Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Kedua, bagaimana kewenangan UKP-PPP ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari banyaknya lembaga negara bantu Presiden yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden. Salah satu lembaga negara bantu Presiden yang sangat memberi pengaruh terhadap lembaga negara di bidang eksekutif, terutama lembaga kementerian, adalah lembaga UKP-PPP. UKP-PPP mempunyai kewenangan mengawasi dan memberikan nilai pada setiap lembaga kementerian di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaaan dimana kedudukan lembaga UKP-PPP di lembaga negara Indonesia dan apa saja kewenangan yang dimiliki serta dalam ruang lingkup mana. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Lembaga UKPPPP adalah lembaga negara bantu Presiden yang berkedudukan dibawah Presiden untuk membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kewenangan UKP-PPP lahir dari Pasal 4 ayat (1) UUD dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2012. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, seharusnya Presiden memaksimalkan lembaga negara konstitusional di ruang lingkup kekuasaan Presiden (Eksekutif), yaitu Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2)), Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden (Pasal 16 UUD 1945) serta para menteri (Pasal 17 UUD 1945) sebelum membentuk lembaga Negara bantu baru, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dan terciptanya lembaga negara yang efektif sesuai dengan UUD 1945.

---

This research analyzes, (1) what is the position, and (2) what authority is assigned to the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control of Indonesia from the perspective of the Indonesian Constitutional Law. This research employs the normative legal research method. Initially, this research analyzed the number of the President?s auxiliary unit as defined in the Presidential Decree. One of the most influential auxiliary unit is the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control. This unit is assigned the authority to monitor and assess all of the Government Ministry in Indonesia. This raises the question where is the exact position of this unit within the formal organization of the Government, and the extent this unit has authority in the works of the executive body.

The results of this research indicates that the Presidential Work Unit for Development, Monitoring, and Control is positioned directly under the auspices of the President to advise and assist the President to execute his duty. The constitutional base for its existence is Article 4, (1) of the Indonesian Constitutional Law as further defined in Presidential Decree Number 54 of 2009, and Amended by Presidential Decree Number 10 of 2012. This research concludes that President should maximize the main Presidential Auxiliary Unit namely the Vice President?s Office (Article 4, (2),), the Presidential Advisory Council of the President (Article 16 of the Constitution Law of 1945), and the Ministerial Cabinet (Article 17 of the Constitution Law of 1945) prior to establishing a new auxiliary unit to avoid overlapping authorities and more effective state auxiliary unit as defined by the Constitutional Law of 1945."

"ABSTRAKKajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community."

"Effectiveness on local autonomy implementation by local government is not only measured by how far is local government has achieved optimum performance, but also by how far is its implementation carried out whether it is appropriate to the forcing norms standard and procedure. To know the performance of local autonomy carried out by local government, its needs guidance and monitoring conducted by central government. It is making efficient use much to increase community's standard of living toward a better one. therefore, this article precent various issues concerning to the implementation of guidance and monitoring by central government in local autonomy implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan menganalisis dan merumuskan tindakan yang dibutuhkan agar pengawasan dan pengendalian BMN agar berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen kepada para pihak terkait di tingkat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian didapati bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN kurang optimal karena masih ditemui berbagai macam kelemahan dalam pelaksanaannya. Tindakan yang harus dilakukan agar optimal pengawasan dan pengendalian BMN yaitu: penggunaan IT, pengawasan berlapis, dan koordinasi antara bagian terkait.

