Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, perkembangan akan kebutuhan masyarakat pun turut mengalami peningkatan terutama kebutuhan dalam hal pembiayaan. Fakta ini mendorong perusahaan asuransi untuk mengembangkan kegiatan usaha perasuransian yang ditawarkannya. Salah satunya ialah memperluas kegiatan usaha asuransi dengan mengadakan kegiatan pinjaman polis. Konsep yang dijalankan dalam kegiatan pinjaman polis berbeda orientasi dengan konsep kegiatan pada perusahaan asuransi yang seharusnya. Pada umumnya, kegiatan pinjaman berorientasi pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau konsumen jasa. Sementara konsep usaha perasuransian bertitik tolak pada perlindungan, penyebaran dan pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi). Kegiatan pinjaman polis melibatkan perjanjian pinjam-meminjam antara perusahaan asuransi sebagai kreditur dan tertanggung sebagai debitur. Adanya kegiatan pinjaman polis yang merupakan kegiatan pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan asuransi harus memiliki pembatasan yang jelas dengan konsep pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pinjaman polis, terkait landasan hukum penyelenggaraan kegiatan pinjaman polis, mekanisme dan pembatasan kegiatan pinjaman polis, pengawasan kegiatan pinjaman polis serta upaya hukum untuk memberikan perlindungan bagi tertanggung selaku debitur.

---

Along with the advance in technology today, the development of any needs from society will also increased, especially in terms of financing needs. This fact stimulate the insurance companies to develop the insurance business activities which they offers. One of them is by expanding insurance business activities, which is by conduct lending the insurance policy. The concept which performed in policy loan activity have different orientation with the concept of the activity of the insurance company that are supposed to be. Generally, lending activity oriented to financing which given to the client or consumer of the service. While the concept of insurance business were focuses on protection, dispersion, and diversion the risk from the insured to the insurer (insurance company). Policy loan activity involves lending and borrowing between insurance companies as the creditor and insured as the debtor. This policy loan activity which is a financing activity that provided by insurance companies, still need to have clear limitation with financing concept that given from the banks. Based on that, it is necessary to make legal research towards implementationn of policy loan activity, pertaining to the law about implementation policy loan, the mechanism and the limitation of the policy loan activity, supervision of the policy loan activity and legal action to provide protection to the insured as the debtor."

"Perusahaan asuransi merupakan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian negara. Disamping itu, perusahaan asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat pemegang polis melalui pengalihan resiko yang dibuat dalam suatu kontrak, yang disebut dengan polis. Pemegang polis sebagai pihak yang memiliki kedudukan penting, perlu diberikan perlindungan secara hukum dalam hal perusahaan asuransi dimohonkan pailit oleh Badan Pengawas Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1.Bagaimanakah undang-undang perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit? 2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim yang menjadi dasar putusan pailit PT Bumi Asih Jaya sudah sesuai dengan hukum asuransi? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa undang-undang perasuransian memberikan perlindungan terhadap pemegang polis berupa hak utama atas pembayaran piutang dan putusan Majelis Hakim di tingkat pertama belum sesuai dengan hukum asuransi sedangkan putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan hukum asuransi. Penulis menyarankan agar segera dibentuk peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Lembaga Penjaminan Polis.

---

Insurance company is a Nonbank Financial Institution which has a considerable impact for the national economy. In addition, the insurance company is also a collecting funds institution from public policyholder through the risks coverage which is made in the contract, called the policy. Policyholder as a party that have a significant interest, need to be given a legal protection in terms of the insurance company petitioned for Bankruptcy by The Insurance Supervisory Agency. Hence, the author formulated and discussed the following problems 1.How the insurance regulation providing legal protection for policyholder of the insurance company which is petitioned for Bankruptcy 2. Are the legal considerations of the judicial panel in court award of PT Bumi Asih Jaya rsquo s case compatible with insurance law This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

At the conclusion, insurance regulations provides legal protection for the policyholder a priority right and the legal considerations of judicial panel in the first chamber is irrelevant with the insurance law, furthermore in Supreme Court, the legal consideration of judicial panel is already relevant to the insurance law. The author suggests that the implementing regulation of Law No. 40 of 2014 and also The Guarantee Institution Policy need to be established immediately."

"Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan pertimbangan OJK dalam mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi studi kasus PT AJ BAJ dan PT AJK. Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia mengatur permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak selain OJK haruslah ditolak Pengadilan. OJK dalam mengajukan permohonan pailit PT AJBAJ dilandasi pertimbangan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian sehingga terhadap PT AJ BAJ yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan melanggar peraturan di bidang perasuransian, OJK melakukan permohonan pailit. Sedangkan untuk PT AJK, OJK menolak mengajukan permohonan pailit dengan pertimbangan walaupun telah terpenuhi syarat untuk dipailitkan namun OJK mempertimbangkan dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian serta pertimbangan bahwa PT AJK sedang melakukan upaya penyehatan keuangan. Saran yang penulis ajukan bahwa kreditor, debitor dan pengadilan niaga harus memegang teguh bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit merupakan kewenangan OJK dan hal tersebut tidak dapat disimpangi. Selain itu OJK seharusnya menetapkan batasan indikator mengenai dampak terhadap perekonomian dan menjaga kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf f angka 1 POJK No. 28 Tahun 2015. 

---

This study examines the function of the Financial Services Authority in the application for bankruptcy statements of insurance companies. The focus of this research is related to the regulations in Indonesia that regulate the filing of applications for bankruptcy statements for insurance companies and the OJK's considerations in the application submission related to bankruptcy statements for insurance companies by using the case studies of PT AJ BAJ and PT AJK. Normative legal research uses library research and interview data collection methods utilized as a research method. The study's findings indicate that Indonesia's Financial Services Authority has jurisdiction over the laws, rules, and court rulings concerning applications for bankruptcy declarations for insurance companies. As a result, the Court must reject the application for a bankruptcy declaration made by partakers other than the OJK. To protect consumers and preserve public confidence in the insurance industry, OJK filed a petition for bankruptcy on behalf of PT AJ BAJ, which complies with Article 2 Paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 and violates the insurance industry rules. As for PT AJK, OJK declined to file for bankruptcy though the bankruptcy requirements are met, OJK considers the economic impact, public confidence in the insurance business, and the fact that PT AJK is undergoing financial restructuring measures. According to the author, the OJK's jurisdiction grants an inviolable petition for bankruptcy, which creditors, debtors, and commercial courts must uphold. Furthermore, as mentioned in the explanation of Article 55 paragraph (1) Letter F Number 1 POJK Number 28 of 2015, OJK should define indicator limitations while keeping the economy in mind and upholding trust."

