Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu perkembangan kebijakan PNBP USO hingga rezim UU No. 36 Tahun 1999 dan implementasi kebijakan PNBP USO dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan kontribusi USO adalah karena amanat dari undang-undang untuk mengurangi digital divide yang semakin bertambah ketika komersialisasi telekomunikasi terjadi dan. proses implementasi kebijakan USO mengikuti Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2009 yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Kemudian, implementasi kebijakan PNBP USO tersebut tidak memiliki grand design sebagai standar dan sasaran kebijakan dan kurang berkoordinasi dengan pihak operator penyelenggara, kementerian lain dan pemerintah daerah dimana untuk mewujudkan Indonesia Digital perlu kerja sama multi sektor dan terjadi realisasi anggaran yang kecil karena DPR menggunakan hak budget terhadap DIPA, sehingga Balai Penyedia Dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika selaku lembaga yang melaksanakan program USO tidak dapat menggunakan anggaran.

---

The issues of this underthesis are the policy development of Universal Service Obligation until the UU No. 36 1999 and the implementation policy of USO to reach the ICT Roadmap of Indonesia, Indonesia Digital. The results show that the reason goverment apply the policy of non-tax state revenue, called USO because of the order of constitution of UUD 1945 to reduce digital divide caused by comersialization of telecommunication industry and the implementation process of USO must under the act of legislation. Then, the policy of USO doesn’t have a grand design for the parameter of the policy. Nevertheless, the policy doesnt involved the operators, the other minister, and the local government, which it need to get multisectoral engagement to reach the Indonesia Digital. Moreoever, the USO policy has a bad realization of budget because of the legislative forbid the use of budget."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."

"Indonesia memiliki banyak pulau dan telekomunikasi adalah salah satu sektor yang penting untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari orang lain. Untuk menyediakan layanan telekomunikasi, pemerintah memiliki regulasi mengenai pengelolaan dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dalam sektor telekomunikasi. BAKTI, badan organisasi non-eselon dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, telah ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana KPU dan menyedia infrastruktur telekomunikasi ke area yang tidak memiliki sinyal telekomunikasi, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan Indonesia. Kualitas layanan yang diberikan harus diperhatikan agar Akses Internet tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya analisis kualitas layanan untuk mengetahui kualitas layanan dari pengguna dan mendapatkan pandangan dari berbagai pihak. Metode SERVQUAL adalah salah satu metode untuk mengukur kualitas layanan dalam lima dimensi. Statistika deskriptif digunakan untuk mendukung analisis kualitas layanan Akses Internet dan pandangan dari berbagai pihak sesuai dengan Pentahelix. Responden dalam penelitian ini juga memberikan saran untuk meningkatkan kualitas layanan Akses Internet. Hasil kualitas layanan Akses Internet masih di bawah nol untuk semua dimensi, sehingga perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Terdapat beberapa rekomendasi dari saran untuk peningkatan kualitas layanan Akses internet.

---

Indonesia has many islands and telecommunication is one of sector that is important to communicate and get information from others. To provide telecommunication services, government has the regulation about managing the Universal Service Obligation (USO) in telecommunication sector. BAKTI, a non-echelon organizational unit within the Ministry of Communication and Information Republic of Indonesia, has been appointed by the government to manage the USO funds and provide telecommunication infrastructure at area that has no telecommunication signal especially underdeveloped, outermost, and frontier areas in Indonesia. One of the largest amounts of the infrastructure that BAKTI's provided is internet access. The quality of the services provided must be considered so that Internet access can be utilized properly by the community. Therefore, it is necessary to analyze the quality of service to determine the quality of service from users and get views from various parties. The SERVQUAL method is one method for measuring service quality in five dimensions. Descriptive statistics are used to support the analysis of Internet Access service quality and the views of various parties according to Pentahelix. Respondents in this study also provide suggestions to improve the quality of Internet Access services. The result of Internet Access service quality is still below zero for all dimensions, so the quality needs to be further improved. There are several recommendations from suggestions for improving the quality of Internet access services. "

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor panas bumi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor panas bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini pemerintah melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor panas bumi dari sisi penerimaan negara bukan pajak dengan diterbitkannya revisi UU No 27 Tahun 2003. Implementasi kebijakan fiskal atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak sektor panas bumi sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Hal ini menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia. Hal yang menyebabkan lambannya pertumbuhan industri panas bumi di Indonesia karena membutuhkan sumber daya finansial yang cukup, modal yang kuat dengan resiko kegagalan yang tinggi.

