Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat terjadi malapraktik medis yang disebabkan oleh adanya misdiagnosis dari dokter di rumah sakit, masyarakat bingung untuk menentukan apakah tindakan misdiagnosis dapat digugat ke pengadilan. Lebih daripada itu, masyarakat dibuat bingung dalam penujuan gugatan tersebut, dikarenakan adanya saling lempar tanggung jawab antara dokter dengan rumah sakit. Penulis akan membahas mengenai persyaratan untuk sebuah misdiagnosis dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan malapraktik, lebih jauh sebagai perbuatan melawan hukum, dan pihak manakah yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, dengan cara membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai perbandingan, Penulis menggunakan putusan Mahkamah Agung No. 515PK/Pdt/2011 terkait misdiagnosis medis yang terjadi di rumah sakit.

---

When there is a medical malpractice caused by misdiagnosis conducted by a doctor in the hospital, people are confused to determine whether the actions of misdiagnosis can be sued to the court. More than that, the publics confused in addressing the lawsuit, due to doctor and hospital are throwing responsibility each other. The author will discuss the requirements for a misdiagnosis can be categorized as an act of malpractice, so far as tort, and which of the parties shall be responsible for the occurrence of the unlawful act by comparing several doctrines, laws and regulations in Indonesia. For comparison, the author use the Indonesia Supreme Court decision No. 515PK/Pdt/2011 related to medical misdiagnosis that occurred in the hospital."

"Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan perbuatan melawan hukum.Untuk dapat melihat hal tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif-empiris, jadi penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Sebagai studi kasus, penulis menggunakan kasus dari sebuah website bernama www.rememberaidan.com. Misdiagnosis yang dilakukan oleh dokter merupakan tanggung jawab dari rumah sakit dan juga dokter yang melakukan perbuatan tersebut. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai misdiagnosis medis, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.Penulis akan membahas mengenai unsur apa saja untuk sebuah misdiagnosis dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktik dan perbuatan melawan hukum. Untuk dapat melihat hal tersebut, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif-empiris, jadi penulis mewawancarai beberapa narasumber dan membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai studi kasus, penulis menggunakan kasus dari sebuah website bernama www.rememberaidan.com.

---

A misdiagnosis that was caused by a doctor is a liability for the hospital and the doctor itself. There are some rules that governing about medical misdiagnosis, one of them is Undang undnag No. 44 Tahun 2009. The writer will discuss the element whether a misdiagnosis can be categorize as a malpractice and as an action against the law.

To get the conclusion, the writer is using juridical normative empirical writing method, so the writer interviewing several people and comparing some doctrine and regulation in Indonesia. As a case study, the writer is using a case from a website named www.rememberaidan.com."

"Diagnostic errors are important in all branches of medicine because they are an indication of poor patient care. As the number of malpractice cases continues to grow, radiologists will become increasingly involved in litigation. The aetiology of radiological error is multi-factorial. This book focuses on (1) some medico-legal aspects inherent to radiology (radiation exposure related to imaging procedures and malpractice issues related to contrast media administration are discussed in detail) and on (2) the spectrum of diagnostic errors in radiology. Communication issues between the radiologists and physicians and between the radiologists and patients are also presented. Every radiologist should understand the sources of error in diagnostic radiology as well as the elements of negligence that form the basis of malpractice litigation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan sistem laporan kesalahan pemberian obat dirawat inap RS X sejak tahun 2000 hingga saat ini.Sistem laporan mulai dari masukan yaitu sistematika dan pelatihan penulisan formulir laporan, kebijakan yaitu SOP (Standard Operating Procedure), komitmen pimpinan, dan dukungan semua departemen, motivasi yaitu sistem insentif dan rasa takut, takut hukuman, takut disalahkan, takut dipecat dan persepsi staf terhadap laporan yaitu hanya kasus besar / fatal saja yang dibuat laporan, tidak untuk kasus-kasus yang kecil. Sistem juga dilihat dari proses yaitu analisa / klarifikasi laporan juga pencarian akar masalah, tindakan koreksi / pencegahan yang dilakukan dan umpan balik serta evaluasi.Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model studi kasus, menggunakan 8 kasus 2000-2002 dan 20 kasus hasil observasi 2003. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan juga terstruktur terhadap 14 informan dan observasi lapangan terhadap pemberian obat dirawat inap pada waktu tertentu terhadap 32 pasien.Hasil penelitian terlihat masukan masih belum maksimal diterapkan, laporan, kebijakan, motivasi dan persepsi masih perlu diperbaiki terutama rasa takut menulis laporan masih sangat menonjol dari staf yang diwawancara. Pada proses kesalahan terbanyak yang dilaporkan adalah wrong drug sedangkan pada observasi kesalahan terbanyak adalah wrong time yang tidak dilaporkan semua kesalahan pada observasi berjumlah 20 kasus tidak ada laporan karena kasus kecil, tak tahu ada kesalahan dan atasan tidak tahu. Masih ada kasus-kasus yang akar masalahnya belum dicari dengan tuntas, hanya berhenti pada kesalahan orang yang tak menjalankan SOP sehingga tindakan koreksi / pencegahan tidak tepat. Kasus lain karena tulisan dokter yang tak jelas, distraksi telpon tindakan koreksi hanya sebatas pemberitahuan kepada dokter. Umpan balik dan evaluasi tidak pernah dilakukan.Untuk memberikan hasil kerja sistem yang optimal maka perlu disarankan perbaikan-perbaikan sistem dari masukan sampai dengan proses dengan konsisten dapat diterapkan terutama menghilangkan kendala rasa takut untuk menulis dengan sosialisasi rutin.

