Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 189843 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alfi Fudhola
"ABSTRACT
International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) merupakan forum
penyelesaian sengketa investasi antara investor asing dengan negara penerima
investasi (host state). Lembaga ini didirikan atas prakarsa dari International Bank for
Reconstruction and Development (IBRD) pada tanggal 18 Maret 1965 dengan
membentuk Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and
Nationals of Other States (Konvensi ICSID). Pada perkembanganya, proses
penyelesaian sengketa di ICSID menuai banyak kritik terutama dari negara-negara
berkembang. Kritik tersebut meliputi permasalahan arbiter yang dapat memiliki peran
ganda sehingga menimbulkan isu konflik kepentingan, permasalahan tidak adanya
batasan waktu sehingga mengakibatkan durasi waktu yang lama, permasalahan biaya
yang mahal untuk biaya penasihat hukum, biaya prosedural (legal cost) dan biaya
insidentil lainya, dan implikasi adanya mekanisme pembatalan yang menyebabkan
timbulnya isu kepastian hukum pada putusan. Permasalahan-permasalahan tersebut
merupakan permasalahan yang menjadi isu bagi negara berkembang termasuk
Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait peninjauan Bilateral Investment
Treaties (BIT) merupakan momentum yang tepat untuk mengkaji ulang keanggotaan
Indonesia di ICSID, terkait Indonesia harus melakukan penarikan diri dari ICSID
ataukah Indonesia harus tetap menjadi anggota ICSID dengan melakukan tindakantindakan
yang sesuai.

ABSTRACT
International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) is an investment
dispute resolution forum between foreign investors and host state. ICSID was
established by initiative of the International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) on March 18, 1965 to form the Convention on the Settlement
of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID
Convention). In its development, the process of dispute resolution in the ICSID gets a
lot of criticism, especially from developing countries. The criticisms include concerns
that the arbitrator may have a dual role which rise an issue of conflict of interest; no
limitation time which is stipulated in ICSID Convention resulting in long duration of
time; cost problems including cost of legal counsel, procedural costs (legal costs) and
other expenses incidental cost; and implications of annulment mechanism that causes
the issue of legal certainty in the decision. These problems have become an issue for
developing countries, including Indonesia. Indonesian government's policy to review
the Bilateral Investment Treaties (BIT) is an appropriate moment to review
Indonesia's membership in ICSID: either Indonesia must withdraw from ICSID or
Indonesia should remain its membership by performing the appropriate actions."
2014
S56038
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Merrills, J.G.
London: Sweet and Maxwell, 1984
341.52 MER i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Merrills, J.G.
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1995
341.52 MER i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Orrego Vicuna, Fransisco
New York: Cambridge University Press, 2004
341.52 ORR i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Rachmawatty
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T37090
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Padmadriya Anggraita Citramannoharra
"Amicus curiae atau friends of court merupakan praktek yang sudah ada sejak jaman Romawi Kuno dan dalam sistem common law. Atas persetujuan pengadilan, amicus memberikan informasi mengenai area-area hukum di luar keahlian pengadilan atau informasi hukum tidak memihak yang tidak diketahui oleh pengadilan, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang berkualitas. Sekarang ini, amicus curiae juga berpartisipasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan-pengadilan internasional, seperti ICJ, ITLOS, ICC, NAFTA, ICSID dan WTO, juga pengadilan-pengadilan dalam negeri dengan sistem civil law. Masuknya amicus curiae dan diterimanya amicus brief dalam proses penyelesaian sengketa di WTO, menuai protes keras dari negara-negara berkembang anggota WTO. Amicus curiae dianggap telah mengganggu hak negara anggota, dalam hal sebagai pihak berperkara pada proses penyelesaian sengketa. Amicus curiae juga dianggap mempengaruhi kedaulatan negara anggota. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya posisi amicus curiae dalam penyelesaian sengketa di WTO dan terhadap negara-negara berkembang anggota WTO. Dari hasil penelitian diketahui bahwa amicus curiae dalam penyelesaian sengketa di WTO, semata-mata merupakan pemenuhan kebutuhan Panel untuk melaksanakan objective assessment dalam proses pemeriksaan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Hak negara anggota sebagai pihak berperkara tidak akan terganggu karena amicus curiae bukan pihak dan tidak akan pernah dapat menjadi pihak dalam proses penyelesaian sengketa di WTO. Berkaitan dengan hal tersebut, amicus curiae juga tidak berpengaruh terhadap kedaulatan negara anggota. Diketahui juga bahwa dengan perkembangan amicus curiae yang ada sekarang, ternyata amicus curiae tidak memberikan banyak manfaat dalam proses penyelesaian sengketa di WTO.

