Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, dimana dikaji secara mendalam mengenai norma-norma hukum pada hukum perikatan atau perjanjian, dan memenggali bagaimana penerapan syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online terhadap kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum perjanjian pada transaksi jual-beli online. Kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online terhadap kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual-beli online sulit menentukan kecakapan seseorang, karena dalam perjanjian jual-beli online tidak terjadi pertemuan antara para pihak. Hal mengenai unsur cakap merupakan hal yang sangat penting terkait konsekuensi hukum dalam hal syarat sahnya perjanjian mengenai kecakapan subyek hukum yang berakibat pada kemungkinan adanya pembatalan perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa syarat cakap sudah diatur secara jelas di dalam peraturan-perundang-undangan seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi dalam prakteknya, syarat cakap dalam perjanjian jual-beli online belum benar-benar bisa diaplikasikan karena perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tatap muka. Sehingga, dibutuhkan itikad baik para pihak untuk memastikan terpenuhinya unsur cakap tersebut.

---

This research is a normative juridical research which uses secondary data as its main data, whereas consulted about law norms on an agreement law and to discover how to applicate the competent elements in online sales agreement for both parties. The research’s aim is to discover two things. First, to discover the application of competent elements in online sales agreement. It’s hard to decide whether a person competent or not in online sales agreement, it’s because there are no meeting between the sales and the buyer. The competent element is an important thing connected to the law consenquences of competent elements in an agreement about the competent of a law subject which causes the probability of agreement cancellation. Base on this research, we can know that competent element has been regulated in article 1320 of Burgerlijk Wetboek. However in practical, competent element in online sales agreement still can’t be apply in it yet because there is no meeting between both parties. So that, it needs a goodwill from both parties to ensure that competent elements has been fulfilled."

"Skripsi ini membahas perbandingan transaksi jual beli voucher secara elektronik (online), yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, di Indonesia dan Singapura. Skripsi ini mengambil contoh situs www.LivingSocial.co.id untuk situs di Indonesia dan situs www.eVoucherCity.com.sg untuk situs di Singapura. Perbandingan transaksi jual beli voucher ini mencakup konteks bagaimana transaksi jual beli tersebut dikatakan sah dan mengikat menurut hukum perjanjian atau kontrak di masing-masing negara. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana hubungan dianatara para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli serta bagaimana mengetahui keabsahan voucher tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa transaksi jual beli voucher yang dilakukan secara elektronik pada kedua situs online di kedua negara adalah sama pengaturan keberlakuannya dengan transaksi jual beli konvensional pada umumnya. Dalam transaksi ini terdapat 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan yaitu pengguna atau konsumen, penyelenggara situs, dan merchant dimana pengguna atau konsumen memang membeli voucher dari penyelenggara situs, namun harus kemudian harus menukarkan voucher tersebut untuk mendapatkan produk berupa barang atau jasa di tempat merchant sebagai produsen atau pemilik produk dan merchant bertanggung jawab penuh terhadap pengguna atau konsumen untuk penukaran voucher ini dengan produk mereka sesuai dengan yang tertera dalam voucher. Untuk mengetahui keabsahan atau keaslian voucher, konsumen dapat melakukan pengecekan terhadap nomor sandi atau kode dengan lambang khusus yang tertera pada voucher langsung di tempat merchant.

---

The focus of this study is to discuss comparative of sales transaction of online voucher which is currently booming in Indonesia and Singapore. This study takes www.LivingSocial.co.id (Indonesia) and www.eVoucherCity.com.sg (Singapore) as particular website in both countries. The comparative more focusing in how these electronic transactions or contracts can be valid and binding following contract law in each country. Moreover, it will be discussed about the relationships among the parties, and how to examine the voucher's originality. This study is qualitative with normative-juridical which follow on the law in each country.