"Penyehatan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan kritería barn dimulai sejak tahun 1999 yang dtandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 4811KMKO1 7/1999 yang mengatur tingkat kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransj berdasarican Risk Based Capital (RBC). Dengan peraturan barn tersebut maka perusahaan asuransi dan reasuransi barns memiliki Rasio Solvabilitas 120% setiap saat yang harus dipenuhi paling lambat tahun 2004. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam industri asuransi jiwa, dimana saat ini belum memenuhi Rasio Solvabilitas. Raslo Solvabi litas pada akhir tahun 1999 sebesar ?165% dan meningkat menjadi ?105% pada akhir Juni 2000. Rendähnya Rasio Solvabilitas tersebut disebabkan oleh rendahnya kekayaar) yang diperkenankan (admitted asset) dibandingkan kewajiban (liabilities) dan besarnya Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (B7M) yang terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam mata uang asing (foreign currency mismatch). Rendahnya kekayaan yang diperkenankan disebabkan oleh sebagian besar assetnya tidak diperkenankan sesuai dengan peraturan Nomor 4S1IKMK.017/1999. Kekayaan dalam bentuk properti dan gedung perkantoran nilainya cukup besar tetapi yang díakui hanya 26% dan total nilainya. Tingginya BTSM disebabkan oleh cadangan premi polis US Dolar yang dimiliki cukup besar sementara asset yang dimiliki dalam satuan mata uang yang sama cukup kecil. Rendahnya kekayaan yang diperkenankan atas kelompok properti disebabkan oleh nilai assetnya yang telab melebihi 30% dan tota] investasi, sedangkan untuk gedung perkantoran yang digunakan sendiri, yang diakui hanya sekitar 2% yakni 20% dan modal perusahaan. Hal ¡ni menunjukan bahwa salah satu penyebab rendahnya kekayaan yang diperkenanii adalah rendahnya modal (eku itas) perusahaan. Rendahnya ekuitas perusahaan disebabkan oleh kegagalan perusahaan menghasilkan Iaba dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga tidak ada penambahan modal melalui laba ditahan (retained earning). Kegagalan perusahaan menciptaican laba disebabkan oleh biaya Penjualaji (expense milo) yang cukup tinggi serta hasil investasi yang relatif rendah. Rendahnya hasi] investasi disebabkan oleb sebagian besar asse perusahaan digunakan sendiii sebagai gedung kantor pemasaran. Sebagian besar Lainnya dikembangkan menjadi unit bisms atan anak perusahaan yang meliputi bisnis perhotelan. jasa konstrukai, jasa konsultan manajemen dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tingkat pengembalian investasi (reruni on investment) díbawah rata-rata tingkat bunga perbankan bahkan dibawah rata-rata tingkat bunga aktuaria (actuarial interest rate). Selain hasil investasi yang relatif rendah. diversifikasi yang dilakukan perusahaan sebagian besar berbentuk unrelated diversification sehingga tidak memberikan nilai tambah (value chain) terhadap bisnis asuransi sebagai bisnis intl PT. Asuransi Jiwa Buini Asih Jaya. Akibatnya daya saing (core competencies) perusahaan tetap rendah. Untuk mengatasi perm ahan-pennasaiahan tersebut dengan tujuan untuk mencapai rasio solvabilitas sebagaünana disyaraikan serta memelihara tingkat kesebatan setiap saat maka dilakukan analisa eksterrial maupun internal perusahaan untuk merumuskan stratej tindakan perbaikan. Dan hasil analisa tersebut maka disusun strategi restrukturisasi dan rekapitalisasi dengan formulasi sebagai berikut: 1. Dibutuhkan tambahan modal setor sebesar Rp 50 Milyar yang dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun. 2. Penjualan seluruh properti dan sebagian gedung perkantoran dengan nilai penjualan diharapkan sebesar Rp 113,3 Milyar yang dilakukan secara bertahap. 3. Peningkatan hasil investasi dengan return minimum 12% dengan resiko yang Konserfatif serta konstreinnya sesuai dengan jatub tempo kewajiban masa depan. 4. Menekan biaya pemasaran hingga 28% path tahun 2004 yang dilakukan secara gradual melalui tmdakan efisiensi khususnya penggabungan (merger) atau melikuidasi kantor distrik yang berada dalam satu kota. 5. Meningkatkan pendapatan premi new business mela]ui penciptaan produk - produk baru sena mengeinbangkan sistem distribusi alternatif melalui kerja sama dengan Iernbaga keuangan lainnya khususnya perbankan dan sekuritas. 6. Pengembangan usaba yang berbentuk related diversification dengau batasan tidak meLampaui ketentuan batas kekayaan yang diperkenalkan. 7. Meningkatkan daya saing (core Competencies) melalul peningkatan mutu produk dan pelayanan serta tanggungjawai, terhadap nasahah atau masyarakat."

"Penerimaan premi industri asuransi jiwa mencapai pertumbuhan rata-rata 25% per tahun dalam tiga tahun terakhir (2003 ? 2005), sementara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hanya mampu mencapai pertumbuhan rata-rata 15% per tahun. Dari perspektif manajemen strategik, hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan formulasi strategi maupun kegagalan implementasi strategi. Tesis ini mengasumsikan bahwa strategi telah diformulasikan dengan baik, sehingga persoalan ada pada tahap implementasi strategi. Dalam tahap implementasi ini, struktur organisasi merupakan faktor penting bagi terlaksananya strategi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana struktur organisasi yang ada di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya saat ini dapat mendukung implementasi strategi. Analisis terhadap struktur organisasi dilakukan melalui analisis terhadap dimensi struktural organisasi seperti formalisasi, spesialisasi, hirarki kewenangan, sentralisasi, profesionalisme, dan rasio personalia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai langkah awal, penelitian ini akan menganalisis strategi generik yang diterapkan oleh perusahaan, selanjutnya dari strategi tersebut dilakukan penelitian terhadap dimensi- dimensi struktural yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi tadi. Sebagai langkah kedua, penelitian ini akan menganalisis seperti apakah dimensi-dimensi struktural yang exist di perusahaan. Dan terakhir, penelitian ini mengusulkan struktur organisasi yang dianggap paling sesuai dengan strategi perusahaan.Secara teoritis, strategi cost leadership yang diterapkan oleh PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menuntut setiap dimensi struktural organisasi untuk memiliki tingkat dimensi yang yang tinggi. Penelitian tentang dimensi-dimensi struktural di PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menghasilkan fakta bahwa dari enam dimensi yang diteliti, empat diantaranya yaitu formalisasi, hirarki kewenangan, sentralisasi, dan rasio personalia memiliki tingkat yang tinggi, sedangkan dua diantaranya yaitu spesialisasi dan profesionalisme memiliki tingkat yang rendah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada manajemen untuk meningkatkan tingkat spesialisasi dan tingkat profesionalisme. Spesialisasi ditingkatkan dengan cara menambah satu direktorat dan dua divisi, sedangkan profesionalisme ditingkatkan dengan cara menambah jumlah agen berlisensi dan karyawan bersertifikasi.