---

Analysis of the Incident Reporting System on Medication Error in the Wards at Hospital X for the Period Year 2000 ? 2003The purpose of this research is to assess the effectiveness of the Implementation of the Incident Report System with regards to Medication Errors in the wards at Hospital X from the period year 2000 to 2003.The design of the research was conducted using descriptive qualitative data obtained from the incident reports filed, hi-depth interviewing, structured interviews and observation studies were conducted from the data obtained from the incident reports.The analysis were conducted using "input" that is, systematic forms, training on how to fill in the forms, existing policies e.g. SOP ( Standard Operating Procedure ), Senior management commitment, multidisciplinary support, staff motivation e.g. reward system, fear of job loss, punishment and staff perception of the error, small/big/fatal. The Process of the system was also analyzed from case-analysis/clarification, finding the root causes, corrective actions /preventive actions, feed back and evaluation.The results of the research showed input should be improved, in particular fear of punishment, job loss. These two factors greatly influenced the "input". In "Process", it was shown that most errors reported were wrong drug errors, and from observation of 19 errors most of them were wrong time errors, no reports were written because of no fatal case, not known by their supervisors, and they did not realized there were errors.In the majority of the incidents reported, the root causes of the incidents occurred were not well analyzed, blaming individuals by not following SOP were prominent. Corrective / preventive actions were not implemented correctly.The analysis also revealed that poor doctors? handwritings and telephone distractions added to the drug error. Limited corrective actions were taken for this. Feedback and evaluation were not done.From this study it is recommended that in order to optimize the implementation of the system, improvement should be made from input until process consistently, in particular, to eliminate fear in filing the incident reports and the system needs to be widely socialized and understood."

"Kompleksnya pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan peluang terjadinya kesalahan, terutama dengan adanya tindakan invasif di bagian bedah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kejadian dan faktor-faktor yang berkontribusi pada kesalahan medis di bagian bedah rawat inap terkait keselamatan pasien di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus.Hasil penelitian menunjukan bahwa kesalahan medis yang terjadi yaitu 2 kasus KPC, 1 kasus KNC dan 3 kasus KTC. Belum adanya SOP, audit klinis, tempat kerja yang tidak kondusif, kurangnya sarana prasarana, pendidikan, pelatihan, kerja tim dan komunikasi menjadi latar belakang kesalahan.Kesimpulannya adalah kejadian kesalahan medis dipengaruhi oleh faktor organisasi, tempat kerja, individu dan barier. Belum adanya clinical governance dan program keselamatan pasien yang belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan keselamatan pasien sangat dipengaruhi oleh pimpinan institusi.

---

The complexity of medical services in a hospital creates a change for an error, particularly on an invasive action in surgery unit. This study is aimed to analyse events and contributing factors to medical error in the inpatient unit regarding patient safety in a district hospital.

Using Qualitative with case study design, this study records some medical error events, which are 2 KPC cases, 1 KNC case and 3 KTC cases. Unexisting SOP, clinical audit, unconvenient place of work, lack of equipment/supporting tools, education, training, teamwork and communication are identified as the major causes.

The conclution is that medical errors are influenced by organization factor, work place, individual and defences factors. Unexisting clinical governance and uncontrolled patient safety program. The implementation of patient safety program is greatly influenced by institution leader."

"Tesis ini meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian medical error oleh dokter di RS. XYZ Palembang, yang meliputi faktor karakteristik dokter, faktor pasien dan faktor lingkungan kerja. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor jenis spesialisasi dokter memiliki hubungan bermakna dengan kejadian medical error oleh dokter, dimana dokter spesialis medik operatif dan dokter umum lebih sering melakukan medical error dibandingkan dokter spesialis medik non operatif. Faktor usia dan masa kerja dokter, faktor kenyamanan lingkungan kerja, dan faktor kompleksitas penyakit pasien tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian medical error oleh dokter di RS.XYZ Palembang.

---

This research examines the factors assaciate with the medical errors events by doctors at the hospital XYZ Palembang, which include doctors characteristic factors, patient factors and work environment factors. This is a quantitative study with a cross-sectional design.

Results showed that type of physicians specialities have a significant relationship with the medical errors events by doctors. Whereas Operative medical specialists and general practitioners have more frequent of doing medical errors than non-operative medical specialists. Age and work experience of doctors, work environment factors and patient factors have no significant relationship with the medical errors events by doctors at the hospital XYZ Palembang."