---

This study aims to analyze the implementation of the supervision and control of BMN in the Ministry of Communications and Information Technology, and analyze and formulate the actions need for the supervision and control of BMN to run optimally. This study uses data collection methods such as interviews and document review to the relevant parties at the level of Echelon I Ministry of Communication and Information and questionnaires. Results of the study find that the supervision and control of BMN less than optimal because they encounter a wide range of weaknesses in implementation. Action needs to do such as: use of IT, layer oversight, and the coordination between the relevant sections so monitoring and control BMN can be optimal."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimandatkan kepada Kantor Staf Presiden dalam penyelenggaraan infrastrutktur. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis hasil yang dilakukan KSP terhadap penyelenggaraan infrastruktur. Peneliti menggunakan teori monev berbasis hasil dengan alasan lingkup monev KSP yang sampai kepada manfaat/dampak yang dihasilkan dari proyek infrastruktur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatf dengan berpedoman kepada paradigma post-positivist, sehingga analisis peneliti mengacu pada Operasionalisasi Konsep. Adapun representasi penting dari program infrastruktur pada masa kepemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Proyek Strategis Nasional. Dari 200 PSN yang ditetapkan, hingga tahun 2019, yang terbangun belum setengah dari total yang direncanakan. Sementara itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan KSP merupakan upaya menyukseskan Program Prioritas Nasional, yang mana seharusnya pembangunan infrastruktur ikut terdongkrak. Analisis monev berbasis hasil menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam tata laksana monev berbasis hasil dalam tubuh KSP, beserta masalah tumpang tindih kewenangan antar K/L yang melaksanakan monev. masalah-masalah tersebut lah yang mengakibatkan monev tidak efektif, sehingga berimbas pada lambatnya realisasi PSN. Rekomendasi yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah perbaikan tata laksana monev di dalam kinerja KSP dengan mengikuti pedoman monev berbasis hasil serta mereformasi proses bisnis antar K/L monev untuk menghasilkan tata kelola monev dalam penyelenggaraan infrastruktur yang efektif dan efisien.

---

This thesis discusses the implementation of monitoring and evaluation mandated by the Presidential Staff Office in the implementation of infrastructure. The purpose of this study is to analyze the implementation of results-based monitoring and evaluation conducted by KSP on infrastructure implementation. The researcher used the results-based monev theory with the reason that the scope of KSP monev arrived at the benefits / impacts resulting dari infrastructure projects. The analytical method used in this research is descriptive qualitative by referring to the post-positivist paradigm, so that the analysis of the researcher refers to the Operationalization of the Concept. The important representation of the infrastructure program during the administration of President Joko Widodo is the National Strategic Project. Of the 200 PSN that have been set, until 2019, there have not been half of the total planned. Meanwhile, the implementation of monitoring and evaluation conducted by KSP is an effort to succeed the National Priority Program, which should be boosted by infrastructure development. The results-based monev analysis shows that there are still problems in the management of results-based monev in the KSP body, along with overlapping issues of authority between K / L that carry out monitoring and evaluation. those problems caused the monitoring and evaluation to be ineffective, resulting in the slow realization of PSN. The recommendation that researchers propose in this study is to improve the management of monitoring and evaluation in the KSP performance by following the results-based monev guidelines and reforming business processes between M & E monev to produce monev governance in the implementation of effective and efficient infrastructure development."

"Perkembangan teknologi jaringan telah meningkatkan kompleksitas lalu lintas data, sehingga membutuhkan sistem pemantauan yang lebih efektif untuk mendeteksi berbagai protokol jaringan dan anomali keamanan. Pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di seluruh dunia mencapai 5,35 miliar orang, atau sekitar 66,2% dari populasi global. Aktivitas online yang semakin dinamis ini menghasilkan volume data yang sangat besar, dengan rata-rata peningkatan penggunaan data sebesar 1,8% per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem pemantauan lalu lintas jaringan berbasis web menggunakan teknologi Deep Packet Inspection (DPI) yang diintegrasikan dengan Data Plane Development Kit (DPDK). Sistem yang dikembangkan mampu memantau lalu lintas secara real-time, menganalisis protokol yang digunakan, serta menyajikan visualisasi data interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini menggunakan pustaka open-source nDPI sebagai inti deteksi protokol, yang dioptimalkan dengan DPDK guna meningkatkan kinerja pemrosesan paket. Antarmuka berbasis web yang disediakan memudahkan pengguna untuk memantau statistik lalu lintas, menganalisis anomali, serta mengatur konfigurasi sistem. Pengujian sistem menunjukkan bahwa integrasi antara nDPI dan DPDK secara signifikan meningkatkan efisiensi pemrosesan, memungkinkan penanganan volume data hingga 10GB dengan throughput yang dikategorikan "Sangat Bagus" menurut standar TIPHON, dengan tingkat efisiensi rata-rata mencapai 99,991%. Sistem ini juga terbukti mampu mengidentifikasi berbagai protokol dengan akurasi tinggi, termasuk mendeteksi risiko dan anomali, dengan tingkat kehilangan paket rata-rata hanya 0,83%. Pengujian User Acceptance Test (UAT) berdasarkan standar ISO/IEC 25010:2011 mengonfirmasi bahwa sistem ini memenuhi kebutuhan pengguna dengan antarmuka yang intuitif, keandalan tinggi, dan tingkat keamanan yang memadai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi pemantauan jaringan yang andal, efisien, dan mudah digunakan, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi pemantauan lalu lintas data yang bersifat open-source dan fleksibel.