---

This research explains policy implementation of non-tax state revenue of geothermal sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the geothermal sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach as data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that revisions of the law No. 27 of 2003, Indonesia government made a breakthrough that aimed is for developing the geothermal sector in terms of non-tax state revenue. Hoewever, its implementation faces various obstacles that affect the number of state revenue. It thus lead to the slow growth of the geothermal industry in Indonesia. The cause of the slow increase in Indonesia geothermal industry is because it still need enough financial resources with strong capital modals and high risk."

"Penyelenggaraan layanan telekomunikasi di pedesaan (Universal Service Obligation) oleh pemerintah Indonesia telah berlangsung pada tahun 2003 dengan pendirian 3.010 SST (satuan sambungan telepon) di 3.010 desa dan pada tahun 2004 dengan pendirian 2.620 SST di 2.341 desa. Angka ini menunjukkan bahwa 43.000 desa yang menjadi target belum seluruhnya terlayani akses jasa telepon dasar. Oleh karena itu, dibentuklah BTIP - unit pelaksana pelayanan telekomunikasi pedesaan yang berada dibawah Ditjen Postel - sebagai tanda bahwa pemerintah kembali bersiap untuk menyelenggarakan USO guna pemerataan pembangunan diseluruh daerah yang masih tertinggal. Perbedaan kondisi desa tentunya akan mempengaruhi besar biaya layanan yang akan ditawarkan operator kepada pemerintah. Selain itu, dalam kelanjutannya, perlu dikembangkan aspek potensi desa yang dapat memacu arus tukar informasi. Dengan demikian, diperlukan analisis potensi desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh klasifikasi desa berdasarkan potensi yang dimiliki dan mengetahui karakteristikkarakteristik desa yang terpilih sebagai indikator tidak langsung terhadap trafik penggunaan telepon. Dari factor analysis yang dilakukan, dihasilkan 4 faktor yaitu: Karakteristik dan Fasilitas Kebutuhan Dasar, Ekonomi dan Kesehatan, Aksesibilitas dan Kependudukan dan Bisnis dan Fasilitas Penunjangnya. Dan berdasarkan keempat faktor tersebut dilakukan cluster analysis yang menghasilkan 4 cluster optimal yaitu desa paling tertinggal, mencakup 190 desa; desa tertinggal, mencakup 533 desa; desa maju, mencakup 3 desa; dan desa paling maju, mencakup 63 desa. Selain itu, dengan multiple regression analysis dihasilkan pula fungsi regresi yang memuat 8 variabel karakteristik desa sebagai indikator tidak langsung tingkat penggunaan telepon oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi berbagai pihak yang bergelut dalam pelaksanaan program USO tersebut. Sehingga realisasi rencana program kedepannya dapat melibatkan pertimbanganpertimbangan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang tepat guna dan tepat sasaran.