"Tujuan pelayanan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tinggi nya. Untuk itu maka pelayanan kesehatan harus dapat di nikmati oleh seluruh anggota masyarakat . Dengan kata lain maka setiap insan mempunyai hak yang sama untu mendapatkan pelayanan kesehatan atau pelayanan medis. Rumah sakit sebagai salah satu subsistem dalam sistem pelayanan medis juga akan mengikuti kaidah pemi kiran tadi. Rumah sakit sebagai suatu sarana kesehatan tempat dilakukannya pelayanan dan perawatan kesehatan terhadap masyarakat, memiliki posisi dan peranan yang penting sekali dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pemulihan keadaan ekonomi saat ini. Pelayanan medis di rumah sakit sering menjadi indikator akan pembangunan di bidang kesehatan. Di saat yang bersamaan, mutu pelayanan medis di suatu rumah sakit didudukkan pada posisi yang sebanding searah dengan pelayanan medis di bagian unit gawat darurat yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Dengan kata lain keadaan unit gawat darurat di suatu rumah sakit sering dijadikan cermin oleh masyarakat akan kredibilitas dari rumah sakit yang bersangkutan. Semakin baik pelayanan medis pada bagian unit gawat darurat di suatu rumah sakit, semakin baik pula penilaian yang diberikan masyarakat akan rumah sakit tersebut. Di lain pihak, bila pelayanan medis pada bagian unit gawat darurat di suatu rumah sakit menunjukan ketidakprofesionalan para personelnya maka masyarakat akan memberikan penilaian yang negatif terhadap kinerja rumah sakit yang bersangkutan secara keseluruhan. Jadi keadaan unit gawat darurat suatu rumah sakit merupakan cerminan dari keadaan rumah sakit itu sendiri secara keseluruhan. Pelayanan medis di unit gawat darurat yang bersifat darurat membuat pelayanan medis di unit gawat darurat memerlukan klasifikasi tertentu yang berbeda dengan pelayanan medis di ruang rawat jalan maupun rawat inap. Dengan keadaan seperti ini maka menimbulkan beberapa aspek hukum dalam kegiatan pelayanan medis di unit gawat darurat."

"Metode cuci otak merupakan metode pengobatan yang baru diperkenalkan dalam dunia kedokteran. Munculnya metode cuci otak menuai berbagai kontroversi, terlebih saat Surat MKEK IDI terkait penerapan metode cuci otak bocor di kalangan publik. Pihak yang mendukung menyatakan bahwa metode ini merupakan suatu penemuan baru dalam dunia kedokteran. Sedangkan, pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa metode ini bukan merupakan penemuan, melainkan hanya sebuah bentuk inovasi dari metode yang telah ada. Ditemukan beberapa pelanggaran oleh dokter dalam menerapkan metode cuci otak dalam praktik kedokterannya. Pelanggaran tersebut berujung pada pemberian sanksi terhadap dokter yang bersangkutan, yaitu berupa pemberhentian sementara yang bersangkutan sebagai anggota IDI, diikuti pernyataan tertulis terkait pencabutan rekomendasi surat izin praktiknya. Tidak sampai di situ, isu ini dibahas hingga pada Muktamar IDI ke-31 di Banda Aceh. Dengan beberapa pertimbangan, pada Muktamar diputuskan bahwa yang bersangkutan diberhentikan secara tetap sebagai anggota IDI. Penelitian ini akan menganalisis terkait penerapan metode cuci otak oleh dokter berdasarkan hukum dan etika. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur serta wawancara dengan narasumber. Data yang diperolah akan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode cuci otak oleh dokter dinilai belum mematuhi hukum dan etika yang berlaku.

---

The brainwashing method is a new treatment method introduced in the medical world. The emergence of the brainwashing method reaped various controversies, especially when IDI's MKEK Letter regarding the application of the brainwashing method was leaked among the public. Those who support it state that this method is a new discovery in the world of medicine. Meanwhile, those who disagree state that this method is not an invention, but only a form of innovation from existing methods. Several violations were found by doctors in applying the brainwashing method in their medical practice. This violation resulted in the imposition of sanctions on the doctor in question, namely in the form of temporary dismissal as a member of the IDI, followed by a written statement regarding the revocation of the recommendation for his practice license. It didn't stop there, this issue was discussed up to the 31st IDI MUKTAMAR in Banda Aceh. With several considerations, at the MUKTAMAR it was decided that the person concerned was permanently dismissed as an IDI member. This study will analyze the application of brainwashing methods by doctors based on law and ethics. The research was conducted using normative juridical methods. The data and data sources used in this study are secondary data obtained through literature studies and interviews with informants. The data obtained will be analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the research results, the application of the brainwashing method by doctors is considered not to comply with applicable laws and ethics."

"In health service, the relationship between doctor and patient is a contractual relationship, that is why such a relationship tends to be the starting point of conflicts. Coping with health service problems must be carried out by using medical and juridical approaches regulated both in Medical law and Health law. In health service, there are three main things , that are: Medical Record, Informed Consent and Medical Secrecy. Medical records are very important data in health service because they can indicate that health service has been occurred between doctor and patient (either personal practice or hospital practice). The importance of medical records can be seen from their provisions in Medical Practice Law and their special provisions in the Regulation of the Health minister of The Republic of Indonesia No. 749a/MenKes/Per/XII/89."