Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan dan perlakuan akuntansi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan PMK No.218 tahun 2013 yang menjadi standar pencatatan SBSN dengan PSAK 110, selanjutnya membandingkan perlakuan akuntansi SBSN dengan PSAK 110. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara PMK No.218 tahun 2013 dengan PSAK 110, sehingga dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi SBSN juga ada beberapa yang tidak sesuai dengan PSAK 110. Jadi diharapkan Pemerintah bisa menerbitkan standar baru untuk perlakuan sukuk negara, terpisah dengan standar akuntansi utang Pemerintah.

---

The aim of this study is to describe the implementation and accounting treatment for Indonesian Sovereign Sukuk issued by Government of Indonesia. This study compare between PMK No.218 tahun 2013 which became standard recording for SBSN with PSAK 110, then analyze SBSN?s accounting treatment under PSAK 110. The results showed that there are differences between PMK No.218 tahun 2013 and PSAK 110, so that there are some accounting treatments of SBSN which is not fit with PSAK 110. So, the Government ought to publish a new standard for SBSN, and distinct with Government?s debt accounting standard."

"Skripsi ini bertujuan untukmenganalisis perlakuan akuntansi investor sukuk ijarah dikaitkan kesesuainnya serta perbandingannya dengan ED PSAK No.110 pada perusahaan perbankan dalam hal ini Bank Mandiri Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian dari kesesuaian serta perbandingan antara praktek yang dilakukan oleh bank mandiri syariah sebagai investor sukuk syariah dengan standar akuntansi sukuk ED PSAK 110 menunjukkan masih menggunakan standar akuntansi instrumen keuangan konvensinal dan perbedaan klasifikasi serta penggunaan suku bunga.Selain itu perbedaan tersebut muncul akibat dari belum diterbitkannya peraturan standar akuntansi atas akuntansi sukuk.

---

Thist hesis aims to analyze the accounting treatment associated with ijara sukuk investor suitability as well as its comparison with ED SFAS 110 on its banks in this regard Bank Syariah Mandiri. This study used a qualitative descriptive research method with interview techniques and documentation techniques. The results of suitability as well ascomparisons between the practices undertaken by the bank as an independent Islamic sukuk investors sukuk Islamic accounting standard SFAS ED 110 shows still use conventional financial instruments accounting standards and difference in classification and the use of interest rates.Besides these differences arise as a result of accounting standards has not issued regulations on accounting sukuk."

"Skripsi ini menganalisis perlakuan akuntansi sukuk mudharabah dan ijarah pada perusahaan penerbit dan investor dengan menggunakan ED PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk sebagai acuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Sampel yang diteliti adalah sepuluh perusahaan penerbit (emiten) sukuk, dan sepuluh bank yang menjadi subscriber sukuk. Untuk akuntansi sukuk penerbit, hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi penerbitan sukuk oleh emiten sampel dalam hal pengukuran dan pengakuan sudah sesuai dengan ED PSAK 110. Untuk akuntansi investor, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sukuk yang dilakukan oleh sampel bank sudah sesuai dengan ED PSAK 110.

---

This paper analyzes accounting treatment on corporate sukuk issuers and investors by using ED PSAK No.110 : Akuntansi Sukuk as a reference. This research is descriptive analytical. The method used is a literature review with qualitative approach. The samples studied are ten companies issuing sukuk, and the ten banks that become sukuk subscriber. For sukuk issuer, the results showed the accounting treatment of sukuk issuance by the issuer in terms of sample measurement and recognition are in accordance with ED PSAK 110. For investors, it can be concluded that the accounting treatment of sukuk performed by the sample banks are in accordance with ED PSAK 110."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"Laporan ini membahas proses audit aset tetap PT EXPRESS yang merupakan perusahaan pengiriman barang untuk periode 31 Desember 2017. Proses audit mengacu pada Pedoman Audit KAP Wijaya yang telah sesuai dengan standar ISA. Selama proses audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi aset tetap PT EXPRESS dengan PSAK 16 dan PSAK lain terkait aset tetap kecuali untuk biaya pinjaman yang belum dikapitalisasi. Terdapat pula perubahan kebijkan metode penyusutan yang menyebabkan laba perusahaan meningkat. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan diberi opini wajar tanpa pengecualian.

---

This report discusses the process of audit of PT Wijaya's fixed asset, a freight forwarder for the period of December 31, 2017. The audit process refers to KAP Wijaya Audit Guidelines that comply with ISA standards. During the audit process, auditor analyze accounting policy conformity with PSAK 16 and other PSAK related to fixed asset except for capitalization of borrowing costs. There is also a change in the policy of depreciation method which causes the company's profit to increase. Overall, financial statements have been fairly presented in all material respects, so that financial statements are given unqualified opinions."