Amicus curiae or friends of the court was a practice known in ancient Roman times and in the common law system. The amicus, at the court's discretion, provided information on areas of law beyond the expertise of the court or impartial legal information that was beyond the court?s notice, so for the judge may make a quality judgment. Now, amicus curiae also participated in proceeding before the international courts, such as the ICJ, ITLOS, ICC, NAFTA, ICSID and WTO, as well as the domestic courts with civil law system. The participation of amicus curiae and receipt of amicus briefs in the dispute settlement process in the WTO, has lead the protests from developing countries members of the WTO. Amicus curiae is considered to interfere with the rights of members, in the respect of a party in the dispute settlement proceeding. Amicus curiae is also considered to affect the sovereignty of member states. The purpose of this paper is to determine how the actual position of the amicus curiae in the WTO dispute settlement and toward the developing countries of WTO members. The survey revealed that the amicus curiae in the WTO dispute settlement, merely the fulfillment of the Panel to make the objective assessment of the matters before it. The member states right as the party shall not be interfered because amicus curiae is not the party and will never be as the party to the dispute settlement in the WTO. In this regard, amicus curiae also does not affect the sovereignty of member states. With the development of amicus curiae, amicus curiae turns not provide much benefit in the process of dispute settlement in the WTO. Rights of member states as parties litigant will not be interrupted because an amicus curiae is not a party and will never be a party to the dispute settlement process in the WTO. Please also note that with the development of the present amicus curiae, amicus curiae turns not provide much benefit in the process of dispute settlement in the WTO.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39656
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Helmi Kasim
"Tesis ini mengkaji putusan ICSID dalam sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia yang diputus berdasarkan Bilateral Investment Treaty ('BIT') antara negara Indonesia dan negara Inggris, Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, yang ditandatangani pada tanggal 27 April 1976 dan mulai berlaku tanggal 24 Maret 1977. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah (i) apakah yang menjadi pokok sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia dan (ii) bagaimana pendapat majelis arbitrase ICSID yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikaitkan dengan penafsiran atas ketentuan BIT dalam sengketa penanaman modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok sengketa yang terjadi adalah masalah proses dan prosedur masuknya penanaman modal asing (admission process) yang harus dilalui investor berdasarkan BIT. Proses tersebut menentukan legalitas penanaman modal yang dilakukan. Tidak terpenuhinya admission process tersebut menjadikan Majelis Arbitrase ICSID tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sehingga pokok perkara tidak dapat diperiksa. Penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam BIT utamanya menggunakan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, khususnya penafsiran berdasarkan makna biasa dari rumusan ketentuan BIT.
Kajian tesis ini menyimpulkan bahwa penanaman modal yang dilakukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT mengenai admission process sehingga Majelis Arbitrase menyatakan tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut. Majelis Arbitrase menafsirkan frasa 'granted admission in accordance with' dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT antara Indonesia dan Inggris berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian khususnya Pasal 31 ayat (1). Penggunaan aturan penafsiran tersebut juga ditemukan dalam putusan-putusan ICSID lainnya yang menafsrikan ketentuan BIT yang serupa dengan ketentuan BIT antara Indonesia dan Inggris.

