analitis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh PT CP dengan nasabah adalah sama dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat secara dibawah tangan, dimana kekuatannya hanya didasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sepanjang para pihak mengakui adanya perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tangan.

---

The background of this research is to buy and sell against housing that includes the buying and selling of houses and their land was not always held by cash and cash. The implementation in practice of buying and selling is done not in cash for home ownership so many parties the company the Developer then uses the agreement Binding sale and purchase agreement to purchase as a raw, which was not made Public before the Official (Notarity). Such circumstances this would be a problem especially on how the power of binding sale and purchase agreements, made under the hands of the Developer.

Formulation of the problem in this research is divided into two, the first deed of legal power of how Covenants Binding sale and purchase of land between PT. CP with the buyers made under the hands? The second how to legal protection of the parties in the agreement binding sale and purchase made under the hand by PT. CP. This research is research that is both normative juridical law by using secondary data, both primary and secondary legal materials tertiary, the data will be managed qualitatively the results in the form of analytical deskriftif.

From the results of this study, it was concluded that the legal power of the deed of Covenant binding of selling land rights created under the hands, especially made by PT CP with a customer is equal to the force of law that are owned by the deed of Covenant Binding sale and purchase (PJB) made under the hands, where his strength is based upon Article 1338 of the book of the Civil Code Act which reads : all agreements made legally valid as legislation for those who make it and the fulfillment of the legal protection of the rights of the parties if one party doing the binding agreement in tort and selling highly depends on the strength of binding sale and purchase agreements are made, if made by deed under the hand then its protection along the parties acknowledge the existence of the purchase agreement made under the hand."

"Tesis ini diletarbelakangi oleh seringnya Notaris terlibat dalam perkara hukum, baik sebagai saksi maupun tersangka. Salah satu penyebabnya adalah para penghadap yang tidak memberikan keterangan ataupun dokumen yang sebenarnya kepada Notaris, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan praduga sah dalam akta PPJB dan keabsahan akta PPJB nomor 10 dalam kasus ini. Dalam hal ini dilakukan analisis pada perkara yang termuat dalam putusan nomor 541/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, adapun jenis penelitian dari tesis ini yaitu penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif serta tipe penelitian eksplanatoris dan evaluatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu peran Notaris dalam melaksanakan praduga sah dalam akta perjanjian pengikatan jual beli ditinjau dari keberwenangan Notaris untuk membuat akta, secara lahiriah dan secara formal telah memenuhi aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris serta secara materiil telah memberikan keyakinan bagi Notaris, maka terhadap akta Notaris tersebut telah dianggap sah dan tiada tanggung jawab Notaris jika dilakukan pembatalan Akta PPJB ke Pengadilan. Tentang keabsahan Akta PPJB nomor 10 (akta kedua) dalam kasus ini, telah memenuhi syarat kesepakatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, namun belum memenuhi syarat kecakapan yaitu melanggar pembatasan kewenangan bertindak, yang mana telah diatur dalam Akta Notaris tanggal 18 Juli 2011 (akta pertama), sehingga Akta PPJB nomor 10 (akta kedua) didegradasikan menjadi akta dibawah tangan dan selanjutnya dibatalkan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Utara, bagi para pihak / para calon pembeli yang dirugikan atas pembatalan Akta PPJB nomor 10 dapat mengajukan tuntutan penggantian kerugian ke Pengadilan.

---

This thesis is inspired by the high frequent of Notary, who involved in legal proceedings, either as witnesses or suspects. One of the basis is that the parties often do not give actual information or documents while making a deed to Notary, making them vulnerable to legal exposure thereon. In this thesis the role and responsibilities of a Notary in implementing the presumption of legitimation in the deed of sale and purchase agreements and validity the deed of sale and purchase binding agreement number 10 will be discussed. This thesis will also analyse Court decision number 541/PDT.G/2012/PN.JKT.UT, which will be conducted by the study of law in the form of normative juridical research by explanatory and evaluative research method.