"Skripsi ini meneliti determinan dari Likuiditas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Seri Sukuk Ritel pada periode 2017-2023. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bloomberg untuk tingkat likuiditas Sukuk Ritel dalam bentuk bid-ask spread. Semakin besar nilai bid-ask spread mencerminkan semakin tidak likuid (illiquidity). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sisa masa jatuh tempo, return JII dan yield to maturity sebagai variabel independen terhadap likuiditas SBSN seri Sukuk Ritel sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan random effect model dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sisa masa jatuh tempo memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap bid-ask spread (illiquidity) ; sementara (2) Return JII berpengaruh positif signifikan terhadap bid-ask spread yang artinya semakin besar Return JII maka semakin Sukuk Ritel semakin tidak likuid; dan (3) yield to maturity secara positif memiliki pengaruh signifkan terhadap illiquidity, yang artinya kenaikan pada yield to maturity Sukuk Ritel maka mengurangi likuiditasnya di pasar.

---

This study examines the determinants of sovereign Retail Sukuk’s liquidity in the period of 2017-2023. As for the data used in this research is secondary data where data of bond liquidity obtained from Bloomberg using the bid-ask Spread from period of 2017-2023. The greater value of the bid-ask spread reflects the increasingly illiquidity. The purpose of this study is to determine the effect of the remaining maturity period, JII return and yield to maturity as independent variables on the liquidity of SBSN Retail Sukuk series as the dependent variable. This study uses a random effect model with the results of the study showing that (1) the remaining maturity period has an insignificant effect on the bid-ask spread (illiquidity); while (2) Return of JII has a significant positive effect on the bid-ask spread, which means the greater return of JII, the more illiquid the Retail Sukuk; and (3) yield to maturity has a positive and significant influence on illiquidity, which means that an increase in the yield to maturity of Retail Sukuk reduces its liquidity in the secondary market."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel ekonomi makro (inflasi, kurs, IHSG, SBI), volume perdagangan, time to maturity, price variability, dan peringkat utang terhadap variabel terikat yaitu yield SBSN di pasar sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan program EVIEWS. Penelitian ini mengolah data secara bulanan dengan urutan waktu atau time series dari September 2008 sampai dengan Oktober 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada α=5%, variabel volume trading, inflasi, kurs, dan IHSG berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Sedangkan time to maturity berpengaruh positif yakni jika terjadi penurunan selama 1tahun pada time to maturity maka akan menyebabkan penurunan sebesar 0,0889% pada yield SBSN di pasar sekunder, SBI berpengaruh positif yakni jika terjadi kenaikan sebesar 1% pada SBI maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,3861% pada yield SBSN di pasar sekunder, price variability berpengaruh positif yakni jika terjadi kenaikan sebesar 1% price variability maka akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,5310% pada yield SBSN di pasar sekunder, dan peringkat utang berpengaruh positif yakni jika terjadi kenaikan sebesar 1 grade peringkat utang maka terdapat kenaikan sebesar 0,0363% pada yield SBSN di pasar sekunder.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of macroeconomy variable (inflation, exchange rate, IHSG, interest rate of bank indonesia certificates (SBI)), trading volume, time to maturity, price variability, and credit rating on the dependent variable is SBSN/Sukuk Negara in the secondary market. This research used multiple linear regression analysis with EVIEWS. This research process data on a monthly basis with the time sequence or time series from September 2008 until October 2012.

The results showed at α=5%, volume trading, inflation, exchange rate, IHSG has negative influence but not significant to SBSN yield. Time to maturity has positif influence which is indicated if the time to maturity decrease 1 year, would decrease by 0.0889% the yield of SBSN in the secondary market, SBI has positif influence which is indicated if the SBI increase 1%, would increase by 0.3861% the yield of SBSN in the secondary market, price variability has positif influence which is indicated if the price variability increase 1%, would increase by 0.5310% the yield of SBSN in the secondary market, credit rating has positif influence which is indicated if the credit rating increase 1%, would increase by 0.0363% the yield of SBSN in the secondary market."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan dan perlakuan akuntansi penerbitan dan investasi sukuk mudharabah pada Bank XYZ, salah satu bank syariah yang menerbitkan sukuk mudharabah di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menjadikan Fatwa DSN-MUI, PSAK, dan tinjauan literatur terkait sebagai acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerbitan sukuk mudharabah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI akan tetapi belum sesuai dengan beberapa prinsip syariah. Pelaksanaan investasi, perlakuan akuntansi penerbit, dan perlakuan akuntansi investor, telah sesuai dengan teori.