This thesis analyzes the decision of ICSID tribunal in the case between Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia based on Bilateral Investment Treaty ('BIT') between Indonesia and United Kingdom, Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, signed on 27 April 1976 and entered into force on 24 March 1977. The research questions of this thesis are (i) what is the subject matter of the case between Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia; (ii) how is the opinion of the Tribunal in examining and adjudicating the case related to the interpretation of BIT provisions in investment disputes. The method used in analyzing the problems is normative legal research method.
Research result shows that the subject matter of the case is the admission process of foreign investment. There is admission process that should be followed based on BIT in that process which determines the legality of the investment. This legality requirement is related to ICSID jurisdiction. If these processes are unfulfilled, the ICSID tribunal will not have jurisdiction on the case. Thus, the merit of the case will not be examined. The rule of interpretation used is mainly the provision of Article 31 (1) of the 1969 Vienna Covention on the Law of Treaty especially interpretation based on the ordinary meaning of the BIT provision.
This study concludes that the Claimant's investment does not fulfil the provision of Article 2 (1) of BIT between Indonesia and United Kingdom concerning the admission process that the Tribunal does not have jurisdiction on the case. The Tribunal inbterprets the phrase 'granted admission in accordance with' in the provision of Article 2 (1) of the BIT based on the 1969 Vienna Convension on the Law of Treaty especially Article 31 (1) concerning interpretation based on the ordinary meaning of the BIT provision. The use of this rule of interpretation is also found in other ICSID decisions which interpret similar phrase of BIT as that in the BIT between Indonesia and United Kingdom.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T42879
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Secara geografis antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbatasan di darat dan di laut. Batas darat terdapat di Kalimantan memiliki panjang K.l. 2000 km-lari, sedangkan perbatasan laut terdapt di selat Malaka terdiri dari batas laut teritorial kurang lebih 174 nm, batas landas kontinen dan batas ZEE( kurang lebih 433nm) di Selat Singapura hanya batas laut teritorial kurang lebih 37,4 nm, , di laut China Selatan terdiri dari batas landas kontinen dan ZEE kurang lebih 594 nm, di perairan Tanjung Datu sepanjang 12 nm (batas laut teritorial, di perairan Selat Sebuko kurang lebih 29,6 nm(batas laut teritorial dan dilaut Sulawesi kurang lebih 165 nm(batas ZEE dan landas kontinen)
"
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dhiya Zahrah Fauziyah
"Perdagangan internasional merupakan salah satu system kejasama antar Negara dalam aspek ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terciptanya perdagangan internasional yang efisien dan dapat menguntungkan bagi setiap Negara yang tergabung dalam kegiatan kerjasama antar Negara ini. Salah satunya yaitu dengan membuat sebuah forum internasional sebagai satu-satunya institusi resmi yang menangani semua yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dunia. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai cara penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional dibawah organisasi perdagangan dunia dengan mengangkat kasus rokok kretek yang terjadi pada tahun 2010 antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi dan menganalisis dalam hal langkah-langkah dalam proses penyelesaian sengekta rokok kretek yang melalui serangkaian tahap beracara yang sudah diatur didalam Dispute Settlement Understanding WTO. Hasil analisis membawa pada penyelesaian akhir yaitu dengan dikeluarkannya Memorandum of Understanding yang telah disepakati oleh kedua Negara.

International trade is one system of cooperation between countries in economic aspects. Various efforts have been made by the government to create the efficient of international trade and can be beneficial for any State incorporated in such activities. One of which is to create an international forum as the only official institution that can handles in world trade activity aspects. This research elaborate on how to resolve disputes in international trade under the world trade organization by took clove cigarette case that occurred in 2010 between Indonesia and the United States as the example. This research uses normative approach to elaborate and analyze in terms of steps in the process of clove cigarette resolution through a series of stages that have been arranged in Dispute Settlement Understanding WTO. The results of the analysis lead to the final resolution, the issuance of a Memorandum of Understanding agreed upon by both parties countries."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S67604
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>