Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap pemberian hak asuh anak terkait dengan anak yang lahir diluar perkawinan dan masih dibawah umur. Sebelum perkawinan sah terjadi, sepasang pria dan wanita telah mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sepuluh bulan setelah anak tersebut lahir, sepasang pria dan wanita tersebut melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Ketika terjadi perceraian, timbul permasalahan mengenai pengasuhan anak, yakni kepada siapa yang lebih pantas anak itu dipelihara. Dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, hakim menetapkan hak asuh anak kepada ibu. Sedangkan, dalam putusan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, hakim menetapkan hak asuh anak kepada bapak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi dokumen dengan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif.

---

This thesis discusses how the judge's decision in granting a custodian right of the child, in relation to the under age child, who was born in an un-legally marriage spouses. In this case, before legally marriage, this spouse man and woman have had a son who was born outside of legal marriage according to the Islamic Law and the Marriage Law No. 1 of 1974. Later on, in ten (10) months after the child was born, the spouses have their marriages recorded in the Office of Religious Affairs (KUA) of District of Cilandak, Jakarta Selatan. When this spouse is divorce, then there will be a case on who has more preference to have the child custodian. In the District of Religion Court of Jakarta Selatan No. No.1563/Pdt.G/2010/PA.JS, the judges given an award the child custodian to the mother, while in the Jakarta Religion High Court No.36/Pdt.G/2011/PTA.JK, the judges given an award the child custodian to the father. The research is conducted with secondary data documents that are juridis normative."

"Putusnya perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum. Hak asuh anak adalah salah satu permasalahan yang muncul akibat putusnya perkawinan, terutama dengan perceraian. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya berjalan terus, sekalipin perkawinan telah putus karena perceraian, namun dalam hal orang tua telah berpisah, perlu ditentukan kepada siapa kuasa atas anak diberikan. Di Indonesia, mengenai hak asuh anak hanya dapat ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pengaturan ini tidak secara rinci menjelaskan mengenai ketentuan pemberian hak asuh anak pasca perceraian, secara garis besar hanya berisi hak dan kewajiban orang tua untuk tetap memelihara anak bahkan setelah perkawinan putus. Sehingga tidak dapat ditemukan peraturan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai penetapan hak asuh atas anak pasca perceraian. Hak asuh anak dapat dicabut dan dialihkan, mengenai hal ini terdapat alasan-alasan yang harus dipenuhi, diantaranya apabila pemegang hak asuh melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Hak asuh anak juga harus diselesaikan dalam hal salah satu pihak dalam perkawinan pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya atau biasa disebut keadaan tidak hadir (Afwezigheid). Apabila keadaan tidak hadir terjadi pada saat perkawinan masih berlangsung, maka segala harta serta hak dan kewajiban pengasuhan atas anak secara otomatis beralih ke orang tua lain yang hidup terlama. Tetapi dalam hal pemegang hak asuh yang telah diputus setelah perceraian tidak hadir, maka peralihan hak asuh harus dilakukan demi terpenuhinya hak-hak anak juga guna terdapat wali atau wakil dalam hal anak dibawah umur melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