---

The advancement of network technology has increased the complexity of data traffic, necessitating more effective monitoring systems to identify various network protocols and security anomalies. By 2024, global internet users had reached 5.35 billion, accounting for 66.2% of the world population. This dynamic online activity generates an immense volume of data, with annual data usage growing at an average rate of 1.8%. This study focuses on designing and developing a web-based network traffic monitoring system utilizing Deep Packet Inspection (DPI) technology integrated with the Data Plane Development Kit (DPDK). The proposed system is designed to monitor traffic in real-time, analyze the protocols in use, and provide interactive data visualization to facilitate informed decision-making. The system leverages the open-source nDPI library as the core for protocol detection, optimized with DPDK to enhance the efficiency of packet processing. Equipped with a web-based interface, the system allows users to monitor traffic statistics, analyze anomalies, and configure the system with ease. Testing results demonstrate that integrating nDPI and DPDK significantly enhances processing performance, enabling the system to manage data volumes of up to 10GB with throughput classified as "Very Good" according to the TIPHON standard, achieving an average processing efficiency of 99.991%. Additionally, the system accurately identifies a wide range of protocols and detects risks and anomalies, maintaining an average packet loss rate of only 0.83%. A User Acceptance Test (UAT), conducted in compliance with the ISO/IEC 25010:2011 standard, confirms that the system meets user expectations, featuring an intuitive interface, high reliability, and robust security measures. This research aims to deliver a dependable, efficient, and user-friendly network monitoring solution, while contributing to the advancement of open-source, flexible network traffic monitoring technologies. "

"Persediaan obat yang tidak sesuai selama ini mengakibatkan Klinik Medifarma mengalami kekurangan atau kelebihan stok sehingga menyebabkan kerugian, baik secara biaya maupun pelayanan karena menurunnya kualitas dari pelayanan apabila obat yang diresepkan oleh dokter tidak tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai klasifikasi obat dengan menggunakan Analisis Matriks ABC-VEN, perhitungan jumlah efektif dan waktu yang tepat obat dengan perhitungan EOQ dan ROP. Pengumpulan data dilakukan dengan metode deskriptif observasional dan desain penelitian cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan secara retrospektif dengan menggunakan data sekunder pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukan terdapat 9 kelompok obat kelompok AV (33 item); kelompok BV (29 item); kelompok CV (44 item); kelompok AE (67 item); kelompok BE (78 item); kelompok CE (284 item); kelompok AN (7 item); kelompok BN (21 item); dan kelompok CN (105 item). Untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi persediaan obat dapat juga melakukan perhitungan dengan metode EOQ dan ROP. Berdasarkan perhitungan EOQ untuk jumlah pemesanan efektif untuk 628 obat tersebut bervariasi mulai dari 1-34 box, 1-18 tube, dan 1-15 botol. Berdasarkan perhitungan ROP untuk waktu pemesanan kembali sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh waktu tunggu dari setiap obat yang berbeda-beda. Pengendalian persediaan ini penting untuk dilakukan guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan persediaan dan kebutuhan permintaan.

