Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTInternational Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) merupakan forumpenyelesaian sengketa investasi antara investor asing dengan negara penerimainvestasi (host state). Lembaga ini didirikan atas prakarsa dari International Bank forReconstruction and Development (IBRD) pada tanggal 18 Maret 1965 denganmembentuk Convention on the Settlement of Investment Disputes between States andNationals of Other States (Konvensi ICSID). Pada perkembanganya, prosespenyelesaian sengketa di ICSID menuai banyak kritik terutama dari negara-negaraberkembang. Kritik tersebut meliputi permasalahan arbiter yang dapat memiliki peranganda sehingga menimbulkan isu konflik kepentingan, permasalahan tidak adanyabatasan waktu sehingga mengakibatkan durasi waktu yang lama, permasalahan biayayang mahal untuk biaya penasihat hukum, biaya prosedural (legal cost) dan biayainsidentil lainya, dan implikasi adanya mekanisme pembatalan yang menyebabkantimbulnya isu kepastian hukum pada putusan. Permasalahan-permasalahan tersebutmerupakan permasalahan yang menjadi isu bagi negara berkembang termasukIndonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait peninjauan Bilateral InvestmentTreaties (BIT) merupakan momentum yang tepat untuk mengkaji ulang keanggotaanIndonesia di ICSID, terkait Indonesia harus melakukan penarikan diri dari ICSIDataukah Indonesia harus tetap menjadi anggota ICSID dengan melakukan tindakantindakanyang sesuai.

---

ABSTRACTInternational Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) is an investmentdispute resolution forum between foreign investors and host state. ICSID wasestablished by initiative of the International Bank for Reconstruction andDevelopment (IBRD) on March 18, 1965 to form the Convention on the Settlementof Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSIDConvention). In its development, the process of dispute resolution in the ICSID gets alot of criticism, especially from developing countries. The criticisms include concernsthat the arbitrator may have a dual role which rise an issue of conflict of interest; nolimitation time which is stipulated in ICSID Convention resulting in long duration oftime; cost problems including cost of legal counsel, procedural costs (legal costs) andother expenses incidental cost; and implications of annulment mechanism that causesthe issue of legal certainty in the decision. These problems have become an issue fordeveloping countries, including Indonesia. Indonesian government's policy to reviewthe Bilateral Investment Treaties (BIT) is an appropriate moment to reviewIndonesia's membership in ICSID: either Indonesia must withdraw from ICSID orIndonesia should remain its membership by performing the appropriate actions."

"Amicus curiae atau friends of court merupakan praktek yang sudah ada sejak jaman Romawi Kuno dan dalam sistem common law. Atas persetujuan pengadilan, amicus memberikan informasi mengenai area-area hukum di luar keahlian pengadilan atau informasi hukum tidak memihak yang tidak diketahui oleh pengadilan, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang berkualitas. Sekarang ini, amicus curiae juga berpartisipasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan-pengadilan internasional, seperti ICJ, ITLOS, ICC, NAFTA, ICSID dan WTO, juga pengadilan-pengadilan dalam negeri dengan sistem civil law. Masuknya amicus curiae dan diterimanya amicus brief dalam proses penyelesaian sengketa di WTO, menuai protes keras dari negara-negara berkembang anggota WTO. Amicus curiae dianggap telah mengganggu hak negara anggota, dalam hal sebagai pihak berperkara pada proses penyelesaian sengketa. Amicus curiae juga dianggap mempengaruhi kedaulatan negara anggota. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya posisi amicus curiae dalam penyelesaian sengketa di WTO dan terhadap negara-negara berkembang anggota WTO. Dari hasil penelitian diketahui bahwa amicus curiae dalam penyelesaian sengketa di WTO, semata-mata merupakan pemenuhan kebutuhan Panel untuk melaksanakan objective assessment dalam proses pemeriksaan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Hak negara anggota sebagai pihak berperkara tidak akan terganggu karena amicus curiae bukan pihak dan tidak akan pernah dapat menjadi pihak dalam proses penyelesaian sengketa di WTO. Berkaitan dengan hal tersebut, amicus curiae juga tidak berpengaruh terhadap kedaulatan negara anggota. Diketahui juga bahwa dengan perkembangan amicus curiae yang ada sekarang, ternyata amicus curiae tidak memberikan banyak manfaat dalam proses penyelesaian sengketa di WTO.