The result of this study shows both countries are regulating the validity of sales transaction of online voucher and other conventional sales transactions similarly. Sales transaction of online voucher has 3 (three) parties are included user or consumer, website's promoter, and merchant. Indeed, user or consumer bought the voucher from the website. However he or she still has to redeem the voucher to get product(s) or service(s) from merchant as producer or owner of product(s) or service(s). For that, merchant have full liability for the redemption based on what voucher printed exactly. To examine the voucher's validity, user or consumer can check the voucher's code number definitely at merchant's store."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti perbedaan perceived risk antara online shoppers dan non-online shoppers pada jual beli online. Non online shoppers adalah responden yang belum memiliki pengalaman sama sekali dalam berbelanja online. Sedangkan online shoppers adalah responden yang sudah memiliki pengalaman dalam berbelanja secara online.Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan objek penelitiannya yaitu jual beli melalui media internet dalam bentuk forum jual beli. Dimensi-dimensi perceived risk yang digunakan dalam penelitian ini adalah financial risk, psychological, time risk, privacy risk, fraud risk, product risk, information risk, dan delivery risk. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa terdapat perbedaan perceived risk antara online shoppers (pada forum jual beli kaskus.us) dan nononline shoppers pada jual beli online di internet. Responden non-online shoppers mempunyai nilai rata-rata perceived risk yang lebih tinggi dari online shoppers yang artinya responden non-online shoppers merasakan risiko lebih tinggi daripada responden online shoppers.

---

The main purpose of this study was to examine the perceived risks diferent between online shoppers and non-online shoppers at e-commerce. Non-online shoppers is respondent's cattegory who had no experience at all in online shopping. While online shoppers is the respondents who already had experience in in online shopping. This study specialize the form of buy and sell forum as research object. In this study also elaborated the dimentions of perceived risk in online shopping at pervious research. Those the dimensions of perceived risk used in this study is financial risk, psychological, time risk, privacy risk, fraud rsik, product risk, information risk, and delivery risk. The results of this study, it is known that there are differences between online shopper's perceived risk (in the buy and sell forum kaskus.us) and non-online shopper's perceived risk in online shopping. As expected, non-online shoppers viewed online shopping riskier than did online shoppers."

"Perilaku pembelian-terencana yang dilakukan oleh konsumen online kini mulai bergeser pada perilaku pembelian tidak-terencana seperti impulse buying. Fenomena ini terjadi pada transaksi C2C commerce, sekalipun pemasar tidak memiliki kontrol yang besar seperti layaknya di B2C commerce. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motivasi yang mendasari konsumen online dalam melakukan pembelian impulsif pada transaksi C2C commerce seperti yang diterapkan di FJB Kaskus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode in-depth interview untuk memperoleh gambaran mendalam dan menyeluruh mengenai motivasi konsumen online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pembelian dilatarbelakangi oleh kebutuhan hedonistik dan interaksi sosial yang terjalin di Kaskus yang merupakan komunitas virtual.

---

Planned-buying behavior by online consumers are now starting to shifted to unplanned-buying behavior such as impulse buying. This phenomenon occurs in the transaction of C2C commerce, though marketers have less-control rather than in B2C commerce. This research aims to understand underlying motivations of online consumers' in doing an impulse buying in C2C commerce's transaction as applied in FJB Kaskus. This research uses qualitative approach with in-depth interview method to obtain an in-depth and thorough overview of the motivation of online consumers. The results showed that impulse buying's motivation is effected by hedonist needs and social interaction that are intertwined in Kaskus as a virtual community."

"Perkembangan teknologi yang terjadi selalu menimbulkan inovasi baru yang dapat mempermudah keberlangsungan hidup, salah satunya dengan timbulnya perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik. Namun dengan inovasi baru yang ada menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memahami serta beradaptasi dengan ketentuan yang baru, contohnya dalam hal jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery Permasalahannya adalah terkadang terdapat beberapa kendala dalam jual beli elektronik seperti adanya cacat atau kerusakan pada pengiriman. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut pembeli merasa dirugikan hingga melakukan pembatalan jual beli secara sepihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaan bahan bacaan serta peraturan perundang-undangan terkait dengan sifat penelitian desktriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel terkait bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai syarat dan kondisi terkait jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery yang diatur oleh beberapa marketplace di Indonesia yaitu Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Ketentuan yang berbeda terletak pada tolok ukur dapat dibatalkannya perjanjian jual beli, yaitu Shopee melihat dari pengiriman, Bukalapak melihat dari pembayaran, Tokopedia melihat dari konfirmasi penjual, sedangkan Lazada sama seperti shopee yang melihat dari pengiriman. Persamaan dari keempat marketplace tersebut adalah apabila penyerahan barang dalam perjanjian jual beli elektronik dengan sistem pembayaran cash on delivery telah dilakukan maka kewajiban pembeli untuk membayar harga barang harus dipenuhi. Apabila terdapat ketidaksesuaian barang maka dapat dilakukan pengembalian barang setelah perjanjian jual beli terpenuhi. Sehingga, perjanjian jual beli harus selesai terlebih dahulu baru pembeli dapat mengajukan pengembalian sebagai bentuk ganti rugi.

