Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif.Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia.

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad. This study used normative-descriptive methode to solve the problems.This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law."

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia. 

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad . This study used normative-descriptive methode to solve the problems. This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law. "

"Disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, penyatuan pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Buku III KUHPerdata, yang menimbulkan tumpang tindih pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dampak dari hal tersebut adalah penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan. Faktor kedua adalah tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai kumulasi objektif dalam hukum positif di Indonesia. Kedua faktor tersebut menyebabkan ketidakseragaman pemahaman hakim terhadap kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, yang menghasilkan putusan-putusan yang saling bertentangan. Perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta identifikasi berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menghasilkan sebuah perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta mengidentifikasi serta menganalisis berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakharmonisan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Selain itu, berdasarkan unsur-unsur yang diidentifikasi dan dianalisis, kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi seharusnya ditolak.

---

The disparity in court decisions in adjudicating cases that combine tort and breach of contract are caused by two main factors. Firstly, the unification of regulations of tort and breach of contract in Book III of the Indonesian Civil Code, which causes inharmonious understanding of tort and breach of contract. The impact of this is the combination of tort and breach of contract in one lawsuit. The second factor is that there are no clear and strict regulations regarding objective cumulative lawsuit in Indonesian civil procedural law. These two factors lead to a non-uniformity in judges’ understanding of cumulative lawsuit of tort and breach of contract, which result in conflicting decisions. Comparison of the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract and identification of various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims are the main issues in this paper. By using normative juridical research methods, this paper compares the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract, identifies and analyzes various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. Based on the results, this paper concludes that there is disharmony in the judges’ considerations in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. In additon, based on the identified and analyzed elements, cumulative lawsuit of tort and breach of contract should not be approved."

"Sejak putusan pailit dibacakan, debitur pailit kehilangan kewenangan atas harta kekayaan. Selanjutnya diangkat kurator yang bertugas untuk mengamankan harta pailit. Dalam hal debitur melakukan perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, UUK-PKPU telah memfasilitasi mekanisme hukum salah satunya berupa gugatan lain-lain. Sebagaimana putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2023/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, kurator mengajukan gugatan terhadap tindakan seorang debitur yang menyetujui peningkatan modal pada suatu perusahaan dikarenakan tidak dilakukan bersama persetujuan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU. Adapun tindakan debitor pailit dianggap merugikan kreditur dalam pailit karena tindakannya mengakibatkan adanya dilusi saham. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai: 1.) Apakah dilusi saham terhadap kepemilikan saham debitur pailit termasuk sebagai kerugian harta pailit sehingga menjadi objek gugatan lain-lain dalam kepailitan? 2.) Apakah tindakan persetujuan peningkatan modal perusahaan yang dilakukan pada saat debitur pailit berada pada masa PKPU sementara dibenarkan menurut UUK-PKPU?. Dalam tulisan ini akan dilakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2022/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan tipe penelitian non-doktrinal. Kesimpulan dari penelitian penulis adalah: Dilusi saham yang terjadi pada suatu perusahaan dimana debitor pailit adalah pemegang sahamnya, tidak memiliki implikasi terhadap saham sebagai bagian dari harta debitor pailit. Oleh karena itu, objek gugatan lain-lain yang mendalilkan dilusi saham sebagian peristiwa yang merugikan harta pailit seharusnya ditolak oleh pengadilan. Tindakan peningkatan modal dimana debitor PKPU adalah pemegang saham dalam suatu perusahaan tidak mengakibatkan kerugian bagi harta pailit, sehingga tindakan peningkatan modal yang dilakukan pada saat debitor pailit berada pada masa PKPU sementara dapat dibenarkan.