---

Amicus curiae or friends of the court was a practice known in ancient Roman times and in the common law system. The amicus, at the court's discretion, provided information on areas of law beyond the expertise of the court or impartial legal information that was beyond the court?s notice, so for the judge may make a quality judgment. Now, amicus curiae also participated in proceeding before the international courts, such as the ICJ, ITLOS, ICC, NAFTA, ICSID and WTO, as well as the domestic courts with civil law system. The participation of amicus curiae and receipt of amicus briefs in the dispute settlement process in the WTO, has lead the protests from developing countries members of the WTO. Amicus curiae is considered to interfere with the rights of members, in the respect of a party in the dispute settlement proceeding. Amicus curiae is also considered to affect the sovereignty of member states. The purpose of this paper is to determine how the actual position of the amicus curiae in the WTO dispute settlement and toward the developing countries of WTO members. The survey revealed that the amicus curiae in the WTO dispute settlement, merely the fulfillment of the Panel to make the objective assessment of the matters before it. The member states right as the party shall not be interfered because amicus curiae is not the party and will never be as the party to the dispute settlement in the WTO. In this regard, amicus curiae also does not affect the sovereignty of member states. With the development of amicus curiae, amicus curiae turns not provide much benefit in the process of dispute settlement in the WTO. Rights of member states as parties litigant will not be interrupted because an amicus curiae is not a party and will never be a party to the dispute settlement process in the WTO. Please also note that with the development of the present amicus curiae, amicus curiae turns not provide much benefit in the process of dispute settlement in the WTO."

"Tesis ini mengkaji putusan ICSID dalam sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia yang diputus berdasarkan Bilateral Investment Treaty ('BIT') antara negara Indonesia dan negara Inggris, Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, yang ditandatangani pada tanggal 27 April 1976 dan mulai berlaku tanggal 24 Maret 1977. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah (i) apakah yang menjadi pokok sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia dan (ii) bagaimana pendapat majelis arbitrase ICSID yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikaitkan dengan penafsiran atas ketentuan BIT dalam sengketa penanaman modal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok sengketa yang terjadi adalah masalah proses dan prosedur masuknya penanaman modal asing (admission process) yang harus dilalui investor berdasarkan BIT. Proses tersebut menentukan legalitas penanaman modal yang dilakukan. Tidak terpenuhinya admission process tersebut menjadikan Majelis Arbitrase ICSID tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sehingga pokok perkara tidak dapat diperiksa. Penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam BIT utamanya menggunakan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, khususnya penafsiran berdasarkan makna biasa dari rumusan ketentuan BIT. Kajian tesis ini menyimpulkan bahwa penanaman modal yang dilakukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT mengenai admission process sehingga Majelis Arbitrase menyatakan tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara tersebut. Majelis Arbitrase menafsirkan frasa 'granted admission in accordance with' dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) BIT antara Indonesia dan Inggris berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian khususnya Pasal 31 ayat (1). Penggunaan aturan penafsiran tersebut juga ditemukan dalam putusan-putusan ICSID lainnya yang menafsrikan ketentuan BIT yang serupa dengan ketentuan BIT antara Indonesia dan Inggris.

---

This thesis analyzes the decision of ICSID tribunal in the case between Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia based on Bilateral Investment Treaty ('BIT') between Indonesia and United Kingdom, Agreement between the Government of United Kingdom and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investments, signed on 27 April 1976 and entered into force on 24 March 1977. The research questions of this thesis are (i) what is the subject matter of the case between Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia; (ii) how is the opinion of the Tribunal in examining and adjudicating the case related to the interpretation of BIT provisions in investment disputes. The method used in analyzing the problems is normative legal research method.