---

The aim of this study is to describe the implementation and accounting treatment for sukuk Mudaraba issuance and investment in XYZ Bank, and Indonesian Bank issuing sukuk Mudaraba. This study was conducted through applying Fatwa DSNMUI, PSAK, and literature study as a benchmark. The results suggested that implementation of sukuk Mudaraba issuance had been held in accordance to Fatwa DSN-MUI, but not to some Islamic principle. In addition, implementation of sukuk Mudaraba investment had been held in accordance to its corresponding theory. Although, the results did not support the expectation that accounting treatment for sukuk debtor and investor was fully held according to the standard—some discrepancies were found in accounting treatment for sukuk debtor and investor."

"Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan perjanjian Ijarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara merupakan terobosan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkenalkan konsep Benefit Rights sebagai salah satu hak kepemilikan atas suatu benda. Adanya Beneficial Rights yang diadopsi dari konsep di negara-negara dengan sistem hukum Common Law menimbulkan konflik dengan sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Indonesia, khususnya mengenai hak kepemilikan atas suatu benda. Studi ini menganalisis keabsahan Hak Manfaat sebagai underlying asset, perbandingan penerapan Hak Manfaat sebagai underlying asset pada SBSN dan Sukuk Korporasi, serta praktek kedua jenis instrumen keuangan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitik deskriptif yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Hak Manfaat atas Barang Milik Negara sebagai underlying asset SBSN terbatas pada ruang lingkup penerbitan SBSN, namun Hak Manfaat tersebut tidak dapat diberlakukan atas Sukuk Perseroan dengan alasan terdapat tidak ada dasar hukum. Secara material, Hak Manfaat atas kekayaan perusahaan tidak diklasifikasikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dipastikan ruang lingkup Benefit Rights sebagai underlying asset Sukuk di Indonesia dan pembentukan dasar hukum yang memadai untuk penerbitan sukuk korporasi di Indonesia.

---

The issuance of State Sharia Securities with an Ijarah agreement based on Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities is a legal breakthrough in the Indonesian legal system by introducing the concept of Benefit Rights as one of the ownership rights of an object. The existence of Beneficial Rights which is adopted from the concept in countries with the Common Law legal system creates a conflict with the Civil Law legal system applied in Indonesia, especially regarding ownership rights over an object. This study analyzes the validity of Benefit Rights as the underlying asset, the comparison of the application of Benefit Rights as the underlying asset on SBSN and Corporate Sukuk, and the practice of the two types of financial instruments. The method used is juridical normative analytic descriptive supported by the results of interviews with resource persons. Based on the method used, it can be concluded that the Benefit Rights over State Property as the SBSN underlying assets are limited to the scope of the SBSN issuance, however the Benefit Rights cannot be applied to the Company's Sukuk on the grounds that there is no legal basis. In material terms, Benefit Rights over company assets are not classified as ownership rights over objects in Indonesia. Based on these conclusions, it is necessary to ascertain the scope of Benefit Rights as the underlying asset of Sukuk in Indonesia and the establishment of an adequate legal basis for the issuance of corporate sukuk in Indonesia."

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan sewa dan pengungkapan atas transaksi sewa pada PT Bengawan, salah satu perusahaan rental kendaraan roda empat terkemuka di Indonesia yang dianalisis menggunakan dua standar akuntansi yaitu PSAK 30 yang diimplementasikan penuh saat periode pelaporan dan PSAK 73 yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. Selain itu dalam laporan magang ini juga membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan PT Bengawan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Berdasarkan analisis perlakuan akuntansi, PT Bengawan telah mengimplementasikan PSAK 30 secara penuh baik dari pengakuan hingga pengungkapannya. Berdasarkan hasil proses audit, laporan keuangan konsolidasian PT Bengawan telah disajikan dengan wajar untuk segala hal yang bersifat material. Perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP MTY telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report is aimed to explain the accounting treatment for the recognition of rental income and disclosure of lease transactions of PT Bengawan, one of best four-wheeled rental companies in Indonesia that analyzed using two accounting standards which are PSAK 30 that fully implemented during the reporting period and PSAK 73 which is effective as of January 1, 2020. In addition, this report also discusses about audit procedures for PT Bengawan 39;s revenue account for the period ended December 31, 2017. Based on the analysis of accounting treatment, PT Bengawan has fully implemented of PSAK 30 from the recognition to the disclosure section. Based on the results of the audit process, the consolidated financial statements of PT Bengawan have been fairly presented for all material matters. The accounting treatment and audit procedures that conducted by the KAP MTY have been in accordance with prevailing theories and standards."