---

Since the bankruptcy decision is read, the debtor loses authority over their assets. Furthermore, a receiver is appointed with the duty to secure the bankruptcy assets. If the debtor commits actions that could harm the bankruptcy assets, UUK-PKPU has facilitated legal mechanisms, one of which is in the form of other lawsuits. As in decision Number 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain /2023/PN-Niaga Sby Jo. Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, the receiver filed a lawsuit against the actions of a debtor who approved an increase in capital in a company because it was not carried out with the approval of the administrator as regulated in Article 240 paragraph (1) UUK-PKPU. The debtors’ actions are considered detrimental to the creditors because they result in share dilution. In this article, the author will discuss: 1.) Is share dilution of a bankrupt debtor's share ownership included as a loss to bankruptcy assets so that it becomes the object of other lawsuits in bankruptcy? 2.) Is the act of approving an increase in company capital carried out when the debtor is in bankruptcy during the temporary PKPU period justified according to UUK-PKPU? In this thesis, a case study will be carried out regarding Decision Number 8/Pdt.sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN-Niaga Sby Jo. Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby. This research uses a normative juridical approach with a non-doctrinal research type. The conclusion of the author's research is: Share dilution that occurs in a company where the bankrupt debtor is the shareholder, has no implications to the shares as a part of the debtor's assets. Therefore, the object of miscellaneous lawsuits which argue that share dilution is an event that is detrimental to the bankruptcy assets should be rejected by the court. Actions to increase capital where the PKPU debtor is a shareholder in a company do not result in losses to the bankruptcy assets, so a capital increase action carried out during the debtor in the temporary PKPU period can be justified."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh Notaris L berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Para Ahli Waris Pemegang Saham ,yang Akta PKR nya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Implikasi Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Dibuat Oleh Notaris L Pasca Putusan Pengadilan, dan Dampak Putusan Pengadilan Terhadap Para Ahli Waris Pemegang Saham. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data adalah metode pendekatan kualitatif, Hasil Penelitian adalah Dengan Putusan Pengadilan Negeri Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari RUPSLB batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam UUPT seperti ahli waris yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) melakukan RUPS LB. Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diatas berdampak pada Para Ahli Waris saham mereka hanya mendapat harta warisan saham dari si pewaris sebesar jumlah saham yang nilainya sesuai Modal Dasar Perusahaan yang tercatat dalam DPS atas nama si pewaris, sehinnga jumlah saham yang mereka dapat terdelusi akibat Pelepasan saham Portopel oleh Perseroan.

---

This Thesis discusses about the Decision of Meeting Resolutions Deed (PKR) made by Notary L based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) held by the heirs of shareholders, in which the PKR Deed was considered as null and void by the District Court decision. The problems examined in this Thesis are the legal implication of the Decision of Meeting Resolutions Deed made by Notary L after the District Court decision and the impact of the District Court decision towards the heirs of shareholders. The form of research in this paper is normative juridical research with document study data collection method. The typology of the research used is descriptive analytical research, while the data analysis method used in processing the data is a qualitative approach. The results of the study are with the District Court decision, the Decision of Meeting Resolutions Deed based on Extraordinary General Meeting of Shareholders is considered as null and void because it does not fulfill the provisions in the Company Law such as the heirs who does not registered in the Register of Shareholders (DPS) to conduct the RUPS LB. And the decision of the West Jakarta District Court above affects the heirs in which they only obtain the shares inheritance from the testator in the amount of shares whose value is in accordance with the Companys Authorized Capital recorded in the DPS on behalf of the testator, therefore the amount of shares that they get can be deluted due to the release of portopel shares by the Company. "

"Dalam sebuah perkawinan mengharapkan kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu kebahagiaan itu dapat terwujud dengan kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dengan curahan kasih sayang. Namun tidak semua pasangan suami-isteri yang dapat memiliki anak. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan itu diadakan pengangkatan anak. Anak angkat yang berbeda status kewarganegaraannya dengan orang tua angkat memiliki dampak yang kompleks. Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang pengangkatan anak. Hingga saat ini masih menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (S.E.M.A RI) untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Penulisan skripsi ini berjudul ”Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) Berdasarkan Hukum Indonesia (Suatu Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 192/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel jo Penetapan No 104/Pdt.P/2003/PN.Jak.Sel). Judul yang diambil berdasarkan hukum Indonesia karena Hukum Asing itu atau Irlandia mengikuti keberadaan anak angkat (habitual residence). Permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak WNI oleh WNA menurut hukum yang berlaku dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan dan Penetapan apakah tepat menurut hukum Indonesia sehingga didalam Penetapan dapat menghilangkan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penelitian diarahkan kepada peraturan yang diterapkan dalam proses peradilan di Indonesia. Dengan penelitian ini dapat diketahui belum adanya perlindungan terhadap kepentingan anak karena mudahnya untuk menyimpangi ketentuan dari S.E.M.A RI yang justru dilanggar oleh Hakim itu sendiri. Penyimpangan justru dari ketentuan mendasar terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang wajib untuk melalui perantara organisasi/yayasan sosial ditiadakan sehingga melegalkan private adoption. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah dibuatnya peraturan yang lebih memiliki kekuatan hukum seperti Peraturan Pemerintah dan pengawasan secara langusung atas Putusan maupun Penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim dapat dievaluasi sesuai dengan hukum yang berlaku."