---

Inaccurate drug supply has resulted in Medifarma Clinic experiencing a shortage or excess stock, causing losses, both in terms of costs and services, as the drugs prescribed by doctors are not available, resulting in a decline in service quality. The purpose of this research is to analyze various drug classifications using the ABC-VEN Matrix Analysis, and also to calculate the effective amount and timing of drugs using the EOQ and ROP calculations. The data were collected by using a descriptive observational method and a cross-sectional study design. Data were collected retrospectively using secondary data obtained from 2019. The study reveals that there were 9 groups of drugs in the AV group (33 items); BV group (29 items); CV group (44 items); AE group (67 items); BE group (78 items); the CE group (284 items); AN group (7 items); BN group (21 items); and the CN group (105 items). To increase the profit and efficiency of drug supplies, calculations can also be made using the EOQ and ROP methods. Based on the EOQ calculation, the effective order quantities for the 628 drugs varied from 1-34 boxes, 1-18 tubes, and 1-15 bottles. Based on the calculation of ROP for reordering time varies widely, this is influenced by the lead time of each different drug. Inventory control is necessary for keeping a balance between supply and demand needs."

"Instalasi Farmasi di Rumah sakit perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, karena Instalasi ini berperan penting dalam menentukan baik tidaknya pelayanan Rumah Sakit dan juga pengeluaran Rumah Sakit untuk Inslalasi ini cukup besar. Di Rumah Sakit Karya Bhakti pengeluaran untuk Instalasi Farmasi tahun 2002 sebesar 36,24 % dari total pengeluaran Rumah Sakit dan dari jumlah tersebut 46,19% adalah untuk obat, sedangkan jumlah item obat adalah 2388. Dengan jumlah investasi yang sangat besar tersebut (Rp.8.571.147.483,00) dengan jumlah item obat yang cukup banyak memerlukan suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang akurat.Pengawasan obat dengan jumlah item yang banyak akan lebih mudah dilakukan apabila dibuat pengelompokkan obat tersebut menurut tingkat pemakaian. tingkat investasi dan tingkat kekritisannya. Sedangkan perencanaan dapat dilakukan dengan melakukan forecasting menggunakan data tahun yang lalu.Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti dan merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan operation research. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan diperoleh informasi tentang manajemen Farmasi, khususnya perencanaan dan pengendalian, sedangkan dengan operation research didapatkan bahwa dengan suatu jumlah persediaan yang optimal akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dan sekaligus dapat mengoptimalkan pelayanan. Objek yang akan diteliti adalah obat golongan antibiotik, karena obat golongan ini banyak dipakai 30,55 % dari total pemakaian obat dan investasi untuk obat ini cukup besar yaitu 24,05 % dari total investasi obat selama tahun 2002.Dilakukan Analisis ABC indeks la-ids untuk obat golongan ini dan dihitung prakiraan jumlah kebutuhan bulan Januari, Februari dan Maret 2003 untuk antibiotik kelompok A dalam analisis ABC indeks kritis dengan metode Simple Exponential Smoothing dengan at = 0.3 dan patokan penghitungan adalah MAD. Selanjutnya dibandingkan dengan perencanann yang dilakukan Rumah Sakit dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Untuk antibiotik kelompok A juga dilakukan perhitungan jumlah pemesanan optimal (Economic Order Quntity) serta perhitungan frekuensi pemesanan optimal.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti dalam melakukan perencanaan memakai metode Moving Average dan pemesanan dengan Order Cyrcie System namun tidak diperoleh alasan yang jelas mengenai pemilihan metode ini. Dari analisis ABC indeks kritis diperoleh 15 item antibiotik yang terrnasuk kelompok A, 44 kelompok B dan 148 kelompok C. Ke-15 item antibiotik yang termasuk kelompok A tersebut merupakan 35,90 % dari total pemakaian dan 28,46 % dari total investasi. Hasil forecasting terhadap kelompok A setelah dibandingkan dengan perencanaan yang dibuat Rumah Sakit ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Sedangkan dari perhitungan jumlah pemesanan optimal yang apabila dihitung total cost nya dan dibandingkan dengan yang dilakukan RS didapatkan bahwa yang total cost dengan Cara yang dilakukan peneliti hanya 0,36 kali total cost yang dilakukan Rumah Sakit. Frekuensi pemesanan optimal yang dapat dilakukan untuk setiap item antibiotik berkisar antara 36 - 61 kali/tahun, dimana rata ratanya adalah 47,46 kali dan standar deviasi 7,78.Mengacu pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pengelompokkan antibiotik menurut analisis ABC indeks kritis dapat mempermudah pengawasan karena dapat ditentukannya prioritas pengawasan, untuk itu disarankan kepada Rumah Sakit Karya Bhakti untuk membuat pengelompokkan semua obat menurut analisis ABC indeks kritis untuk memudahkan pangawasan, Dari hasil forecasting yang dilakukan dan setelah di uji ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna dengan yang telah dilakukan Rumah Sakit, artinya metode perencanaan yang dilakukan Rumah Sakit telah cukup baik, disarankan untuk dipertahankan.Total cost yang dilakukan peneliti dengan metode Economic Order Quantity lebih ekonomis dibanding Rumah Sakit (36 %). Frekuensi pemesanan optimum sebaiknya dilakukan Rumah Sakit karena akan menekan biaya dan juga mengurangi jumlah persediaan.Kepustakaan : 25 (1980 - 2002)