---

The dissolution of a marriage has various legal consequences. Child custody is one of the problems that arise as a result of the dissolution of a marriage, especially with divorce. The power of parents over their children continues, even if the marriage has been broken up due to divorce, but in the event that the parents have separated, it is necessary to determine to whom the power over the children is given. In Indonesia, child custody can only be found in the provisions of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. However, this regulation does not explain in detail the provisions regarding the provision of post-divorce child custody, in the outline, it only contains the rights and obligations of parents to continue to care for children even after the marriage has broken up. So that no regulations can be found that regulate clearly and in detail regarding the determination of custody of children after divorce. Child custody can be revoked and transferred, regarding this, some reasons must be met, including if the custody rights holder neglects his obligations as stipulated in Article 30 of the Child Protection Act and Article 49 of the Marriage Law. Child custody must also be resolved if one of the parties to the marriage leaves and his whereabouts are no longer known or commonly known as absence (Afwezigheid). If the absence occurs while the marriage is still in progress, then all assets and rights, and obligations to care for the child will automatically be transferred to the other parent who has lived the longest. But if the holder of custody who has been terminated after the divorce is absent, then the transfer of custody must be carried out to fulfill the children's rights as well as to have a guardian or representative if a minor commits an act that gives rise to legal consequences."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kualitas hidup anak (usia 7-12 tahun) serta pemetaan permasalahannya di Indonesia. Desain studi penelitian cross-sectional, data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012. Sampel penelitian adalah seluruh anak (usia7-12 tahun) yang memenuhi kriteria inklusi penelitian, yaitu sebesar 30.690 responden. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Polychoric PCA (Principal Component Analysis), cluster analysis, serta analisis korelasi dan regresi linier. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa; (1). Keadaan kualitas hidup anak di Indonesia dapat diketahui melalui pembentukkan skor kualitas hidup anak (dibentuk dari tiga dimensi; fisik, kompetensi dan materi), skor kualitas hidup anak dapat menjelaskan menjelaskan sebesar 41% variasi dari ketiga dimensi tersebut. (2). Dengan pembentukaan sebanyak 4 cluster provinsi dapat diketahui peta permasalahan keadaan kualitas hidup anak di Indonesia. (3). Korelasi antara nilai IPM dengan skor kualitas hidup anak adalah sedang (r=0,728), berpola positif dengan nilai p-value yang signifikan (p=0,000). (4). Korelasi antara nilai Total Fertility Rate (TFR) dengan skor kualitas hidup anak sangat kuat (r=0,8) berpola negatif dengan nilai p-value signifikan (p=0,000). Kesimpulan dan saran, bahwa wilayah provinsi di Indonesia yang memerlukan fokus perhatian dalam hal kualitas hidup anak (usia 7-12 tahun) adalah provinsi-provinsi yang berada pada cluster-3 dan cluster-4. Nilai IPM secara statistik memperlihatkan adanya kesamaan dengan skor kualitas hidup anak. Setiap pertambahan nilai Total Fertility Rate (TFR) akan menurunkan skor kualitas hidup anak. Usaha perbaikan kualitas hidup anak bagi masing-masing provinsi di Indoensia disesuaikan dengan kondisi dan potensi provinsi setempat serta turut mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku pada provinsi tersebut.

---

The purpose of this study is to evaluate quality of life for children (aged 7-12 years) and the mapping problem in Indonesia. Study design is cross-sectional, using National Socio-Economic Survey data, in 2012. Samples are all children (aged 7-12 years) who met the inclusion criteria of research, that is equal to 30.690 respondents. The analysis used are; Polychoric PCA (Principal Component Analysis), cluster analysis, correlation and linear regression analysis.

The results of the study are that; (1). The state of the quality of life of children in Indonesia can be seen through the creation of child's quality of life scores (three-dimensional; physical, competence and material), child?s quality of life scores can explain 41% of the variation in the third dimension. (2). With the formation of 4 clusters provinces, can be seen the map of the quality of life issues in Indonesian children. (3). Correlation degree between the value of HDI with child?s quality of life scores are moderate (r= 0,728), positive pattern with a significant p-value (p= 0,000). (4). Correlation degree between the value of TFR with child?s quality of life scores are very strong (r = 0,8), negative pattern with a significant p-value (p= 0,000).

Conclusions and suggestions, the province in Indonesia that require focused attention in terms of quality of life of children (aged 7-12 years) are provinces that are in the cluster-3 and cluster-4. HDI values ​​showed statistically significant similarity with child?s quality of life scores. Every increase in the value of Total Fertility Rate (TFR) will decrease the value of child's quality of life scores. Efforts to improve the quality of life of children for each province adapted to local conditions and the potential provinces, and take into account the social dan cultural values prevailing in the province."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan ketentuan hak asuh anak di bawah umur yang terjadi akibat perceraian di Indonesia dan di Malaysia, terutama dikhususkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk di Indonesia dan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 untuk di Malaysia. Salah satu akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah pengaturan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan dari anak yang seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu pengaturan yang jelas diperlukan untuk mengatur mengenai persoalan ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undangundang (Statuta Approach) dan pendekatan komparatif yakni menggunakan kajian ilmu normatf berdasarkan hukum di Indonesia dan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan lebih tegas.