---

Technological developments that occur always give rise to new innovations that can facilitate survival, one of which is the emergence of buying and selling agreements made electronically. However, with the existing new innovations, it is difficult for people to understand and adapt to the new provisions, for example in the case of buying and selling electronically with the Cash On Delivery payment system. The problem is that sometimes there are several obstacles in buying and selling electronics such as defects or damage to the shipment. With this discrepancy, the buyer feels disadvantaged and cancels the sale and purchase unilaterally. The research method used is normative juridical research by analyzing reading materials and laws and regulations related to the nature of analytical descriptive research. Data collection uses secondary data consisting of primary legal materials, namely legislation and secondary legal materials, namely books, journals, and articles related to primary legal materials. The results of the study show that arrangements regarding terms and conditions related to electronic buying and selling with the Cash On Delivery payment system regulated by several marketplaces in Indonesia, namely Shopee, Bukalapak, Tokopedia, and Lazada have different provisions. The different provisions lie in the benchmark for canceling a sale and purchase agreement, namely Shopee looks at delivery, Bukalapak looks at payment, Tokopedia looks at seller confirmation, while Lazada is the same as Shopee looking at delivery. The similarities of the four marketplaces are that if the delivery of goods in an electronic sale and purchase agreement with the Cash On Delivery payment system has been carried out, the buyer's obligation to pay the price of the goods must be fulfilled. If there is a discrepancy in the goods, then the goods can be returned after the sale and purchase agreement is fulfilled. Thus, the sale and purchase agreement must be completed first, then the buyer can submit a return as a form of compensation."

"[Penelitian ini bertujuan untuk melihat kebsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam kasus terkait dengan jual beli tanah. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya. Di dalam skripsi ini, dianalisis satu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari analisis terhadap putusan tersebut, diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah syarat-syarat sahnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, hal-hal yang mengakibatkan suatu pihak dinyatakan melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli dianggap tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum,dikaitkan dengan putusan Nomor 412/ Pdt.G /2013/PN.JKT.PST

---

This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement legality related to the land sale transaction. It is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled. This preliminary sale and purchase agreement is meant to be as a preceding agreement of the primary intention of all parties to conduct the process of land sale and purchase if the required requirements for that purpose have been fulfilled. Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are conditions of a legally binding land preliminary sale and purchase agreement, the factors that cause a breach of land preliminary sale and purchase agreement, and lawful protection for the party in loss if the land preliminary sale and purchase agreement is deemed to be not legally binding and therefore null and void, related to the Decision Number 412/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

, This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement legality related to the land sale transaction. It is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled. This preliminary sale and purchase agreement is meant to be as a preceding agreement of the primary intention of all parties to conduct the process of land sale and purchase if the required requirements for that purpose have been fulfilled. Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are conditions of a legally binding land preliminary sale and purchase agreement, the factors that cause a breach of land preliminary sale and purchase agreement, and lawful protection for the party in loss if the land preliminary sale and purchase agreement is deemed to be not legally binding and therefore null and void, related to the Decision Number 412/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.

]"

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dalam jual beli kuda ekuestrian impor, dan bagaimana urgensi perjanjian tertulis dalam jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang mengarahkan pada hukum positif dan norma tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ada dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, maka penelitian ini menyarankan agar perjanjian jual beli kuda ekuestrian impor dituangkan dalam bentuk tertulis. Perlu juga adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai keharusan perjanjian tertulis dalam jual beli ini, yang dapat dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

---

This Undergraduate Thesis discusses about the problems in sales purchase imported equestrian horse, and how the urgency of a written agreement in the sales purchase. This study using a juridical-normative method which direct to positive law and written norms. This study has shown that the existing problems can lead to disputes, and this study suggested that the sales purchase imported equestrian horse should be made in writing. Also the needs of specific rules which regulate the written agreement requirement in this sales purchase, that can be issued by the Ministry of Commerce and the Ministry of Agriculture."