The results obtained from the research is that the role of the Notary in implementing the presumption of legitimation deed of sale and purchase agreement is if, in terms of authorization of Notary to make deed, outwardly and formally meet the legal rules on the manufacture of Notary?s deed and as well as in material has given trust to the Notary, then the notarial deed has been deemed valid and so no liability will be imposed if the cancellation of Notary Deed is brought forward to the Court. Specifically in this case, on the validity the deed of sale and purchase binding agreement number 10, has qualified 'deal', "certain things", "good cause", as part of legitimate requirement of a contract, but unqualified "authorized in the act", which has been determined in the Notarial Deed dated 18th July 2011 (the first Deed), so the deed of sale and purchase binding agreement number 10 (the second deed) is degraded into a deed under the hand rather than notariil deed and subsequently canceled. Based on consideration of North Jakarta Court Judges, The injured parties from the cancellation the deed of sale and purchase binding agreement number 10, could make a claim for compensation to the Court."

"Jaminan Perorangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung/penjamin debitur dalam pelunasan utang debitur merupakan salah satu alternatif penyelesaian kredit macet pada Bank Badan Usaha Milik Negara, manakala debitur ingkar janji (wanprestasi). Perjanjian perorangan/penanggungan tersebut bersifat asesor, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, sehingga dapat diartikan bahwa tak akan ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah. Pada Bank Badan Usaha Milik Negara sebelum dikeluarkannya PP Nomor 14 tahun 2005 tentang Cara Pengapusan Piutang Negara / Daerah, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 tahun 2005, yang berwenang untuk menyelesaikan kredit macet adalah Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Undang-undang PUPN). Tindakan eksekusi terhadap jaminan perorangan oleh PUPN merupakan upaya terakhir untuk dilakukan, setelah dilakukan terlebih dahulu upaya penyitaan terhadap barang jaminan dan harta kekayaan debitur yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan pelelangan. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan, ternyata penanggung utang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela atau menyerahkan harta kekayaannya, maka PUPN akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pencarian dan pemeriksaan (investigasi) terhadap kekayaan penanggung utang yang dapat digunakan untuk membayar utang, baik berupa barang tetap seperti tanah dan bangunan dan atau barang bergerak seperti kendaraan bermotor, tagihan/tabungan dan lain-lai; b. Pencarian data/dokumen (bukti kepemilikan) atas harta kekayaan penanggung utang melalui instansi/lembaga yang terkait, untuk digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan eksekusi.

---

An individual guarantee provided by a third party acting as a debt guarantor/avalist in settling debtor?s debt constitute an alternative settlement for bad debts with State Owned Corporations, in case of defalt by debtor. Said individual guarantee is of the assessor type, meaning it is continually linked to a principal agreement, with the consequence that it can be defined as having no guarantee without an existing legal principal debt. The previously issued Government Regulation Number 14 years 2005 at the State Owned Corporation regarding the Writing Off Process of State/Regional Claims, which was further amended by Government Regulation Number 33 year 2006 regarding the Amendment of Government Regulation Number 14 year 2005, appointing the State Claims Affairs Committee (PUPN) as the authorized party to settle bad credits based on Law Number 49 Prp year 1960 regarding State Claims Affairs Committee (PUPN Law). Execution measure against individual guarantee by the PUPN will be effected as the last resort by the PUPN, after prior confiscation of the debtor?s collateral and assets which is further followed by its auctioning off. If during the execution of the individual guarantee, there is an indication that guarantor has no intention of a voluntary settlement of the liability or to surrender his/her assets, the PUPN shall resort to the following actions : a. investigation and examination of the guarantor?s assets that can be employed as debt payment, either consisting of fixed goods such as land and buildings or movable goods such as motorized vehicles, collections/savings and others; b. Finding data/documents (proof of ownership of guarantor/s assets through related instances/institutions to support the execution."