"Salah satu tujuan dari dilakukannya suatu perkawinan adalah untuk memiliki keturunan. Namun, tidak semua pasangan dikaruniai keturunan. Maka dari itu terdapat suatu alternatif yaitu melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Saat menjalani pelaksanaan pengangkatan anak, tidak selamanya berjalan sesuai harapan dan tujuan dilakukannya pengangkatan anak. Pihak yang merasa dirugikan atas pengangkatan anak tersebut dapat melakukan pembatalan pengangkatan anak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, di Indonesia belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak, sehingga mengenai alasan, syarat-syarat, dan prosedurnya belum memiliki kepastian. Meskipun belum terdapat kepastian hukum, nyatanya pembatalan pengangkatan anak ini sudah terjadi di Indonesia. Sehingga, penelitian ini membahas mengenai dasar-dasar yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu gugatan pembatalan pengangkatan anak di Indonesia.

---

Main purpose of a marriage is to have children. However, not all couples are blessed with children. Therefore, there is an alternative, which is to adopt a child. When undergoing the implementation of child adoption, it’s not always going as the expectations and objectives of child adoption. Parties who feel aggrieved by the child's adoptions can cancel the child's adoption by filing a lawsuit to the court. However, in Indonesia there are no provisions governing the annulment of child adoption, so the reasons, conditions, and procedures are not certain. Although there is no legal certainty, in fact, the annulment of child adoption has occurred in Indonesia. Thus, this research discusses the bases used by the panel of judges in considering and deciding a lawsuit to annul a child's appointment in Indonesia."

"Penelitian ini menggambarkan tentang keterlibatan peran pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dalam pengangkatan anak terlantar oleh warga asing (intercountry adoption). Pentingnya keterlibatan pekerja sosial dalam pengangkatan anak intercountry untuk membantu calon orang tua angkat serta memastikan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak..Perlunya peran pekerja sosial ini untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta anak berada dalam keluarga pengganti yang tepat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan dengan wawancara mendalam dan observasi. Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial telah melakukan peran sebagai enabler, broker, mediator, empowerer, negosiator, counsellor dan administrator.

---

The adoption of Indonesian citizens by foreign (intercountry adoption) is a last resort (ultimum remedium) which aims at the best intersts of the child. The implementation of adoption is carried out through various stages and must meet the requirement in accordance with Government Regulation Number 54 0f 2007 concerning Implementation of Child Apponttment and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 110/HUK/2009 concerning Child Appointment Requirenments. In each of these stages there is an important role for social workers in assisting and making social reports on the feasibility of prospective adoptive parents and adopted children. The need for the role of social workers to ensure that the adoption of children submitted in accordance with applicable regulations in Indonesia and children are in the right substitude family.

The study uses qualitative methods and approaches with in-depth interview. The location at the Jakarta Branch Sayap Ibu Foundation with the aim of obtaining an overview of the role of social workers in implementing the adoption of Indonesian citizens by foreign citizens along eith supporting factors and inhibiting favtors in the implementation of these role. This research is descriptive with a qualitative approach. The result of the study indicate that social workers have perfomed roles as enablers, brokers, mediator, empoweres, negotiator and administrator."