---

This thesis explains the comparison regarding custody rights for underage child due to divorce in Indonesia and Malaysia, specified into Law No. 16 of 2019 Concerning The Change of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage for Indonesia and Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 for Malaysia. One of the consequence of divorce is the regulation of child custody and maintenance of the child that frequently causes dispute between parents. Therefore, detailed regulation is needed to regulate this matter. This research was based on the statute approach and comparative method which used normative study based on the law in Indonesia and Malaysia. The result of the research suggests that the regulation regarding custody rights for underage child in Indonesia needs to be improved to such an extent that the execution could be done more effectively."

"[Skripsi ini membahas mengenai pelimpahan hak asuh anak sebelum mumayyiz akibatperceraian dengan analisis putusan nomor 330/K/Ag/2014. Dalam melakukanpenelitian, penulis mengunakan metode penelitiaan kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif dan tipologi bersifat deskriptif analisis. Pokok permasalahan dalam skripsiini adalah bagaimana pengaturan mengenai hak asuh atas anak yang belum mumayyizdalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Undang-UndangPerlindungan Anak; dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan pemberian hakasuh anak sudah tepat atau belum. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama,ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam perludiperjelas mengenai definisi dan hierarki orang-orang yang berhak mengasuh anakserta faktor-faktor yang dapat membuat seseorang kehilangan hak untuk mengasuhanak yang belum mumayyiz. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim belum tepat dalammemberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz., This paper discusses the provision custody of non-mumayyiz children as result ofdivorce based on Marriage Regulation, Islamic Law, and Child ProtectionRegulation. In conduting this research, the witer uses juridicial-normative libraryresearch methods and the typology is descriptive analytical. The main issue in thispaper focuses on recognition the provision about the custody of non-mumayyizchildren according to Marriage Regulation, Islamic Law, and Child ProtectionRegulation; also about the precision of judge consideration regarding child custodybased on Marriage Regulation, Islamic Law, and Childern Protection Regulation. Thefirst conclusion shows that provision about child custody on Marriage Regulation,Islamic Law, and Childern Protection Regulation needs to be more details in order todefinition of mumayyiz, hierarchy of person who have the right on child custody, andidentification factors which can repealing the right of child custody. The secondconclusion shows that judge consideration on Supreme Court Verdict No.330/K/Ag/2014 has not been an accurate decision.]"

"Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah adanya harta bersama serta hubungan hukum antara orang tua dan anak, dimana orangtua bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, serta mencukupi kebutuhan hak – hak dari anak tersebut. Selain itu akibat hukum dari perkawinan akan menimbulkan status hukum dan hak perwalian terhadap seorang anak. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan beda agama, maka akan menimbulkan akibat yang sangat berpengaruh terhadap hak dan status hukum anak tersebut. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama kemudian dapat menimbulkan pertanyaan apakah kedudukannya sebagai anak luar kawin atau anak sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk ke dalam golongan anak luar kawin dalam arti sempit mereka tidak memiliki status dan kedudukan yang sama dalam sebuah hubungan peristiwa hukum antara orang tua dengan anak. Kemudian, apakah hal tersebut juga diperlakukan terhadap keberadaan anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama masih menjadi sebuah pertanyaan. Oleh karena itu, Penulis menggunakan dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan beda agama menurut peraturan hukum di Indonesia? 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 410/Pdt.G/2022/PN Mks. terhadap anak akibat perkawinan beda agama? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang datanya dikumpulkan dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila mengajukannya ke Pengadilan dan telah dicatatkannya oleh pegawai catatan sipil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemudian, mengenai perkawinan beda agama, Undang- Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci. Berkaitan dengan anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama, maka dalam hal ini kedudukannya adalah dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan beda agama tersebut dikarenakan secara hukum ketika perkawinan telah dicatatkan dan didaftarkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka akibat hukum perkawinan tersebut termasuk terhadap anak dinyatakan sah secara hukum.