---

Undertaking telecommunication service in rural area (Universal Service Obligation) by Indonesian governments had been taken place in 2003 through installation 3.010 telephone connection units in 3.010 villages and in 2004 through installation 2.620 telephone connection units in 2.341 villages. This number shows that 43.000 targeted villages have not been served by basic telephone service on the whole. Therefore, establishment of BTIP'organizer of rural telecommunication service which is supervised by Directorate General of Post and Telecommunication'signifies that government reverts to get prepared in implementing USO in order to realize development spreading throughout rural areas entirely. The different condition of villages will definitely influence the amount of cost services offered by operators to government. Besides that, in continuation of this program, developing aspect of rural potency is needed which could push flow of information exchange. Thus, analyzing rural potency is required. According to this case, the objectives of this research are getting classification of villages according to their potency and discovering selected village characteristics as indirect indicators toward call traffic. By implementing factor analysis, there are four factors resulted: Characteristic and Facility of Basic Need, Economy and Health, Accessibility and Civilization, and Business with Its Supporting Facility. Then, base on these factors, executing cluster analysis gives 4 optimal clusters, they are: immature village consists of 190 villages; semi mature village consists of 533 villages; mature village consists of 3 villages; and urbanized village consists of 63 villages. Besides that, multiple regression analysis formulates regression function involving 8 variables as indirect indicators of telephone utilization level. Hopefully, the result of this research will give some information for them who are in charge in USO. So, realization of following program planning will be involving some considerations which are expectedly going to attain effective and efficient result."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan sebelum dan setelah rezim Undang-Undang No. 20 tahun 1997 ditunjukan dari berkembangan konsep dan pengelolaan PNBP yang lebih baik namun terdapat permasalahan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan PNBP kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi masih memiliki hambatan sehingga berimplikasi pada pembangunan hutan.

---

This research explains about policy implementation of non-tax state revenue of forestry sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the forestry sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that the development of policy implementation of non-tax revenue state of forestry sector before and after law regime No. 20 in 1997 shown from better concept and management of non-tax state revenues but there are still many barriers in implementation. Forestry policy implementation of non-tax revenue influenced by regulation, communication, resources, disposition and bureaucratic barriers that have implications for forest development."

"BAKTI bekerja sama dengan PT. XYZ sebagai penyedia kapasitas dalam Proyek USO (Universal Service Obligation) menggunakan teknologi High Throughput Satellite dan memiliki 12 (dua belas) spot-beam Ku-band untuk mencakup semua wilayah Indonesia. PT. XYZ memiliki total kapasitas 1.314 MHz dalam arah forward dan 625.2 MHz dalam arah return untuk 12 (dua belas) spot-beam. Pada Proyek USO Penyediaan Kapasitas Satelit, ada dua jenis layanan yang disediakan, yaitu layanan ground segment Akses Internet dan Backhaul BTS dengan bandwidth aggregate 8 Mbps. Dalam memenuhi kebutuhan layanan ground segment Akses Internet dan Backhaul BTS, out-route pada setiap spot-beam dibagi menjadi 2 (dua), untuk layanan Akses Internet  dan Backhaul BTS dengan pembagian out-route yaitu sebesar 50% dari total kapasitas out-route untuk out-route satu (Akses Internet) dan 50% dari total kapasitas out-route ke out-route dua (Backhaul BTS). Namun, pada setiap beam jumlah remote Akses Internet dan Backhaul BTS tidak sama pada setiap beam sehingga hal ini menyebabkan tidak seimbangnya pembagian kapasitas out-route. Ada beberapa beam yang harus di-setting kembali untuk pembagian out-route satu dan out-route duanya. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka diperlukan dimensioning kapasitas out-route dan in-route yang tepat berdasarkan alokasi site ground segment pada setiap beam dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh BAKTI. Hasil dari analisa pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ harus segera melakukan reshaping out-route sesuai dengan hasil perhitungan pada analisis. Proses reshaping out-route dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijabarkan pada diagram alur proses reshaping out-route. Setelah melakukan reshaping out-route sesuai dengan hasil analisis perhitungan di atas, maka ground segment Backhaul BTS akan mendapatkan alokasi bandwidth CIR download yang telah dijamin oleh PT. XYZ ke BAKTI yaitu sebesar 6 Mbps.