Research result shows that the subject matter of the case is the admission process of foreign investment. There is admission process that should be followed based on BIT in that process which determines the legality of the investment. This legality requirement is related to ICSID jurisdiction. If these processes are unfulfilled, the ICSID tribunal will not have jurisdiction on the case. Thus, the merit of the case will not be examined. The rule of interpretation used is mainly the provision of Article 31 (1) of the 1969 Vienna Covention on the Law of Treaty especially interpretation based on the ordinary meaning of the BIT provision.

This study concludes that the Claimant's investment does not fulfil the provision of Article 2 (1) of BIT between Indonesia and United Kingdom concerning the admission process that the Tribunal does not have jurisdiction on the case. The Tribunal inbterprets the phrase 'granted admission in accordance with' in the provision of Article 2 (1) of the BIT based on the 1969 Vienna Convension on the Law of Treaty especially Article 31 (1) concerning interpretation based on the ordinary meaning of the BIT provision. The use of this rule of interpretation is also found in other ICSID decisions which interpret similar phrase of BIT as that in the BIT between Indonesia and United Kingdom."

"Secara geografis antara Indonesia dan Malaysia memiliki perbatasan di darat dan di laut. Batas darat terdapat di Kalimantan memiliki panjang K.l. 2000 km-lari, sedangkan perbatasan laut terdapt di selat Malaka terdiri dari batas laut teritorial kurang lebih 174 nm, batas landas kontinen dan batas ZEE( kurang lebih 433nm) di Selat Singapura hanya batas laut teritorial kurang lebih 37,4 nm, , di laut China Selatan terdiri dari batas landas kontinen dan ZEE kurang lebih 594 nm, di perairan Tanjung Datu sepanjang 12 nm (batas laut teritorial, di perairan Selat Sebuko kurang lebih 29,6 nm(batas laut teritorial dan dilaut Sulawesi kurang lebih 165 nm(batas ZEE dan landas kontinen)

---

"

"Perdagangan internasional merupakan salah satu system kejasama antar Negara dalam aspek ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk terciptanya perdagangan internasional yang efisien dan dapat menguntungkan bagi setiap Negara yang tergabung dalam kegiatan kerjasama antar Negara ini. Salah satunya yaitu dengan membuat sebuah forum internasional sebagai satu-satunya institusi resmi yang menangani semua yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dunia. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai cara penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional dibawah organisasi perdagangan dunia dengan mengangkat kasus rokok kretek yang terjadi pada tahun 2010 antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi dan menganalisis dalam hal langkah-langkah dalam proses penyelesaian sengekta rokok kretek yang melalui serangkaian tahap beracara yang sudah diatur didalam Dispute Settlement Understanding WTO. Hasil analisis membawa pada penyelesaian akhir yaitu dengan dikeluarkannya Memorandum of Understanding yang telah disepakati oleh kedua Negara.