---

Premium income in life insurance industry has reach growth rate 25% peryear in the last three years (2003 ? 2005), while PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya has only 15% per year. From strategic management perspective, this condition may caused by a wrong strategy formulation or a failure of strategy implementation. Implementation stage is a crucial stage in strategic management, and within this implementation stage, organization structure is an important factor for the execution of the strategy.

This research is aimed to observe the extent of how the existing organizational structure in PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya currently supports the strategy implementation. Analysis on organization structure is done through análysis on the dimension of organizational structure such as formalization, specialization, hierarchy of authority, centralization, professionalism and personnel ratio.

The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. As a starting stage, this research will analyze the generic strategy applied by the company. Subsequently, observation will be done on the structural dimensions required to implement such strategy. At the second stage, this research will analyze the nature of the structural dimension currently existing in the company.

Finally, this research will provide recommendation of an organization structure which is deemed to be the most suitable with the strategy of the company. Theoritically, the cost leadership strategy applied by PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya requires each organization structural dimension to have a high dimension level. Observation on structural dimension in PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya demonstrates the facts that from the six dimensions being observed, four of them which are formalization, hierarchy of authority, centralization and personnel ratio have high dimension level, while two of them which are specialization and professionalism have low dimension level. Based on the result of the research, it is recommended to the management to increase the level of specialization and professionalism. Specialization would be increased by adding one directorate and two divisions, while professionalism would be increased by adding the number of licensed agents and certified employee."

"ABSTRAKenelitian ini mencoba melakukan analisis terhadap pengambilalihan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Tbk. terhadap PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas mengenai peraturan-peraturan terkait yang ada dalam proses pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah bank terhadap lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan asuransi. Mengingat bahwa industri lembaga keuangan diatur secara ketat di Indonesia, tentunya terdapat berbagai macam pengaturan terkait proses pengambilalihan ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan pengaturan-pengaturan yang berlaku terkait dengan pengambilalihan oleh bank terhadap lembaga keuangan non bank (perusahaan asuransi) dan menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri Tbk. telah melakukan pengambilalihan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

ABSTRACTThis research tries to analyze PT Bank Mandiri Tbk.?s Acquisition of PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Issue in this thesis is to explain regulations regarding acquisition process which a bank does to a non-bank institution, especially insurance company. Considering financial industry is a highly regulated industry in Indonesia, there are various regulations regarding this acquisition process. This research is a normative-juridical research, using primary and secondary data. This research shows related regulations regarding non-bank institution acquisition by bank and shows that PT bank Mandiri Tbk. had acquired PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia in accordance with existing regulations."

"Penulisan ini membahas permasalahan kepailitan perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Bumi Asih Jaya, yang mana dasar diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah klaim asuransi yang belum dibayar oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya merupakan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Klaim asuransi yang belum dibayar oleh perusahaan asuransi menjadi polemik karena pemegang polis tidak mendapatkan hak-haknya dan telah mengalami kerugian sejumlah uang. Sehingga kepailitan merupakan salah satu cara agar pemegang polis mendapatkan perlindungan dengan memposisikan pemegang polis sebagai kreditor preferen.

---

The focus on this study discuss about insurance company bankruptcy, which is in this case is Bumi Asih Jaya Insurance Company. The cause Otoritas Jasa Keuangan apply for bankruptcy statement towards Bumi Asih Jaya Insurance Company is that unpaid insurance claim consider as due and payable debt in Act No. 37 of 2004 About Bankruptcy and Debt Repayment Obligations. Regarding insurance claim hasn?t been paid by insurance companies, could be such a polemic matter cause insurance policy holder is incapable of getting their rights and undergo some money deprivation. So that, bankruptcy is one of the way to give a protection to any insurance policy holder by positioning them as preferred creditor."