---

BAKTI in collaboration with PT. XYZ as a capacity provider in the USO Project (Universal Service Obligation) uses High Throughput Satellite technology and has 12 (twelve) Ku-band spots to cover all regions of Indonesia. PT. XYZ has a total capacity of 1,314 MHz in the forward direction and 625.2 MHz in the return direction for 12 (twelve) spot-beams. In the USO Project for Provision of Satellite Capacity, there are two types of services provided, namely ground segment Internet access services and BTS Backhaul with 8 Mbps aggregate bandwidth. In meeting the needs of ground access services for Internet Access and Backhaul BTS, out-route at each spot-beam is divided into 2 (two), for Internet Access and Backhaul BTS services by out-route sharing, which is 50% of the total out-route capacity for out-route one (Internet access) and 50% of total out-route capacity to out-route two (Backhaul BTS). However, in each beam, the number of remote Internet Access and Backhaul BTS is not the same so this causes an uneven distribution of out-route capacity. Several beams must be set back to divide out-route one and out-route both. From the background of these problems, it is necessary to dimensioning the appropriate out-route and in-route capacity based on the allocation of the site ground segment on each beam and by the requirements given by BAKTI. The results of the analysis in this study can be concluded that PT. XYZ must immediately be reshaping out-route according to the calculation results in the analysis. The out-route reshaping process can be done by following the steps outlined in the out-route reshaping process flowchart. After reshaping the out-route by the results of the calculation analysis above, the Backhaul BTS ground segment will get a downloadable CIR bandwidth allocation that has been guaranteed by PT. XYZ to BAKTI which is 6 Mbps."

"Penelitian ini membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Telekomunikasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan PNBP Telekomunikasi dan mengevaluasi atas implikasi implementasi kebijakan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data dan menggunakan analisis data kualitatif dalam teknik menganalisis data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan baik dalam melaksanakan fungsi budgeter, tapi masih terkendala dari sisi kualitas sumber daya manusia. Evaluasi atas implikasi kebijakan yang kurang baik bagi wajib bayar, masih terdapat beberapa kriteria evaluasi kebijakan yang belum terpenuhi secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan pengguna internet.

---

The focus of this research is to analyze non-tax state revenue (PNBP) policy of Telecommunication. The puposes of this research are analyze implementation non-tax state revenue and also evaluate through implications of non-tax state revenue policy. This descriptive research used qualitative approach with literature research and in-depth interview as data-collection techniques. The result of this research are implementation of non-tax state revenue went well to occupy budgeting function, but there is still human resources quality problem, and also evaluation through unfavourable implications for people still has no required based on evaluation criteria as indirect affect internet population growth."

"Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan Pos Universal, namun belum terimplementasi secara penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan prinsip pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagai Public Service Obligation (PSO) berdasarkan ketentuan perundangan bidang pos dan implementasi pelaksanaan Layanan Pos Universal oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-deskriptif analitis sehingga dapat menggambarkan perbedaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal di masa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan setelahnya. Penulis menemukan terdapat perubahan-perubahan prinsipil penyelenggaraan Layanan Pos Universal setelah Undang-Undang Pos diberlakukan yaitu perubahan terkait penyelenggaraan layanan pos universal, mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat, dan sumber pembiayaan Layanan Pos Universal. Namun, pemerintah belum mengimplementasikan beberapa amanat dari Undang-Undang Pos seperti pelaksanaan seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat tidak lagi menjadi prioritas perlindungan, dan pembiayaan Layanan Pos Universal kini bersumber dari kontribusi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mengesahkan ketentuan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal dan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang lebih baik.

---

One form of Public Service Obligation (PSO) in communication sector is the provision of Universal Postal Services (UPS) in which the government provides certain types of postal services so that people could send and/or receive postal items in all region around world at affordable prices. The implementation of Universal Postal Services has been carried out by the government through State-Own Enterprise since independence era up until now. Through time, there have been fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Services (UPS). However, those changes haven't been fully implemented in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The primary issues are the changes in principles of implementing Universal Postal Services as Public Service Obligation based on the provisions of postal legislation and the implementation of Universal Postal Services itself by the government in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. This research is a juridical-normative research with prescriptive-analytical approach, so author can describe the differences in the implementation of Universal Postal Service in the period before and after the enactment of Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The author finds that there are fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Service, the mechanism for appointing Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality, and funding sources of Universal Postal Services. However, the government has not implemented several mandates from the postal law such as selection of the Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality are no longer priorities, and financing of Universal Postal Services is now sourced from both contributions and National Budget. The author suggests to the government to immediately ratify the provision regarding the selection mechanism for Universal Postal Services and consider a better Universal Postal Services financing mechanism."