---

One of the legal consequences of marriage is the existence of common property and the legal relationship between parents and children, in which parents are responsible, caring for, and satisfying the needs of the rights of the child. In addition, the legal consequences of marriage will result in the legal status and custody of a child. If the child is born from a marriage of different faiths, it will have a significant impact on the rights and legal status of the child. The status of a child born in a marriage of different religions can then raise the question of whether his status as an out-of-marriage or legal child. Children born from unregistered marriages are included in the group of children outside of marriage in the narrow sense they do not have the same status and position in a legal relationship between parents and children. Then, whether it is also treated against the existence of children born from different religious marriages is still a question. Therefore, the author uses two formulas of the problem, namely: 1) How is the arrangement concerning marriage of different religions according to the laws of Indonesia? 2) How to analyze the judge’s consideration in the Makassar State Court Decision No. 410/Pdt.G/2022/PN Mks. against children due to marriage of different religions? The authors use a juridic-normative research method with a qualitative approach whose data is collected from library studies. The results of the study show that a marriage of different religions can be entered into when it is applied to the Court and has been recorded by a civil register officer as described in the Occupation Administration Act. Then, concerning the marriage of different religions, the Marriage Act and the Book of the Perdata Law are not explained clearly and in detail. Related to children born from marriages of different religions, in this case the position is to be declared as a legal child of a marriage of different religion due to the law when the marriage has been recorded and registered as the provisions of the applicable laws, then as a result of the law such marriage includes against the child declared legal."

"Tesis ini membahas tentang keabsahan akta notaris yang memuat kesepakatan mengenai hak asuh anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan secara umum untuk meneliti mengenai keabsahan akta yang notaris yang memuat kesepakatan hak asuh anak di bawah umur terhadap putusan pengadilan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh anak dalam UU Perkawinan dan KHI, dan menganalisis keabsahan akta notaris yang berisi kesepakatan mengenai hak asuh anak secara bersama berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai hak asuh anak berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan keabsahan akta notaris yang memuat kesepakatan mengenai hak asuh anak secara bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan type deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa akta Notaris yang dipertentangkan di pengadilan menunjukkan bahwa para pihak yang membuat akta tersebut tidak menjalankan kesepakatan yang sudah mereka buat sendiri. Oleh karenanya keabsahan akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh majelis hakim dikarenakan unsur kesepakatan dalam pembuatan perjanjian menjadi hilang. Saran dari penelitian ini adalah dalam hal akta yang sudah dibuat dibawa ke pengadilan yang menunjukkan adanya ketidaksepakatan dari para pihak terhadap akta yang mereka buat sendiri, maka penulis melihat sangatlah penting bagi para pihak yang terlibat untuk membuat akta baru dikarenakan akta yang sudah dibuat sebelumnya menjadi tidak sah.

---

This thesis discusses the validity of the notary deed which contains an agreement regarding custody of minors. This study aims in general to examine the validity of a notary deed which includes an agreement on custody of minors against court decisions. In particular, this study aims to analyze the prevailing regulations in Indonesia concerning child custody in the Marriage Law and KHI, and analyze the validity of notary deeds that contain agreements regarding child custody together under the Marriage Law and KHI. The main problem of this research is how is the regulation regarding child custody based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and how is the validity of the notary deed which contains an agreement regarding child custody together. The research method used is normative juridical research with descriptive analytical properties using secondary data through literature.The results of this study found that the Notary deed contested in court showed that the parties who made the deed did not carry out the agreements they had made themselves. Therefore the validity of the deed becomes invalid and can be canceled by the panel of judges because the element of agreement in making the agreement is lost. Suggestions from this research are in the case that the deed that has been made is brought to court which shows the disagreement from the parties regarding the deed that they made themselves, so the authors see it is very important for the parties involved to make a new deed because the deed that was previously made is not legitimate."