---

International trade is one system of cooperation between countries in economic aspects. Various efforts have been made by the government to create the efficient of international trade and can be beneficial for any State incorporated in such activities. One of which is to create an international forum as the only official institution that can handles in world trade activity aspects. This research elaborate on how to resolve disputes in international trade under the world trade organization by took clove cigarette case that occurred in 2010 between Indonesia and the United States as the example. This research uses normative approach to elaborate and analyze in terms of steps in the process of clove cigarette resolution through a series of stages that have been arranged in Dispute Settlement Understanding WTO. The results of the analysis lead to the final resolution, the issuance of a Memorandum of Understanding agreed upon by both parties countries."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apa saja yang menjadi dasarditerimanya gugatan Churchill Mining Plc oleh Arbiter pada badan arbitraseICSID dan menganalisa apakah dasar-dasar penerimaan gugatan tersebutmenjadikan badan arbitrase ICSID memang memiliki yurisdiksi untuk memeriksaperkara yang diajukan oleh Churchill Mining Plc. Sehingga perlu untuk ditinjausecara yuridis apakah memang sepatutnya gugatan Churchill Mining Plc tersebutditerima oleh ICSID atau tidak. Metode penelitian yang digunakan pada penulisanini adalah metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif tersebut akandigunakan untuk melakukan analisa terhadap data sekunder. Adapun bahanhukum primer yang digunakan berupa peraturan Konvensi ICSID, UndangundangNomor 5 Tahun 1968 tentang Ratifikasi atas Konvensi ICSID dan bahanhukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiahBahwa adapun Churchill Mining Plc menggugat Indonesia dengan mendasarkangugatannya tersebut terhadap Pasal 7 ayat (1) BIT UK-Indonesia. Dimana atas haltersebut tergugat mengemukakan statement of defence tentang keberatan terhadapyurisdiksi ICSID, maka Dewan Arbitrase harus terlebih dahulu mengemukakankeputusan mengenai yurisdiksinya untuk menangani perkara. Dimana dewanarbitrase harus mendasarkan putusannya tersebut terhadap Pasal 25 KonvensiICSID yang mengatur secara khusus mengenai yurisdiksi ICSIDBahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka untuk kasusChurchill Mining Plc vs Republik Indonesia sepatutnya tribunal ICSID tidakmenerima gugatan tersebut, hal ini karena seharusnya yang menggugat Indonesiaadalah bukan Churchill Mining melainkan perusahaan Ridlatama Group, karenasesungguhnya yang dicabut Izin Kuasanya adalah Ridlatama Group dan bukanChurchill. Sehingga sepatutnya masalah ini tidak dicampuradukkan denganmasalah hukum internasional dan sepatutnya diselesaikan melalui ranah hukumnasional Indonesia. Adapun menurut penulis untuk menghindari terjadinya halyang sama, ada baiknya Indonesia melakukan amandemen terhadap BillateralInvestment Treaty dan bahkan Indonesia juga lebih baik mempertimbangkanuntuk keluar sebagai anggota Konvensi ICSID, dimana berdasarkan Pasal 71Konvensi ICSID hal tersebut diperolehkan

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to assess what is the basis of the acceptance ofChurchill Mining Plc Lawsuit by the Arbitrator in ICSID and analyze whether thefundamentals of the acceptence of the lawsuit indeed made the ICSID does have ajurisdiction to examine the case. Therefore it is necessary to make a judicialreview, whether the Lawsuit which had been filed by Churchill should be receivedby ICSID or not. The method used in this paper is a method of juridicalnormative.Juridical-normative methods will be used to conduct an analysis thesecondary data. The primary legal materials use in this research are the regulationsof the ICSID Convention and Law No. 5 of 1968 concerning the Ratification ofthe Convention ICSID and the secondary legal materials use in this research arebooks, scientific journals and scientific articlesWhereas Churchill file a lawsuit against Indonesia, based on Article 7 paragraph 1BIT UK-Indonesia and the Approval of BKPM. Where based on the claim byChurchill, Indonesia as the Defendant also has submit the statement of defenceregarding their objection toward the jurisdiction of ICSID. Based on Article 41ICSID Convention, the Board of ICSID Arbitration in advance must make adecisions regarding its jurisdiction to handle the case. Where the decision ofBoard of ICSID Arbitration must be made under the Article 25 of the ICSIDConvention that specifically regulates the jurisdiction of ICSID.Based on the regulations as above, therefore for the case of Churchill Mining vsRepublic of Indonesia, ICSID tribunal should not accept the claim of ChurchillMining. The reason is because the one who should suing Indonesia is notChurchill Mining but Ridlatama Group, because the party who‟s their mininglicense are revoked by the Regent of Kutai Timur is Ridlatama Group notChurchill Mining. So this problem should not be yoked with the international lawand should be resolved through national (Indonesia) legal sphere. To prevent thesame thing accure again, Indonesia should consider to amendment the BillateralInvestment Treaty between United Kingdom and Indonesia and it is better toconsider to drop out as a member of the ICSID Convention, where that is possibleunder Article 71 of the ICSID Convention"