---

Planning Analyses and Medicine Control on Pharmaceutical Instalation at Karya Bhakti Hospital in 2003Pharmaceutical instalation deserve good management because this instalation have an important role in determining the quality of service in the hospital and the cost of this instalation is quite high indeed. In Karya Bhakti hospital on 2002, the cost of this instalation is about 36.24% of total cost of the hospital from such amount 46.19% is paid for 2.388 items of medicine. Referring a large amount of such invest beside a large number of medicine (Rp.8.571.147.483,00), the accurate planning and control system is required. Managing of large number of medicine could be simplified by grouping the medicine according to level of use, level of invest and level of critical point. Therefore, the planning could be clone by forecasting using the last data.

This research was conducted in pharmaceutical instalation of Karya Bhakti Hospital by qualitative and quantitative approach with operation research. By qualitative approach, we expect the information about pharmaceutical management especially planning and control. More over, operation research could be define that optimal amount of stock would cost less even optimize the service. Object the research are antibiotics, because the using of this kind of medicine is 30.55% of total number of all kind of medicine and the invest of antibiotics is quite large number, namely 24.05% of total invest all kind of medicine a long 2002. Critical index ABC analyses is carried out. Requirement in January, February and March 2003 have been estimated for A group of antibiotics by this analyses using Simple Exponential Smoothing method with a = 0.3 and calculation point is MAD. Furthermore, the value were compared with the data of planning which done by the hospital by wilcoxon signed ranks test. Economic order quantity and economic order frequency have been calculated.

The result showed that pharmaceutical instalation in Karya Bhakti hospital, planning was carried out by Moving Average Method, meanwhile ordering was carried out by Order Cycle System, unfortunately there are no definitive reason in choosing these methods. Critical index ABC analyses found that 15 items of antibiotics were belonging A groups, 44 were belonging B groups and 148 were belonging C groups. All of 15 items of antibiotics belonging A groups were 35.90% of total using and 28.46% of total invest. The result of forecasting to A groups compared with planning carried out by hospital showed no significant difference. Meanwhile, calculation of economic order quantity by calculating total cost and compared with those carried out by hospital showed 0.36 times of total cost. Frequency of optimal order for each items of antibiotics is 36-61 times/year with average 47.46 times and standard of deviation 7.78.

The data showed that grouping the antibiotics according to critical index ABC analyses could simply the controlling because the priority of controlling could be determined. Therefore, it could be adviced to the Karya bhakti hospital to grouping all the medicine according to the critical index ABC analyses. The result of forecasting and test showed no significant difference with those carried out by the hospital. It meaned that planning method carried out by hospital is good enough and could be continued. Total cost that was done by researcher by economic order quantity more economic compared by hospital was done (36%). Optimal order frequency better be deducted by hospital because it decreased the cost and amount of stock.

Bibliography : 25 (1980-2002)"