"Karya akhir ini membahas perkawinan anak perempuan yang terjadi melalui pemberian izin dispensasi perkawinan oleh hakim pengadilan agama. Pisau analisis yang digunakan dalam tulisan ini adalah feminis radikal dan juga feminist legal theory dalam kerangka interseksionalitas. Data sekunder yang digunakan adalah 40 putusan dispensasi kawin anak perempuan yang terbit pada Desember 2020. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian izin dispensasi kawin anak perempuan tersebut menggunakan penalaran patriarki dan didasarkan kepada sumber-sumber hukum maskulin yang meminggirkan pengalaman dan kepentingan anak perempuan. Pemberikan dispensasi perkawinan anak perempuan oleh Hakim Pengadilan Agama melanggengkan perkawinan anak dan ketidakadilan terhadap anak perempuan. Selain itu, dispensasi perkawinan anak perempuan merupakan ekspresi kontrol patriarki terhadap tubuh dan seksualitas anak perempuan, dan karenanya merupakan kekerasan terhadap perempuan.

---

This final assignment explains about child marriage among girls due to marriage dispensation. Feminist radical perspective and feminist legal theory are used as analytical tools along with intersectional framework. Secondary data for this final assignment are 40 decrees of marriage dispensation for girls issued by December 2020. The result showed that marriage dispensation for girls are granted due to patriarchal ideology to control girl’s body and sexuality. The judge’s permission about marriage dispensation perpetuates child marriage practice and girl’s inequality. Hence marriage dispensation regarded as violence against women.

"

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan hak asuh anak atau hadhanah pasca perceraian yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtadnya salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas diatur mengenai hak asuh anak, namun dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih lengkap yaitu pada Pasal 105 yang memberikan hak kepada ibu untuk melakukan hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk dan akibat putusnya perkawinan yang disebabkan oleh peralihan agama dan apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan hadhanah kepada pihak ibu yang beralih agamanya pada Putusan Nomor 487/Pdt.G/2014/PA.Sky sudah tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan studi dokumen dan wawancara untuk menunjang data penelitian. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah bahwa peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan rumah tangga dapat menjadi alasan untuk perceraian sesuai dengan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf h KHI. Akibat dari perceraian yang dilakukan karena peralihan agama terhadap bekas istri adalah berlakunya masa iddah, diberikannya nafkah mut rsquo;ah oleh bekas suami kepada bekas istri, dan tidak berhaknya istri atas nafkah iddah. Merujuk pada ketentuan dalam Al Qur rsquo;an, hadits, pendapat ahli fiqih, dan ketentuan dalam KHI, pertimbangan hakim tentang penetapan hak asuh anak atau hadhanah adalah tidak tepat karena salah satu persyaratan pemegang hadhanah yaitu beragama Islam tidak terpenuhi. Kata kunci: Hak Asuh Anak, Hadhanah, Peralihan Agama

---

ABSTRACT Name Nishrin Azzely QowamunaStudent Number 1206209886Program LawTitle Child Custody After Divorce on Grounds of Apostasy Analysis of Sekayu Religious Court Judgement No. 487 Pdt.G 2014 PA.Sky This thesis examines court rsquo s decision on custodial right after a divorce caused by apostasy of the wife. Custodial right is not clearly governed under the Marriage Law. However, it is more clearly defined in the article 105 of the Compilation of Islamic Law which states that a mother is entitled to perform hadhanah on child who has not reached the age of mumayyiz. This thesis focuses on two problems areas What is the form and consequences of marriage dissolution which was caused by apostasy, and whether the court rsquo s decision on determining the custodial right has been made according to relevant laws. This thesis uses normative juridical research method with descriptive typology. Author also used document studies and conducted interviews. The conclusions of the problems are according to article 19 of the Government Regulation No. 9 year 1975 and article 116 of the Compilation of Islamic Law, an apostasy that causes continuous conflict between the spouse can be used as legal ground for divorce. The consequences of this divorce are the iddah period becomes applicable to the ex wife, ex husband is obliged to pay the mutaah to the ex wife, and the ex wife is not entitled to the maintenance payment. Based on the provisions in Al Qur rsquo an, Hadith, Fiqh, and the Compilation of Islamic Law, we can conclude that an apostate mother lost her custodial right since someone is required to be a Muslim to perform hadhanah, therefore the court rsquo s decision in determining the custodial right is not correct. "