"ABSTRAK Online marketplace merupakan sebuah format e-commerce yang cukup populer di Indonesia dan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan online store pada umumnya. Karakteristik jual-beli dapat dipahami melalui pendekatan relational exchange menggunakan variabel transaction cost. Transactional cost merupakan salah satu komponen penting kegiatan pertukaran baik online maupun offline dan sudah cukup sering di diskusikan dalam berbagai penelitian ilmiah terkait dampaknya terhadap perilaku konsumen. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari information searching cost, moral hazard cost, dan specific asset investment yang merupakan komponen dari transactional cost terhadap perceived value dan repurchase intention dari konsumen online marketplace Forum Jual Beli Kaskus. Sampel penelitian yang digunakan adalah pengguna FJB Kaskus di kota-kota besar di Jawa, dan data yang didapat diolah dengan menggunakan metode structural equation modelling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa information searching cost dan moral hazard cost berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan perceived value yang dirasakan konsumen dalam proses jual-beli, sedangkan specific asset investment tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceived value konsumen. Selanjutnya dalam kaitannya terhadap intensi pembelian ulang, hasil penelitian menunjukan bahwa information searching cost dan specific asset investment memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong repurchase intention konsumen.

---

ABSTRACT Online marketplace is a fairly popular e-commerce format in Indonesia which has different characteristic compared to the common online stores. Transaction characteristics can be well-explained by relational exhchange approach, using transaction cost variables. Transaction cost is one of the most important component for both online and offline exchange activity and frequently discussed on scientific research related to consumer behavior. This study will analyze the impact of information searching cost, moral hazard cost, and specific asset investment which are the components of transaction cost to perceived value and repurchase intention of consumer of popular online marketplace; FJB Kaskus. Data on this study collected from FJB Kaskus user which live in Java Island’ biggest cities. The data analyzed using two-step approach structural equation modelling. The results indicates that information searching cost and moral hazard cost significantly influence to the consumer perceived value, while specific asset investment has no significant influence to the perceived value. Related to consumer repurchase intention, the result indicates information searching cost and specific asset investment has significant influence on consumer repurchase intention. However, moral hazard cost has no impact on consumer repurchase intention."

"ABSTRAKHukum Perdata mengenal adanya Perjanjian Pokok dan Perjanjian Bantuan. Perjanjian Pokok merupakan perjanjian yang mempunyai alasan yang mandiri untuk dibuatnya perjanjian tersebut sedangkan Perjanjian Bantuan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir atau alasan untuk dibuatnya perjanjian tersebut tergantung dari Perjanjian lain. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian bantuan yang berfungsi untuk mempersiapkan para pihak membuat perjanjian pokok berupa jual beli.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 (tiga) macam Kausa yaitu Perjanjian tanpa kausa, yaitu perjanjian tanpa tujuan atau sebab dan perjanjian tanpa kausa bukan termasuk kausa yang terlarang maupun kausa yang palsu, perjanjian dengan kausa yang palsu yaitu suatu perjanjian memang mengandung kausa tetapi bukan kausa yang sebenarnya dan dan Perjanjian dengan Kausa yang terlarang yaitu perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Dalam berbagai kasus dimana dalam Perjanjian pengikatan Jual Beli atas objek bidang tanah mengandung Kausa yang palsu bukan kausa yang sebenarnya atau merupakan suatu perjanjian simulasi atau perjanjian pura pura.

---

ABSTRACT

Civil Law recognizes the existence of Principle Agreement and Assistance Agreement. Principal Agreement is an agreement having independent reason for the making of said agreement, while Assistance Agreement is an agreement of accessory nature or the reason of making such agreement depends on another agreement. Sale Purchase Binding Agreement is an assistance agreement having function of preparing parties in making principle agreement in the form of sale purchase.

The Civil Codes recognizes three (3) kinds of Causals, i.e. agreement without causal, namely agreement without purpose or cause, and agreement without causal is not included as prohibited causal or false causal, agreement with false causal is an agreement containing causal but not the actual one, and agreement with prohibited causal is an agreement against the Laws, Public Order and Decency. In many cases, Sale Purchase Binding Agreement on the object of land may contain false causal not the actual one or constitutes a simulation agreement or quasi agreement."