"Seiring perkembangan hukum, putusan pengadilan seringkali dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian yang terindikasi penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini mengangkat perkara berdasarkan putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 3406K/PDT/2019. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah implikasi hukum terhadap Akta Jual Beli Nomor 022/2011 yang dibuat berdasarkan berdasarkan penyalahgunaan keadaaan dan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan Akta Jual Beli. Metode penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan data sekunder sebagai bahan utama serta analisis data dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini ialah Akta Jual Beli Nomor 022/2011 dibatalkan oleh pengadilan sehingga perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan cacat kehendak sehingga tidak terpenuhinya syarat subyektif perjanjian. Penulis memiliki pandangan bahwa perkara ini seharusnya batal demi hukum karena melanggar syarat obyektif perjanjian yakni suatu sebab yang halal. Pihak Pengggugat telah uzur dengan penglihatan kabur sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri, maka dari itu seharusnya ditaruh di bawah pengampuan sehingga sesuai dengan Pasal 1446 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perikatan yang dibuat oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah batal demi hukum. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara ini telah lalai dalam menjalankan jabatannya dengan tidak membacakan serta menjelaskan isi akta dihadapan para pihak yang bersangkutan. Penjelasaan maksud dan tujuan pembuatan akta oleh PPAT akan membuat para penghadap mengerti tentang akta yang ditandatanganinya dan menghindari permasalahan di kemudian hari.

---

Along with legal developments, court decisions are often used as the basis for canceling agreements due to abuse of circumstances. This study raised the case based on the decision of the Supreme Court Number 3406K/PDT/2019. The focus of this research are the legal consequences of the Sale and Purchase Deed Number 022/2011 which was made based on the abuse of circumstances and the role of the Land Deed Maker (PPAT) to prevent abuse of circumstances in the making of the Sale and Purchase Deed. This research method is normative juridical with secondary data as the main material and data analysis with a qualitative approach. The result of this research is the Deed of Sale and Purchase Number 022/2011 was canceled by the court so that it is considered never exist because the misuse of circumstances caused the defect of the will so that the subjective conditions of the agreement were not fulfilled. The author’s view that this case must be null and void because it violates the terms of the agreement which is a lawful cause. Plaintiff was weak-minded old man with blurred vison who cannot take legal action independently, therefore he must be placed under guardianship so according to Article 1446 of the Civil Code that all engagements made by persons placed under guardianship are null and void. The Land Deed Making Official (PPAT) in this case is negligent by not reading and explaining his actions in front of the parties concerned. The explanation of the intent and purpose of making the deed by PPAT will make the appearers understand about the actions they have signed and avoid problems in the future."

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Fenomena yang terjadi saat ini banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak maka upaya pengangkatan anak dilaksanakan sebagai upaya terakhir.Dalam hal pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan anak terlebih dahulu. Secara umum pengangkatan anak terdapat dua macam yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption). Pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.Dalam tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption) dan akan mencoba memaparkan apakah pengangkatan anak antar warga Negara (Intercountry Adoption) dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder.Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ternyata belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dimana masih terdapat kelemahan sehingga dapat memberikan kesempatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan adopsi sebagai kedok dari kejahatan yang mereka lakukan. Bahwasanya sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Perlindungan Anak dan Penerapan Intercountry Adoption sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Bahwa pengangkatan anak di Indonesia saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Maka dengan adanya perbaikan peraturan perundang-undangannya diharapkan kedepannya pengangkatan anak antar Warga Negara dapat membawa dampak positif terhadap perlindungan hak anak, dimana anak merupakan individu yang rentan baik secara fisik maupun psikologis yang layak untuk dilindungi.

---

Child is one of the best God blessing so that they must have protection from their parent and the environment. Now adays there so many children don?t get protection either from the family and the environment. According to give protection to them adoption become the final decision.In adoption we must concern the best interest for children. Generally there are two kind of adoption first domestic adoption, and Intercountry adoption. Indonesia has regulation for Adoption Peraturan Pemerintah 2007 Number 54.In this thesis writer will explain about Intercountry adoption dan try to describe however intercountry adoption give positive contribution for protection of the children right. The method that I apply in this thesis is analisys normative which is using primer data and skunder data.The conclusion from writer about intercountry adoption is the regulation Peraturan Pemerintah 2007 Number 54 that we have is not enough to give protection for right of the children. There are still have weakness so it give opportunity to unresponsibility person to do their crime such as trafficking. So the most important thing that Indonesia must do is ratification The Den Haag Convention ?Convention On Protection Of The Children and Cooperation In Respect Of Intercountry Adoption? conclude 29 May 1993. Now adays the intercountry adoption inIndonesia not yet give guarantee on protection of the Children right. Indonesia try to repairs the law so in the future intercountry adoption can give positive impact for protection of the children right which is children is weak individu as phisicly an mentally so they need our protection."